humassulbar

humassulbar

Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik melihat adanya persoalan dalam pembangunan Pelabuhan Palipi, Kabupaten Majene. Karenanya ia akan melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pelabuhan tersebut "Saya akan segera panggil kepala dinasnya," tegas Akmal usai meninjau Pelabuhan Palipi, Majene, Selasa 21 Juni 2022. Akmal juga akan meminta pertanggungjawaban OPD yang tidak memperhatikan pengelolaan UPTD hingga ditemukannya bendera dikibarkan yang bentuknya sudah kusam Akmal berharap, persoalan pengelolaan aset menjadi perhatian seluruh OPD. Dan ia pun mengelaskan agar para Kepala OPD sering meninjai aset yang dikelola sehingga mengetahui permasalahan di lapangan. "Kadisnya harus turun kelapangan," ungkapnya. (rls)

Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) IX Tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Majene harus melahirkan kader putra asli daerah untuk dipersiapkan menuju MTQ Tingkat Nasional. Begitu penegasan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik saat hadir menyaksikan langsung jalannya MTQ IX Sulbar di Stadion Mandar, Kabupaten Majene, Selasa 21 Juni 2022. "Hindari ngambil tilawah dari tempat lain kita maunya kita punya anak didik sendiri," tegas Akmal. Lebih lanjut Akmal menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Majene yang mendukung penuh pelaksanaan MTQ IX, Sulbar. Ia berharap pelaksanaan MTQ dimaknai sebagai wujud manifestasi diri sebagai umat muslim. Selain itu, menjadikan MTQ sebagai bagian dari bentuk syair Islam di Sulbar. Kedepan, lanjut Akmal, bakal mendorong pembangunan pondok-pondok Al-Quran di enam kabupaten. Untuk itu, ka mengajak enam kabupaten bersama sama melakukan Inventarisir kebutuhan agar kedepan Sulbar terus mencetak tilawah-tilawah yang berkompeten serta mengharumkan nama daerah.(rls)

Bendera Kusam dikibarkan di Pelabuhan Palipi, membuat Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik murka. Dia menyayangkan kinerja OPD yang bertanggungjawab atas pelabuhan tersebut. "Ini akan menjadi bahan evaluasi kita terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan, jangankan ngurus perikanan ngurus bendera saja nggak bisa," ujar Akmal saat melakukan sidak di Pelabuhan Palipi, Kabupaten Majene, Selasa 21 Juni 2022. Atas temuan itu, Akmal Malik bakal menekankan kepada OPD agar lebih memperhatikan hal hal yang bisa menjadi citra buruk pemerintahan. "ini menjadi catatan saya. Kita perbaiki kedepan," tegas Akmal. Diketahui, tujuan kunjungan PJ Gubernur ke Pelabuhan Palipi untuk mengecek progres pembangunan serta melihat potensi pengembangan Pelabuhan Palipi sebagai aset daerah. Menurutnya Pelabuhan Palipi sebagai aset negara harus dapat dioptimalkan dalam mendongkrak perekonomian daerah.(rls)

Pemprov Sulbar bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulbar melakukan diskusi dikemas dengan Ngopi Sambil Diskusi di Taman Bunga Kadin (Kediaman H.M Taslim Tammauni, Mamuju, Senin 20 Juni 2022. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, pemerintah tidak sanggup bekerja sendiri membuka akses seluas-luasnya. Sebab itu ia berterima kasih atas forum yang mempertemukan antara Pemda dan Pengusaha lokal di Sulbar, dengan harapan kedepan terbangun kerjasama yang saling menguntungkan. Akmal menjelaskan, pengusaha merupakan penggerak ekonomi daerah melalui bisnis yang dijalankan di daerah, olehnya penting memberikan pelayanan terbaik kepada pengusaha. Sementara pemerintah tidak dapat melakukan bisnis, melainkan hanya bisa memberikan kemudahan akses. Karena itu pemerintah akan menghadirkan BUMD, selanjutnya BUMD inilah berkolaborasi Pengusaha melakukan aktivitas bisnis yang dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah. "Ketika ada persoalan pelayanan sampaikan, Kita buka seluas luasnya ruang, silahkan pengusaha laksanakan tugas. Silahkan berusaha dengan nyaman," ujar Akmal. Melalui diskusi yang mengangkat tema, memperkokoh provinsi Sulawesi Barat sebagai Penyangga Utama Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Akmal kembali menekankan terkait rencana pembangunan Depo Pertamina di Sulbar. Targetnya bisa direalisasikan tahun ini, ditempatkan di Pelabuhan Belang Belang.Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan posisi strategis Sulbar berada di jalur ALKI II, Selat Makassar. Ketua Kadin Sulbar Taslim Tammauni berharap dengan diskusi bersama gubernur, bisa memaksimalkan hubungan kerjasama antara Pemda dan Kadin. Dia pun menyampaikan, Sulbar bisa maju dengan potensi yang melimpah. . "Kita penyangga ibu kota negara nanti, Sulbar memiliki banyak potensi yang tidak ada di IKN Kaltim," tutup Taslim. (rls)

Mengembangkan usaha tidak cukup hanya dengan memiliki izin. Diperlukan inovasi agar UMKM menjalankan aktivitas produksi secara berkelanjutan, serta berdaya saing. Begitu disampaikan Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik saat melakukan Audiensi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mamuju, di Rujab Gubernur Sulbar, Senin 20 Juni 2022. Atas dasar itu Akmal bakal melakukan inventarisasi UMKM yang belum Sertifikasi serta mengajak BPOM untuk melakukan pembinaan. Tujuannya agar melahirkan UMKM berdaya saing “Punya izin, sertifikasi tidak cukup, bagaimana agar UMKM ini terus melakukan produksi,” ujar Akmal. Kuncinya, lanjut Akmal dilakukan pembinaan agar UMKM terus melakukan inovasi dalam melakukan aktivitas produksi. Termasuk pembinaan agar pelaku UMKM memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pemasaran. “Harus terus berinovasi, dan laris,” ujar Akmal. Kepala Balai POM di Mamuju, Lintang Purba Jaya menyebutkan Industri Pangan mendapatkan tersertifikasi. Untuk itu ia pun mengharapkan dukungan pemerintah dalam mendorong sertifikasi bagi UKM di Sulbar. Lintang juga siap berkolaborasi pemerintah dalam melakukan pembinaan bagi UKM. “Tahun ini bisa mengakomodir pelatihan 40 UMKM,” tandasnya. (rls)

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Sulbar masih sangat rendah. Tercatat baru 38 persen dari 441.000 potensi pekerja yang bisa terdaftar sebagai kepesertaan BP Jamsostek di Sulbar. Untuk itu Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mendorong agar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker Sulbar) melakukan pendataan terkait pekerja sosial bukan penerima upah yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Khususnya mereka pekerja keagamaan. Akmal menjelaskan, pekerja keagamaan turut berkontribusi membentuk karakter generasi bangsa. Namun kebanyakan diantara mereka tidak mendapatkan upah. “Misalnya guru mengaji, pendakwa. termasuk dukun beranak. Mereka merupakan pekerja tidak menerima upah namun mereka bekerja untuk masyarakat. Mereka berhak juga mendapatkan perlindungan," tegas Akmal, saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Sulawesi Barat Akhmad Hidayat di Rujab Gubernur, Senin 20 Juni 2022. Diketahui, untuk mendapatkan jaminan perlindungan Jamsostek hanya memerlukan dana sekira Rp200 ribu per orang dalam setahun. Hemat Akmal, pemerintah bisa menanggung hingga 2.000 orang atau sekira Rp 400 juta. "Saya minta tahun depan (APBD 2023) dianggarkan,” ungkapnya. Dia pun berpesan agar data yang terhimpun betul betul tepat sasaran. Sehingga penting melakukan verifikasi faktual di Lapangan. Menutup pertemuan, Akmal Malik menyerahkan santunan kepada peserta BP Jamsostek. (rls)

Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menerima kunjungan Silaturahmi Pimpinan Bank Mandiri Cabang Mamuju, di Rujab Gubernur, Senin 20 Juni 2022. Peranan perbankan sangat diperlukan sebagai penggerak perekonomian di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Olehnya melalui pertemuan itu, PJ Gubernur mengharapkan dukungan dari pihak perbankan dalam menumbuhkan perekonomian daerah. Salah satunya dengan berkolaborasi BUMD Sulbar dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) "Saya mendorong BUMD untuk lebih proaktif, termasuk pembelian produk pertanian untuk dipasarkan ke luar daerah. Makanya BUMD saya benahi sekarang. Mudah Mudahan Bank Mandiri mendorong kinerja BUMD. BUMD Nanti Akan menjadi ujung tombak mendongkrak PAD Sulbar," ungkapnya. Hal lain, Akmal menyampaikan, salah satu konsep ke depan adalah membuat event nasional secara rutin. Diharapkan pihak perbankan turut berkontribusi. Bahkan, ia pun mengharapkan bantuan CSR perbankan turut menjadi penunjang pengembangan sektor pariwisata di daerah. (rls)

Enam pemerintah provinsi dan 41 kabupaten/kota menandatangani pakta komitmen terkait dukungan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara. 41 daerah pada enam provinsi ini juga menjadi penyangga kebutuhan pembangunan IKN. Akmal Malik selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sekaligus sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat menjadi inisiator penandatanganan pakta komitmen yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin , 20 Juni 2022. Akmal Malik mengatakan, dalam perspektif kebijakan otonomi daerah, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah perlu dibangun untuk mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara. Ini merupakan bentuk inisiatif dan partisipasi dari Pemda di seputar Selat Makassar untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo. "Wujud nyata tahap awal dari dukungan pemerintah daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi mempercepat pembangunan IKN ini adalah dengan penandatanganan pakta komitmen ini," kata Akmal Malik Dia menuturkan, otonomi daerah harus menghadirkan kebersamaan, keguyuban dan mempererat semangat persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Kolaborasi yang sudah dibangun dalam mendukung IKN Nusantara adalah salah satu bentuk spirit berotonomi secara nyata. Enam provinsi yang turut menandatangani pakta komitmen mendukung percepatan pembangunan IKN ini, selain Akmal Malik selaku Pj Gubernur Sulbar, yakni Kalimantan Timur yang diwakili Wakil Bupati Paser Syarifah Nasitah Assegaf, Pemprov Sulsel diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Andi Aslam Patonangi. Kemudian Pemprov Kalimantan Selatan diwakili oleh Kepala Bappeda Ariadi Noor, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kalimantan Utara yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Pemprov Sulbar sendiri di bawah kendali Akmal Malik tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung pembangunan dan operasional kegiatan di kawasan Ibu Kota Negara baru Nusantara. Seperti terus berupaya mendorong hadirnya penerbangan langsung dari Mamuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu, sebagai daerah penyangga khususnya dalam hal penyediaan material pembangunan, Akmal Malik mendorong aturan pemberian izin usaha tambang yang cepat tapi tetap memperhatikan aspek lingkungan.…

Sebanyak enam provinsi dan 40 lebih kabupaten di Kawasan Selat Makassar hadir pada Lokakarya membahas Penguatan Pemerintah di Kawasan Selat Makassar dalam Menopang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Hotel Grand Maleo Mamuju, Senin 20 Juni 2022. Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik menjelaskan, Selat Makassar merupakan selat yang terletak diantara pulau Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia. Daerah yang berada di Kawasan Selat Makassar memiliki peluang strategis. Sehingga ia sengaja mengundang seluruh Pemda guna membangun kolaborasi dalam menyambut kebijakan Presiden RI terkait pembangunan IKN di Kalimantan Timur. “Kami mengajak seluruh bapak sekalian menorehkan sejarah untuk percepatan pembangunan IKN,” ujar Akmal, pada Pembukaan Lokakarya, Senin 20 Juni 2022. Dikatakan, Lokakarya sebagai awal kerjasama dengan fokus terhadap Kawasan Selat Makassar. “Kunci keberhasilan membangun adalah Kolaborasi. Disini Kita Duduk bersama untuk bekerjasama berdiskusi, dan membantu (Sulbar,red) membuka cakrawala kami dan harus berlari cepat kedepan,” ungkapnya Lanjut Akmal, menjelaskan, di Sulbar, dengan produk pertanian dan perkebunan diarahkan agar tidak hanya menjadi daerah penyedia melainkan mampu memproduksi dan menopang perekonomian IKN. Misalnya dengan memaksimalkan pengelolaan udang vaname sepanjang bentang laut Sulbar dari Paku hingga Suremana. Hal lain, Selat Makassar sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menjadi jalur ekonomi atau lintasan kapal besar. Itu dapat dijemput dengan pembangunan Depo Pertamina di Sulbar. Dengan begitu biaya yang dikeluarkan Kapal lebih efisien. “Kalau kita bangun depo disini, mereka akan singgah di Sulbar,” ungkapnya. Depo pertamina juga membantu pengusaha maupun masyarakat agar tidak lagi melakukan pembelian bahan bakar ke luar daerah. Dengan begitu semakin banyak perusahaan yang akan berinvestasi di Sulbar,” Ini akan membuat kita costnya lebih kecil. Tidak perlu lagi keluar daerah,”ujar Akmal. Hanya saja Akmal mengakui, penunjang pembangunan Depo tersebut masih harus terkendala infrastruktur. Sehingga diperlukan kolaborasi, saling mendukung melakukan pembenahan infrastruktur guna memaksimalkan konektivitas daerah di Kawasan Selat Makassar. Berlangsungnya Lokakarya telah menghadirkan pemateri dari Kementerian…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri Musyawarah Wilayah II Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulbar di Aula Hotel Meganita, Mamuju, Minggu 19 Juni 2022. Pada kegiatan itu dirangkaikan Halal Bihalal, dengan mengusung tema "Memperkokoh Kerukunan, Bersama Membangun Sulbar". Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, kehadiran organisasi KKLR diharapkan dapat mendinamisasi di Sulbar, karena menurutnya orang Luwu memiliki budaya kerja yang berbeda dengan penduduk asli Sulbar, dan hal inilah yang harus diadopsi oleh Sulbar. "Provinsi kita tidak akan maju jika hanya mengandalkan satu pola kerja. Untuk itu, kehadiran organisasi daerah ini dianggap sangat positif untuk membantu pemerintah dalam menumbuh kembangkan Sulbar,"tutur Idris Idris menilai peran serta organisasi daerah di setiap kabupaten juga dapat menjadi penunjang untuk kemajuan daerah, terlebih lagi jika menyentuh langsung sektor-sektor strategis yang mumpuni, seperti pertanian, perkebunan serta pelabuhan. "Kawan-kawan dari Luwu Raya ini tersebar di enam kabupaten, kalau kabupaten maju otomatis Sulbar juga akan maju. Jadi yang berkontribusi langsung adalah kabupatennya, yang mana kawan-kawan dari Luwu ini punya pengalaman kerja yang jauh lebih duluan dari Sulbar,"ucap Idris Hal lain yang diungkapkan Idris terkait organisasi tersebut adalah sumbangsih dan kontribusi luar biasa yang diberikan KKLR untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan bencana di Sulbar, seperti pasca bencana gempa bumi tahun 2021 silam. Sementara, Ketua KKLR Sulbar Khaeruddin Anas mengatakan, kegiatan itu digagas dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar KKLR, serta mengokohkan komitmen lembaga dalam berperan aktif membangun daerah Sulbar. Khaeruddin mengaku KKLR memiliki potensi yang besar dalam upaya saling mendukung dan memberikan tanggung jawab sosial khususnya bagi masyarakat Sulbar. "Contoh di bencana kemarin, peran kita itu cukup banyak membantu. Tidak hanya KKLR namun kita adalah bagian dari masyarakat Sulbar yang satu kesatuan,"pungkas Khaeruddin yang juga Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar (Ayu)

  1. Popular
  2. Recent
  3. Comments