Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Komite Beasiswa dalam rangka membahas dan menetapkan penerima Beasiswa Kerja Sama antara Pemprov Sulbar dengan kampus mitra. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (15/12/2025), bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat. Rapat dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Bagian Kesejahteraan Rakyat, Faisal, yang mewakili Plt. Kepala Biro Pemkesra Murdanil. Dalam rapat tersebut, peserta melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap data dan kelengkapan administrasi calon penerima beasiswa, guna memastikan proses seleksi berjalan objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faisal menyampaikan bahwa rapat komite beasiswa memiliki peran strategis dalam memastikan program beasiswa tepat sasaran serta mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat melalui kerja sama dengan perguruan tinggi mitra. Ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Di tempat terpisah, Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menyampaikan bahwa program beasiswa kerja sama ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan berkeadilan bagi masyarakat. “Melalui program beasiswa ini, Pemprov Sulbar berharap dapat mendorong peningkatan kualitas SDM daerah, sekaligus mencetak generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi bagi pembangunan Sulawesi Barat ke depan,” ujar Murdanil.(rls)

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) menerima Peringatan Dini Cuaca Sulbar dari BMKG Kelas II Tampa Padang Mamuju pada Senin, 15 Desember 2025 pukul 14.44 WITA. Dalam peringatan tersebut, BMKG menyampaikan potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pukul 15.20 WITA di beberapa wilayah, meliputi: Kabupaten Pasangkayu: Bambalamotu, Pasangkayu, Pedongga, Bambaira, Sarjo. Kabupaten Mamasa: Pana, Tabang. Kabupaten Mamuju Tengah: Topoyo dan sekitarnya. Selain itu, potensi cuaca buruk tersebut dapat meluas ke wilayah: Kabupaten Pasangkayu: Baras, Bulu Taba, Tikke Raya, Lariang. Kabupaten Mamuju: Kalumpang. Kabupaten Mamasa: Nosu. Kabupaten Mamuju Tengah: Tobadak, Karossa dan sekitarnya. BMKG memperkirakan kondisi cuaca ini masih akan berlangsung hingga pukul 19.30 WITA. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa pihaknya telah menginstruksikan jajaran BPBD kabupaten serta Pusdalops untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi. “Sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, kami meminta seluruh jajaran BPBD dan masyarakat untuk tetap waspada, khususnya di wilayah rawan banjir, longsor, dan angin kencang. Lakukan langkah antisipasi dini dan segera melaporkan apabila terjadi kondisi darurat,” tegas Yasir Fattah. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, memberikan tanggapan terkait pelaksanaan Paparan dan Wawancara Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, yang disiarkan secara langsung melalui channel Youtube resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Murdanil menyampaikan bahwa tahapan paparan dan wawancara ini merupakan bagian penting dalam proses seleksi terbuka yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemprov Sulbar. Menurutnya, siaran langsung melalui media digital menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membuka ruang pengawasan publik terhadap proses seleksi pejabat pimpinan tinggi. Terutama dalam kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. “Seleksi terbuka JPT Pratama ini adalah wujud penerapan sistem merit. Seluruh peserta diberikan kesempatan yang sama untuk memaparkan gagasan, inovasi, serta strategi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,” ujar Murdanil. Sebagai salah satu peserta seleksi, Murdanil menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam tahapan paparan dan wawancara merupakan bentuk kesiapan aparatur sipil negara untuk berkompetisi secara sehat dan profesional. Ia juga menilai proses yang dilalui berjalan secara objektif dengan penilaian yang dilakukan oleh panitia seleksi dan tim penguji yang kompeten. Lebih lanjut, Murdanil berharap melalui seleksi terbuka ini akan terpilih pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen kuat dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik di Sulawesi Barat. “Siapapun yang terpilih nantinya diharapkan mampu membawa perubahan positif dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(rls)

MAMUJU — Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, mendukung penuh penegakan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah bersama Satpol PP, Menurut Ridwan Djafar, langkah tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Wagub Salim S. Mengga dan arahan Sekretaris Daerah Junda Maulana, dalam menegakkan disiplin ASN pada momentum Hari Kesadaran Nasional, Rabu 17 Desember 2025. Menurut Ridwan, dengan disiplin yang terukur, kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik tidak akan berjalan optimal. Karenanya, di Dinas Kominfo Sulbar sendiri telah memanfaatkan tekonologi, selain untuk mengukur kehadiran pegawai, sekaligus memastikan kinerja para pegawai melalui laporan harian. "Jadi dalam memastikan aktivitas setiap pegawai, selain soal kehadiran, kami juga mengawasi langsung apa yang dikerjakan pegawai, dan itu dilaporkan secara rutin," terang Ridwan. Untuk itu, Kepala Diskominfo Sulbar siap mendukung langkah penegakan disiplin tersebut melalui penguatan komunikasi internal pemerintahan, transparansi informasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung tata kelola yang lebih tertib dan akuntabel. Informasi kebijakan, arahan pimpinan, hingga hasil pembinaan ASN perlu disampaikan secara jelas agar dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran. Ridwan juga menilai, sinergi antara BKD, Satpol PP, dan Inspektorat dalam sidak kedisiplinan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pendekatan pembinaan yang disertai ketegasan akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja OPD. “Gubernur dan Wakil Gubernur telah menunjukkan komitmen besar dalam menjaga kesejahteraan ASN melalui TPP. Tugas kita di OPD adalah membuktikan komitmen itu melalui kinerja, kedisiplinan, dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” tegasnya.(Rls)

MAMUJU — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, kembali mengingatkan seluruh pejabat dan tim yang ditunjuk Gubernur untuk penilaian agar serius memperhatikan tingkat kedisiplinan aparatur, khususnya kehadiran dalam upacara setiap tanggal 17 Desember 2025. Junda Maulana menegaskan bahwa tingkat kehadiran pada upacara tersebut memiliki bobot penilaian sebesar 10 persen dalam komponen TPP. ASN yang tidak hadir tanpa alasan jelas akan dikenakan pemotongan hingga 10 persen. Ia menekankan bahwa upacara hanya dilaksanakan satu kali dalam sebulan, sehingga tidak seharusnya diabaikan. “Upacara ini sebulan sekali. Bahkan di minggu pertama kita juga apel karena ada pengarahan dari Gubernur. Maka tidak ada alasan untuk malas. Pimpinan OPD harus menegur pegawai yang tidak hadir, karena kasihan yang hadir justru ikut kena marah,” tegasnya. Sekda juga meminta agar sistem absensi ditertibkan. Ia menekankan bahwa sepuluh menit sebelum upacara dimulai, absensi harus sudah ditutup, tanpa ada lagi alasan keterlambatan. Sekda juga meminta Satpol PP dan unsur protokoler untuk menata kembali pelaksanaan apel agar berjalan tertib Hal lain, Sekda membeberkan bahwa tingkat kehadiran di beberapa OPD masih sangat rendah. Olehnya Sekda meminta Badan Kepegawaian Daerah membentuk tim untuk turun langsung ke OPD guna mengevaluasi keberadaan ASN, agar tidak terjadi praktik kehadiran fiktif. Dalam kesempatan tersebut, Junda Maulana juga mengingatkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur telah berjuang mempertahankan TPP ASN di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk komitmen pimpinan daerah terhadap kesejahteraan ASN yang harus dibalas dengan kinerja dan kedisiplinan. (Rls)

MAMUJU — Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, menegaskan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) sebagai fondasi utama dalam membangun kinerja birokrasi. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin dan memberikan arahan pada upacara Hari Kesadaran Nasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 17 Desember 2025. Upacara Hari Kesadaran Nasional ini diharapkan menjadi momentum penguatan disiplin dan tanggung jawab ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka-dan Wagub Salim S Mengga. Tiga poin menjadi koreksi Wagub Salim S. Mengga dalam pelaksanaan upacara, khususnya sikap saat berada di lapangan. Pertama ia mengingatkan agar seluruh peserta upacara benar-benar mematuhi aba-aba pimpinan upacara. Ketika komandan pasukan telah memberikan perintah sikap sempurna, seluruh peserta diminta untuk berdiri tegap tanpa bergerak. “Biasakan ketika mengambil sikap sempurna, seluruhnya diam dan tidak ada lagi gerakan. Dari sini terlihat siapa yang benar-benar disiplin,” tegasnya. Menurut Wagub, disiplin tidak sekadar hadir dan berdiri di lapangan, tetapi tercermin dari kepatuhan terhadap aturan dan perintah. Ia menilai, sulit membangun kinerja yang baik jika kedisiplinan dasar tidak mampu ditegakkan. Karena itu, ia meminta agar pada upacara-upacara berikutnya seluruh ASN membiasakan diri mendengarkan dan mematuhi aba-aba pimpinan upacara. “Kalau yang lain bisa, kita juga harus bisa. Disiplin adalah cermin kesiapan kita dalam bekerja,” ujarnya. Kedua, Wagub meminta Sekretaris Daerah untuk menata sistem kehadiran ASN secara lebih tertib dan terukur. Setiap perangkat daerah diminta memiliki data kehadiran yang jelas, mulai dari jumlah personel, ASN yang hadir, tidak hadir, izin, sakit, hingga tanpa keterangan. Data tersebut dinilai penting sebagai bagian dari pembinaan ASN ke depan. termasuk sebagai salah satu ukuran dalam peningkatan jabatan. Ketiga, Wagub juga menegaskan ketepatan waktu pelaksanaan apel. Jika apel dijadwalkan pukul 07.30 WITA, maka seluruh peserta diminta sudah siap di lapangan paling lambat pukul 07.10 WITA. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada ASN yang datang setelah upacara…

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan sosialisasi sekaligus launching Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Suci, Kabupaten Polewali Mandar, pada Senin, 15 Desember 2025. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan, pendamping sosial, serta perwakilan pemerintah daerah terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat serta mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat. Dalam sosialisasi ini, Dinas Sosial Sulbar memaparkan kriteria penerima manfaat, tahapan penyaluran bantuan, serta peran pemerintah daerah dan pendamping sosial dalam memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, menyampaikan bahwa Bantuan Sosial Tunai merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. “Bantuan sosial tunai ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Barat,” ujar Idham. Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar pelaksanaan program berjalan optimal. “Kami membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, pendamping sosial, hingga aparat desa dan kelurahan, agar penyaluran bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya. Melalui kegiatan sosialisasi dan launching ini, Dinas Sosial Sulbar berharap program Bantuan Sosial Tunai dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat di berbagai wilayah Sulawesi Barat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. (Rls)

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat finalisasi draf nota kesepakatan antara Pemprov Sulbar dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kejati Sulbar) terkait sinergi pengawalan dan pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra, Muh. Dhany Sadry, yang mewakili Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, dan berlangsung dalam suasana koordinatif serta konstruktif. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan substansi draf nota kesepakatan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel. Muh. Dhany Sadry menyampaikan bahwa nota kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Pemprov Sulbar dan Kejati Sulbar, khususnya dalam memastikan keberlangsungan dan pengelolaan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan berjalan sesuai prinsip hukum dan tata kelola yang baik. “Sinergi ini diharapkan mampu meminimalisir potensi permasalahan hukum sekaligus mendorong koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya. Di tempat terpisah, Plt. Kepala Biro Pemkesra Murdanil, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap koperasi desa dan kelurahan. Menurutnya, keterlibatan Kejati Sulbar sangat penting sebagai mitra strategis dalam aspek pengawalan hukum. “Melalui nota kesepakatan ini, kami ingin memastikan Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat,” jelas Murdanil. Ia berharap, setelah draf nota kesepakatan difinalisasi, kerja sama ini dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret di lapangan demi memperkuat perekonomian desa dan kelurahan di Sulawesi Barat.(rls)

Mamuju — Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kini memasuki tahap akhir. Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana melakukan wawancara langsung terhadap para peserta yang masuk tiga besar untuk mengisi jabatan pimpinan tertinggi pada 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Wawancara dilaksanakan di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin 15 Desember 2025. Selama kurang lebih tiga jam pelaksanaan, sebanyak 11 dari total 23 peserta telah menjalani sesi wawancara. Sementara peserta lainnya dijadwalkan mengikuti wawancara lanjutan pada Selasa 16 Desember 2025 mulai pukul 08.00 WITA, di lokasi yang sama. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, seluruh rangkaian wawancara disiarkan secara langsung melalui akun Facebook resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Seluruh pemaparan dari peserta dilakukan disaksikan langsung oleh para kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam menghadirkan proses seleksi pejabat yang terbuka, objektif, dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, menjelaskan bahwa mekanisme wawancara langsung oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda merupakan inovasi dalam proses seleksi JPT Pratama di Sulawesi Barat. Hal ini dilakukan atas arahan langsung Gubernur Sulbar yang menginginkan metode baru dalam menentukan pejabat yang akan dilantik melalui seleksi terbuka. "Lazimnya itu, tiga nama disodor oleh pansel di Gubernur, Gubernur tinggal memilih. Siapa saja dipilih dari ketiga nama tersebut itu hak progregatif dari Pak Gubernur," kata Sekda Junda Maulana. Menurutnya, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menekankan bahwa seorang pejabat pimpinan OPD harus memenuhi sejumlah kriteria utama. Pertama, mampu menguasai permasalahan di bidang tugasnya. Kedua, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, mampu berbagi dan mengomunikasikan masalah beserta solusi yang ditawarkan secara baik dan terbuka. Selain kompetensi teknis, aspek kepribadian (personality) menjadi perhatian penting dalam proses wawancara ini. “Selain tadi…

Mamuju — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Komite Beasiswa Penetapan Penerima Beasiswa Kerja Sama yang diselenggarakan oleh Pemprov Sulbar. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sulbar, Senin (15/12/2025). BKD Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Rini Lukita Sari, yang hadir mewakili Kepala BKD Sulbar. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya, dengan agenda utama penetapan penerima beasiswa kerja sama. Kegiatan ini melibatkan unsur perangkat daerah terkait, tim ahli, serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam forum rapat, dilakukan pembahasan dan sinkronisasi data calon penerima beasiswa guna memastikan proses penetapan berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sulbar, Rini Lukita Sari, menyampaikan bahwa program beasiswa kerja sama merupakan salah satu instrumen strategis dalam pengembangan kapasitas SDM, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). “Program beasiswa ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur, sehingga ke depan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya. Ia menambahkan, program beasiswa ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, khususnya dalam membangun SDM yang unggul dan berkarakter. Di tempat terpisah, Kepala BKD Sulbar, Herdin Ismail, menegaskan komitmen BKD dalam mendukung kebijakan Pemprov Sulbar di bidang pengembangan SDM. “BKD Sulbar akan terus mendukung program beasiswa kerja sama sebagai bagian dari upaya membangun aparatur yang profesional, kompeten, dan berdaya saing, sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah,” tegasnya. Melalui keikutsertaan dalam rapat komite beasiswa ini, BKD Sulbar menegaskan peran aktifnya dalam mendukung peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat melalui skema beasiswa kerja sama. Naskah : BKD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar