MAMUJU -Dari sisi pajak dan retribusi sangat berpotensi menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah. Olehnya Pemprov Sulbar berkomitmen mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menghadirkan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah. Ranperda ini mulai dibahas setelah DPRD Sulbar menerima Ranperda tersebut melalui paripurna Senin 13 November 2023 di kantor DPRD Sulbar yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi "Hari ini saya sampaikan rancangan perda pajak dan retribusi daerah, ini sebagai tindak lanjut dari UU hubungan Keuangan pusat dan daerah. Karena amanatnya dua tahun setelah itu berlaku harus segera dibuat Perda pajak dan retribusi daeerah," kata Prof Zudan. Sestama BNPP ini menguraikan beberapa peluang PAD atas Ranperda itu, seperti pajak kendaraan bermotor air permukaan, dan sumber lainnya. Namun, Prof Zudan memastikan pihaknya sudah mempertimbangkan di dalam ranperda tersebut tidak memberatkan masyarakat. "Saya berharap bulan ini Perda pajak dan retribusi daerah bisa disahkan dan digunakan," ujarnya. (Rls)

MAMUJU, - Pemerintah Provinsi Sulbar mulai melakukan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025-2045 di Mamuju, Senin 13 November 2023. Melalui Focus Grup Discussion (FGD) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris serta dihadiri anggota DPRD Komisi IV DPRD Sulbar Hatta Kainang, dan pimpinan OPD serta beberapa perwakilan kampus dan Rektor. Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan FGD yang digelar merupakan awal dalam penyusunan dokumen mempersiapkan arah pembangunan Provinsi Sulbar 20 tahun kedepan. "Ini merupakan Kick Of Star karena ini masih akan melalui banyak tahapan, Inilah kira-kira titik awal RPJPD, mempersiapkan Sulbar kedepan," kata Mantan Kepala LAN Makassar Muhammad Idris. Ia mengatakan, RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulbar yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Provinsi Sulbar dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan. "RPJPD ini bagaimana mensekstsa daerah ini 20 tahun kedepan. Kick Of ini kita ingin sama-sama mewujudkan dalam kebijakan yang ada bahwa membangun sustainabliti yang menjadi syarat dengan adanya visi 20 tahunan, Ini menjadi penting karena ini menjadi model dan arah Sulbar kedepan," ucap Idris. Selain problem yang ada hari ini seperti, stunting kemiskinan ekstrim pernikahan dini kerusakan lingkungan dan problem lainya dapat dijabarkan dengan baik agar tidak lagi terulang. "RPJPD ini menjadi rujukan induk, oleh karena itu seluruh kawan-kawan yang hadir dapat memberikan kontribusi sesuai kemampuan dan kapasitas individu untuk membangun daerah," tutup Idris. (Rls)

MAMUJU - Sekian kalinya nama Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dicatut namanya di media sosial. Pelaku menjalankan asi penipuannya dengan mengatasnamakan Pj Gubernur di Facebook dan menampilkan nomor telepon 087810056182 yang bukan miliknya. Bahkan, pelaku juga memasang foto profil mantan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh juga membenarkan bahwa akun FB tersebut bukan miliknya. Apalagi adanya nomor tertera. "Iya ini (Akun FB Zudan Arif Fakrulloh, red) bukan akun saya termasuk nomornya bukan punya saya. Jadi sekali lagi itu bukan akun saya," ucap Sestama BNPP itu. Ia juga, meminta agar akun tersebut dilaporkan agar segera di banned oleh pihak FB. Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula mengatakan akun dengan nama Zudan Arif Fakrulloh dengan background gambar Gubernur Sulbar periode 2017-2022, Ali Baal Masdar tersebut adalah palsu, sebab Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh tidak pernah menggunakan FB yang menggunakan profil orang lain. Bukan hanya itu, nomor telepon yang tertera di akun Facebook tersebut juga bukan miliknya. Ia meminta, masyarakat agar berhati-hati apabila ada akun yang belum tentu kebenarannya apalagi menggunakan nama pejabat. "Akun facebook dengan nama Zudan Arif Fakrulloh tersebut palsu termasuk nomor yang digunakan tidak benar adanya, mohon kiranya untuk tetap berhati-hati dengan pengatasnamaan akun oleh oknum yg tak bertanggungjawab," kata Mustari. Kadis Kominfo, meminta kepada seluruh netizen agar tidak melayani dan berhati-hati terhadap permintaan pertemanan akun tersebut. Pihaknya juga melaporkan akun tersebut beserta pemilik nomor yang tertera ke Polda Sulbar. Sebab, bisa saja itu digunakan orang yang akan melakukan penipuan di dunia maya. Sebab saat ini penipuan di dunia maya kian marak. Salah satunya melalui modus memakai akun palsu media sosial mengunakan identitas orang lain. (Rls)

Mamuju - Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan salah satu masalah yang cukup serius yang kini dihadapi Pemprov Sulbar. Langkah-langkah strategis dalam penanganan masalah itu pun mulai dilakukan. Salah satu langkah konkrit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar adalah dengan menyediakan biaya pendidikan bagi ATS miskin. Anggarannya memang masih sangat terbatas, hanya Rp420.000.000,00. Tentu dengan anggaran itu, belum dapat meng cover semua ATS miskin yang ingin kembali bersekolah. Oleh karenanya, validasi dan verifikasi data ATS yang berkategori miskin perlu dilakukan untuk membuat prioritas ATS yang layak menerima dukungan biaya pendidikan. Selain itu, Disdikbud Sulbar juga akan menyediakan seragam dan perlengkapan sekolah dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 yang dibagi pada tiga bidang. Bidang SMA dan SMK masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 dan bidang pendidikan khusus, TP PAUD dan Dikdas sebesar Rp100.000.000,00. Seragam dan perlengkapan sekolah itu akan diberikan kepada setiap ATS yang kembali bersekolah, baik pada sekolah formal maupun non formal. Hal itu disampaikan Kadis Dikbud Sulbar, Mitthar, Minggu, 12 November 2023. Mitthar menjelaskan, pemberian biaya pendidikan itu semacam pelecut bagi ATS miskin agar dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk masa depan mereka. Dia pun berharap, Pemkab dan Pemdes se Sulbar dapat melakukan hal serupa sebagai bagian dari kolaborasi yang harus terus berlanjut sebagaimana yang selalu didengungkan oleh Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh. "Sebetulnya Pemerintah telah membebaskan biaya pendidikan alias gratis, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan menengah (SMA sederajat), kecuali pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (sekolah swasta)," kata Mitthar. Namun, kata Dia, pembebasan biaya pendidikan yang dimaksud, tidak mengakomodir biaya personal bagi peserta didik, misalnya seragam dan perlengkapan sekolah, transportasi, alat tulis, buku tulis, dan biaya personal lainnya. "Sementara dukungan biaya pendidikan yang akan kami berikan, diorientasikan untuk biaya personal siswa," ungkapnya. Mitthar juga mengungkapkan, tim penanganan ATS sedang melaksanakan tahapan awal verifikasi data ATS miskin yang layak…

Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sabtu, 11 Nopember 2023. Dalam kunjungannya itu, Prof Zudan juga memantau pembangunan ruas jalan Salubatu-Karataun yang menghubungkan Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Usai melakukan pemantauan, Prof Zudan mengatakan, untuk tahun 2023 pembangunan ruas jalan Salubatu-Karataun kurang lebih 10 kilometer. Hingga saat ini pembangunnanya sudah mencapai 7 kilometer. "Penyelesaian jalan dari Salubatu ke Karataun itu sudah selesai 7 kilometer, tinggal 3 kilometer lagi sekligus akan ada perbaikan jembatan," kata Prof Zudan Karena itu, Sestama BNPP itu mengucapkan terima kasih atas nama masyarakat Sulbar khususnya Mamuju kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono atas pembangunan ruas jalan itu. Dia juga berharap akan ada pembangunan lanjutan dari ruas jalan itu. "Mudah-mudahan ke depan masih ada 10 kilometer lagi yang masih bisa kita kerjakan dengan bantuan dari pusat," harap Prof Zudan. Prof Zudan juga mengapresiasi PT Bukaka Teknik Utama yang mengelola PLTA Tumbuan Mamuju yang mana sudah memberikan sumbangsih besar bagi pembangunan di Mamuju. Dimana, mereka telah membuka akses jalan baru dan membangun 23 jembatan di Bonehau dan Kalumpang. "Mereka sudah meringankan tugas kabupaten dan provinsi dengan membuka akses jalan. Kemudian kita berharap PLTA ini bisa segera beroperasional, karena bisa meningkatkan daya listrik Sulbar, menumbuhkan industri dan menampung tenaga kerja baru," ujar Prof Zudan. Sedangkan perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulbar mengatakan, pembangunan ruas jalan Salubatu-Krataun menggunakan alokasi dana kurang lebih Rp34 miliar pada 2023 ini. "Target kami pada tahun ini di Sulbar ada sepuluh 10 kilometer pembangunan jalan dengan dana alokasi kurang lebih Rp34 miliar dan saat ini kami sudah mengaspal kurang lebih 7 kilometer kami targetkan selesai diakhir tahun ini," tutup Sjofva. (Rls)

Mamuju - Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi provinsi dengan kinerja penurunan kemiskinan ekstrem tercepat di Pulau Sulawesi. Hal itu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 9 November 2023 lalu. Berdasarkan data BPS angka kemiskinan ekstrim di Sulbar berada diangka 2,94 persen pada Maret 2022. Pada Maret 2023 angka kemiskinan ekstrem Sulbar berada diangka 0,75 persen atau turun sebanyak 2,19 persen dalam setahun. Memanggapi hal itu, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi kerja-kerja yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemprov Sulbar bersama para bupati di enam kabupaten. Menurutnya, turunnya angka kemiskinan ekstrem itu merupakan hasil dari kolaborasi yang dibangun selama ini. "Karena untuk menangani kemiskinan dan kemiskinan ekstrem itu perlu dua langkah besar. Pertama mengurangi pengeluaran masyarakat dan kedua menambah pendapatan masyarakat," ujar Prof Zudan, Sabtu , 11 November 2023. Karena itu, Sestama BNPP itu menekankan sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan subsidi bagi masyarakat. Begitu juga dengan peningkatan lapangan pekerjaan perlu dilakukan untuk terus menekan angka kemiskinan ekstrem itu. "Kemiskinan ekstrem bisa kita tangani dengan cara memberikan subsidi, seperti program keluarga harapan, pasar murah dan bantuan pusat provinsi kabupaten sampai tingkat desa," ujar Prof Zudan. Prof Zudan menambahkan, untuk menangani lapangan kerja yang kurang, pemerintah bisa memperbanyak program padat karya. Karena menurutnya program yang bersifat padat karya itu dapat memberi tambahan penghasilan kepada masyarakat. "Jadi program-program dari kabupaten dan provinsi dibuat padat karya, itu salah satu cara untuk menyelesaikan kemiskinan," jelas Prof Zudan. Namun, menurut Sesrama BNPP itu, untuk jangka panjang masyrakat harus mencari pekerjaan yang tetap di lahan pertanian, ladang dan perikanan atau industri. Karena, ketiga sektor diatas merupakan penunjang utama perekonomian di Sulbar. "Masyarakat harus bisa membiasakan bekerja bercocok tanam, mencari ikan, atau bertambak," tutup Prof Zudan. (Rls)

Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sabtu 11 November 2023. Kunjungannya itu untuk melihat sejauh mana intervesi masalah 4+1 di daerah yang berbatasan dengan Sulsel itu. Dalam penaganan masalah 4+1 daerah, Kecamatan Kalumpang diintervensi langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar. Sejak beberapa bulan terakhir DPMPTSP secara intensif melakukan intervensi di daerah itu. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh usai kunjungannya mengatakan, ada tiga agenda besar dalam kunjungannya ke Kalumpang. Yakni penanganan stunting, penangan kemiskinan dan mencegah anak tidak sekolah (ATS). "Alhamdulillah progres kita hari ini bagus. Seperti penanganan stunting di Desa Kalumpang, dari 64 bayi hanya delapan yang stunting, jadi lumayan hanya sekitar 12 persen," kata Prof Zudan. Sestama BNPP itu juga menambahkan, untuk penanganan kemiskinan di Kalumpang, dia ingin pemerintah memberikan banyak subsidi bagi masyarakat. Dia juga menekankan pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. "Program-program yang bersifat padat karya harus diperbanyak itu memberi tambahan penghasilan kepada masyarakat. Kuranganya lapangan pekerjaan bisa kita tangani dengan cara subsidi, seperti program keluarga harapan, pasar murah dan bantuan dari desa," ujar Prof Zudan. Untuk penanganan anak tidak sekolah (ATS), Prof Zudan ingin menerapkan konsep dasawisma, dimana dilakukan pengawasan dan pemberdayaan hingga kemasyarakat bawah dan menyentuh unit masyarakat terkecil, yakni keluarga. "Termasuk anak tidak sekolah bisa kita cegah dengan konsep jaga keluarga, jaga tetangga atas dasar dasawisma tadi, agar menjaga bangsa," jelas Prof Zudan. Sedangkan, Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Aziz mengatakan, intervensi dalam penanganan masalah 4+1 daerah yang dia lakukan di Kalumpang sesuai dengan arahan dari Pj Gubernur Sulbar. "Kita terus berupaya melakukan intervensi penanganan 4+1 ini sesuai dengan arahan Bapak Pj Gubernur. Setelah ini kita akan lebih masifkan lagi dalam penaganan 4+1 ini," tutup Habibi. (Rls)

MAMUJU, - Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar mendorong keaktifan kepala sekolah memastikan seluruh penerima bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) teraktivasi agar tidak lagi terjadi pengembalian dana ke pusat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar Mithhar, usai mengikuti Rapat koordinasi program Indonesia pintar yang diikuti seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten wilayah timur Indonesia di Makassar, 8-10 Nopember 2023 Ia mengatakan, dari rakor tersebut pihaknya mengaku kaget dari hasil rilis yang disampaikan oleh Kordinator program PIP pasalnya terdapat dana bantuan beasiswa 2022 yang harus dilakukan pengembalian ke pusat. "Kita cukup kaget karena, pusat pemberian beasiswa PIP, merilis bahwa di tahun 2022 ada pengembalian uang ke negara sebesar Rp 250 Miliar, dan khusus untuk Sulawesi Barat uang kembali ke kas negara sekira 3,7 Miliar," kata Mithhar. Pengembalian itu bukan tanpa alasan, sebab dari penerima beasiswa ternyata banyak yang belum melakukan aktivasi sampai waktu yang ditentukan. "Pengembalian itu dilakukan setelah kementerian membuat SK nominasi penerima PIP banyak siswa yang tidak mengaktivasi rekening masing-masing karena tidak di aktivasi sehingga uang itu kembali ke kas negara," kata Mithhar. Ia mengatakan, atas kejadian itu pihaknya mengaku menyesalkan hal tersebut, sebab uang yang seharusnya diterima oleh keluarga atau siswa yang kurang mampu tidak dapat dinikmati karena tidak diketahui dan tidak teraktivasi oleh orang tua siswa. "Pada kesempatan ini dalam rakor tersebut diminta seluruh kepala dinas berkomitmen membantu memastikan ketiak pusat telah meng SK kan penerima beasiswa PIP orang tua langsung melakukan aktivasi untuk dicairkan," ucap Mithhar. Namun jika mendapat, kesulitan pihak sekolah dapat membantu untuk melakukan aktivitas sehingga kejadian tersebut tidak lagi terulang. Sehingga ia mendorong agar seluruh kepala Sekolah melalui Diknas di seluruh kabupaten di Sulbar lebih aktif melakukan pengecekan agar kejadian tidak lgi terulang. "Makanya diminta seluruh kepala dinas untuk menginstruksikan kepala sekolah dari tingkat SD Sampai SMA sederajat bergerak…

JAKARTA— Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) A. Aco Takdir menghadiri Workshop Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di 16 Provinsi, Kamis, 9 November 2023. Kegiatan yang diadakan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Kota Jakarta Pusat. Workshop dihadiri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 16 Pemerintah Provinsi, Tim Kerja dan Tenaga Ahli FOLU Net Sink 2030. Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Lingkungkan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use(FOLU) Net Sink 2023 untuk pengendalian Iklim. Dalam NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia menargetkan pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) sebesar 29 persen atau setara dengan 834 juta ton CO2 melalui usaha sendiri dan 41 persen atau setara dengan 1.185 juta ton CO2 melalui dukungan internasional pada tahun 2030. 17,2 persen dari 29 persen ditargetkan melalui sektor Kehutanan. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor Kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi. Program ini menjadi panduan Indonesia dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta juga merupakan bagian dari aspirasi Indonesia menuju Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) pada 2050 Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, A. Aco Takdir pada Workshop tersebut berkesempatan memaparkan Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulbar. Dalam paparannya, Ia menjelaskan sasaran Pemprov Sulbar untuk mendukung FOLU Net Sink 2030 antara lain : - Mendukung tercapainya target tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2 pada tahun 2030. -Tercapainya target aksi mitigasi penurunan GRK melalui implementasi rencana operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulbar, yaitu pencegahan degradasi konsesi terencana, pengayaan hutan alam, penerapan…

MAMUJU -- Pemprov Sulbar bersama pangkalan TNI AL dan forkopimda melakukan upacara tabur bunga di laut Mamuju dalam rangka peringatan Hari Pahlawan di Dermaga Pangakalan TNI AL Lanal Mamuju, Jumat 10 November 2023. PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh mengatakan tabur bunga di laut digelar dalam rangka peringatan Hari Pahlawan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan. "Kami bersama pak Kapolda, Danrem Kajati, dan semua Forkopimda hadir lengkap tabur bunga untuk mendoakan para pahlawan dan meneladani semua yang sudah dilakukan para pahlawan," kata Sestama BNPP Prof Zudan Arif Fakrulloh. Ia mengatakan, momen hari pahlawan dimaknai sebagai upaya untuk melanjutkan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk bangsa dan negara. "Berharap, peringatan hari pahlawan kita semua bisa terus menjaga apa yang sudah diperbuat oleh para pahlawan untuk melanjutkan kebesaran bangsa kita," kata Zudan. Danrem 142 Tatag Brigjen TNI , Deni Rejeki mengatakan, peringatan hari pahlawan diperingati untuk mengenang jasa para pahlawan. "Intinya jangan melupakan jasa pahlawan, kita mengenang jasa pahlawan yang sudah diberikan sebagai generasi penerus berupaya bagaimana negara maju dan daerah Sulbar ini maju," kata Brigjen TNI Deni Rejeki. Ia berharap, sebagai pemuda generasi penerus dapat terus eksis memberikan kontribusi terhadap pembangunan dengan penuh semangat. Sekaligus meneladani jasa para pahlawan. Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar kesempatan itu menyampaikan peringatan hari pahlawan dimaknai untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan. Ia juga menyampaikan, selamat Hari Pahlawan yang ke 78, mari wujudkan nilai-nilai perjuangan demi masa depan bangsa yang lebih baik. "Mari bersama kita berjuang untuk membela Nusa dan bangsa kita, berjuang sebagai generasi muda penerus jasa pahlawan yang telah gugur berjuang untuk bangsa negara ," tutup Kapolda. (Rls)