MAMUJU, - Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar berkomitmen mendorong seluruh sekolah di Sulbar menerapkan kurikulum merdeka belajar. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar Mithhar mengatakan dari total 3.444 sekolah di seluruh jenjang pendidikan mulai bertransformasi mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar. "Semua sekolah di Sulbar kita dorong untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar, untuk tingka Sekolah menengah SMA SMK Sederajat sudah menerapkan kurikulum merdeka belajar," kata Mithhar. Ia menjelaskan, total SMA di Sulbar sebanyak 91 dan SMK 131 seluruhnya telah menerapkan kurikulum merdeka belajar. "Kemudian SD dan SMP sudah dominan menggunakan meskipun belum sepenuhnya 100 persen, kita memang selalu mendorong dengan kurikulum merdeka sangat cocok diterapkan pada satuan pendidikan terutama mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi selama ini," ucap Mithhar, Senin,30 Oktober 2023 Lembaga pendidikan belum seluruhnya merealisasikan Kurikulum Merdeka akibat ada beberapa kendala dan hambatan, di antaranya faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih membutuhkan pelatihan. Sehingga menunjang hal tersebut, Diknas Provinsi telah menganggarkan anggaran yang sangat besar baik dari APBD menunjang pengimplementasian kurikulum merdeka belajar, seperti bimtek, workshop, dan seminar, termasuk saat ini sekolah juga sudah menerapkan in house training. Secara keseluruhan Sulbar sudah sangat siap untuk menerapkan hal itu apalagi Sulbar telah meraih anugerah penghargaan Pembelajaran dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek). Pemerintah provinsi berkomitmen untuk menyukseskan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan, dalam rangka membangun pendidikan yang berkualitas di Sulbar. (Rls) #merdekabelajar #pemprovsulbar #sulbarjaya #sulbarmaju #sulbarmalaqbi #sulbar @kominfosulbar @ikp #mamuju #majene #polewali #mamasa #pasangkayu #mateng YouTube : Pemprov Sulbar Instagram: @pemprov_sulbar Facebook /Fanpage : Pemprov Sulawesi Barat/ Pemprov Sulbar Website : https://berita.sulbarprov.go.id/ Tik tok : @pemprov.sulawesibarat

Mamuju, - Sebanyak 32 orang atau 10 KK warga Transmigran Penduduk Asal (TPA) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penempatan UPT Salulisu, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, tiba di Mamuju. Kedatangan warga transmigrasi disambut Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulbar, H. Ibrahim dan jajarannya di Bandara Baru Tampa Padang, Mamuju, Senin ,30 Oktober 2023 "Kemarin, disana sudah dilakukan persiapan peningkatan kapasitas SDM selama enam hari. Dilakukan pelatihan di balai besar pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Jogja," kata Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Wibowo. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar, Ibrahim menuturkan saat ini pihaknya menerima 10 KK TPA dan delapan KK Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) yang ditempatkan di UPT Salulisu, Mateng. Dia menjelaskan, daya tampung UPT Salulisu mampu menampung transmigran hingga 350 KK. Sehingga dia berharap ditahun berikutnya transmigran dari luar Sulbar bisa lebih banyak lagi. "Saya berharap transmigrasi penempatannya bisa sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu satu kali penempatan paling sedikit 200 jiwa. Kalau ini kecil sekali. Kalau bisa penempatannya paling tidak seratus sampai dua ratus. Kan ini Salulisu ini kuotanya ini daya tampungnya itu sekitar 350 KK. Jadi masih sangat memungkinkan untuk bertambah," kata H. Ibrahim. Ibrahim juga menyampaikan, pihaknya akan selalu berupaya untuk memenuhi hak-hak wargan transmigran. Mulai dari lahan usaha, Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK), sarana air bersih, fasilitas umum lainnya hingga infrastruktur lainnya. "Itu menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah untuk membenahi itu sesuai kemampuan anggaran yang ada baik itu APBD maupun APBN," ungkapnya. Dia menambahkan, pada pertengahan bulan November mendatang, pihaknya akan kembali menerima sebanyak 10 KK dari TPA Jawa Barat. Nantinya mereka akan ditempatkan di UPT Tanjung Cina, Kabupaten Pasangkayu. (Rls) #transmigrasi #pemprovsulbar #sulbarjaya #sulbarmaju #sulbarmalaqbi #sulbar @kominfosulbar @ikp #mamuju #majene #polewali #mamasa #pasangkayu #mateng YouTube : Pemprov Sulbar Instagram: @pemprov_sulbar Facebook /Fanpage : Pemprov Sulawesi Barat/ Pemprov Sulbar Website : https://berita.sulbarprov.go.id/ Tik tok…

Mamuju - APBD Perubahan Sulbar 2023 akhirnya ketuk palu. Pengesahan itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi oleh Kemendagri atas draf RAPBD tahun 2023. Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Herdin Ismail, saat diwawancarai wartawan usai rapat paripurna di DPRD Sulbar, Senin, 30 Oktober 2023. Herdin mengungkapkan, RAPBD itu sudah melalui pembahasan antara Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulbar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar terhadap poin-poin yang harus dikoreksi dan diperbaharui. "Alhamdulillah hari ini sudah terjadi kesepakatan, meskipun ada mungkin poin yang tadi dipertanyakan terkait ketersediaan anggaran untuk Pemilu 40 persen di tahun 2023 dan sisanya di tahun 2024," kata Herdin. Khusus untuk Sulbar, kata Dia, karena keadaan keuangan yang sangat terbatas, sehingga soal ketersediaan dana Pemilu, tidak ada di APBD Perubahan tahun 2023, tapi disatukan di APBD tahun 2024. "Saya kira, ini proses yang harus dilalui. Ketika proses yang harus dilalui tahapannya, berarti kita sudah mengikuti regulasi," ujarnya. Lanjut Herdin menjelaskan, hal yang paling penting setelah disahkannya RAPBD Perubahan 2023 adalah limit waktu yang tersisa tinggal beberapa bulan. "Ini yang harus diingatkan kepada seluruh perangkat daerah untuk lebih memaksimalkan, sehingga daya serap itu bisa memanfaatkan dana yang sudah di plot untuk APBD Perubahan 2023, nggak boleh terlena," tegas Herdin. Hal itu disampaikan Herdin, melihat pencapaian serapan anggaran pada APBD 2023 sebelum APBD Perubahan yang tidak mencapai 70 persen realisasinya. "Nah, itu yang menjadi tanggung jawab semua kepala OPD untuk lebih serius, lebih sungguh-sungguh untuk daya serapnya bisa lebih cepat dan anggaran ini bisa lebih termanfaatkan oleh masyarakat," tuturnya. (Rls) #dprdsulbar #pemprovsulbar #sulbarjaya #sulbarmaju #sulbarmalaqbi #sulbar @kominfosulbar @ikp #mamuju #majene #polewali #mamasa #pasangkayu #mateng YouTube : Pemprov Sulbar Instagram: @pemprov_sulbar Facebook /Fanpage : Pemprov Sulawesi Barat/ Pemprov Sulbar Website : https://berita.sulbarprov.go.id/ Tik tok : @pemprov.sulawesibarat

MAMUJU–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melakukan penyaluran bantuan bahan pangan kepada balita stunting dan beresiko stunting di Desa Toabo, Desa Papalang dan Desa Bonda Kecamatan Papalang dan di Desa Beru-beru serta Desa Sondoang Kecamatan Kalukku pada Jumat – Sabtu, 27-28 Oktober 2023. Sebanyak 120 paket beras dan telur dibagikan secara bertahap pada kegiatan ini. Penyaluran bantuan ini merupakan kedua kalinya setelah kegiatan yang pertama pada Bulan Agustus lalu. Dalam penyaluran kedua ini, Dinas TPHP membagikan paket berupa beras kemasan 5 Kg dan Telur Ayam 1 rak. Adapun jumlah penerima bantuan tersebut diataranya Desa Toabo 10 paket, Desa Papalang 9 paket dan Desa Bonda 6 paket. Sedangkan Di Kecamatan Kalukku 10 Paket di desa Beru-Beru dan 10 Paket di Desa Sondoang. Untuk pembagiannya sendiri, dilaksanakan di setiap desa dengan melibatkan Bidan dan para kader desa. Sebagai informasi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada Balita yang disebakan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu lama dan kurangnya stimulasi yang diukur dari tinggi badan anak dibandingkan dengan umurnya. Atau stunting merupakan kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek yang tidak sesuai dengan usianya. Sekretaris Dinas TPHP drh. Agus Rauf mengatakan, penyaluran bantuan itu dengan cara menemui orang tua dan balita yang berisiko stunting tersebut, dan selain memberikan bantuan juga memberikan pengetahuan kepada keluarga mereka serta memantau perkembangan balita stunting apakah sudah menunjukkan kondisi yang lebih baik atau belum. ”Stunting sangat terkait dengan tumbuh kembang anak, kami hadir di sini untuk melihat langsung kondisi balita dan tim pendampingan keluarga guna mendapatkan data yang akurat dan membantu mengatasi persoalan stunting,” ungkapnya. Sementara, salah satu Bidan Pustu Toabo, Made sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulbar khususnya Dinas DTPHP karena sudah membantu masyarakat setempat. "Terima kasih kepada DTPHP Sulbar yang telah membantu warga kami. Program yang…

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengumpulkan ratusan Penjabat Kepala Daerah di Istana Negara Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. Dalam kegiatan itu Presiden Jokowi memberi sejumlah arahan kepada para kepala daerah. Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh juga hadir dalam rapat kerja rutin yang diadakan tiap tiga bulan sekali itu. Menurutnya, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengevaluasi penjabat kepala daerah serta memberikan enam arahan kepada mereka. "Arahan pertama Presiden untuk kendalikan inflasi, pantau harga di pasar dan lakukan intervensi. Kedua tangani dampak El Nino yang akan berpengaruh terhadap bahan pangan pokok, kebakaran dan kekurangan air bersih," kata Prof Zudan. Prof Zudan menambahkan, arahan ketiga Presiden Jokowi yakni menciptakan iklim investasi yang bagus. Dia menjelaskan, penjabat harus menciptakan iklim investasi yang bagus bagi investor dengan mempercepat proses perizinan. "Misalnya mencontoh di UEA cuma 30 menit izin itu selesai. Kemudian menyederhanakan prosedur perizinan, tidak boleh ada pungli, kemudian para investor difasilitasi dan tata kelolanya diperbaiki," jelas Prof Zudan. Lanjut Sestama BNPP itu, arahan keempat Presiden Jokowi agar dilakukan alokasi anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Kemudian bantuan sosial itu harus menggunakan produk dalam negeri yang dibeli dari para pelaku UMKM. "Arahan kelima, penjabat wajib melaksanakan program utama pemerintah, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, hilirisasi industri, penanganan inflasi dan penyelesaian program strategis nasional," ujar Prof Zudan. Kemudian arahan terakhir Presiden Jokowi mengenai penyelenggaraan Pemilu, dimana penjabat diminta untuk membantu KPU dan Bawaslu dalam hal anggaran. Penjabat juga diminta untuk tidak memihak kepada pesarta Pemilu dan ASN harus netral. "Semua penjabat kepala daerah harus netral dan menjaga kerukunan baik antar semua suku, kerukunan umat beragama, kerukunan antar kelompok dan semua stakeholder harus dijaga untuk menciptakan Pemilu yang damai. Presiden juga akan mengevaluasi setiap hari terhadap penjabat yang tidak benar, penjabat itu bisa dicopot," tutup Prof Zudan. (Rls)

Mamuju, - Badan Pusat Statistik kembali merilis tingkat Inflasi di seluruh daerah. Sulbar tercatat dengan tingkat inflasi IHK Kota Mamuju pada September 2023 sebesar 1,19 % (yoy), lebih rendah dari tingkat inflasi nasional sebesar 2,28%(yoy). Bahkan tercatat sebagai provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia. Prof Zudan menyebutkan, perubahan cuaca El Nino Juli-September menjadi salah satu faktor terjadinya inflasi di setiap daerah, termasuk di Sulbar. Pengaruh El Nino berdampak pada penurunan produksi di sektor pertanian. Olehnya PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh berharap pentingnya rutin melakukan pengecekan harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan. Utamanya TPID Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan Daerah dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, dengan berkolaborasi berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia dan Perum Bulog. "Ada empat hal yang menjadi perhatian, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan Ppasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," kata Prof Zudan usai mengikuti Pengarahan Presiden RI kepada Para Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia tahun 2023 di Istana Negara, Senin, 30 Oktober 2023 Sestama BNPP ini menjelaskan, pemantauan secara rutin dilakukan untuk melihat perkembangan harga yang terjadi di pasar, setelah itu dilaporkan melalui Aplikasi SP2KP dan Panel Badan Pangan Nasional. Selain itu, penting juga terus memasifkan Gerakan Pangan Murah. Tujuan dilakukan Pasar murah adalah mendorong efektifitas kegiatan pasar murah dimana pembeli merupakan penerima bantuan dan memaksimalkan skala dampak pengendalian inflasi dengan menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah.(rls)

Kinabalu, –Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh melakukan tatap muka dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Tawau Malaysia Minggu 29 Oktober 2023. Kehadiran Pj Gubernur Sulbar membangkitkan rasa nasionalisme para PMI,serta mengingatkan agar PMI senantiasa mematuhi peraturan di negara tempat bekerja. Prof. Zudan juga berharap PMI dapat memanfaatkan rencana akses Tanjung Silopo-Lahad Datu menjadi akses dagang. Kata Zudan pembukaan akses tersebut untuk memberikan kepastian pelayanan bagi PMI yang ada di Malaysia. Olehnya, kata Prof Zudan pemerintah pusat memberikan dukungan penambahan Armada untuk memfasilitasi penyeberangan dari Tanjung Silopo ke Lahad Datu, serta bekerjasama dengan pelabuhan Lahad Datu untuk memfasilitasi PMI. Melalui Konsulat RI di Tawau Pj Gubernur juga berpesan agar memastikan PMI mendapatkan pelayanan dan merasa terlindungi. “Ini sebagai upaya kita memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, utamanya mengenai akses dari Polman Sulawesi Barat dan masyarakat Indonesia ke Lahad Datu Malaysia,” ucap Zudan yang juga merupakan Sestama BNPP RI. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar Farid berharap, dengan adanya rute penyeberangan ini akan membuka kerjasama antara Sulbar dan Malaysia, selain kerjasama sektor industri dan Pariwisata juga memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia. ”Pelabuhan tanjung silopo juga akan dibuka sebagai pelabuhan embarkasi dan debarkasi PMI ke Malaysia. Diharapkan ini bukan hanya untuk penumpang orang tetapi kedepannya digunakan untuk arus barang hasil pertanian,” ucap Farid. (Rls)

MAMUJU -- Penyebaran konten negatif seperti hoax, menjadi salah satu ancaman terbesar di Indonesia sampai saat ini. Sehingga melalui Kegiatan Festival Literasi Digital yang digelar Kementrian Kominfo merupakan upaya untuk menangkal dan memahami setiap informasi yang berpotensi menjadi hoax. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula saat menjadi pembicaraan pada kegiatan Festival Literasi Digital yang digelar di anjungan Pantai Manakarra Mamuju, Minggu 29 Oktober 2023. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulbar , Mustari Mula pada kesempatan tersebut memaparkan terkait cara membedakan informasi yang benar dan hoax. Salah satunya dengan mengecek kebenaran setiap informasi yang diterima. "Setiap informasi yang diterima harus dicek dan disaring dengan baik faktanya, sebab hoax kadang bersumber di gambar video dan narasi," kata Mustari Mula. Dirinya mencontohkan, beberapa informasi yang menjadi sumber hoax, seperti menunjukkan salah satu tokoh pemimpin negara yang tertangkap polisi yang sesungguhnya informasi tersebut tidak benar, namun banyak orang percaya. "Sehingga orang yang cakap digital harus memahami betul gambar dan Video yang didapatkan dari berbagai media sosial,"kata Mustari. Ia berharap, melalui kegiatan yang digelar dapat memberikan manfaat terutama bagaimana bermedia sosial yang baik dan lebih bijak, khususnya untuk memproduksi konten positif. Sementara Relawan TIK Sulbar, Salahuddin menjelaskan, bahwa ditengah perkembangan informasi digital, menjadikan setiap orang lebih mudah terpapar hoax. "Sehingga informasi yang diterima harus dipastikan betul kebenarannya, agar tidak menjadi hoax," ucap Salahudin. (Rls)

Surabaya -- Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Allewuang Polewali Mandar, Sulbar kembali meraih penghargaan pada ajang KIMFestival yang dilaksanakan oleh Kemkominfo RI, 27-28 Oktober 2023. Pada ajang tersebut, meraih penghargaan sebagai KIM kategori inspiratif yang diserahkan oleh Direktur Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama di Balai Pemuda Surabaya, Sabtu,28 Oktober 2023 malam. Sebelumnya, juga meraih juara 1 untuk lomba cerdas cermat pada ajang KIMFest tersebut. Selain kategori inspiratif, beberapa kategori lain juga diberikan kepada KIM lainnya antara lain KIM untuk kategori adaptif, inovatif, kreatif, aspiratif. Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula,mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Allewuang Tinambung atas prestasinya sebagai Juara I Lomba Cerdas Cermat Pada Festival KIM Nasional 2023 di Surabaya. Perolehan ini tentu saja bukan hal yang mudah karena bersaing dengan KIM unggulan dari berbagai Provinsi terutama KIM Tuan Rumah Provinsi Jawa Timur.Tapi karena persiapan teman teman memang matang dan didukung personal tim yang tangguh dan kompoten dibidangnya masing masing akhirnya KIM Alewuang melanju bebas menuju final dan berhasil menjadi Juara Nasional. "Dan yang paling membanggakan karena KIM Alewuang juga dinobatkan sebagai sebagai KIM Inspiratif pada Festival ini.Tentu penilaian dewan juri didasarkan pada kreatifitas dan inovasi yang dilakukan KIM Alewuang dengan melakukan transformasi digital dalam penyebaran informasi publik.Selaku Kepala Dinas tentu saja merasa bersyukur karena KIM Allewuang telah mengangkat Citra Provinsi Sulbar di tingkat nasional terutama terkait dengan Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam menyebar dan menyerap informasi publik kepada dan dari masyarakat melalui wadah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)," kata Mustari Mula Ketua KIM Allewuang Tinambung Polewali Mandar, Ramli Rusli menyampaikan, setelah menyabet juara 1 Nasional cerdas cermat KIM Fest 2023, alhamdulillah secara terpisah dalam sesi presentasi materi yang juga diikuti oleh 14 provinsi dan masing-masing dibawakan oleh para ketua KIM dari semua provinsi yang hadir, juga masuk 5 terbaik dari 5 kategori yang disiapkan…

MAMUJU--Dalam rangka mewujudkan situasi yang aman dan tenteram di masyarakat, sebagaimana tugas dan fungsinya, Satpol PP Sulbar kembali melakukan patroli di wilayah Kab. Mamuju dan Kab. Polewali Mandar, Sabtu 28 Oktober 2023. Patroli dimulai pukul 20.00 Wita. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya dengan rasa aman, terutama menjelang tahun politik dimana akan memasuki pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Kasatpol PP Sulbar, Bujaeramy Hassan mengatakan, patroli rutin dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kami selaku perangkat daerah Pemprov Sulbar yang mempunyai tupoksi menjaga trantibum, tentu harus semakin pro aktif bersama dengan unsur terkait seperti TNI/Polri dan Satpol PP Kabupaten melakukan patroli di semua wilayah sesuai kewenangan masing-masing," kata Bujaeramy saat dihubungi Menurutnya, keamanan dan ketertiban merupakan syarat utama bagi masyarakat untuk beraktifitas di segala sektor dengan baik, sehingga menjaga kamtibmas menjadi tanggungjawab bersama. Untuk lokasi patroli dan kegiatan yang dilakukan, Bujaeramy yang memimpin patroli di Pasar Sentral Pekkabata Polman menjelaskan, titiknya tersebar di lokasi yang diperkirakan ramai dan menjadi pusat kegiatan masyarakat. “Personel berpatroli di sekitar Anjungan Pantai Manakarra Mamuju, Pasar Baru Mamuju, Pasar Sentral Mamuju, sepanjang jalan arteri dan kantor serta rujab Pemprov Sulbar. Sedangkan untuk wilayah lain di luar Kota Mamuju, yaitu di wilayah Tapalang, Kalukku. Untuk Kab. Polman yaitu di Pasar Pekkabata, Pasar Wonomulyo, dan Pasar Tinambung,"urainya. Lebih lanjut dijelaskan, dalam patroli, juga dilakukan edukasi ke masyarakat mengenai pentingnya menjaga kamtibmas serta dampak- dampak buruk dari gangguan kamtibmas. "Hal ini penting dilakukan untuk menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat kita, salah satu caranya dengan melakukan patroli rutin. Patroli ini dilakukan tentu tetap memperhatikan kewenangan sesuai aturan yang ada,"tutup Bujaeramy. Senada dengan Kasatpol PP, Dermawan selaku koordinator dalam kegiatan patroli juga mengatakan, patroli dilakukan untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Mamuju. “Tujuannya tentu untuk memelihara keamanan di masyarakat, bagaimana kita berupaya agar Satpol PP hadir…