Mamuju – Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Senin 25 Agustus 2025, Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri secara virtual ini turut diikuti oleh sejumlah provinsi di Indonesia. Salah satunya dari Sulbar, dimana diikuti secara virtual oleh Kepala Bidang PPEPD, Kepala Bidang Ifwil, Kepala Bidang PSDA, Kepala Bidang Riset, serta pejabat fungsional lingkup Bapperida Sulbar secara bersama dari ruang rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses penyusunan RPJMD Provinsi maupun Kabupaten di Sulbar agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus selaras dengan arah kebijakan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. RPJMD sendiri merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang menjadi penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah. Sedangkan RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah. "Dalam pemaparannya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah menegaskan pentingnya percepatan penyusunan RPJMD dan RKPD. Hal ini mengingat adanya tantangan keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berpotensi memunculkan sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen RPJMD wajib ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Apabila ketentuan ini tidak terpenuhi, maka sanksi administratif berupa penghentian pembayaran hak keuangan kepala daerah dapat diberlakukan." kata Hasanuddin, Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar. Sejumlah kendala masih dihadapi daerah, mulai dari sinkronisasi indikator pembangunan, dinamika politik pasca-Pilkada serentak, hingga keterbatasan waktu konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan diskresi terbatas berupa kelonggaran terhadap provinsi maupun kabupaten/kota yang belum menyelesaikan penyusunan dokumen, sepanjang terdapat progres nyata dalam prosesnya. Isu lain yang turut dibahas adalah mengenai penetapan RPJMD di tingkat kabupaten/kota. Secara prinsip, RPJMD kabupaten/kota harus selaras dengan…

Mamuju - Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Ini menjadi bagian dari komitmen mendukung visi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, untuk mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sulbar di Ruang Pertemuan Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 26 Agustus 2025. Darwis, yang mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik, termasuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi tanggung jawab Bapperida setiap tahun. “Keterbukaan informasi publik adalah strategi dasar transparansi. Seluruh proses dan capaian pembangunan harus dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Darwis. Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan misi kelima dalam dokumen perencanaan daerah, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Darwis menutup pemaparannya dengan menekankan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam membangun pemerintahan yang responsif dan berdaya saing. (Rls)

Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), bersama Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Republik Indonesia, Ni Luh Enik Ermawati, menyaksikan secara langsung etape terakhir ajang Sandeq Silumba 2025 yang digelar di Teluk Mamuju, Selasa, 26 Agustus 2025. Keduanya menikmati perlombaan dari kawasan Waterpark Hotel Maleo, saat deretan perahu Sandeq satu per satu melintas mengelilingi Pulau Karampuang, ikon bahari Kabupaten Mamuju. Lomba yang dimulai sekira pukul 13.30 WITA ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian kegiatan Sandeq Silumba 2025. Sebanyak 55 perahu tradisional Sandeq ikut berlaga, menampilkan ketangkasan, kekompakan, serta kegigihan para passandeq dalam menaklukkan laut Sulbar. Suhardi Duka menyampaikan apresiasi atas perjuangan para passandeq yang mampu menyelesaikan etape meski menghadapi tantangan alam yang tidak mudah. "Hari ini saya bersama Wamen dan Ibu Bupati Mamuju menyaksikan finish Sandeq Silumba 2025. Asik sekali karena anginnya cukup bagus, hanya saja memang berat bagi para passandeq karena harus melawan angin dari arah bawah," ujar Suhardi Duka. "Tapi karena kepandaian dan kecepatan para passandeq itu, mereka mampu melawan angin. Ini bukti bahwa mereka memang pantas dikasih apresiasi," lanjutnya. SDK juga menyoroti dinamika menarik selama lomba, di mana beberapa tim yang sebelumnya tidak diunggulkan justru mampu tampil mengejutkan dan keluar sebagai juara etape terakhir. "Sandeq yang tadinya kita unggulkan, ternyata ada yang tidak diunggulkan tiba-tiba menjadi juara di etape ini. Tapi yang menarik, Sandeq yang nama saya ada di layarnya, tetap juga juara," kata SDK sambil tersenyum. Kehadiran Wamenpar Ni Luh Enik Ermawati juga menjadi sorotan tersendiri. Selain menyaksikan lomba, kunjungan ini bernuansa emosional karena sebelumnya ia sempat mengunjungi Tommo, Kabupaten Mamuju, wilayah yang pernah menjadi tempat tinggal masa kecilnya saat mengikuti program transmigrasi bersama keluarga. Ia menetap di sana hingga usia 7 tahun sebelum kembali ke Bali. Rangkaian Sandeq Silumba 2025 akan ditutup malam ini melalui seremoni resmi di Ballroom Hotel Maleo Mamuju. Dalam acara tersebut, Wamenpar…

Mamuju – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Republik Indonesia, Ni Luh Enik Ermawati, mengapresiasi pelaksanaan event budaya Sandeq Silumba 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar), yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 26 Agustus 2025 ini. Dalam kunjungan perdananya, di dampingi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menyaksikan secara langsung tradisi perahu layar khas Mandar tersebut, Ni Luh Enik Ermawati menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung promosi dan pengembangan event ini secara nasional maupun internasional. "Jadi, ini pertama kali saya sebagai wakil menteri hadir di event sandeq ini, pertama kali juga melihat event ini, dan saya diberitahu waktu Pak Gubernur ke Jakarta, ke kantor kami, beliau menyampaikan bagaimana event ini sebenarnya sudah menjadi event yang berjalan cukup lama, tapi mungkin sempat tidak terdengar lagi dan sekarang Pak Gubernur punya satu spirit yang saya rasa ini spirit yang kami sambut dengan baik sekali, yaitu ingin menaikkan kembali event ini tidak hanya menjadi event yang dikenal di Sulawesi saja, tetapi juga secara nasional, maupun juga secara internasional," kata Ni Luh Enik Ermawati, Selasa, 26 Agustus 2025. Ia menambahkan bahwa Sandeq Silumba selaras dengan program strategis Kementerian Pariwisata yang digagas oleh Menteri Widiyanti Putri Wardhana, yakni pengembangan wisata bahari dan peningkatan kualitas wisatawan. "Event seperti ini masuk kategori wisata minat khusus. Tetapi, wisata minat khusus ini mungkin dari sisi kuantitas turisnya tidak akan banyak begitu, tetapi mereka secara kualitas, karena mereka akan long off nya (lebih lama) dan itulah yang menjadi cita-cita dari Ibu Menteri juga, yaitu bagaimana kita mengejar kualias turis, bukan sekadar kuantitas atau number saja. Dan saya rasa, ini yang kemudian sangat inline (selaras, red) dengan program di Kementerian Pariwisata," ujarnya. Wamenpar juga menyampaikan pentingnya menyatukan berbagai event bahari dalam satu wadah promosi terpadu agar bisa menjangkau pasar internasional. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk pelaku travel agent, untuk mulai bergerak…

Mamuju - Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemkesra, Muh. Dhany Sadry, menghadiri penandatanganan Rencana Kerja Tahunan (RKT) antara Pemprov Sulbar dengan Rikolto Indonesia, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dan Kementerian Dalam Negeri, Senin 25 Agustus 2025 Penandatanganan dilakukan oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, mewakili Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), yang bertempat di Ruangan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kerja sama ini merupakan bagian dari Program Kerja Sama Luar Negeri antara Pemerintah Indonesia dan Rikolto Indonesia tentang dukungan terhadap sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif untuk periode 2025–2027. Kabupaten Polewali Mandar ditetapkan sebagai daerah penerima manfaat utama dari program tersebut. Program ini bertujuan mengatasi kerawanan pangan akibat perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, alih teknologi pertanian, serta perluasan akses pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri melalui ekspor. Selain itu, program juga menitikberatkan pada pelibatan anak muda dan lintas gender, guna memperkecil kesenjangan ekonomi dan mendorong kemandirian masyarakat. Sementara itu ditempat yang terpisah, Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. “Melalui program ini, kita ingin memastikan masyarakat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi dari keterhubungan pasar yang lebih luas,” ujarnya. (Rls)

Mamuju, - Bertempat di ruang Rapat Karo Pemkesra, Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, bersama tim beasiswa Biro Pemkesra melaksanakan rapat persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Beasiswa Pemprov Sulbar serta rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Biro Pemkesra dengan STAIN Majene terkait program beasiswa afirmasi bagi masyarakat tidak mampu, Selasa 26 Agustus 2025. Dalam rapat tersebut, Murdanil menegaskan komitmen Pemprov Sulbar dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dengan Wagub Salim S. Mengga, Pemprov Sulbar melalui Biro Pemkesra menyediakan beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. "Selama ini, keterbatasan ekonomi menjadi penghalang bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui Ranpergub yang baru, kita akan mengakomodir mereka yang belum berhasil masuk melalui aplikasi atau link beasiswa yang tersedia karena berbagai keterbatasan,” ujar Murdanil. Rapat ini menjadi langkah awal Pemprov Sulbar dalam memperkuat regulasi serta menjalin kerja sama strategis dengan perguruan tinggi, khususnya STAIN Majene, untuk memastikan program beasiswa afirmasi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.(Rls)

Mamuju – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Sulawesi Barat bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan dari Polda Sulbar, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik penggilingan beras di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada Senin, 25 Agustus 2025. Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan ketersediaan stok beras di tingkat produsen serta ketertiban dalam penggunaan alat ukur takar. Hal ini sejalan dengan visi Gubenur Sulbar, Suhardi Duka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut cepat dari hasil rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar bersama Satgas Pangan beberapa waktu lalu, yang secara khusus membahas isu dan stabilitas harga pasokan beras di Sulbar. Sidak ini dipimpin oleh Direktur Reskrimsus Polda Sulbar. Dalam inspeksi tersebut, tim gabungan memeriksa secara langsung jumlah stok beras yang tersedia di gudang pabrik dan melakukan pengujian terhadap alat timbang yang digunakan dalam proses pengemasan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pabrik tersebut telah mematuhi aturan dan melakukan tera ulang secara berkala pada alat takarnya. “Alhamdulillah, dari hasil pengecekan kami, pabrik ini sudah tertib tera. Ini penting untuk melindungi konsumen agar mereka mendapatkan produk dengan takaran yang pas dan akurat,” ujar Muhammad Najib Ali, Kabid Perdagangan, Dinas Koperindag Sulbar. Najib menambahkan bahwa kolaborasi dengan aparat penegak hukum seperti Polda Sulbar adalah wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Menurutnya, ini adalah bagian dari komitmen dinas untuk bergerak cepat merespons isu di masyarakat, sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Secara terpisah, Kepala Dinas Koperindag Sulbar menyampaikan komitmen dinas terkait dengan tertib niaga. “Pengawasan seperti ini akan terus kami lakukan secara berkala, tidak hanya pada beras, tetapi juga komoditas pokok lainnya. Ini adalah upaya pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memastikan tidak ada praktik yang merugikan konsumen,” tegas Masriadi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut…

Mamuju – Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo SP) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan komitmennya mendorong transformasi digital di lingkup pemerintahan. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber Dialog Interaktif Mamuju Siang di RRI Mamuju, Selasa, 26 Agustus, dengan tema Membangun Sistem Pengukuran Kinerja ASN yang Efektif Melalui Digitalisasi. Muhammad Ridwan Djafar menjelaskan, saat ini penilaian kinerja pegawai menggunakan aplikasi Elektronik Kinerja (EKIN) untuk memantau capaian kinerja bulanan. Berikutnya yang akan dikembangkan adalah pengukuran kinerja harian. Untuk sementara dalam tahap uji coba di Diskominfo, sistem ini akan terus dikembangkan agar lebih fleksibel dan memudahkan kontrol kinerja ASN. “Jika sudah matang, aplikasi ini akan diimplementasikan di seluruh OPD,” ujarnya. Selain untuk pegawai, Diskominfo juga menyiapkan aplikasi SDK-JSM guna mengukur kinerja OPD dalam melaksanakan program Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S Mengga. “Melalui aplikasi ini, progres tiap OPD akan terlihat jelas dalam mendukung visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” tambahnya. Ridwan menekankan pentingnya integrasi sistem dengan aplikasi pemerintah pusat agar pengukuran kinerja berjalan komprehensif. “Kalau ingin benar-benar digital, semua aplikasi harus terintegrasi,” tegasnya. Tidak lupa Ridwan kembali menekankan harapan Gubernur Sulbar Suhardi Duka terkait outcome aplikasi pengukuran kinerja, yakni mendorong budaya kerja kolektif. “Arahan Pak Gubernur, yang dibangun adalah supertim bukan superman. Artinya, penilaian diarahkan pada hasil kerja tim, bukan individu,” jelas Ridwan. Dengan demikian, apresiasi maupun sanksi diberikan pada level organisasi. “Kalau kinerja OPD tercapai, maka seluruh pegawai mendapat apresiasi. Sebaliknya, bila kurang, semua juga ikut merasakan dampaknya. Inilah yang diharapkan Pak Gubernur, agar setiap instansi kompak menuntaskan program kerja,” pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sulbar, yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Sulbar, Selasa (26/8/2025), bertempat di Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. Kehadiran BPSDM bersama seluruh perwakilan OPD dan Kabupaten se-Sulbar menunjukkan komitmen untuk bersama-sama memperkuat tata kelola informasi publik di Sulbar. Kepala BPSDM Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan manajemen informasi publik yang digagas Diskominfo SP Sulbar. Ia menegaskan, BPSDM siap berperan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk bagi para pengelola PPID di setiap OPD. “BPSDM siap berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas aparatur, terutama dalam hal pengelolaan informasi. Harapan kami, keterbukaan informasi publik tidak hanya sebatas kewajiban formal, tetapi juga mampu memberi nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan dasar yang berkualitas. Dengan manajemen informasi publik yang transparan dan akuntabel, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muh. Ridwan Djafar, dalam arahannya menekankan bahwa indeks keterbukaan informasi di Sulbar masih fluktuatif. Kondisi tersebut, kata dia, dipengaruhi sejumlah persoalan, antara lain keterbatasan informasi pada website OPD, mispersepsi, kurangnya respon dari OPD, pergantian penanggung jawab PPID, serta perhatian pimpinan OPD terhadap kewajiban penyampaian informasi. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Ridwan menggarisbawahi beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, seperti coaching clinic bagi pengelola PPID, penguatan kolaborasi, penguatan diseminasi, peningkatan kapasitas admin, hingga pemantauan website secara berkala. Rakor PPID ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-OPD dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang lebih baik, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat Sulbar. Naskah : BPSDM Sulbar…

Mamuju – Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Enik Ermawati bersama rombongan tiba di Bandar Udara Tampa Padang Mamuju pada Selasa, 26 Agustus 2025. Kedatangan Wamenpar yang akrab disapa Ni Luh Puspa itu disambut langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, Kapolda Sulbar Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta, serta pimpinan Forkopimda Sulbar lainnya. Kehadiran Wamenpar di Sulbar kali ini untuk menyaksikan final Sandeq Silumba 2025 yang digelar di Teluk Mamuju. Event maritim kebanggaan Sulbar ini akan menampilkan 55 perahu Sandeq yang berlomba mengelilingi Pulau Karampuang pada pukul 13.00 WITA. Tidak hanya itu, pada malam harinya, Wamenpar dijadwalkan menghadiri closing ceremony Sandeq Silumba 2025 di Ballroom Hotel Maleo Mamuju. Dalam kesempatan tersebut, ia bersama Gubernur Sulbar dan Bupati Mamuju akan menyerahkan hadiah kepada para juara, termasuk mengalungkan medali untuk Juara Umum. Menariknya, sebelum menuju Mamuju, Wamenpar juga menyempatkan diri berkunjung ke Tommo, Kabupaten Mamuju, didampingi Bupati Sutinah Suhardi. Kunjungan itu bersifat personal karena terkait kisah masa kecilnya. Diketahui, ketika masih bayi berusia 3 bulan, keluarga Ni Luh Puspa mengikuti program transmigrasi ke Tommo. Pada usia 7 tahun, ia bersama keluarganya kemudian kembali ke Bali. (Rls)