Mamuju – Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Nur Kadar, melakukan pemantauan terhadap komoditi peternakan di Pasar Regional atau Pasar Baru Mamuju, Kamis, 18 Desember 2025. Pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, dalam memantau ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga pangan asal hewan jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Pelaksanaan kegiatan ini bekerjasama dengan PT. CIOMAS. Kepala Bidang PKH, Nur Kadar menyebutkan pengawasan itu rutin dilakukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa stok bahan pangan aman dan mencukupi, serta layak dikonsumsi selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). "Ini pengawasan rutin, tapi hari ini kita laksanakan dalam rangka kesiapan perayaan Nataru," ujar Nur Kadar. Secara umum, menjelang Nataru ini harga bahan pangan asal hewan di Mamuju terdapat kenaikan harga daging ayam. Meski begitu, kenaikan tersebut masih dalam batas wajar dan terkendali. Kenaikan tersebut akibat naiknya permintaan daging ayam untuk Nataru dan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG “Alhamdulillah, rata-rata stok aman. Terkait harga memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, namun tidak terlalu tinggi dan masih terkendali,” jelasnya. Ia mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun serta mengajak warga untuk berbelanja di pasar tradisional yang telah diawasi oleh pemerintah. Naskah : Dinas TPHP Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Inaldy LS Silang, yang juga selaku Koordinator Regu 1 Posko Siaga Darurat BPBD Sulbar, menegaskan komitmen bersama seluruh anggota regu untuk melaksanakan siaga penuh selama 24 jam pada hari ini (Kamis 18 Desember 2025). Komitmen tersebut disampaikan sebagai bentuk kesiapsiagaan BPBD Sulbar dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan dinamika situasi kedaruratan di wilayah Sulbar, khususnya pada periode dengan intensitas cuaca yang tidak menentu. Inaldy LS Silang menyampaikan bahwa kesiapsiagaan Regu 1 difokuskan pada pemantauan perkembangan situasi di lapangan, penguatan koordinasi dengan Pusdalops, serta kesiapan personel dan sarana pendukung untuk merespons cepat setiap laporan kejadian bencana dari kabupaten. "Kami berkomitmen untuk melaksanakan siaga 24 jam dengan penuh tanggung jawab. Seluruh anggota regu telah dibagi tugas secara jelas agar respons terhadap setiap potensi kejadian dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujar Inaldy. Sementara itu, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan apresiasi atas komitmen Regu 1 Posko Siaga Darurat. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan petunjuk dan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan aparatur penanggulangan bencana dalam melindungi masyarakat. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 18 Desember 2025, menerima Prakiraan Cuaca Wilayah Sulawesi Barat untuk tanggal 19 Desember 2025 dari BMKG Kelas II Tampa Padang, Mamuju. Informasi ini disampaikan sebagai langkah kesiapsiagaan dan antisipasi potensi dampak cuaca di wilayah Sulawesi Barat. Berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi cuaca di Sulawesi Barat diperkirakan sebagai berikut: Pagi Hari: Berpotensi hujan ringan di wilayah Kab. Mamuju (Kep. Balabalakang) serta Kab. Pasangkayu (Sarudu, Baras, Lariang, Sarjo). Siang dan Sore Hari: Berpotensi hujan ringan di Kab. Mamuju (Mamuju, Tapalang, Kalukku, Sampaga, Papalang, Bonehau, Kalumpang, Kep. Balabalakang), Kab. Mamuju Tengah (Topoyo, Budong-Budong, Karossa, Tobadak), Kab. Pasangkayu (Pasangkayu, Dapurang, Bulu Taba, Duripoku, Tikke Raya, Pedongga), Kab. Majene (Malunda, Ulumanda, Sendana, Tubo Sendana, Tammerodo Sendana), Kab. Polewali Mandar (Allu, Tutar, Mapilli, Luyo, Bulo, Matangnga, Tapango), serta Kab. Mamasa (seluruh wilayah). Malam Hari: Umumnya berawan di wilayah Sulawesi Barat. Dini Hari: Berpotensi hujan ringan di Kab. Mamuju (Simboro, Papalang, Sampaga, Kep. Balabalakang), Kab. Mamuju Tengah (Pangale, Budong-Budong, Karossa), Kab. Pasangkayu (Pasangkayu, Bambalamotu, Bambaira, Sarjo, Tikke Raya, Pedongga, Lariang, Bulu Taba, Duripoku, Dapurang), serta Kab. Majene (Malunda, Ulumanda, Tubo Sendana, Tammerodo Sendana). Selain itu, berpotensi hujan sedang di Kab. Mamuju (Bonehau, Kalumpang, Tommo), Kab. Mamuju Tengah (Topoyo, Tobadak), Kab. Pasangkayu (Baras), serta Kab. Mamasa (Mamasa, Tabulahan, Bambang, Tawalian, Balla, Tanduk Kalua, Rantebulahan Timur). Adapun parameter cuaca lainnya, suhu udara berkisar antara 18–31°C, kelembapan udara antara 63–96%, dan angin bertiup dari arah Barat Daya hingga Barat Laut dengan kecepatan 2–25 km/jam. Untuk peringatan dini, BMKG menyatakan nihil Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan pihaknya tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dengan BPBD kabupaten serta instansi terkait. "Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka agar seluruh perangkat daerah terus siaga, melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala, serta mengimbau masyarakat untuk tetap waspada…

Mamuju – Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menegaskan pentingnya penguatan seluruh tahapan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada aspek pendataan dan perhitungan kebutuhan, sebagaimana hasil Rapat Koordinasi Penerapan SPM Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Biro Pemkesra Kamis (18/12/2025). Murdanil menyampaikan bahwa penerapan SPM tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan, namun harus diawali dengan pendataan yang akurat, perhitungan kebutuhan yang tepat, serta perencanaan yang terukur agar capaian pelayanan dasar kepada masyarakat dapat maksimal. Ini bagian dari menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. “Berdasarkan hasil rapat koordinasi, penerapan SPM di Sulawesi Barat saat ini masih perlu ditingkatkan, terutama pada tahapan pendataan dan perhitungan kebutuhan. Ini menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah pengampuh SPM agar kebutuhan anggaran dan kegiatan benar-benar disusun berdasarkan data yang valid,” ujar Murdanil. Ia juga menyoroti Indeks Pencapaian SPM Provinsi Sulawesi Barat yang masih berada pada angka 45,08 persen dengan kategori belum tuntas. Meski beberapa bidang telah menunjukkan capaian yang sangat baik seperti Pendidikan, Pekerjaan Umum, dan Trantibumlinmas, namun masih terdapat bidang yang capaian layanannya rendah dan membutuhkan percepatan, di antaranya bidang Kesehatan, Perumahan, dan Sosial. Murdanil menekankan agar seluruh perangkat daerah segera melengkapi dan menginput data capaian, kegiatan, anggaran, permasalahan, serta rincian anggaran SPM melalui aplikasi Bangda Kemendagri, guna mendukung penilaian capaian SPM secara nasional. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya pelaporan realisasi anggaran SPM yang saat ini masih rendah. “Perangkat daerah perlu segera melaporkan realisasi anggaran secara berkala, karena ini menjadi indikator penting dalam evaluasi penerapan SPM,” tambahnya. Terkait kerja sama dengan pihak ketiga, Murdanil menegaskan agar seluruh perangkat daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, serta memastikan dokumen kerja sama disusun secara jelas dan disampaikan kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dan Tim Koordinasi Penerapan SPM Provinsi Sulawesi Barat.…

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Tim Sekretariat TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air) Kalukku–Karama dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju, Rabu 17 Desember 2025. Kunjungan tersebut diterima oleh Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulbar, Inaldy LS Silang, di Kantor BPBD Sulbar. Pertemuan ini membahas penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalukku–Karama yang memiliki potensi kerawanan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Inaldy LS Silang menyampaikan bahwa sinergi antara BPBD Sulbar dan TKPSDA sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Menurutnya, data dan informasi teknis dari BWS Sulawesi V menjadi bagian strategis dalam penyusunan kajian risiko, perencanaan mitigasi, serta langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. “Koordinasi ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya air yang berorientasi pada keselamatan masyarakat,” ujar Inaldy. Sementara itu, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam penanggulangan bencana. “Pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi merupakan salah satu kunci dalam menekan risiko bencana. Sesuai arahan Bapak Gubernur, BPBD Sulbar mendorong koordinasi lintas sektor agar langkah pencegahan dan mitigasi dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan,” jelas Yasir Fattah. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kolaborasi lintas lembaga guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dalam audiensi antara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar, Selasa (16/12/2025) di Kantor BI Perwakilan Sulbar, Mamuju. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan menyinergikan tugas dan fungsi Bapperida dengan BI dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah. Kolaborasi dinilai menjadi kunci di tengah keterbatasan fiskal dan kompleksitas tantangan pembangunan. Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga telah mengidentifikasi sembilan isu strategis, dengan fokus utama pada tiga permasalahan fundamental: pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Kami melihat ketiga isu ini saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak kuat akan meningkatkan kemiskinan, sementara kualitas SDM yang rendah menghambat percepatan pembangunan,” ujar Darwis Damir. Dia menjelaskan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulbar saat ini dipengaruhi belum optimalnya sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, padahal sektor tersebut memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi jika didukung kebijakan yang tepat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, menyatakan bahwa prinsip utama BI di daerah adalah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Sebagai lembaga perwakilan pusat, BI menjalankan fungsi asesori kebijakan, pengelolaan sistem pembayaran, dan pengedaran uang, namun tidak memiliki kewenangan eksekutorial. “Dalam pelaksanaan fungsi asesori, Bank Indonesia tidak dapat bertindak secara eksekutorial, sehingga kolaborasi menjadi kunci utama,” katanya. BI menyatakan sejalan dengan fokus pembangunan Sulbar, terutama pada pertumbuhan ekonomi sebagai faktor kunci yang berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas tenaga kerja. BI mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui tiga pilar utama: penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor. Saat ini BI sedang menyusun blueprint pengembangan ekonomi daerah yang akan memetakan…

MAMUJU — Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai tindak lanjut arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat pada momentum Hari Kesadaran Nasional. Herdin Ismail menjelaskan, sidak tersebut merupakan bentuk konsistensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan agenda pembangunan daerah, khususnya panca daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S Mengga, yang menitikberatkan pada penciptaan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter. Salah satu indikator utama dari sumber daya manusia yang berkualitas adalah kedisiplinan ASN yang terukur dan dapat dievaluasi. “Kepala OPD harus memberi contoh, kemudian diikuti oleh kepala bidang hingga seluruh staf di masing-masing unit kerja,” Tegas Herdin Ismail. Ia menegaskan, sidak akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan metode sampling terhadap OPD yang ditentukan. Langkah ini bertujuan untuk melihat langsung tingkat kehadiran dan kedisiplinan ASN di lingkungan kerja, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab sebagai aparatur negara. Kata Kepala BKD Herdin, sidak yang dilakukan di Kantor Dinas Kominfo Sulbar merupakan yang kedua, setelah sebelumnya dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Kegiatan ini dilakukan bersama unsur Satpol PP dan Inspektorat sebagai bagian dari pembentukan tim penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia menambahkan, pemerintah daerah akan menunjukkan secara nyata dampak dari ketidakdisiplinan, khususnya terkait dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kehadiran dan kepatuhan terhadap aturan menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian kinerja ASN. “OPD yang kami pantau hari ini memang perlu peningkatan kesadaran kedisiplinan. Ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai bagian dari pembinaan agar kinerja birokrasi semakin baik,” tegasnya. BKD Sulbar berharap melalui langkah ini, kedisiplinan ASN di setiap OPD dapat meningkat, sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (Rls)

Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti workshop nasional bertema “Transformasi Menuju Sanitasi yang Aman dan Tangguh di Semua Lingkungan” yang digelar secara daring oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama UNICEF, beberapa waktu lalu. Keikutsertaan ini merupakan wujud komitmen Bapperida dalam mendukung misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya melalui pengembangan sistem sanitasi yang berkelanjutan dan tangguh. Workshop yang diikuti seluruh pemerintah daerah se-Indonesia ini menjadi ruang berbagi pengetahuan lintas sektor untuk menjawab tantangan pembangunan sanitasi yang semakin kompleks, terutama dampak perubahan iklim. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, Arjanto, bersama staf hadir mewakili Plt. Kepala Bapperida, Muh. Darwis Damir. “Pembangunan sanitasi tidak cukup hanya dengan penyediaan infrastruktur dasar, tetapi harus memastikan keberlanjutan layanan, perlindungan kesehatan masyarakat, serta ketangguhan sistem menghadapi risiko iklim seperti banjir dan kekeringan,” jelas Arjanto usai mengikuti kegiatan. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip Citywide Inclusive Sanitation agar layanan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan, serta edukasi publik dinilai sebagai faktor kunci keberlanjutan sanitasi. Arjanto menyebut praktik baik dari daerah lain, seperti aplikasi One Stop Shop Sanitasi di Lumajang dan layanan WASH berketahanan iklim di Kupang, dapat menjadi inspirasi bagi Sulbar untuk terus berinovasi. Melalui tindak lanjut Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Bapperida Sulbar berharap pengelolaan sanitasi dapat dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan terhubung dengan proses penganggaran daerah. Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, menegaskan bahwa partisipasi dalam workshop ini memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendorong perencanaan sanitasi yang aman dan tangguh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup di Sulawesi Barat.

Makassar — Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Forum Evaluasi Implementasi Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX bersama jajaran pemerintah daerah. Kegiatan ini berlangsung Kamis 18 Desember 2025, bertempat di Ballroom Hotel Claro Makassar, Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar. Forum ini menjadi wadah evaluasi pelaksanaan JKN, penguatan kolaborasi lintas sektor, sekaligus bentuk apresiasi atas komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program JKN sepanjang tahun 2025. Agenda kegiatan meliputi: 1. Paparan pelaksanaan Program JKN oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX. 2. Evaluasi pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam Program JKN Tahun 2025. 3. Pemberian apresiasi atas komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program JKN Tahun 2025. Peserta forum terdiri dari unsur strategis pemerintah daerah, antara lain Sekretaris Daerah serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKPD dari kabupaten dan provinsi di wilayah Kedeputian Wilayah IX. Kehadiran para pengambil kebijakan ini dinilai penting dalam memastikan keberlanjutan pembiayaan serta efektivitas implementasi Program JKN di daerah. Pada kesempatan tersebut, BPKPD Sulbar menerima Penghargaan Apresiasi atas komitmen tinggi dan dukungan dalam penyelenggaraan Program JKN Tahun 2025. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, sebagai bentuk pengakuan atas peran aktif dan konsistensi Pemprov Sulbar dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung layanan dasar di bidang kesehatan. “Apresiasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan bentuk komitmen Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka - Salim S Mengga, dalam memastikan Program JKN berjalan optimal demi memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Ali Chandra. Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPKPD Sulbar…

Mamuju – Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) Idham Halik turun langsung memantau persiapan pembersihan lahan lokasi Sekolah Rakyat Terintegrasi yang berada di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis, 18 Desember 2025. Pemantauan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan kesiapan lahan sebelum proses pembangunan dimulai. Sekolah Rakyat Terintegrasi direncanakan menjadi pusat layanan pendidikan dan pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya keluarga fakir miskin. Dalam peninjauan tersebut, Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulbar melihat langsung kondisi lahan, akses lokasi, serta kesiapan teknis pembersihan area. Koordinasi juga dilakukan dengan pihak terkait guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana dan tidak menemui kendala di lapangan. Kehadiran Dinsos Sulbar di lokasi menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program-program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Sekolah Rakyat Terintegrasi diharapkan dapat menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi masyarakat prasejahtera. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, yang mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, mengatakan pihaknya ingin memastikan persiapan pembersihan lahan ini berjalan dengan baik karena lokasi Sekolah Rakyat Terintegrasi sangat strategis dalam mendukung program penanganan fakir miskin. "Sekolah ini nantinya diharapkan menjadi wadah pendidikan dan pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan," ujarnya. Melalui pemantauan langsung ini, Dinsos Sulbar ingin memastikan bahwa proses persiapan berjalan optimal sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat untuk mendukung Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, khususnya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar