Mamuju, --Sekprov Sulbar Muhammad Idris meninjau proses rekontruksi gedung kantor Gubernur Sulbar, Kamis 2 November 2023. Idris melihat masih terdapat beberapa bagian yang belum diselesaikan dan dirapikan di beberapa bagian ruangan. Termasuk soal instalasi kelistrikan yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan bekerjasama PLN. "Saya bersama Inspektorat, Bappeda, Biro umum melihat progres akhir, ternyata masih ada pekerjaan dalam pekerjaan proyek yang capainnya 10 persen yang harus dikerjakan dalam durasi tidak terlalu lama," kata Idris. Olehnya, Idris berharap pihak kontraktor pelaksana mengebut pekerjaan, salah satunya dengan menambah tenaga pekerja dan Ia berharap Desember mendatang sudah rampung. "Dalam project ada keterlambatan, saya minta kawan-kawan (kontraktor pelaksana) tolong di push kalau boleh tambah tenaga," tegas Idris. Hal lain yang akan dipikirkan kedepan adalah landscap kantor gubernur serta mobiler yang akan dimasukkan. "2024 sudah dianggarkan walaupun tidak semuanya bisa dicapai karena begitu luas ruangan ini," kata Idris. (Rls)

MAMUJU, - Nama Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dicatut orang tidak dikenal melalui akun FB. Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula mengatakan akun dengan nama Zudan Arif Fakrulloh dengan background gambar Gubernur Sulbar periode 2017-2022, Ali Baal Masdar tersebut adalah palsu, sebab Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh tidak pernah menggunakan FB yang menggunakan profil orang lain. Ia meminta, masyarakat agar berhati-hati apabila ada akun yang belum tentu kebenarannya apalagi menggunakan nama pejabat. "Akun facebook dengan nama Zudan Arif Fakrulloh tersebut palsu, mohon kiranya untuk tetap berhati-hati dengan pengatasnamaan akun oleh oknum yg tak bertanggungjawab," kata Mustari. Kadis Kominfo, meminta kepada seluruh netizen agar tidak melayani dan berhati-hati terhadap permintaan pertemanan akun tersebut. Sebab, bisa saja itu digunakan orang yang akan melakukan penipuan di dunia maya. Sebab saat ini penipuan di dunia maya kian marak. Salah satunya melalui modus memakai akun palsu media sosial mengunakan identitas orang lain. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh juga membenarkan bahwa akun FB tersebut bukan miliknya. Ia meminta agar siapa saja lebih berhati-hati dengan akun tersebut. "Iya ini (Akun FB Zudan Arif Fakrulloh, red) bukan akun saya," ucap Sestama BNPP itu. Ia juga, meminta agar akun tersebut dilaporkan agar segera di banned oleh pihak FB. (Rls)

MAMUJU--Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 296 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Kemiskinan, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak dan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulbar menggelar rapat bersama OPD terkait, Kamis 2 November 2023. Kelima masalah daerah tersebut selanjutnya disebut permasalahan 4+1. Adapun OPD terkait dimaksud, yaitu Dinas Sosial Sulbar, Dinas Kesehatan Sulbar, Dinas TPHP Sulbar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, DP3AP2KB Sulbar, dan Dinas PMD Sulbar. Rapat juga dihadiri seluruh jajaran DPM-PTSP Sulbar. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat DPM-PTSP Sulbar itu, semua OPD terkait tersebut diharapkan dapat berkolaborasi menyiapkan data yang rill termasuk rencana kegiatan masing-masing OPD teknis yang akan dilaksanakan, sebagai wujud nyata implementasi penanganan 4+1, khususnya di Kecamatan Kalumpang. Kepala DPM-PTSP Sulbar Habibi Azis mengatakan, agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih efektif dan efisien perlu juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat. "Inilah yang perlu kita lakukan, sehingga dampaknya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberi sumbangsih intervensi penanganan dan penurunan 4+1 di daerah Kalumpang,"kata Habibi saat memimipin rapat Selain untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 296 Tahun 2023 tersebut, rapat juga digelar dalam rangka persiapan rencana kunjungan kerja Pj. Gubernur Sulbar ke Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. (rls)

TOBADAK --Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh menyambut kedatangan warga transmigrasi, baik dari daerah asal Mamuju Tengah maupun dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). "Hari ini kita menerima transmigrasi dari DIY Yogyakarta, difasilitasi Kemendes PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Dan disiapkan fasilitasnya Pemkab Mamuju Tengah," ujar Prof.Zudan, saat berkunjung ke UPT Salulisi, Kabupaten MamujuTengah, Rabu ,1 Nopember 2023 Prof.Zudan berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kemendes PDTT memberikan kepercayaan kepada Sulbar. Zudan juga berterima kasih atas kolaborasi dengan Pemkab Mamuju Tengah dalam menyiapkan fasilitas bagi warga transmigran. "Saya berharap transmigrasi, baik dari daerah Mateng maupun dari DIY bisa betah bekerja dan bahagia disini," kata Sestama BNPP ini. Lanjut Prof Zudan, berharap agar komitmen antara pemerintah pusat, Pemprov, dan Pemkab terus memperhatikan pemenuhan hak hak para transmigran. Zudan menjelaskan, kehadiran transmigran akan memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi lokal "Ini bisa menggerakkan ekonomi setempat. Semakin banyak lahan dikelola akan menumbuhkan ekonomi di tingkat lokal," tandasnya. (Rls)

Mateng - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengunjungi warga transmigrasi dari DIY di UPT Salulisu, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulbar, Rabu, 1 November 2023 Dalam kunjungannya itu, Prof Zudan menyampaikan sejumlah harapan di depan para transmigran. Mulai dari penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru, demi kehidupan yang sejahtera. "Harapan saya, semua warga transmigrasi baik yang dari Mateng, maupun dari DIY dapat hidup sejahtera, betah dan bahagia, " kata Prof Zudan saat diwawancarai wartawan. Selain itu, kata Prof Zudan, warga transmigrasi harus mampu berkontribusi positif bagi daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada dengan bertani. Misalnya, menanam tanaman jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, untuk meningkatkan penghasilan lokal, sehingga swasembada ketahanan pangan di daerah akan semakin kuat. "Warga transmigrasi ini harus diberdayakan sebagai petani yang akan meningkatkan penghasilan lokal. Karena dengan bertani, ketahanan pangan akan kuat, perekonomian lokal juga akan semakin tumbuh," ujarnya Di lain sisi, kata Sestama BNPP ini, pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, bakal memberikan perhatian terhadap fasilitas warga transmigrasi. Tentunya, tak luput dari bimbingan Kementerian Desa dan Transmigrasi. "Melalui bimbingan Kementerian Desa dan Transmigrasi, saya berhara Pemprov Sulbar dan Pemkab Mateng bisa kompak dan konsisten untuk mensejahterakan warga transmigrasi ini," tutur Prof Zudan. Untuk diketahui, sebanyak 32 KK warga transmigrasi dari DIY dan 10 KK warga Mateng disatukan di UPT Salulisu. (Rls)

Mamuju - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar bimbingan teknis antikorupsi. Kali ini menyasar pelaku dunia usaha, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga perbankan di Sulbar. Kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dunia usaha anti korupsi, melalui penanaman nilai-nilai integrasi itu dilaksanakan di Gedung Graha Sandeq, Pemprov Sulbar, Kamis 2 November 2023. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, pihaknya sudah mendapatkan banyak hal dari KPK RI sejak 1 November 2023 kemarin. Seluruh Kepala SKPD lingkup Pemprov Sulbar dan pelaku dunia usaha sudah diberikan pendidikan anti korupsi. "Hari ini kami mendapatkan banyak hal dari KPK RI. Ini mengingatkan seluruh jajaran di Sulbar, baik para Kepala OPD maupun para pelaku di dunia usaha," kata Prof Zudan kepada sejumlah wartawan. Dengan adanya bimbingan teknis dari KPK RI, Prof Zudan berharap, tidak ada lagi tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Sulbar, baik dalam bentuk suap maupun gratifikasi. Karena hal itu penting bagi kesejahteraan masyarakat subar sendiri. "Mari kita bersama-sama menciptakan di Sulbar, tidak ada biaya lebih, tidak ada biaya tambahan di dalam setiap pelayanan. Tadi, pak Wawan sudah mengingatkan ada 30 persen masyarakat memberikan biaya tambahan. Nah ini, mari kita cegah, kita tolak, agar tidak menyebabkan layanan publik kita dibranding jelek atau dunia usaha kita menjadi dunia usaha yang berbiaya tinggi, karena ada biaya-biaya lebih itu," ungkapnya. Sestama BNPP itu menekankan, yang tak kalah penting menjadi perhatian dan harus dicermati, yakni alasan KPK RI memilih Sulbar menjadi sasaran bimbingan teknis. Dia pun mengajak semua pihak untuk lebih sadar, berhati-hati, serta berbenah dalam memberikan pelayanan. "Sekali lagi ini penting sekali, dan ini harus kita cermati di Sulbar, kenapa KPK memilih Sulbar ini. Kita harus sadar di nih, harus hati-hati, harus berbenah, seluruhnya. Saya sebagai Pj Gubernur, kepala OPD DPRD dan seluruh pelaku usaha. Mari kita ciptakan budaya,…

MAMUJU--UPTD Samsat Mamuju membangun kerja sama dengan Toyota Mamuju membuka Layanan Gerai Samsat di Toyota Mamuju. Itu ditandai dengan dilakukannya Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Pembukaan Layanan Gerai Samsat di Toyota Mamuju baru-baru ini. Penandatanganan PKS dilakukan Kepala Seksi Tata Usaha Samsat Mamuju Erick Friths Grenius, pihak Jasa Raharja Muhammad Noor Taufi, Staf Pelaksana Regident Polda Sulawesi Barat (Sulbar) Bripda. Jeki Sima dan Branch Head Kalla Toyota Mamuju Idham Haryadi. Upaya tersebut bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Ini juga menjadi salah satu Inovasi UPTD Samsat Mamuju dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Amujib memberikan perhatian serta dukungan terhadap kegiatan seperti itu yang sifatnya meningkatkan pelayanan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Amujib mengatakan, seluruh Samsat di Sulbar diharapkan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder diantaranya para dealer yang melekat di daerah samsatnya masing-masing. "Semoga dengan adanya kegiatan ini memberikan dampak baik bagi masyarakat dalam memperoleh kemudahan membayar pajak kendaraan bermotor,”harapnya Branch Head Kalla Toyota Mamuju Idham Haryadi juga menyambut baik dengan adanya kegiatan itu khususnya dalam meningkatkan kolaborasi antara Samsat Mamuju dengan Toyota Mamuju. UPTD Samsat Mamuju mengharapkan kegiatan seperti itu bisa dilakukan dengan dealer-dealer yang ada di Mamuju tidak hanya di Toyota Mamuju saja, demi memaksimalkan pendapatan daerah dan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang taat dalam membayar pajaknya. (rls)

MAMUJU -- Pencegahan korupsi harus dilakukan mulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar dalam pemerintahan. Seluruh perangkat daerah OPD lingkup Pemprov Sulawesi Barat harus membangun integritas agar tidak melakukan tidak pidana korupsi. Begitu disampaikan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK-RI Wawan Wardiana saat memberikan pengarahan kepada seluruh perangkat OPD lingkup Pemprov bersama istri di Ballrom Hotel Maleo Mamuju, Rabu 1 November. Kegiatan yang digelar oleh KPK RI melalui Bimbingan Tekhnis keluarga Berintegritas, mengusung tema Menjaga Integritas Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Malaqbi dan Menegakkan prinsip Mellete Diatonganan Untuk Sulbar Maju terus. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK-RI Wawan Wardiana mengatakan, saat ini kejahatan korupsi masih dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, jika dibandingkan dengan kejahatan yang lainya. "Korupsi dikatakan kejahatan luar biasa sebab yang melakukan korupsi satu orang tetapi yang dirugikan bisa sampai ribuan orang,"kata Wawan. Selain itu, korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena dampaknya luar biasa, namun biasanya masyarakat tidak sadar sebagai korban korupsi sehingga perlu kesadaran dengan memberikan pemahaman. Ia menyebut, ada tiga strategi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan. "Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun nilai integritas antikorupsi, karena itu KPK konsentrasi terhadap bimbingan teknis, peningkatan kapabilitas, dan pemberdayaan masyarakat," kata Wawan. Strategi pencegahan, kata dia, dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pada lembaga atau instansi yang lebih transparan dan akuntabel. Misalnya membangun sistem yang terintegrasi dengan sistem elektronifikasi agar masyarakat mudah mengaksesnya. "Harapannya seluruh kepala OPD dan istri melalui kegiatan ini, bisa menjadi tauladan diri sendiri, dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai integritas. Sehingga kedepan generasi kita menjadi generasi yang berintegritas," jelasnya. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kegiatan ini sangat luar biasa apalagi menghadirkan istri dan suami masing-masing OPD. Ia mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif tim dari KPK dalam hal pelaksanaaan Bimbingan…

Mamuju - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Bimbingan Teknis pemberdayaan peran serta masyarakat dengan tema mewujudkan keluarga berintegritas melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Rabu, 1 November 2023. Bimtek yang bertujuan untuk membentuk keluarga berintegritas dalam pemerintahan itu diselenggarakan oleh KPK RI. Itu dilakukan melihat banyaknya Kepala OPD, serta keluarga pejabat di seluruh Indonesia yang melakukan korupsi. Bahkan, kerap terjadi penyalahgunaan wewenang ataupun jabatan, baik yang dilakukan pejabat itu sendiri, maupun pasangannya. Didukung oleh hasil survei BPS 2022, terdapat 74,24 persen suami atau istri yang menerima uang tambahan diluar gaji atau penghasilan, tanpa mempertanyakan asal usulnya. Sebanyak 40 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Sulbar yang didampingi istrinya masing-masing mengikuti Bimtek itu dengan mengenakan kaos yang disiapkan panitia. Dalam sambutannya, Pj.Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, program KPK yang digelar di Sulbar merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat, khususnya bagi para Kepala SKPD lingkup Pemprov Sulbar. "Jadi, hari ini semua kepala OPD beserta istri dan suaminya diajak untuk bersama-sama konkret melakukan tindakan pencegahan korupsi. Nah, ini langkah yang sangat bagus," kata Prof Zudan di depan sejumlah wartawan. Dia pun berharap, seluruh Kepala SKPD lingkup Pemprov Sulbar dapat menerapkan pencegahan korupsi, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga. "Mulai dari niat dulu. Diniati tidak ada niat untuk korupsi, kemudian diimplementasikan di kantor dan di rumah. Di rumah bersama keluarga untuk mensyukuri semua yang sudah diperoleh, sehingga tidak ada tekanan kepada suami atau istri untuk mengambil yang bukan miliknya," ujarnya. Selain itu, Sestama BNPP itu juga menyampaikan, hal serupa juga harus dilakukan di kantor. Para Kepala SKPD memberikan bekal kepada bawahannya untuk menghindari tindak korupsi. "Jadi, hari ini kita awali dengan kegiatan itu," tutup Prof Zudan. (Rls)

Mamuju– PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh meminta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemprov Sulbar segera mengoperasikan Gedung Perpustakaan agar masyarakat segera merasakan manfaatnya. Hal itu disampaikan PJ Gubernur Prof. Zudan didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris saat meninjau Gedung Perpustakaan Pemprov Sulbar di Jalan Martadinata Mamuju, Selasa 31 Oktober 2023. Menurutnya, gedung perpustakaan tersebut sudah layak dioperasikan, tinggal proses pengelolaannya ke depan perlu ditata dengan baik agar masyarakat betul-betul merasa nyaman. "Saya minta kepada Ibu Kadis Perpustakaan dan Arsip, mulai menata dan segera mengoperasikan soft launching gedung baru Perpustakaan ini, agar masyarakat segera mendapatkan manfaatnya. Nanti yang kurang-kurang dibenahi sambil berjalan," ucap Sestama BNPP ini. (Rls)