Mamuju, - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat melakukan kegiatan Penilaian Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) di Hypermart Mamuju pada Rabu, 3 Desember 2025. Penilaian ini bertujuan memastikan seluruh produk pangan segar asal tumbuhan yang dipasarkan memenuhi standar keamanan, mutu, dan higienitas sesuai regulasi nasional. Tim penilai Distapang Sulbar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas penyimpanan, penataan produk, sistem pelabelan, hingga prosedur penanganan pascapanen di area penjualan pangan segar. Selain itu, pengecekan dokumen penerapan sistem keamanan pangan serta ketelusuran produk juga menjadi bagian penting dari proses sertifikasi. Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Kepala Distapang Sulbar Abd. Waris Bestari menyampaikan bahwa sertifikasi SPPB-PSAT merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang beredar di retail modern. “Dengan sertifikasi ini, kami memastikan bahwa produk pangan segar yang dijual di Hypermart Mamuju tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga telah melalui rantai penanganan yang memenuhi standar. Ini bagian dari komitmen daerah dalam memperkuat keamanan pangan,” ujarnya. Sementara Kepala UPTD BSP-PSAT Distapang Sulbar, Mardianah menyampaikan bahwa penilaian SPPB-PSAT di Hypermart Mamuju merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam memastikan keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat. “Penilaian ini kami lakukan untuk memastikan seluruh proses penanganan pangan segar asal tumbuhan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hypermart Mamuju menunjukkan komitmen yang baik, dan kami berharap hasil penilaian ini dapat mendorong peningkatan mutu penanganan pangan secara berkesinambungan,” ujarnya. Beliau menambahkan bahwa penerapan SPPB-PSAT tidak hanya menjadi persyaratan legalitas usaha, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral pelaku usaha dalam menghadirkan pangan yang aman dan layak konsumsi bagi masyarakat. “Kami mengapresiasi kerja sama dan keterbukaan manajemen Hypermart Mamuju selama proses penilaian. Ke depan, kami berharap lebih banyak pelaku usaha ritel di Sulawesi Barat yang berkomitmen menerapkan standar ini demi meningkatkan kepercayaan konsumen,” tambahnya. Pihak…

MAMUJU - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Jaun, mewakili Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menghadiri kegiatan sosialisasi dan promosi program beasiswa Australia Awards Indonesia (AAI) yang digelar di Mamuju, Kamis, 4 Desember 2025. Program AAI merupakan skema beasiswa pemerintah Australia yang memberikan kesempatan kepada ASN, profesional, dan masyarakat umum untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas ternama di Australia. Pada tahun ini, Sulbar termasuk sebagai salah satu wilayah prioritas sasaran penerima beasiswa. Usai kegiatan, Muhammad Jaun menegaskan bahwa AAI adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sulbar yang saat ini masih membutuhkan penguatan di banyak sektor. “Program Australia Awards Indonesia ini adalah kesempatan bagi Sulbar untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dan kita bersyukur karena Sulbar menjadi prioritas sasaran target dari AAI,” ujar Jaun. Jaun menilai kebutuhan akan tenaga profesional berpendidikan tinggi di berbagai sektor pembangunan masih sangat besar. Karena itu, ia berharap semakin banyak peserta dari Sulbar yang bisa lolos seleksi beasiswa AAI. “Kebutuhan SDM kita di berbagai bidang masih sangat kurang. Karena itu, kita harapkan peserta dari AAI ini bisa lebih banyak yang diterima, sehingga ke depan mereka dapat kembali dan memberikan kontribusi bagi pembangunan Sulbar,” tegasnya. Meski tidak ada kuota khusus, Jaun menjelaskan bahwa sekitar 30 persen penerima beasiswa AAI secara nasional berasal dari wilayah sasaran prioritas. “Kuotanya tidak disebutkan karena ini by seleksi. Tapi penanggung jawabnya menyampaikan bahwa Sulbar diprioritaskan, meski tetap harus memenuhi standar,” tutur Jaun. Kepada para ASN Sulbar, Jaun menyampaikan dorongan dan motivasi agar memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Ia menekankan bahwa AAI memberikan pembiayaan penuh tanpa membebani APBN. “Semangat. Ini kesempatan besar karena tidak mendapat pembiayaan dari APBN, tetapi dari pemerintah Australia. Semua pembiayaan mulai dari pemberangkatan, asrama, pembiayaan kuliah, praktikum, penelitian, ditanggung sampai selesai,” tutupnya. Dengan dukungan penuh dari pemerintah Australia dan prioritas khusus bagi…

Mamuju — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, membuka Sosialisasi Surat Edaran Bersama (SEB) enam Menteri tentang penyelenggaraan Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) tingkat Provinsi Sulbar. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar, Kamis, 4 Desember 2025. Dalam sambutannya, Junda menegaskan pelaksanaan SEB tersebut selaras dengan misi ketiga Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yaitu membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkarakter. “Tamasya ini adalah bagian dari strategi penguatan pengasuhan anak usia dini untuk membangun SDM unggul di Sulawesi Barat,” kata Junda Maulana. Ia menjelaskan bahwa Tamasya sejalan dengan arah pembangunan SDM nasional dalam RPJMN, yang menekankan peningkatan daya saing manusia melalui parameter Human Capital Index (HCI). Indikator penting yang menjadi perhatian, yakni angka harapan lama sekolah, skor pembelajaran, penurunan stunting, angka kelangsungan hidup orang dewasa, serta penurunan kematian anak usia di bawah lima tahun. “Kalau dulu kita mengenal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekarang pengukurannya diperkuat lewat Human Capital Index yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan keberdayaan masyarakat,” jelasnya. Menurut Junda, pembangunan SDM harus dimulai dari fase usia emas (0–5 tahun) sebagai periode terbaik bagi perkembangan otak anak. “Pertumbuhan otak manusia paling cepat berada pada usia 0–5 tahun. Usia ini menentukan masa depan anak dan menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045 maupun Sulbar Sejahtera 2045,” tegas Junda Maulana. Karena itu, intervensi di 1.000 hari pertama kehidupan menjadi sangat penting, salah satunya melalui program pengasuhan anak usia dini untuk mencegah stunting dan ancaman lost generation. “Tanpa pengasuhan yang baik, generasi kita bisa menjadi generasi yang lemah dan tidak mampu mengelola potensi daerahnya sendiri,” ujarnya. Junda Maulana juga menekankan bahwa Tamasya bukan hanya program pemerintah, tetapi harus menjadi kesadaran kolektif semua pihak. Ia mencontohkan konsep PAUD holistik integratif yang pernah diterapkan di Mamuju dan dinilai dapat dikembangkan…

MAMUJU - Gubernur Sulbar (Sulbar), Suhardi Duka, menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Kelayakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju di Hotel Maleo Town Square (MATOS), Kamis, 4 Desember 2025. Acara yang digelar oleh Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, ini bertujuan memperbarui kajian akademik pembentukan Kota Mamuju, menggantikan kajian lama tahun 2014 yang sudah kedaluwarsa. Kajian baru ini disusun bersama Universitas Brawijaya Malang. FGD turut dihadiri Anggota DPR RI Zulfikar Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraida Suhardi, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, Raja Mamuju Bau Akram Dai, perwakilan Universitas Brawijaya, Plt. Kepala Bapperida, Plt. Karo Pemkesra, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyatakan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap pembentukan Kota Mamuju sebagai ibu kota provinsi. Menurutnya, kesepakatan telah ada di tingkat masyarakat, kabupaten, dan provinsi. "Tinggal bagaimana kita meyakinkan pemerintah pusat. Apabila terbentuk, daerah otonomi baru ini akan mempercepat kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Mamuju. Itulah esensinya,” ungkap Suhardi Duka. Gubernur Suhardi Duka juga menyinggung soal moratorium pembentukan daerah otonom baru yang diterapkan sejak era Presiden Joko Widodo. Meski demikian, ia menekankan bahwa moratorium tersebut tidak sepenuhnya menutup kemungkinan pembentukan daerah baru. “Dalam perjalanan moratorium, beberapa pembukaan tetap dilakukan, termasuk lima provinsi baru di Papua. Pertanyaannya, apakah Kota Mamuju akan masuk dalam skala prioritas yang dianggap penting oleh pemerintah pusat? Jika iya, maka DOB Kota Mamuju bisa segera dibentuk,” jelasnya. Olehnya itu, Gubernur menekankan pentingnya kajian yang meyakinkan bahwa DOB akan mempercepat peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, serta tidak justru menambah ketergantungan pada dana pusat. Dalam hal pemekaran DOB, mulai dari Pembentukan Provinsi Sulbar, DOB Kabupaten Pasangakayu dan Mamuju Tengah tentu sudah menjadi pengalaman. Gubernur, berjanji akan mengoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong proses ini. "Saya akan menggunakan kewenangan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri kemudian Dirjen Idwil, Dirjen Otonomi…

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan gerakan pangan murah (GPM) atau pasar murah serta pemeriksaan kesehatan gratis di Gereja Bukit Sion Mamuju, Kamis 4 Desember 2025. Kegiatan ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Perum Bulog Mamuju, UMKM pangan lokal, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas Binanga. Sejak dibuka, masyarakat terlihat antusias memanfaatkan dua layanan sekaligus: membeli bahan pangan dengan harga lebih terjangkau dan memeriksakan kesehatan mereka secara gratis. Acara ini dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi IV, H. Muh. Zulfikar Suhardi, S.Ip, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abd Waris Bestari, serta Pendeta Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Bukit Sion, Bapak Ronny Deppalanna, S.Th, yang turut memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dalam arahannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Barat, Abd Waris Bestari, menyampaikan bahwa pelaksanaan GPM ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulawesi Barat. Suhardi Duka, untuk memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen membawa intervensi pangan ini lebih dekat kepada masyarakat sehingga dampaknya benar-benar dirasakan. Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IV, H. Muh. Zulfikar Suhardi memberikan apresiasi terhadap kolaborasi lintas sektor yang terbangun dalam kegiatan ini. "Langkah seperti ini sangat penting di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun," kata Zulfikar. Ia juga menegaskan dukungan Komisi IV DPR RI terhadap upaya menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga membuka kegiatan GPM dan pemeriksaan kesehatan secara resmi. "Apalagi Komisi IV yang juga adalah mitra kerja dari Badan Pangan Nasional yang kedepannya akan berupaya melalui anggara APBN menambah alokasi kegiatan gerakan pangan murah," ujarnya. Dari pihak gereja, Pendeta Ronny Deppalanna, S.Th, menyampaikan terima kasih karena kegiatan ini memberikan manfaat ganda…

Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi dalam Kegiatan Intervensi Penanganan Stunting berupa Diseminasi Dashboard Data serta Sosialisasi Petunjuk Teknis Tenaga Petugas Gizi (TPG) Desa bersama mitra PASTIPADU, di Ruang Rapat RPJMD BAPPERIDA Sulbar pada Kamis, 4 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman lintas sektor, khususnya perangkat daerah, mengenai pemanfaatan data stunting yang terkini, serta memastikan keseragaman pemahaman teknis dalam pelaksanaan tugas TPG di tingkat desa. Dalam acara tersebut, Dinsos Sulbar menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi program sosial guna mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah Sulawesi Barat. Mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, Staf pengelola data Dinsos Sulbar, Nasran, menjelaskan bahwa penguatan intervensi sensitif dari sektor sosial harus berjalan beriringan dengan intervensi spesifik di sektor kesehatan. “Melalui diseminasi data serta sosialisasi juknis TPG desa ini, kita berharap intervensi penanganan stunting semakin tepat sasaran. Dinsos Sulbar berkomitmen mendukung pendataan keluarga rentan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan layanan sosial untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal,” ujar Nasran. Perwakilan PASTIPADU juga memberikan pemaparan mengenai pentingnya dashboard data stunting yang terintegrasi, sehingga setiap instansi dapat mengakses informasi secara cepat untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi program. Dalam sesi diskusi, Dinsos Sulbar menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pemerintah desa, terutama dalam pendampingan keluarga risiko tinggi stunting, termasuk penguatan kapasitas TPG yang menjadi ujung tombak edukasi gizi masyarakat. “Kerja-kerja penanganan stunting bukan hanya soal gizi, tetapi juga menyangkut perilaku, kondisi sosial, serta dukungan keluarga. Karena itu, peran TPG desa sangat strategis, dan kami mengapresiasi pelatihan serta sosialisasi yang diberikan melalui kegiatan ini,” tambah Nasran. Kegiatan diakhiri dengan penyelarasan rencana tindak lanjut antara BAPPERIDA, Dinsos Sulbar, dan mitra PASTIPADU untuk memastikan pemanfaatan dashboard data berjalan efektif di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. (Rls)

Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menerima audiensi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mamuju, memperkuat koordinasi dan membahas peluang kolaborasi dalam pengembangan layanan sosial berbasis keuangan syariah, termasuk dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat rentan, pemanfaatan layanan perbankan untuk penyaluran bantuan, serta peningkatan literasi keuangan kelompok-kelompok binaan Dinsos Sulbar. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Irfan Muhammad Tahir, di ruang kerjanya mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, Kamis, 4 Desember 2025. Dalam pertemuan tersebut, pihak BSI menyampaikan komitmennya untuk membuka ruang kerja sama yang lebih dekat dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung program-program sosial yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Sulbar, Irfan Muhammad Tahir, menyambut sinergi yang akan dibangun bersama pihak BSI. “Kami sangat menyambut baik audiensi ini. Kolaborasi dengan BSI tentu dapat memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan sosial, terutama dalam pemanfaatan layanan keuangan yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa inovasi kemitraan antara lembaga keuangan dan dinas sosial merupakan bagian penting dalam menghadirkan layanan sosial yang lebih efektif untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial” “Ke depan, kami berharap ada program bersama yang bisa mendorong peningkatan kapasitas penerima manfaat, khususnya UMKM binaan, serta memastikan penyaluran bantuan berjalan transparan dan akuntabel,” lanjut Irfan. Perwakilan BSI Cabang Mamuju pada kesempatan itu juga menyampaikan kesiapan untuk mendukung program sosial melalui pendekatan syariah yang berprinsip keberlanjutan dan pemberdayaan. Audiensi berlangsung hangat dan diakhiri dengan tindak lanjut rencana kerja sama yang akan dibahas lebih teknis pada pertemuan berikutnya. (Rls)

Mamuju — Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang dilanjutkan dengan simulasi pengaturan lalu lintas di dua lokasi strategis dalam kota Mamuju yaitu Jalan Ahmad Yani dan Jalan KS Tubun, Kamis, 4 Desember 2025. Kegiatan simulasi ini menerapkan 12 gerakan pengaturan lalu lintas, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam melakukan rekayasa lalu lintas, memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, serta mengurangi potensi terjadinya kemacetan dan kecelakaan di titik-titik padat kendaraan. Kadis Perhubungan Sulbar Amir A.dado menjelaskan bahwa kegiatan simulasi ini merupakan bagian dari program peningkatan kompetensi petugas LLAJ. Serta menjadi langkah konsisten dalam menghadirkan transportasi yang selamat, aman, tertib, dan lancar bagi seluruh pengguna jalan sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk menciptakan lingkungan yang aman. “Simulasi ini penting agar petugas dapat memahami pola pergerakan lalu lintas di lapangan, mampu melakukan tindakan cepat ketika terjadi kepadatan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya. Selain meningkatkan keterampilan teknis, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk menyosialisasikan pola pengaturan lalu lintas terbaru, sehingga koordinasi antarpetugas di lapangan semakin efektif dan responsif terhadap perubahan kondisi lalu lintas. (Rls)

Mamuju, -- Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar menjadi narasumber dalam Podcast RRI Mamuju, Kamis 4 Desember 2025. Dalam podcast yang mengangkat tema "Mewujudkan Pemerintahan Digital di Sulawesi Barat" ini, kehadiran Kadiskominfo bersama Kepala Ombudsman Sulbar Fajar Siddiq mengupas masa depan digitalisasi di Sulbar. Ridwan dalam merespon beberapa pertanyaan, mengawali dengan data kondisi digitalisasi Sulbar saat ini. Tercatat pada 2025, 384 spot layanan publik seperti kantor desa, puskemas, sekolah dan lainnya, belum terakses jaringan. Namun spot-spot tersebut berangsur berkurang berkat intervensi yang dilakukan. "Dari pemprov 90 titik kami intervensi dan kami juga dibantu dari BAKTI Komdigi 161 titik, ini sementara dalam proses pemasangan," ucap Ridwan. Sisanya akan bertahap diitervensi melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pihak lain, seiring dengan membaiknya kondisi fiskal daerah. Selain spot layanan publik, Pemprov Sulbar saat ini terus mengupayakan agar dapat membantu 170 an wilayah permukiman yang belum dapat jaringan 4G. Beberapa kendala dihadapi adalah akses jalan dan fasilitas tenaga listrik yang belum memadai dibeberapa wilayah. Faktor ini menjadi pendukung kemudahan dalam melakukan pemasangan jaringan internet di wilayah pelosok. Hal lain menjadi paparan Ridwan adalah soal digitalisasi data, hingga keamanan siber, termasuk upaya pemprov Sulbar dalam meningkatkan kompetensi digital seluruh pegawai lingkup Pemprov Sulbar. Kata Ridwan, yang diimpikan saat ini adalah integrasi layanan seluruh instansi secara digital. Hal ini bisa diwujudkan dengan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak. Kepala Ombudsman Fajar Siddiq turut memberikan respon dan mengapresiasi atas upaya upaya yang dilakukan. Pemerintah daerah saat ini. Dia pun tidak memungkiri Pemda masih diperhadapkan dengan keterbatasan fiskal yang menjadi penunjang dalam membangun infrastruktur digital di daerah. Selain itu dia mengharapkan pemerintah lebih memaksimalkan literasi digital agar masyarakat mengedepankan etika dalam pemanfaatan teknologi. Termasuk soal sertifikasi sebagai penjamin keamanan data masyarakat. (Rls)