humassulbar

humassulbar

Sekprov Sulbar Muhammad Idris, membuka penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-IX tingkat Provinsi Sulbar di Lapangan Prasamya Majene, Sabtu, 18 Juni 2022. Pembukaan ditandai dengan pemukulan bedug. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, atas nama Pemprov Sulbar menyambut baik terselenggaranya MTQ tersebut dan berharap kegiatan itu dapat berjalan dengan sukses. "Keberhasilan MTQ bukan dilihat dari semaraknya penyelenggaraannya dan sejumlah prestasi yang dihasilkan di setiap cabang lomba, akan tetapi keberhasilan dalam membangun karakter dan mental spritual, hingga kita menjadi masyarakat yang bermartabat dan peduli dengan budaya malaqbi dan toleransi, yang dulunya akhlak masyatakat mengalami pergeseran nilai,"kata Idris Olehnya itu, dengan adanya MTQ IX tersebut, lanjut Idris, diharapkan dapat tumbuh kembangkan menjadi nilai-nilai yang mencerminkan pemahaman kehidupan beragama yang lebih baik dan benar, sehingga tujuan MTQ yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan baik. Dia pun berharap kepada seluruh peserta MTQ dari enam kabupaten Se-Sulbar, agar senantiasa bersungguh-sungguh mengikuti kompetisi tersebut, guna meraih predikat terbaik untuk mewakili Sulbar ke tingkat nasional. "Begitu juga kepada seluruh dewan hakim yang bertindak sebagai penilai, benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan dan mekanisme di dalam perlombaan ini,"ucapnya Melalui kesempatan itu, Ia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada penyelenggara MTQ, yang telah memberikan bantuan pikiran, tenaga, dan waktu yang luang dalam rangka mensukseskan kegiatan itu. Penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sulbar yang dipusatkan di Majene tersebut, akan berlangsung hingga 22 Juni 2022. Hadir pada pembukaan MTQ, Bupati Majene, Andi Syukri Tammalele, Wakil Bupati Majene, Aris Munandar, Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, Kakanwil Kemenag Sulbar, Muflih B Fattah, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene dan undangan lain. (mhy)

Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik sementara menyusun rencana resizing atau perampingan jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Perampingan OPD dilakukan agar kerja pemerintah lebih cepat dan efektif. Akmal Malik menuturkan, ada beberapa kondisi yang menjadi alasan dilakukannya perampingan jumlah OPD. Seperti hasil penilaian kinerja terhadap OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri sebagai pelaksana, hingga tinjauan terhadap kondisi kapasitas fiskal daerah. "Berkaca pada Provinsi Gorontalo yang memiliki kapasitas fiskal hampir sama dengan Sulbar, tapi hanya memiliki 29 OPD yang menangani urusan. Sementara, Sulbar saat ini memiliki 36 OPD. Jumlah ini terlalu gemuk," kata Akmal Malik, Ahad , 19 Juni 2022 Selain itu, berdasarkan hasil sementara evaluasi yang telah dilakukan oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal menyebutkan dari beberapa indikator penilaian menunjukkan kinerja perangkat daerah beberapa masih jauh dari yang diharapkan. "Penilaian sementara Kemendagri terhadap OPD lingkup Pemprov Sulbar, masih ada 16 OPD dengan nilai di bawah rata-rata. Artinya, secara umum kinerja OPD Provinsi Sulbar masih jauh dari kinerja yang diharapkan," terang Akmal. Penilaian yang dilakukan tim Kemendagri terhadap kinerja OPD di Sulbar indikatornya meliputi hal-hal seperti realisasi pelaksanaan anggaran, realisasi program, capaian kontrak kinerja OPD hingga profesionalisme ASN. Di sisi lain, terkait dengan kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana teknis pemerintahan, Pj Gubernur Akmal Malik mengakui juga menerima banyak masukan dari DPRD Sulbar terhadap kinerja beberapa OPD, berdasarkan ikhtisar fungsi pengawasan DPRD. "Atas beberapa pertimbangan tersebut, kami sedang menyusun rencana re-sizing terhadap jumlah OPD yang terlalu gemuk di Sulbar ini," kata Akmal Malik yang juga merupakan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri ini. Diketahui, untuk pelaksanaan re-sizing atau perampingan jumlah OPD di Sulbar, saat ini Pj Gubernur Akmal sementara melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk selanjutnya menyusun perampingan struktur…

Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia naik lagi, untuk itu Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengharapkan kerjasama seluruh pihak agar lebih meningkatkan kewaspadaan. "Seluruh elemen masyarakat di Sulbar, diminta tetap disiplin protokol kesehatan, terutama memakai masker dalam ruangan," ujar Akmal, Sabtu 18 Juni. Diketahui, peningkatan kasus Covid-19 dipicu oleh subvarian baru Omicron, guna menekan kasus yang terus bertambah pemerintah mengajak masyarakat agar mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi atau Imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat Covid-19 "Saya minta juga Pemda di enam kabupaten di Sulbar terus genjot vaksinasi kedua dan booster kepada masyarakat," tutup Akmal. (rls)

Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik menegaskan pihaknya akan mengupayakan perbaikan tata niaga tandan buah segar (TBS) yang melindungi posisi pekebun sawit dan industri pengolahan, khususnya di wilayah Sulawesi Barat. "Usaha perkebunan sawit ini mempengaruhi hajat hidup orang banyak, sehingga sangat dibutuhkan kecermatan yang lebih mendalam," kata Akmal Malik, Jumat, 17 Juni 2022 Diketahui, luas areal komoditi perkebunan kelapa sawit di Sulbar data hingga tahun 2019, yakni seluas 152.475 hektare, yang mencakup wilayah Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Mamuju. Jumlah tersebut yang terbesar adalah sawit rakyat atau swadaya. Merujuk pada luasnya lahan perkebunan yang dikelola oleh warga secara swadaya di Sulbar, mendorong Akmal Malik untuk memperjuangkan hak petani, khususnya dalam mengatur tata niaga yang tidak hanya menguntungkan perusahaan sawit tapi juga pekebun. Upaya perbaikan harga TBS dan tata niaga antara pekebun sawit dan industri, diatur secara detil dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 01/PERMENTAN/KB.120/2018 tentang Pedoman Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Namun, beberapa hal menurut Akmal, beberapa norma yang diatur dalam peraturan Menteri Pertanian tersebut perlu diselaraskan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Perundangan. "Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah di Kemendagri akan memfasilitasi penyelarasan tersebut," kata Akmal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Hal-hal yang harus diatur lebih detil, terkait dengan norma-norma yang menimbulkan multi tafsir antara petani kebun sawit dengan perusahaan pemilik kebun sawit yang selama ini tak kunjung usai dan kerap menjadi polemik. "Polemiknya selalu tentang penetapan harga tandan buah segar sawit yang harus di fasilitasi oleh pemerintah provinsi," tegas Akmal Malik. Selain itu, Akmal juga menilai selain perlu untuk mengatur tata niaga perniagaan tandan buah segar sawit, juga harus ada kebijakan yang mengatur posisi terkait banyaknya pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit yang tidak memiliki areal perkebunan sawit. "Banyaknya pabrik…

JAKARTA -- Pj.Gubernur Sulbar, Akmal Malik terus mengupayakan masuknya bantuan-bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat maupun pihak swasta, di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan dan layanan kebutuhan masyarakat. Pada Jumat, 17 Juni 2202, Pj .Gubernur Sulbar, Akmal Malik menemui perwakilan Ehime Toyota Motor Corporation di Jakarta. Pertemuan kedua pihak membahas rencana pemberian bantuan mobil ambulance dan pemadam kebakaran (damkar) untuk Pemprov Sulbar. "Pertemuan ini untuk membahas rencana pemberian bantuan hibah berupa mobil ambulance dan pemadam kebakaran dari Ehime Toyota ke Pemprov Sulbar. Termasuk jadwal penandatanganan MoU," ujar Akmal Malik Diketahui, untuk pemberian dan penerimaan hibah dari pihak Ehime Toyota pada Pemprov Sulbar, terlebih dahulu proses administrasi yang mengatur soal hibah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus diselesaikam sebelum pendatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) kedua pihak. Selain itu, Akmal juga mendorong peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat di Sulbar dengan mempermudah akses transportasi, seperti menjajaki pembukaan rute penerbangan baru dari dan keluar Sulbar. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya dari Akmal Malik untuk memudahkan orang berkunjung ke Sulbar, kemudian Pemprov Sulbar melakukan promosi terkait obyek wisata dan potensi bisnis di Tanah Mandar. Tujuan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Senior Vice President Ehime Toyota Motor Corporation, Hidekazu Futagami, yang hadir dalam pertemuan tersebut menyebutkan, pihak Ehime Toyota berharap nantinya dengan bantuan ini dapat membantu Pemprov Sulbar dan pemerintah kabupaten di daerah ini, seperti dalam hal layanan kesehatan. (rls)

BOGOR - Pj . Gubernur Sulawesi Barat , Akmal Malik bersama Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) , Prof . Arif Satria melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan pengelolaan data desa presisi di Bumi Malaqbiq, Sulbar di Kampus IPB , Jumat, 17 Juni 2022 Pengelolaan data desa presisi bersama IPB di wilayah Sulbar untuk tahap pertama sebagai pilot project akan dilaksanakan di 45 desa yang tersebar di enam kecamatan pada enam kabupaten. "Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang efektif, baik sifat kebijakan anggaran maupun kebijakan terkait bantuan ke masyarakat," tutur Akmal Malik. Menurut Akmal, pembangunan di daerah akan berjalan baik jika dimulai dari desa. Sehingga Akmal menekankan tentang pentingnya penggunaan data desa presisi untuk membantu perencanaan pembangunan daerah. "Data yang akurat akan efektif pula untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri itu. Masih kata Akmal, data desa presisi merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data desa presisi akan menyuguhkan data yang lengkap terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Data ini juga mencakup data per rumah dalam sebuah daerah. Penyusunan datanya dilakukan dengan pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data desa presisi dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus. Sementara itu, Rektor IPB Prof Arif Satria pada kesempatan tersebut menyambut baik langkah Pemprov Sulbar yang menggandeng IPB dalam pengumpulan dan pengelolaan data desa presisi di daerah tersebut. Dia mengakui, penggunaan data yang akurat, lengkap dan baik penting bagi kepala daerah dan pemangku jabatan lainnya untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Terkait dengan MoU antara Pemprov Sulbar dan IPB, kesepakatan kerjasama memcakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat, dengan durasi kerjasama…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Dalam Rangka Review Mission (Jerman) Forest Programme IV Watershed Mamasa-Sulawesi, yang berlangsung di Rujab Sekprov Sulbar, Kamis 16 Juni 2022. Pada kesempatan itu, atas nama Pemprov Sulbar, Sekprov Sulbar Muhammad Idris ucapkan terima kasih atas program yang baik dan dukungan dari balai, tentunya khusus untuk National Project Management Unit (NPMU) yang sudah dijalankan bersama di provinsi ini. "Thank you for attention today Mr. Sebastian, harapan kami di Sulbar program ini bisa berkelanjutan, karena kalau dibanding Sulsel, Sulbar ini kami memikul beban jauh lebih berat pasca pemisahan kami dengan sulsel. Di Sulbar 63 persen adalah semuanya hutan dan hutan ini tidak bisa di apa-apakan, karena bisa beresiko terputus tata kelola lingkungan hidup di dalamnya,"ungkap Idris Idris menjelaskan, Forest Programme IV adalah bentuk perhatian manusia terhadap pelestarian lingkungan. Namun sayangnya permasalahan-permasalahan klasik yang ada di Sulbar masih menjadi kendala, seperti fiskal yang rendah sebesar Rp. 2,1 Triliun, dibanding dengan provinsi lain dan ketersediaan SDM yang tidak cukup. Dia juga menjelaskan, Sulbar menjadi daerah yang secara nasional sudah dideklir menjadi daerah yang sangat rawan bencana di Indonesia. Indeks kebencanaan tertinggi di Indonesia itu menempatkan Sulbar menjadi Nomor 1. "Hal tersebut sangat berhubungan dengan program lingkungan ini, karena bencana di Sulbar tidak hanya gempa bumi tetapi yang paling banyak adalah banjir. Oleh karenanya hal itu harus menjadi catatan serius,"imbuhnya "Tidak hanya di Mamuju saja, tapi hampir di seluruh daerah terutama Pasangkayu dan daerah-daerah ini sangat rentan, termasuk juga di Mamasa. Saya kira di Mamasa adalah pusat tempat kita untuk mengandalkan penyelamatan lingkungan dan Saya kira program ini sudah sangat benar. Pas betul kalau kita kloning khusus untuk Mamasa dan Sub DAS Mamasa untuk kita perhatikan,"sambungnya Direktur Rehabilitasi Hutan, Nicholas Nugroho Surjobasuindro mengatakan, kedatangannya di periode ini berkaitan dengan misi mereka untuk memantau dan memonitor kemajuan pelaksanaan…

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan multi dimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Hal tersebut dikemukakan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka Bimtek Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Sulbar Tahun Anggaran 2022, yang berlangsung di Waterpark d'Maleo Hotel, Mamuju, Kamis 16 Juni 2022. "Kemiskinan merupakan permasalahan hampir semua bangsa, yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang terintegrasi,"kata Idris Idris mengatakan, penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat. "Hal ini untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat,"ucap Idris Dia mengungkapkan, permasalahan pembangunan di Sulbar saat ini cukup besar, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah satunya kemiskinan cukup tinggi. "Kemiskinan masih berada di atas nasional sebesar 11,85 persen di tahun 2021. Jumlah penduduk miskin 165,99 ribu jiwa, garis kemiskinan Rp.384.084 perkapita perbulan,"bebernya Olehnya itu, Ia berharap, melalui Bimtek RPKD dapat merumuskan berbagai program dan strategi yang perlu dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di Sulbar. (mhy)

Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri kegiatan Simulasi Bencana dan Pencanangan Program Kampung Siaga Bencana (KSB), di Desa Bambangan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Rabu 15 Juni 2022. Dalam kegiatan itu, dirangkaikan penyerahan bantuan lumbung sosial KSB oleh DPR RI dan Kementerian Sosial RI, dalam rangka penanganan korban bencana alam. Atas pencanangan program tersebut, mewakili Pemprov Sulbar, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Anggota DPR RI Arwan Aras Tammauni sebagai penggagas untuk membangun Sulbar agar lebih tanggap dalam menanggapi kebencanaan. "Kesyukuran yang membawa Saya ke sini tentu bukan karena bencana, kesyukuran ini karena ide dan juga gagasan yang menjadi impian bersama dalam mewujudkan impian kita untuk membangun atau mencanangkan lebih banyak desa siaga bencana,"ucap Idris Idris mengatakan, diketahui Sulbar masuk dalam kategori indeks resiko bencana tertinggi di Indonesia yang berada pada titik geologis dalam lingkaran api (Ring Of Fire). Selain hal itu, juga diungkapkan, kepedulian pemerintahan yang sangat rendah, konektivitas penanganan bencana dan dana untuk alokasi bencana di Sulbar masih sangat rendah. "Beberapa hal tersebut yang menjadi alasan membentuk Sulbar sebagai daerah yang sangat beresiko terhadap bencana alam,"ungkap Idris Idris menuturkan, kehadirannya di tempat tersebut sekaligus ingin mendeklir setelah ditetapkannya indeks tersebut. "Insya Allah Pemprov Sulbar akan terus mencanangkan dan terus mendukung, menyiapkan anggaran yang memadai dalam hal kebencanaan. Sulbar memiliki dana siap pakai BTT yang nantinya akan terus didorong ke arah yang lebih besar, walaupun anggaran APBD sangat kecil,"tuturnya Menurut Idris, pencanangan kampung kebencanaan tidak hanya sekedar euforia semata dan bukan hanya seremoninya yang penting, tapi bagaimana juga membangun mental kekeluargaan serta warga harus memiliki pengetahuan tentang kebencanaan, dan konsep kemandirian dalam menangani bencana. "Saya berharap pembinaan untuk cara berfikir kebencanaan terhadap anak-anak generasi muda penerus kita ini bisa dibangun dengan lebih baik. Dan cara pandang terhadap kebencanaan kita itu harus sama, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi…

JAKARTA -- Setelah menjajaki penerbangan Sriwijaya Air beberapa waktu lalu, kini Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik kembali menjajaki peluang kerjasama dengan salah satu maskapai penerbangan. Pada Rabu, 15 Juni 2022, Akmal menjajaki maskapai Citilink untuk membuka rute penerbangan ke Bandar Udara Tampa Padang di Mamuju, Sulbar. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi Sulbar sebagai penopang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain itu, Akmal Malik berharap dengan pembukaan rute penerbangan baru dari Citilink menjadikan akses transportasi masuk dan keluar Sulawesi Barat makin mudah, pilihannya pun makin banyak. "Kami berharap dengan makin banyaknya rute penerbangan ke Sulbar, akan membuat daerah ini kian terbuka, mudah dikunjungi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," terang Akmal Malik usai pertemuan dengan maskapai Citilink di Jakarta Akmal menyebutkan, peluang kerjasama dengan Citilink kedepannya antara Pemprov Sulbar bersifat bussines to bussines (b to b). Pemprov Sulbar akan diwakili oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sulbar untuk pelaksanaan tekhnis. Melalui pertemuan dengan beberapa maskapai penerbangan, Akmal Malik menegaskan posisi Sulbar yang siap menjadi penopang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara. Dia menegaskan, pihaknya siap mencari solusi terkait kendala direct flight atau penerbangan langsung dari dan keluar dari Sulawesi Barat. "Melalui BUMD Provinsi Sulbar, rute penerbangan ke Mamuju akan diupayakan diperbanyak. Dengan demikian, Sulbar mempertegas posisinya sebagai penopang pembangunan IKN Nusantara," jelas Akmal Malik. Menurut dia, penerbangan langsung ke Mamuju memungkinkan dilakukan. Akan tetapi, hal tersebut terkendala dengan kondisi Bandar Udara Tampa Padang di Mamuju yang belum tersedia stasiun pengisian bahan bakar pesawat atau jaringan pengisian avtur. Akmal menuturkan, ada dua upaya untuk menjaga keberlanjutan penerbangan dari dan menuju Sulbar melalui Bandara Tampa Padang. Yakni melalui skema subsidi atau mengkreasikan berbagai kegiatan yang membuat orang mau datang dan berkunjung ke Mamuju. "Sehingga kami mendorong agar sejumlah event skala lokal dan nasional bisa diselenggarakan. Event yang digelar harus menarik…

  1. Popular
  2. Recent
  3. Comments