Mamuju –Fungsi ke PU an harus lebih optimal agar menyelesaikan masalah, memberianfaat atau nilai tambah dan mengangkat branding Sulbar. 

Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sulbar pada Rapat Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Sulbar bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan PUPR Kabupaten se Sulbar di Mamuju, Kamis (18/04/2024)

Hadir pada kegiatan itu BWS Sulawesi III Palu, dan BPJN Sulbar serta Dinas PU Kabupaten se Sulbar. 

Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad mengatakan, membutuhkan kerja keras dan kerja cepat sering tantangan yang dihadapi Sulbar saat ini, khususnya di sektor infrastruktur. Sehingga dibutuhkan sinergi, kolaborasi dan kerja terintegrasi antara Pemda dan pusat. 

“Sehingga kita melakukan rakor ini dengan harapan kedepan kita bisa lebih sinergi, kolaboratif,dan kerja terintegrasi agar penanganan infrastruktur berjalan efektif demi kemajuan daerah,” ungkapnya. 

PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, untuk bisa menyelesaikan masalah infrastruktur di Sulbar maka seluruh unsur ke PU an dari kabupaten, provinsi dan pusat terus berkoordinasi. 

Hal yang perlu dilakukan adalah menggunakan instrumen RKPD dan APBD. PU harus memunculkan masalah-masalah yang ditangani masyarakat saat pembahasan kedua instrumen tersebut. 

“Hulunya dulu, bunyikan di dokumen RKPD dan APBD. NANTI tim evaluator (enam kabupaten) buka semua masalah, “ ucap Prof. Zudan. 

Selain itu, menyebarluaskan informasi terkait penanganan yang sudah dikerjakan, hal ini untuk memberi kepastian kepada masyarakat sehingga dapat mengangkat branding Sulbar. 

“Masyarakat ingin melihat seberapa kuat upaya itu, lakukan langkah-langkah yang membuat masyarakat bahagia,” pungkasnya. (Rls)