Mamuju – Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Barat menerima Peringatan Dini Cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tampa Padang Mamuju pada Senin, 8 Desember 2025 pukul 14.34 WITA. Dalam informasi tersebut, BMKG menyampaikan adanya potensi Hujan Sedang hingga Lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pukul 14.49 WITA di wilayah berikut: Wilayah dengan Potensi Dampak Awal Kabupaten Pasangkayu: Baras, Sarudu, Tikke Raya, Lariang, dan sekitarnya. Wilayah Potensi Meluas Kabupaten Pasangkayu: Bambalamotu, Pasangkayu, Dapurang, Duripoku, Bulu Taba, Pedongga, Bambaira, Sarjo. Kabupaten Mamuju: Mamuju, Tapalang, Kalukku, Kalumpang, Simboro, Tapalang Barat. Kabupaten Mamasa: Aralle, Tabulahan, Tabang. Kabupaten Majene: Malunda, dan sekitarnya. BMKG memperkirakan kondisi cuaca ini masih berpotensi berlangsung hingga pukul 17.49 WITA. Plt. Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa BPBD segera melakukan monitoring intensif dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang. “Kami terus berkoordinasi dengan BMKG, pemerintah kabupaten, dan para relawan di lapangan. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika terjadi kondisi darurat,” ujar Yasir Fattah. Sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, BPBD diminta memastikan kesiapsiagaan seluruh jajaran serta mempercepat respons apabila terjadi keadaan darurat akibat cuaca ekstrem. Pusdalops BPBD Sulawesi Barat akan terus menyampaikan pembaruan informasi apabila terdapat perkembangan lebih lanjut dari BMKG. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, membuka kegiatan Digitalisasi Layanan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan ASN dengan tema "Penerapan Teknologi Digital Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik". Acara berlangsung di Ruang Theater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 8 Desember 2025. Sekda Junda Maulana dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang sejalan dengan misi kelima Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta pelayanan dasar yang berkualitas. “Dalam membangun sistem, integritas harus ditempatkan pada urutan pertama. Hasil survei selama 30 tahun menunjukkan bahwa kejujuran menjadi faktor utama keberhasilan para CEO,” tegas Junda Maulana. Ia menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang berintegritas, diperlukan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan atau clean and good governance. “Ada dua cara yang harus dilakukan secara bersamaan: mengubah perilaku ASN dan memperbaiki sistem. Perilaku ASN harus dibangun dengan integritas, disiplin, dedikasi, dan loyalitas tinggi. Sementara sistem, seperti digitalisasi ini, dibangun untuk menutup celah kesempatan yang dapat memicu penyimpangan,” papar Junda Maulana. Junda Maulana menambahkan, “Kejahatan terjadi jika ada niat dan kesempatan. Niat berkaitan dengan perilaku, sedangkan kesempatan berkaitan dengan sistem. Digitalisasi adalah sistem yang dibangun untuk meminimalisir kesempatan tersebut.” Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Ormas dan ASN di lingkungan Pemprov Sulbar, sebagai upaya konkret dalam mengakselerasi transformasi digital pelayanan publik menuju pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. (Rls)

Mamuju – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, membuka kegiatan Digitalisasi Layanan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan ASN dengan tema "Penerapan Teknologi Digital Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik". Acara berlangsung di Ruang Theater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 8 Desember 2025. Sekda Junda Maulana dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang sejalan dengan misi kelima Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta pelayanan dasar yang berkualitas. “Dalam membangun sistem, integritas harus ditempatkan pada urutan pertama. Hasil survei selama 30 tahun menunjukkan bahwa kejujuran menjadi faktor utama keberhasilan para CEO,” tegas Junda Maulana. Ia menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang berintegritas, diperlukan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan atau clean and good governance. “Ada dua cara yang harus dilakukan secara bersamaan: mengubah perilaku ASN dan memperbaiki sistem. Perilaku ASN harus dibangun dengan integritas, disiplin, dedikasi, dan loyalitas tinggi. Sementara sistem, seperti digitalisasi ini, dibangun untuk menutup celah kesempatan yang dapat memicu penyimpangan,” papar Junda Maulana. Junda Maulana menambahkan, “Kejahatan terjadi jika ada niat dan kesempatan. Niat berkaitan dengan perilaku, sedangkan kesempatan berkaitan dengan sistem. Digitalisasi adalah sistem yang dibangun untuk meminimalisir kesempatan tersebut.” Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Ormas dan ASN di lingkungan Pemprov Sulbar, sebagai upaya konkret dalam mengakselerasi transformasi digital pelayanan publik menuju pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. (Rls)

Mamuju – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, membuka kegiatan Digitalisasi Layanan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan ASN dengan tema "Penerapan Teknologi Digital Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik". Acara berlangsung di Ruang Theater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 8 Desember 2025. Sekda Junda Maulana dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang sejalan dengan misi kelima Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta pelayanan dasar yang berkualitas. “Dalam membangun sistem, integritas harus ditempatkan pada urutan pertama. Hasil survei selama 30 tahun menunjukkan bahwa kejujuran menjadi faktor utama keberhasilan para CEO,” tegas Junda Maulana. Ia menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang berintegritas, diperlukan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan atau clean and good governance. “Ada dua cara yang harus dilakukan secara bersamaan: mengubah perilaku ASN dan memperbaiki sistem. Perilaku ASN harus dibangun dengan integritas, disiplin, dedikasi, dan loyalitas tinggi. Sementara sistem, seperti digitalisasi ini, dibangun untuk menutup celah kesempatan yang dapat memicu penyimpangan,” papar Junda Maulana. Junda Maulana menambahkan, “Kejahatan terjadi jika ada niat dan kesempatan. Niat berkaitan dengan perilaku, sedangkan kesempatan berkaitan dengan sistem. Digitalisasi adalah sistem yang dibangun untuk meminimalisir kesempatan tersebut.” Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Ormas dan ASN di lingkungan Pemprov Sulbar, sebagai upaya konkret dalam mengakselerasi transformasi digital pelayanan publik menuju pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. (Rls)

Mamuju - Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat melalui Penelaah Teknis Kebijakan, Muhammad Kurniawan Usman, mengikuti kegiatan Sosialisasi Penerapan Teknologi Digital terhadap Peningkatan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan berlangsung di Aula Teater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat pada Senin, (8/12/2025). Sosialisasi ini merupakan implementasi program kerja Kesbangpol dalam rangka mendukung digitalisasi layanan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan peningkatan kualitas pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN). Agenda tersebut dilaksanakan berdasarkan regulasi nasional terkait transformasi digital, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Materi yang disampaikan menyoroti pentingnya integrasi teknologi digital dalam tata kelola ormas dan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Dalam kesempatan berbeda, Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. “Sosialisasi ini sangat relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini. Transformasi digital telah menjadi keharusan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Kami mendukung penuh upaya peningkatan kapasitas perangkat daerah melalui kegiatan seperti ini,” ujar Murdanil. Kehadiran Biro Pemkesra dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong percepatan implementasi layanan berbasis digital di Provinsi Sulawesi Barat.(rls)

Mamuju – Menghadapi tantangan keterbatasan kas daerah di akhir tahun anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat dengan mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas langkah strategis penyelesaian kewajiban pembayaran kegiatan yang telah berjalan. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala BPKPD Sulbar, Minggu, 7 Desember 2025. Sejumlah OPD yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Biro Umum Setda Sulbar, Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan, dan Sekretariat DPRD Sulbar. Pertemuan ini difokuskan untuk menyusun langkah konkret dalam menanggapi keterbatasan kas daerah yang berdampak pada pembayaran paket pekerjaan dan kewajiban belanja daerah yang masih tertunda. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, memimpin langsung jalannya pertemuan. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang terbuka antar OPD untuk memastikan penyelesaian masalah secara tepat waktu dan terukur. "Kondisi keterbatasan kas daerah ini memerlukan langkah cepat dan penyamaan persepsi. Kita harus memastikan prioritas pembiayaan yang paling mendesak dan menyusun strategi penyelesaiannya secara bersama. Tidak boleh ada OPD yang berjalan sendiri-sendiri, karena kita harus menjaga stabilitas keuangan daerah secara kolektif,” tegas Ali Chandra. Dalam rapat tersebut, para pimpinan OPD juga diminta untuk memetakan kembali pekerjaan dan kebutuhan pembayaran yang paling prioritas agar penyesuaian dapat dilakukan secara objektif dan transparan. Hadir mendampingi Kepala BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Muhammad, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda Syaharuddin, Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR Indah Mustika Sari, serta beberapa staf teknis terkait. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Misi Kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi masyarakat Sulbar. BPKPD Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dan memastikan proses penyelesaian pembayaran berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, sehingga stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.…

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) menggelar rapat teknis penyusunan dan kelengkapan dokumen pembangunan Sekolah Rakyat, Senin (8/12/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, dan dihadiri perwakilan instansi terkait. Hadir dalam pertemuan tersebut Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, BPKAD, Badan Pertanahan, serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kementerian PUPR Sulbar. Rapat membahas sinkronisasi dokumen teknis, kesiapan lahan, tata ruang, serta dukungan anggaran guna memastikan pembangunan Sekolah Rakyat memenuhi standar dan regulasi. Masing-masing instansi memberikan masukan sesuai kewenangan, mencakup aspek legalitas lahan, aksesibilitas, utilitas dasar, hingga kajian lingkungan. Abdul Wahab Hasan Sulur menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. “Pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi memastikan seluruh aspek perencanaan terpenuhi. Program ini diharapkan menjadi model pelayanan pendidikan inklusif di Sulbar,” ujarnya. Ia berharap penyusunan dokumen dapat segera diselesaikan agar proses pembangunan dapat masuk ke tahap berikutnya. “Kami targetkan dokumen teknis dan administrasi selesai tepat waktu. Dengan dukungan penuh instansi terkait, kami optimistis Sekolah Rakyat segera terealisasi, mendukung visi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam membangun SDM yang unggul dan berkarakter,” tambahnya. (Rls)

Mamuju - Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat, pada Senin 08 Desember 2025, menerima Prakiraan Cuaca dari BMKG Kelas II Tampa Padang Mamuju untuk tanggal 09 Desember 2025. Berikut rangkuman kondisi cuaca yang diperkirakan terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat: Pagi Hari • Umumnya berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Siang – Sore Hari • Umumnya berpotensi hujan sedang di sebagian besar wilayah Sulawesi Barat. • Khusus wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamasa berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat/petir. Malam Hari • Cuaca cerah berawan – berawan, dengan potensi hujan ringan di: • Kab. Pasangkayu (Tikke Raya, Lariang) • Kab. Mamuju Tengah • Kab. Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Mamuju, Simboro, Tapalang Barat, Tapalang) • Kab. Mamasa • Kab. Majene Dini Hari • Umumnya berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat. • Kecuali wilayah Kab. Mamuju Tengah, Kab. Mamuju, Kab. Mamasa, Kab. Majene (Malunda, Ulumanda, Tubo Sendana, Sendana, Tammerodo Sendana), dan Kab. Polewali Mandar (Allu, Tutar, Bulo) yang berpotensi hujan sedang. Parameter Cuaca • Suhu Udara: 16 – 31°C • Kelembapan Udara: 65 – 90% • Angin: Bertiup dari Barat Daya – Barat Laut dengan kecepatan 2 – 30 km/jam Peringatan Dini • Waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. • Waspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamasa. Plt. Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama hujan lebat yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana, serta meminta seluruh pemerintah kabupaten melalui BPBD setempat untuk memastikan kesiagaan petugas di lapangan, serta memperbarui informasi cuaca secara berkala. Sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi…

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) telah menyelesaikan rangkaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berbasis merit (asas kearifan). Herdin Ismail, Kepala BKD Sulbar mengatakan, panitia seleksi menjalankan proses melalui beberapa tahap utama: pengumuman dan pendaftaran, verifikasi administrasi, asesmen kompetensi, penulisan makalah, serta wawancara. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan prinsip objektif, transparan, dan sesuai dengan regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN), jelas Herdin Ismail. Seleksi ini diikuti oleh 51 orang pendaftar. Setelah verifikasi administrasi, 50 peserta dinyatakan lolos. Satu peserta dinyatakan gugur karena belum melengkapi dua dokumen wajib pada aplikasi ASN Karir. Lanjut dijelaskan Herdin Ismail, dari 50 peserta yang lolos administrasi, sebanyak 34 orang mengikuti asesmen kompetensi di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara (Pusjar SKBMP LAN) Makassar. Sementara itu, 16 peserta lainnya tidak perlu mengikuti asesmen karena masih memiliki nilai asesmen yang berlaku dari proses seleksi dalam tiga tahun terakhir. Seluruh peserta kemudian mengikuti tahap penulisan makalah dan wawancara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sebagai hasil akhir, Panitia Seleksi menyerahkan tiga nama terbaik untuk setiap jabatan kepada Gubernur Sulbar Suhardi Duka selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Nama-nama ini akan menjadi pertimbangan utama dalam penetapan pejabat definitif bersama Wagub Sulbar Salim S Mengga. Lebih lanjut Herdin Ismail menegaskan, bahwa seleksi ini mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk mendorong reformasi birokrasi dan memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih efektif dan berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Barat, ucapnya. (Rls)

Mamuju - Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat melalui Penelaah Teknis Kebijakan, Muhammad Kurniawan Usman, mengikuti kegiatan Sosialisasi Penerapan Teknologi Digital terhadap Peningkatan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan berlangsung di Aula Teater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat pada Senin, 8 Desember 2025. Sosialisasi ini merupakan implementasi program kerja Kesbangpol Sulbar dalam rangka mendukung digitalisasi layanan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan peningkatan kualitas pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN). Agenda tersebut dilaksanakan berdasarkan regulasi nasional terkait transformasi digital, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Materi yang disampaikan menyoroti pentingnya integrasi teknologi digital dalam tata kelola ormas dan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Dalam kesempatan berbeda, Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. “Sosialisasi ini sangat relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini. Transformasi digital telah menjadi keharusan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Kami mendukung penuh upaya peningkatan kapasitas perangkat daerah melalui kegiatan seperti ini,” ujar Murdanil. Lanjut kata Murdanil, kehadiran Biro Pemkesra dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong percepatan implementasi layanan berbasis digital di Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan arahan Gubernur Suhardi Duka. (Rls)