Mamuju — Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) Idham Halik, menjadi narasumber pada kegiatan dialog luar studio yang digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi Mamuju, Rabu, 17 Desember 2025. Kegiatan ini mengangkat tema “Sekolah Rakyat Menyalakan Asa di Tengah Keterbatasan” sebagai ruang diskusi dan refleksi mengenai peran pendidikan alternatif dalam memutus mata rantai kemiskinan. Dialog berlangsung interaktif dengan melibatkan pendidik, pengelola sekolah rakyat, peserta didik, serta masyarakat sekitar. Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh pemahaman bersama tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan akses pendidikan yang inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam pemaparannya, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulbar, Idham Halik, yang mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penanganan kemiskinan jangka panjang. Sekolah Rakyat dinilai memiliki peran strategis dalam menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal oleh sistem pendidikan. “Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan bagi anak-anak dari keluarga fakir miskin. Di tengah berbagai keterbatasan, pendidikan menjadi jalan untuk mengubah masa depan dan memutus rantai kemiskinan,” ujar Idham. Ia menambahkan, Dinsos Sulbar terus mendorong sinergi lintas sektor dalam mendukung keberlangsungan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan sosial. “Penanganan fakir miskin tidak bisa hanya melalui bantuan sosial semata. Pendidikan, pendampingan, dan pemberdayaan harus berjalan beriringan. Sekolah Rakyat adalah contoh nyata bagaimana kepedulian dan kolaborasi mampu menyalakan asa di tengah keterbatasan,” tambahnya. Melalui dialog ini, pesan tentang pentingnya pendidikan yang berkeadilan sosial dapat menjangkau masyarakat luas, sekaligus menginspirasi lebih banyak pihak untuk terlibat dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Sulbar untuk mendukung Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, khususnya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Abdul Wahab Hasan Sulur, menghadiri peresmian jembatan dan tanggul pengendali banjir yang diresmikan langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, di Kecamatan Simboro dan Kecamatan Tapalang Barat, Rabu, 17 Desember 2025. Peresmian infrastruktur tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bencana banjir, khususnya di wilayah rawan terdampak saat musim hujan. Kehadiran Kepala Dinas Sosial Sulbar dalam kegiatan ini menunjukkan dukungan penuh sektor sosial terhadap pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jembatan diharapkan mampu memperlancar akses transportasi dan aktivitas ekonomi warga, sementara pembangunan tanggul banjir menjadi langkah strategis dalam upaya mitigasi bencana. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang aman dan berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan perlindungan sosial masyarakat. “Pembangunan jembatan dan tanggul banjir ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagian dari upaya perlindungan sosial. Dengan akses yang baik dan lingkungan yang lebih aman dari banjir, masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih tenang dan produktif,” ujar Abdul Wahab. Ia menambahkan, Dinas Sosial siap bersinergi dengan perangkat daerah lainnya dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan dampak sosial yang mungkin timbul. “Dinas Sosial akan terus hadir dan bersinergi, baik dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, maupun penanganan dampak sosial apabila terjadi bencana. Infrastruktur yang kuat akan memperkecil risiko, dan kami siap mendukung dari sisi perlindungan sosial,” tambahnya. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam peresmian tersebut berharap agar jembatan dan tanggul banjir yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Melalui peresmian ini, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan yang berpihak pada keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulbar. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Asisten I Setda Sulbar Muh. Jaun bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, Rabu, 17 Desember 2025. Kunjungan tersebut membahas kesiapan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur, di ruang kerjanya. Pertemuan berlangsung dalam suasana koordinatif dan penuh semangat kebersamaan, sebagai wujud kepedulian Pemprov Sulbar terhadap daerah yang tengah membutuhkan bantuan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara rinci jenis bantuan yang akan disalurkan, mekanisme pengumpulan dan distribusi logistik, serta sinergi lintas OPD agar bantuan dapat tepat sasaran dan segera diterima oleh masyarakat terdampak. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan bahwa Dinas Sosial siap menjadi koordinator teknis dalam penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut. “Kami di Dinas Sosial siap mengoordinasikan seluruh proses penyaluran bantuan, mulai dari pengumpulan logistik hingga distribusi ke lokasi tujuan. Prinsipnya, bantuan harus cepat, tepat, dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat terdampak di Sumatera dan Aceh,” ujar Abdul Wahab. Sementara itu, Asisten I Setda Sulbar, Muh. Jaun, menekankan pentingnya kolaborasi antar OPD dalam aksi kemanusiaan ini. “Ini adalah bentuk solidaritas Sulbar terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang solid agar bantuan yang disalurkan benar-benar optimal dan membawa manfaat,” ungkap Jaun. Melalui koordinasi ini, Pemprov Sulbar berharap penyaluran bantuan dapat berjalan lancar dan menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat semangat gotong royong antar daerah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui penguatan tertib iuran dan akurasi data kepesertaan. Hal tersebut diwujudkan dengan kehadiran BPKPD Sulbar sebagai narasumber pada Kegiatan Koordinasi dan Rekonsiliasi Iuran Wajib PNSD, Iuran Wajib Pemda, PBPU Pemda, serta Kontribusi Iuran PBI-JK Triwulan IV Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Mamuju dan berlangsung pada Selasa, 16 Desember 2025, pukul 14.00 WITA hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 BPJS Kesehatan Cabang Mamuju. Pelaksanaan rekonsiliasi ini bertujuan untuk menyelaraskan data iuran dan kepesertaan JKN agar pembayaran iuran berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan koordinasi dan rekonsiliasi ini dipimpin langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Umrah Nurdin, dan dihadiri oleh para undangan dari perangkat daerah terkait serta pemangku kepentingan lainnya. BPJS Kesehatan mengapresiasi peran aktif BPKPD Sulbar dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Program JKN-KIS di daerah. Dalam kegiatan tersebut, BPKPD Sulbar hadir sebagai narasumber yang diwakili oleh Syaharuddin, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, bersama Amir Hamzah, Kasubid Bina Kabupaten, serta Abdul Kuddus, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda dari Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar. Kehadiran tim BPKPD Sulbar memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme penganggaran, pembayaran iuran, serta sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan. Melalui forum koordinasi dan rekonsiliasi ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai kewajiban iuran PNSD, Pemda, PBPU Pemda, hingga kontribusi iuran PBI-JK, sehingga potensi selisih data dan keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan. Tertib iuran menjadi kunci utama dalam menjamin keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat Sulbar. Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa partisipasi aktif BPKPD dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan bertanggung jawab, khususnya…

MAMUJU – Dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat asesmen perekonomian Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 17 Desember 2025, mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai. Pada kegiatan tersebut, BPKPD Sulbar hadir sebagai narasumber, Syaharuddin, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, didampingi Indah Mustika Sari, Kasubid Akuntansi Keuangan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), serta didukung oleh staf teknis terkait. Kehadiran BPKPD Sulbar menjadi bagian penting dalam penyampaian perspektif fiskal daerah guna mendukung analisis dan perumusan kebijakan ekonomi di Sulbar. Dalam paparannya, Syaharuddin memaparkan secara terperinci postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2025, termasuk struktur pendapatan daerah, arah kebijakan belanja, serta peran fiskal daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan mendukung stabilitas pembangunan. "APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui belanja yang produktif dan tepat sasaran, pemerintah daerah berupaya memperkuat sektor-sektor prioritas serta menjaga kesinambungan pembangunan di Sulbar,” ujar Syaharuddin dalam FGD tersebut. Ia menambahkan, keterpaduan data fiskal antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menghasilkan asesmen perekonomian yang akurat dan komprehensif. "Sinkronisasi data fiskal daerah dengan analisis Bank Indonesia sangat diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar berbasis kondisi riil perekonomian daerah,” tambahnya. Sementara, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa keterlibatan BPKPD Sulbar dalam FGD ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun sinergi dengan Bank Indonesia, khususnya dalam penyediaan data fiskal yang kredibel sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi. Partisipasi aktif BPKPD Sulbar dalam FGD Bank Indonesia ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel…

Mamuju — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melakukan kunjungan ke gudang Perum Bulog Cabang Mamuju, Kamis, 18 Desember 2025. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemprov Sulbar dalam memantau ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Suhardi Duka didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar. Rombongan secara langsung memasuki gudang logistik Bulog Mamuju untuk memastikan kesiapan stok, khususnya beras sebagai komoditas utama masyarakat. Dari hasil pemantauan, Gubernur Suhardi Duka mendapati bahwa stok beras di gudang Bulog Mamuju dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang momentum hari besar keagamaan dan pergantian tahun. Usai melakukan peninjauan di gudang Bulog, Gubernur Suhardi Duka bersama rombongan Forkopimda melanjutkan agenda pemantauan ke Pasar Regional atau Pasar Baru Mamuju. Di pasar tersebut, Gubernur Suhardi Duka memantau langsung kondisi harga dan ketersediaan bahan pangan, sekaligus berdialog dengan para pedagang. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Sulbar dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru yang biasanya diikuti dengan peningkatan permintaan. Pemantauan langsung di lapangan diharapkan dapat memberikan gambaran riil terkait kondisi pangan, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah antisipatif guna mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.(Rls)

Mamuju — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) bersama stakeholder turun langsung mengecek kesiapan pasokan bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Lokasi yang disambangi Bulog Mamuju dan Pasar Regional Sulbar. Hasilnya, ketersediaan bahan konsumsi dipastikan aman. Stok dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama momen Nataru. “Pada prinsipnya semua bahan konsumsi tersedia. Tidak ada yang tidak tersedia. Stok juga cukup. Hanya memang ada terjadi kenaikan utamanya bawang merah, bawang merah dalam minggu ini kenaikannya itu sekitar Rp10.000 sampai Rp15.000. Dari Rp40.000 naik menjadi Rp55.000. Begitu juga ayam karena permintaan ayam ini cukup tinggi,” jelas Suhardi Duka. Kenaikan harga paling terasa terjadi pada bawang merah dan ayam. Ayam menjadi komoditas yang paling diburu jelang Nataru, ditambah kebutuhan penyedia MBG serta warga yang merayakan Natal. Sementara itu, harga beras masih relatif stabil di pasaran. “Sedangkan beras cukup di angka stabil. Di angka pasar itu sekitar Rp13.000 itu untuk beras medium untuk beras premium di angka Rp14.000,” jelasnya. Melihat lonjakan harga bawang merah, Suhardi Duka menyebut perlu ada langkah intervensi dari pemerintah daerah. Tujuannya membantu petani meningkatkan produksi karena biaya bibit yang tergolong mahal. Ia menyebut pelatihan dan bantuan dibutuhkan agar petani bisa memperluas panen dan menekan kenaikan harga. Apalagi selama ini pasokan bawang merah Sulbar masih bergantung dari Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. “Ketersediaan utamanya bawang merah itu, Pemerintah daerah harus mengintervensi untuk melakukan pelatihan, perluasan dan bantuan kepada petani untuk bisa memperluas panen mereka, supaya kenaikannya ini tidak terlalu signifikan,” ungkap Suhardi Duka. (Rls)

Mamuju – Tim Kerja Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah menyelesaikan Kompilasi Laporan SKM 20 Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) Tahun 2025. Upaya ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas. Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki mengatakan pelaksanaan SKM yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan lingkup Pemprov Sulbar sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (KemenPANRB) telah berakhir pada tanggal 15 Desember 2025. ‘’Ya, kami menerima hasil SKM dari OPP terakhir pada tanggal 15 Desember 2025 dan hasil surveinya akan menjadi bahan refleksi dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya,’’ kata Subuki saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 16 Desember 2025. Ia menambahkan, Hasil SKM dari 20 OPP bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen penting dalam menilai efektivitas kinerja pelayanan. Hasil survei ini harus dianalisis secara mendalam dan dijadikan bahan refleksi untuk peningkatan berkelanjutan. ‘’Alhamdulillah hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 20 OPP yang telah menyerahkan hasil SKM Tahun 2025 mencapai 86,43 masuk kategori B (Baik). Ada peningkatan dari tahun sebelumnya yang raih IKM 84,63,’’ terang Subuki. Sementara Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi mengapresiasi Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik yang telah merampungkan kegiatan SKM Tahun 2025 dengan hasil IKM yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Proses wawancara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berlanjut pada hari kedua, Selasa, 16 Desember 2025. Salah satu peserta yang mengikuti tahapan wawancara tersebut adalah PKPM Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar, Satriawan Hasan Sulur. Wawancara dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, didampingi Wakil Gubernur Salim S. Mengga dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana. Tim penguji menggali berbagai aspek, mulai dari kompetensi teknis, integritas, konsistensi, hingga karakter para peserta seleksi. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, seluruh rangkaian wawancara disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Pemprov Sulbar dan disaksikan oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menegaskan bahwa dalam proses wawancara, penilaian lebih difokuskan pada karakter dan konsistensi calon pejabat. Menurutnya, secara umum peserta memiliki kapasitas yang baik, meskipun masih ditemukan beberapa peserta yang dinilai belum konsisten dalam menjawab pertanyaan. Dalam seleksi ini, Satriawan Hasan Sulur mendaftar pada tiga jabatan, yakni Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Organisasi, serta Kepala Biro Hukum, dan berhasil masuk tiga besar pada ketiga jabatan yang dilamar. “Saya mengikuti Seleksi Terbuka JPT Pratama dengan kesiapan penuh dan semangat untuk berkontribusi terbaik. Alhamdulillah, saya berada di tiga besar pada seluruh jabatan yang saya lamar," kata Satriawan. Satriawan mengapresiasi seluruh tahapan seleksi yang dilaksanakan secara objektif dan transparan, khususnya model wawancara terbuka yang disiarkan secara langsung di hadapan Gubernur Sulbar, Wakil Gubernur Sulbar dan Sekretaris Daerah. Menurutnya, tahapan wawancara terbuka ini menjadi ruang strategis untuk menguji kapasitas, ketenangan, serta kejelasan gagasan secara terbuka, sekaligus mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan sistem merit dan memperkuat kualitas kepemimpinan aparatur. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis, turut memberikan apresiasi atas keikutsertaan Satriawan Hasan Sulur dalam seleksi tersebut. Menurutnya, hal…

Mamuju – Sebanyak 14 orang Staf Pelaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) siap mengikuti kegiatan Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana, yang akan dilaksanakan di Laboratorium Komputer SMKN 1 Rangas dan Ruang Assessment Center Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Lt. 2, pada 16 hingga 18 Desember 2025. Kegiatan yang diselenggarakan BKD Sulbar ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas. Plt. Kasubag Tata Usaha Biro Organisasi, Simon Sinai menjelaskan kegiatan ini sebagai tindaklanjut Surat dari BKD Sulbar, Nomor 800.1.14/77/2025, Tanggal 12 Desember 2025. ‘’Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemetaan Kompetensi PNS Pejabat Manajerial melalui Profiling ASN BKN, selanjutnya akan dilaksanakan Pemetaan Kompetensi Pejabat Pelaksana melalui Penilaian Potensi dan Kompetensi Lingkup Pemprov Sulbar secara berkala,’’ ujar Simon, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 15 Desember 2025. ASN Biro Organisasi yang akan ikut penilaian kompetensi, lanjutnya, Simon Sinai, saat ini sedang mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Daftar Riwayat Hidup (DRH), Behavioural Event Questionnaire (BEQ), dan Critical Incident (CI). Sementara Plt. Kepala Biro Organisasi, Nur Rahmah Parampasi berharap ASN yang akan mengikuti penilaian kinerja mempersiapkan diri mengikuti penilaian kompetensi dengan sebaik mungkin. ‘’Kegiatan ini sangat penting diikuti oleh ASN untuk memetakan kompetensi ASN, mengetahui profil kompetensi individu yang akan menjadi dasar pengembangan karier serta menjadi dasar penempatan pegawai yang tepat,’’ kata Rahmah. Berikut Daftar ASN Biro Organisasi Setda Sulbar yang akan mengikuti Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana: 1. Ade Astria (Analis Tatalaksanaan). 2. Iswadi S. Paindan (Analis Organisasi). 3. Ratna Dewi (Analis Laporan Keuangan). 4. Simon Sinai (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran). 5. Andri YB. (Analis Pemerintahan Daerah). 6. Nurlaelah (Bendahara Pembantu Pengeluaran). 7. Herman Dalipang (Analis Pelayanan Publik). 8. Masykur (Analis Kelembagaan). 9. Armin (Pengadministrasi Umum). 10. Asri Abdullah…