Mamuju — Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan puncak Sandeq Silumba 2025, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengerahkan personel Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Jalan Arteri Mamuju, Selasa (26/8). Langkah ini diambil guna memastikan kelancaran arus lalu lintas menuju lokasi acara serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam mendukung suksesnya event budaya tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado, menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal dan terukur. “Personel kami diterjunkan untuk memastikan proses pelepasan berjalan aman dan tanpa kemacetan. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan rasa aman kepada seluruh peserta, tamu undangan, serta masyarakat penonton,” jelas Amir. Kegiatan pengaturan kendaraan untuk mengantisipasi kemacetan ini berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju dan Polres Mamuju. Hal ini merupakan bagian dari upaya Dinas Perhubungan Sulbar dalam mendukung suksesnya event budaya berskala regional tersebut. Naskah : Dishub Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Laporan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Badan Pusat Statistik (BPS) per minggu ketiga Agustus 2025 menunjukkan Sulawesi Barat (Sulbar) mencatat penurunan paling tajam di kawasan Sulawesi, yakni –1,23 persen. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara virtual oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar dari Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar, Senin (25/8/2025). Muhammad Nur Dadjwi, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Sulbar, melaporkan bahwa secara nasional 14 provinsi mencatat kenaikan IPH, 23 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi stabil. “BPS mencatat dinamika harga pangan nasional hingga minggu ketiga Agustus 2025 dengan 14 provinsi mengalami kenaikan IPH, 23 provinsi menurun, dan satu stabil. Sumatera Utara memimpin kenaikan tertinggi (3,26 %), diikuti Aceh (2,90 %) dan Sumatera Barat (2,45 %). Sementara itu, Sulawesi Barat menonjol sebagai satu-satunya provinsi di kawasan Sulawesi yang mencatat penurunan IPH paling dalam, yakni –1,23 %. Tren ini terpicu oleh anjloknya harga cabai rawit, yang secara nasional turun hingga 18,29 persen, serta pelemahan harga beras dan daging ayam ras di provinsi tersebut.” Jelas Muhammad Nur Dadjwi saat mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana dalam rapat. “Sementara itu, Kabupaten Pasangkayu di Sulbar menempati posisi kedua daerah dengan penurunan IPH terdalam, –2,84 persen, sejalan dengan merosotnya harga cabai rawit lokal.” lanjut Dadjwi. Kendati komoditas pedas mengalami koreksi, BPS mencatat lonjakan harga bawang merah sebesar 12,79 persen akibat gangguan pasokan di beberapa sentra produksi. Di sisi lain, kenaikan moderat pada cabai merah dan fluktuasi harga beras di Zona 1 (Jawa–Sulawesi) menegaskan tantangan distribusi dan ketersediaan stok. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan peran data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang real time dalam membantu pemerintah daerah merespons gejolak harga. Bagi Pemprov Sulbar, catatan penurunan IPH ini menjadi sinyal perlunya penguatan rantai pasokan dan strategi stabilisasi harga bahan pokok agar beban masyarakat…

Mamuju - Dalam rangka memperkuat program Sulbar Sehat sekaligus mendorong pencapaian indikator kesehatan prioritas, Dinas Kesehatan Sulbar melaksanakan kegiatan Penguatan Quick Wins Sulbar Sehat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Senin (25/8/2025). Penguatan Quick Wins Sulbar Sehat ini menghadirkan para pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju dan perwakilan Puskesmas Tampapadang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan Panca Daya dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter, sebagaimana arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, melalui program Quick Wins Sulbar Sehat. Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa penguatan ini difokuskan pada akselerasi pencapaian sejumlah indikator kesehatan strategis, di antaranya Pengukuran Balita di Posyandu, Penurunan Stunting, K1 Murni (kunjungan pertama ibu hamil). K6 (kunjungan ibu hamil lengkap), Persalinan di Fasilitas Kesehatan, Imunisasi Dasar Lengkap, Angka Keberhasilan Pengobatan TB, Capaian CKG dan Kepesertaan JKN, termasuk peserta aktif dan nonaktif. “Kita akan melakukan penguatan dan akselerasi terhadap beberapa indikator ini agar hasilnya lebih optimal. Untuk tahun ini, fokus akan kita lakukan di Puskesmas yang menjadi pembina desa-desa lokus Pasti Padu,” ujar dr. Nursyamsi. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pemerintah provinsi, kabupaten, hingga tingkat Puskesmas dalam mewujudkan Sulbar Sehat, sekaligus mendukung target nasional dalam penurunan stunting dan pencapaian indikator kesehatan prioritas lainnya. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Sandeq Silumba 2025 telah menyelesaikan etape IV setelah start dari Pantai Deking, Majene ke Pantai Manakarra Mamuju. Para passandeq menyelesaikan etape tersebut pada pukul 12.30 Wita, Senin, 25 Agustus 2025. Sebagaimana etape-etape sebelumnya, panitia menyediakan hiburan bagi ribuan pengunjung. Juga tersedia berbagai jenis kuliner yang dijajakan para pelaku UMKM yang memadati hampir dua kilometer jalan arteri Mamuju. Kemeriahan ini berlangsung hingga Senin malam (25 Agustus 2025) di acara Night Market Sandeq Silumba. Masyarakat menikmati pagelaran seni dan musik, serta pertunjukan kembang api. Kadis Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai hadir langsung menyaksikan berbagai kegiatan di Night Market tersebut. Menurutnya, Sandeq Silumba dengan berbagai aktivitas di dalamnya telah menjadi simbol kultural yang memiliki daya tarik wisata dan berdampak pada gerak ekonomi masyarakat. "Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Gubenur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), yang menginginkan event Sandeq Silumba tidak hanya sekedar lomba, namun menjadi event wisata budaya bagi pelestarian warisan leluhur yang berdampak ekonomi bagi masyarakat Sulbar," ujar Bau Akram. Di acara Night Market Sandeq Silumba itu juga, Bau Akram menyerahkan hadiah bagi para juara etape IV. Ia mengucapkan selamat kepada para pemenang dan berfoto bersama. Kepada peserta, Bau Akram menyampaikan agar menjaga kondisi kesehatan sehingga tetap prima pada lomba di etape terakhir nanti. Naskah : Dinas Pariwisata Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmennya dalam melindungi kepentingan petani dengan mendampingi kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat hingga Sabtu, 22-23 Agustus 2025, ini bertujuan memonitor ketertiban tera ulang pada timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah perusahaan di Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah. Kunjungan kerja ini merupakan respons cepat pemerintah daerah Sulbar dan legislatif untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penimbangan sawit, yang menjadi salah satu pilar ekonomi masyarakat. Tim gabungan secara proaktif memeriksa kepatuhan perusahaan dalam melakukan peneraan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Najib Ali, menyatakan bahwa dari hasil monitoring, semua perusahaan kelapa sawit yang dikunjungi telah tertib melaksanakan tera ulang. “Alhamdulillah, hasil pemantauan kami di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan telah patuh dan tertib dalam melakukan tera ulang timbangan mereka,” ujar Najib. Sebagai langkah proaktif ke depan, Najib menambahkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembaruan data terkait para pengepul kelapa sawit yang menjadi pemasok bagi perusahaan-perusahaan di Sulawesi Barat. “Langkah ini kami ambil untuk mempermudah dan memperluas jangkauan pengawasan, khususnya terkait ketertiban tera, sehingga rantai pasok sawit dari petani hingga pabrik menjadi lebih transparan dan adil,” tegasnya. Kadis Koperindag Sulbar, Masriadi Nadi Atjo secara terpisah menyampaikan bawah langkah kolaboratif antara Dinas Koperindag Sulbar dan DPRD ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga untuk mewujudkan Sulbar Maju Sejahtera dengan memastikan iklim usaha yang sehat di Sulbar. “Kolaborasi ini adalah upaya pemerintah untuk hadir memastikan iklim usaha yang sehat dan melindungi hak-hak masyarakat, terutama para petani,” jelas Masriadi. (Rls)

Mamuju – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemprov Sulbar, di Aula Marasa Corner, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 26 Agustus 2025. Turut hadir Anggota Komisi Informasi (KI) Sulbar, Pejabat Administrator serta Sekretaris Dinas dari berbagai OPD, dan sejumlah peserta dari kabupaten hadir via zoom. Kepala Diskominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar menyampaikan, keterbukaan informasi merupakan hak fundamental masyarakat di era digital saat ini. Hal ini sejalan dengan komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S Mengga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan dasar yang berkualitas. Ridwan menjutkan, PPID lingkup Pemprov Sulbar yang sudah berjalan sejak 2020. Dan terakhir Sulbar sebagai provinsi informatif. Meskipun begitu indeks keterbukaan informasi provinsi Sulbar masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan daerah lain. “Indeks keterbukaan informasi kita masih fluktuatif, kadang naik kadang turun. Kalau dibandingkan provinsi besar seperti DKI Jakarta atau Jawa Barat, kita masih tertinggal. Karena itu kita harus jujur melihat masalah mendasar yang ada,” ujar Ridwan. Dia pun mengurai beberapa hal yang perlu dibenahi, pertama pengelolaan website bagi setiap badan publik sebagai pintu yang dapat diakses publik untuk memeroleh informasi. Kedua, respon terhadap permintaan informasi dari publik. serta Ketiga, memberika edukasi dan mendorong sosialisasi agar publik memahami syarat dalam memperoleh informasi serta memahami informasi yang dapat diakses dan informasi yang dikecualikan. Untuk itu, melalui rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat memaksimalkan peran PPID. Selain itu perlunya kolaborasi antara OPD, Komisi Informasi dan pihak terkait lainnya. “Kami sedang membangun penguatan kapasitas admin website OPD agar lebih rapi, dan teratur. Seluruh informasi yang diwajibkan harus tersedia dengan baik. Selain itu, pemantauan rutin juga harus dilakukan,” tegasnya. Ridwan menutup dengan ajakan kepada seluruh OPD agar lebih serius memperhatikan keberadaan website sebagai pintu utama keterbukaan informasi. Rakor…

Mamuju -- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat, drg. Asran Masdy, bertindak sebagai penguji dalam Seminar Rancangan Aksi Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 26 Agustus 2025 Kegiatan yang berlangsung di Pusdiklat BPSDM Sulbar tersebut merupakan tahapan penting dalam proses PKA, di mana para peserta memaparkan rancangan aksi perubahan kinerja organisasi yang telah mereka susun sebagai bentuk inovasi dan solusi terhadap permasalahan di unit kerja masing-masing. Dalam perannya sebagai penguji, Kepala BPSDM Sulbar menekankan pentingnya substansi rancangan yang disusun agar tidak hanya memenuhi aspek akademik, tetapi juga memiliki keberlanjutan implementasi serta dampak nyata bagi peningkatan kinerja birokrasi di Sulawesi Barat. “Rancangan aksi perubahan ini harus benar-benar menjawab kebutuhan organisasi. Peserta PKA diharapkan tidak hanya menghasilkan gagasan, tetapi juga mampu memastikan bahwa gagasan tersebut dapat diimplementasikan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya. Lebih lanjut, drg. Asran Masdy, menambahkan bahwa rancangan aksi perubahan yang dihasilkan para peserta diharapkan dapar sejalan dengan visi dan misi pembangunan yang digagas Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka Dengan hadirnya berbagai masukan dari penguji, diharapkan peserta PKA Angkatan I Lingkup Pemprov Sulbar semakin termotivasi untuk menyempurnakan rancangan aksi perubahan mereka sehingga benar-benar dapat menjadij bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat.(rls)

Majene - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Bau Akram Dai, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan etape keempat kegiatan budaya Sandeq Silumba 2025 yang berlangsung dari Pantai Deking, Majene, hingga Pantai Manakarra, Mamuju, disambut langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) bersama Fokopimda Sulbar dan Mamuju. "Alhamdulillah, para passandeq semua tiba dengan selamat di etape 4 ini. Etape 1 hingga 3 juga berjalan dengan baik. Para peserta sangat senang dengan segala sesuatu yang telah disiapkan oleh pemerintah provinsi dan panitia pelaksana," ujar Bau Akram, Senin, 25 Agustus 2025. Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari pelestarian budaya maritim masyarakat Mandar, yang sudah menjadi identitas dan warisan leluhur Sulbar. "Kita berharap, kegiatan seperti ini akan terus kita lestarikan. Ini adalah budaya kita, warisan leluhur yang perlu dijaga bersama," ungkapnya. Bau Akram juga mengajak seluruh masyarakat Sulbar untuk hadir dan menyaksikan secara langsung puncak kegiatan yang akan berlangsung besok, yakni etape terakhir yang mengelilingi Pulau Karampuang. "Besok adalah acara puncaknya. Saya berharap masyarakat datang beramai-ramai menyaksikan bahwa inilah warisan budaya kita yang luar biasa. Perahu Sandeq adalah salah satu perahu tercepat di Nusantara yang lahir dari budaya maritim Mandar," tutur Bau Akram. Tak hanya itu, Ia juga mengungkapkan, pada puncak acara besok, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia dijadwalkan hadir untuk menyaksikan secara langsung kehebatan para passandeq dalam menaklukkan lautan dengan perahu tradisional Sandeq. "Insya Allah, sukses hingga etape kelima, sampai malam puncaknya nanti, di mana akan dilaksanakan penyerahan hadiah kepada para passandeq," pungkasnya. Kegiatan Sandeq Silumba 2025 sendiri telah menyedot perhatian masyarakat lokal maupun wisatawan, sekaligus menjadi momentum penting dalam upaya pengembangan budaya dan promosi pariwisata daerah. (Rls)

Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat pengalokasian belanja Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah dalam rangka Perubahan Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung Senin 25 Agustus 2025 di ruang pertemuan BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Mamuju ini dihadiri oleh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Daerah (AKPD) Ahli Muda Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abdul Kuddus yang mewakili BPKPD Sulbar. Turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan Sulbar serta jajaran BPJS Kesehatan KC Mamuju. Abdul Kuddus menegaskan, BPKPD Sulbar berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perencanaan anggaran. "Kami di BPKPD terus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor kesehatan tepat sasaran, transparan, dan berdaya guna. Harapannya, masyarakat Sulbar bisa merasakan langsung manfaatnya melalui jaminan kesehatan yang lebih terjangkau dan merata,” ungkapnya. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa sinergi dalam pengelolaan anggaran kesehatan menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dapat terus memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai. “Pengalokasian anggaran PBI JKN dan PBPU Pemda harus direncanakan secara cermat, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan daerah,” ujar Ali Chandra. Langkah ini juga menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Sulbar dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus mengawal Pancadaya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S Mengga, khususnya pada misi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan, dapat memperkuat perencanaan anggaran sektor kesehatan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar secara menyeluruh. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi narasumber pada acara Dialog Interaktif RRI Mamuju, dengan topik "Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner untuk Jaminan Keamanan Pangan bagi UMKM,". Acara ini berlangsung di Kantor RRI Mamuju, Jl.RE Martadinata, Mamuju, Senin (25/08/2025). Adapun narasumber Dialog Interaktif ini, diantaranya Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda, Sudarmi Dahri, Medik Veteriner Ahli Muda sekaligus Auditor NKV Provinsi Sulbar drh. Stevani Maria Lestari Paalloan, Owner Salma Store, Salmawati dan Owner Madu Satwa, St.Aisyah Sertifikat Kontrol Veteriner (NKV) Unit Usaha Pangan Asal Hewan adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan. Dalam acara tersebut, drh. Stevani Maria Lestari Paalloan mengatakan, Sertifikasi NKV bertujuan untuk terlaksananya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan usaha produk pangan asal hewan. "Sebagai auditor NKV, kami memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik mulai dari produksi hingga penyimpanan," ujarnya. Dengan adanya NKV ini, produk UMKM lokal di Sulbar akan dapat bersaing dan menambah nilai jual. Hal ini tentunya sesuai dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan Sementara itu, Sudarmi Dahri menambahkan, sesuai dengan Permentan Nomor 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi NKV, provinsi memiliki kewenangan dalam melaksanakan sertifikasi dan surveilans NKV. Sedangkan pembinaan NKV merupakan kewenangan kabupaten atau kota. Ia menjelaskan bahwa sebelum mengajukan permohonan NKV ke provinsi melalui One Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan sisnasNKV (Sistem Nasional NKV), pelaku usaha wajib mendapatkan Rekomendasi NKV dikeluarkan oleh dinas kabupaten atau kota. Naskah : DTPHP Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar