Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat realisasi anggaran tahun 2025, di ruang rapat Kantor DLH Sulbar. Rapat yang berlangsung pada pukul 13.30 WITA ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat, para Kepala Bidang, Kepala UPTD, PPK dan PPTK, Fungsional Perecana bersama staf program dan keuangan. Rabu 17 September 2025. Hal tersebut selaras dengan lima misi strategis Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang tertuang dalam Panca Daya, yakni bemewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menciptakan pemerintah yang bersih, teransparan, terpercaya, dan akuntabel. Agenda rapat difokuskan pada evaluasi laporan realisasi anggaran periode 2 Januari hingga 31 Agustus 2025. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk meninjau sejauh mana kinerja anggaran telah berjalan, kendala yang dihadapi, serta langkah strategis yang perlu diambil menjelang akhir tahun anggaran. Dalam paparannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, H. Zulkifli Manggazali menegaskan bahwa realisasi anggaran merupakan instrumen penting untuk memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel. Seluruh kepala bidang diminta untuk menyampaikan laporan detail terkait realisasi program dan kegiatan masing-masing unit kerja. “Pengelolaan anggaran bukan sekadar memenuhi target serapan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya saat membuka rapat. Hingga akhir Agustus 2025, sebagian besar program kerja DLH Sulbar menunjukkan progres yang cukup baik. Namun demikian, serapan anggaran belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini disebabkan masih adanya beberapa proses pengadaan yang belum rampung, seperti pengadaan mobil sampah yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Kepala Dinas H. Zulkifli Manggazali juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar disiplin dalam penyusunan laporan serta konsisten dalam mematuhi regulasi yang berlaku. terutama dalam menghadapi audit internal maupun eksternal. “Kita harus menjaga kepercayaan publik dengan tata kelola yang terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya. Selain evaluasi, rapat ini juga…

Mamuju - Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, secara resmi membuka kegiatan diseminasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, yang digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, Rabu, 17 September 2025. Dalam sambutannya, Pasangan Gubernur Sulbar Suhardi Duka ini menegaskan, isu ketahanan pangan merupakan persoalan strategis yang berkaitan erat dengan harkat, martabat, dan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, Perpres Nomor 81 Tahun 2024 hadir sebagai pedoman nasional yang mengarahkan percepatan penganekaragaman pangan dengan tujuan agar Indonesia, khususnya Sulbar, tidak bergantung hanya pada beras dan gandum, melainkan mampu mengoptimalkan kekayaan sumber daya lokal yang melimpah. "Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi pangan lokal yang luar biasa, mulai dari sagu, jagung, pisang, singkong, ubi jalar, talas, hingga hasil laut dan holtikultura. Semua ini adalah modal besar untuk mewujudkan swasembada pangan yang bukan hanya berorientasi pada ketersediaan, tetapi juga pada gizi seimbang dan kesejahteraan petani kita," ujar Salim S Mengga. Ia menambahkan, penguatan ketahanan pangan di daerah harus dilandasi sinergi dengan Panca Daya yang dirinya usung bersama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, sebagai pondasi transformasi sektor pangan, serta sejalan dengan misi pembangunan Sulbar untuk meningkatkan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. "Dengan sinergi panca daya ini, saya optimis Sulawesi Barat menjadi contoh nyata bagaimana penganekaragaman pangan bukan hanya slogan, tetapi gerakan yang berdampak langsung pada peningkatan pola pangan harapan, pengurangan prevalensi rawan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya. Salim S Mengga pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan persepsi dan langkah dalam mengimplementasikan Perpres tersebut di Sulawesi Barat. Ia berharap, kegiatan diseminasi ini menjadi momentum awal untuk mendukung terbitnya Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal, serta mengintegrasikan program lintas sektor ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Rensra…

Mamuju - Wakil Ketua DPRD Mamuju, St. Suraida Suhardi menyampaikan rasa syukur karena program Gerakan Pangan Murah (GPM) ini menjangkau juga desa-desa yang ada di pinggir kota dan hari ini ditempatkan di Desa Sumare. "Tentu ini upaya Pemprov Sulbar untuk menekan inflasi yang dimana kita ketahui harga beras saat ini mengalami kenaikan dan peran pemerintah hadir untuk memberikan diskon harga beras dan bangan pokok lainnya," kata Suraidah, Selasa 16 September 2025. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. "Saya juga apresiasi karena memberikan bibit cabe kepada ibu-ibu rumah tangga agar kedepan inflasi dari cabe itu tidak terjadi lagi di Sulbar," tambahnya. Selain itu Suraida juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Tanaman Pan̈gan Sulawesi Barat yang telah rutin melakukan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) ini. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan pasar murah bentuk intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga pangan melalui penjualan langsung komoditas pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. "GPM juga bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah, dapat mengakses pangan pokok dengan mudah dan terjangkau," ucap Waris. Selain itu, GPM juga menjadi wadah untuk mendorong partisipasi aktif pelaku usaha lokal, seperti distributor pangan dan Bulog, dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan di daerah. "Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan kegiatan ini tidak hanya mampu menekan inflasi pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan di tingkat regional," ungkapnya. Melalui Gerakan Pangan Murah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses pangan pokok. "Kegiatan ini juga sejalan dengan program nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan," tambahnya. Selain itu, kegiatan GPM meliputi Beras Premium, Beras Medium, Minyak Goreng, Telur Ayam, Daging Ayam,…

Mamuju – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat, drg. Asran Masdy, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Tahun 2025 lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Sulbar. Asran Masdy menekankan pentingnya membangun kepemimpinan ASN yang berintegritas dan berlandaskan Pancasila. “ASN harus mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika birokrasi, bertanggung jawab dalam pelayanan publik, serta menjadi teladan di lingkungannya. Hal ini sejalan dengan harapan Bapak Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Dr.H Suhardi Duka MM, agar ASN di Sulawesi Barat senantiasa menjadi pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas,” ungkapnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kepemimpinan di era saat ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan rutinitas, tetapi perlu inovasi dan kolaborasi. “Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu mengoptimalkan potensi internal dan eksternal sehingga berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan publik,” tambahnya. Kegiatan PKP Angkatan V ini diikuti oleh pejabat pengawas dari lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan peserta, agar mampu menghadapi tantangan birokrasi modern dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan pelatihan ini, ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan semakin adaptif, inovatif, dan berintegritas dalam mendukung visi misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berpihak pada masyarakat. (Rls) 

Mamuju – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Mamuju, Rabu 17 September 2025. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Abd. Waris Bestari Dalam arahannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan tiga aspek utama: ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga di tingkat konsumen. “Inflasi pangan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas sektor di dalam TPID sangat penting agar langkah yang ditempuh tepat sasaran,” ujar Abd. Waris Bestari. Ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Beliau juga mendorong agar data pangan dapat disediakan dengan cepat dan akurat untuk mendukung keputusan strategis, serta memperkuat Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu instrumen pengendalian gejolak harga di masyarakat. Rapat Koordinasi ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga, sehingga mampu mendukung ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.(rls)

Mamuju, - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Sekretariat Daerah menghadiri Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 17 September 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas asesmen perkembangan inflasi bulan Agustus 2025 yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ini bagian perhatian Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam pengendalian inflasi. Rapat teknis ini dihadiri oleh Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bapperida, serta perangkat daerah terkait seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM, serta dinas lainnya. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya pengendalian inflasi, antara lain peningkatan penyelenggaraan pasar murah, percepatan penambahan jumlah pengecer SPHP, penguatan sektor hulu pertanian hortikultura, dan monitoring mingguan distribusi pangan pokok. Plt. Karo Pemkesra Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. “Inflasi hanya dapat dikendalikan dengan kerja sama yang kuat lintas sektor. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Dengan langkah bersama, kita optimistis harga di Sulawesi Barat dapat tetap stabil,” ujarnya. Melalui rapat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.(*)

Mamuju — Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat (Sulbar), Sunusi Usman, mendampingi Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan (NW) Pasangkayu saat melakukan audiensi dengan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) pada Selasa (16/09/2025) kemarin. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja gubernur ini membahas rencana peresmian masjid dan koperasi di Pondok Pesantren Al Bana Asing Hamzanwadi NW. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menyampaikan apresiasinya atas inisiatif NW dalam membina pesantren hingga mampu membentuk koperasi. Menurutnya, hal ini menunjukkan keseriusan ormas dalam berkontribusi membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. "Panca daya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter juga bisa diwujudkan melalui pondok pesantren," kata Gubernur SDK. Rabu (17/09/2025). Senada dengan gubernur, Plt. Kaban Kesbangpol, Sunusi Usman, menyatakan pihaknya akan terus berkolaborasi dan berkomunikasi intensif untuk memastikan kesiapan acara serta kunjungan Gubernur SDK berjalan lancar. "Kami akan tetap membangun kolaborasi, terutama akan berkomunikasi tentang kesiapan dan rencana kunjungan Bapak Gubernur dalam acara peresmian yang telah dijadwalkan," ujar Sunusi. Sekadar diketahui, Pimpinan Pondok Pesantren Al Bana Asing Hamzanwadi NW, TGH. A.A. Muh. Syakirah, hadir bersama rombongan, termasuk anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu, Robin Candra, serta pimpinan dan pengurus dari berbagai madrasah dan pondok pesantren NW lainnya. (rls)

Mamuju --Biro Organisasi Setda Provinsi Sulbar melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025. Evaluasi Mandiri yang dimulai Selasa, 16 September 2025 diawali di Dinas Perpustakaan dan kearsipan dan di hari ke dua, 17 September 2025 dilaksanakan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultira dan Peternakan (TPHP) Prov Sulbar. Koordinator Tim evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Biro Organisasi, H. Subuki mengatakan bahwa kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik berpedoman pada Surat Edaran MenpanRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara mandiri yang diperkuat dengan Surat Kemenpanrb Nomor B/92/PP.00.02/2025 tentang Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Tahun 2025, ‘’Teknis Pelaksanaan Evaluasi pelayanan publik tahun ini masih sama dengan tahun lalu yang menggunakan 6 aspek evaluasi dan 30 Indikator,’’ terang Subuki Ia menjelaskan bahwa Ke enam aspek evaluasi meliputi Aspek Kebijakan Pelayanan, dengan 9 Indokator bobot 24 %, Aspek Profesionalisme SDM dengan 5 Indikator bobot 25 %, Aspek Sarana dan Prasarana 6 Indikator bobot 18 %, Aspek SIPP 4 Indikator bobot 11 %, Aspek Konsultasi dan Pengaduan 4 Indikator, bobot 10 % dan Aspek Inovasi 2 Indikator bobot 12%. ‘’Untuk Evaluasi Mandiri Pelayanan Publik, Tahun 2025 dilakukan pada 13 perangkat daerah dengan Tim Evaluasi gabungan dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) bersama Inspektorat Prov. Sulbar,’’ tambahnya. Sekretaris Dinas TPHP Prov Sulbar Agus Rauf yang menerima Tim Evaluasi berharap mendapatkan masukan untuk perbaikan, meningkatkan kualitas pelayanan, mencapai target kepuasan masyarakat, dan memajukan kinerja pelayanan secara keseluruhan. ‘’Semoga kami di Diunas TPHP ini mendapatkan wawasan tentang kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan, serta mendorong peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan inovasi pelayanan,’’ ujar Agus Rauf berharap. Dalam pelaksanaan evaluasi tahun ini Plt. Kepala Biro Organisasi Nur Rahmah Parampasi mengharapkan kiranya hasil dari Penyelenggaraan Pelayanan Publik lebih berkualitas dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) lebih meningkat. ‘’Pelaksanaan PEKPPP Mandiri sejalan dengan Panca…

Mamuju --Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Kawasan Permukiman (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Barat (Prov Sulbar) Maddareski Salatin mengajak ASN di lingkup Dinas Perkimtan bergabung menjadi anggota Koperasi Panca Daya. Langkah awal, Dinas Perkimtan menghadirkan salah satu Pengurus Koperasi Panca Daya Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Hisyam Said untuk mensosialisasikan mekanisme menjadi anggota Koperasi kepada ASN Lingkup Dinas Perkimta Prov Sulbar, Selasa 16 September 2025. Kata Maddareski, Koperasi Panca Daya gagasan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka ini menjadi peluang bagi ASN dalam meningkatkan kesejahteraan. “Untuk itulah hari ini kita menghadirkan salah satu pengurus untuk menjelaskan kepada kita, siapa tau ada yang berminat menjadi anggota koperasi” Ujar Maddareski pada sosialisasi tersebut. Menurutnya, Koperasi Panca Daya akan menjadi solusi inovatif bagi kesejahteraan ASN melalui pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi yang mencakup penyediaan layanan simpan pinjam dengan bunga rendah, penyediaan kebutuhan pokok dan produk lokal melalui mini market, serta layanan kesehatan melalui klinik yang dikelola secara profesional dan modern. "Ini adalah Solusi bagi ASN karena menyediakan layanan finansial yang terjangkau. Jadi yang minat menjadi anggota koperasi silahkan mendaftar sesuai mekanisme yang telah dijelaskan, dan kita berharap koperasi ini dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi ASN yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat Sulbar secara keseluruhan" pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya kedisiplinan dan integritas ASN melalui pelaksanaan Upacara Hari Kesadaran Nasional yang digelar Pemerintah Provinsi Sulbar, Rabu (17/9/2025) di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar. Upacara yang dimulai pukul 07.30 WITA ini diikuti oleh Asisten Setda, Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro Setda, Direktur UPTD RSUD, pejabat administrator, pengawas, fungsional, serta staf ASN lingkup Pemprov Sulbar. Seluruh ASN BPSDM Sulbar juga hadir mengikuti jalannya upacara sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan disiplin dan pengabdian. Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulbar bertindak sebagai pelaksana upacara. Kepala BPSDM Sulbar, drg. H. Asran Masdy, menegaskan bahwa Hari Kesadaran Nasional merupakan momentum untuk menumbuhkan kembali semangat pengabdian ASN. “Upacara ini bukan sekadar rutinitas, tetapi sarana untuk mengingatkan kita bahwa ASN adalah pelayan publik yang harus bekerja dengan profesional, disiplin, dan berintegritas. Semangat ini sejalan dengan visi misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berdaya saing, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa BPSDM Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas ASN melalui berbagai program pengembangan kompetensi. “ASN yang berkualitas adalah motor penggerak untuk mewujudkan Sulbar yang maju, malaqbi, dan sejahtera,” jelasnya. Dengan peringatan Hari Kesadaran Nasional ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif ASN untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat Sulawesi Barat.(*)