Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK), resmi melantik Nur Rahmah Parampasi sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, dalam acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sulbar, Jumat, 19 Desember 2025. Dalam acara yang berlangsung di Ballroom Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar tersebut Nur Rahmah Parampasi dilantik bersama 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya. Promosi dan rotasi ini diharapkan dapat mendukung misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas. Diketahui, Nur Rahmah Parampasi sebelumnya menjabat Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan juga merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Organisasi selama 9 bulan sebelum ditetapkan sebagai pejabat defenitif Kepala Biro Organisasi. Ditemui di ruang kerjanya, Nur Rahmah Parampasi mengungkapkan syukur atas kepercayaan yang diberikan Gubernur Sulbar dan bertekad untuk menciptakan atmosfir kerja yang positif, mengoptimalkan peningkatan kinerja dan penerapan budaya kerja. ‘’Insyaallah dalam waktu dekat kami akan melaksanakan rapat evaluasi kinerja dan evaluasi penerapan budaya kerja Lingkup Biro Organisasi,’’ ujarnya. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Makassar — Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI (BJKW6) Makassar, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, menggelar Seminar bertajuk “Peran Infrastruktur dalam Mewujudkan Swasembada Pangan melalui Program PU 608” sebagai bagian dari upaya mendukung agenda strategis nasional di sektor ketahanan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 18 Desember 2025, bertempat di Auditorium BJKW6 Makassar. Seminar ini melibatkan generasi muda DJBK serta menghadirkan perwakilan Sub Urusan Jasa Konstruksi dari berbagai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Sulawesi. Kegiatan berlangsung hingga sore hari dalam dua sesi, dan dirancang sebagai forum penguatan pemahaman peran infrastruktur konstruksi dalam mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Siti Nursiah, dalam keterangannya menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan kebijakan dan program pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah. “Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam pembinaan jasa konstruksi sekaligus mendukung keberhasilan Program PU 608 sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujarnya. Seminar ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya antara perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum, sumber daya air, tata ruang, dan bina konstruksi. Melalui diskusi dan pemaparan materi, peserta dibekali perspektif strategis mengenai kontribusi infrastruktur terhadap peningkatan produktivitas pangan dan pembangunan wilayah. Firman Juang Mallarangeng, peserta seminar dari Dinas PUPR Sulbar dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai bencana alam. Kondisi yang dialami saudara kita di Aceh dan Sumatera, menurutnya, akan berdampak pada kondisi daerah lain termasuk di Sulawesi. "Limbung pangan ini tidak bisa kita lihat dari sisi Sulawesi saja, namun secara nasional. Idealnya menutupi kekurangan akibat bencana di Aceh dan Sumatera ini, kita harus mencetak lahan pertanian sekitar 300.000 ha, dan ini harus sinergis wilayah Indonesia Timur, integral secara keseluruhan kita melihatnya," kata Firman Juang. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar menegaskan komitmennya untuk…

Mamuju– Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) resmi melantik dan mengambil sumpah 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pelantikan digelar di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 19 Desember 2025. Suhardi Duka memastikan proses pelantikan sudah sesuai mekanisme seleksi terbuka yang berlaku. “Setelah Pansel, kemudian tiga besar masuk di Gubernur, kita wawancara secara terbuka, analisis dan inilah hasilnya,” kata Gubernur Sulbar. Dari total 12 jabatan OPD yang dibuka dalam seleksi, baru 10 pejabat yang dilantik hari ini. Dua jabatan lainnya belum menyusul. Gubernur Suhardi Duka menyebut, dua pejabat tersebut masih butuh administrasi meski keputusan dan nama pejabatnya sudah ada. “Ada dua yang belum saya lantik walaupun ada keputusannya sudah ada, sudah ada orangnya. Hanya saja kami masih butuh dukungan, beberapa administrasi, penelusuran, sehingga itu kita belum lantik, kalau kami sudah dapatkan semua datanya, minggu depan kami bisa lantik,” tutur Suhardi Duka. Dalam pelantikan kali ini, sejumlah wajah baru ikut mengisi jabatan strategis. Salah satunya Muhammad Nehru Sagena yang dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sulbar. Suhardi Duka berharap Dinas Pendidikan bisa langsung fokus membenahi persoalan mendasar di sektor pendidikan. “Kita ingin Dinas Pendidikan itu menyelesaikan persoalan adanya anak-anak kita yang tidak sekolah. Kemudian yang kedua kualitas, kemudian peningkatan kualitas guru dan terakhir adalah pendidikan karakter di sekolah,” pungkas Suhardi Duka. (Rls)

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Evaluasi Program dan Indikator Kinerja Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 18 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh para pengelola program dan pengelola data lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja program kesehatan sepanjang Tahun 2025, sekaligus memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, sebagaimana arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Dalam kegiatan tersebut, dibahas secara komprehensif indikator kinerja tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, termasuk capaian triwulan IV Tahun 2025 pada berbagai indikator strategis, seperti tata kelola organisasi, pemenuhan standar pelayanan minimal, pengendalian penyakit, penurunan stunting, peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan, hingga ketersediaan obat dan layanan kesehatan masyarakat. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa evaluasi kinerja merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas program dan memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kesehatan. “Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur capaian kinerja secara objektif, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah perbaikan agar program kesehatan ke depan lebih tepat sasaran, berdampak, dan berkelanjutan,” tegasnya. Ia menambahkan, hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan tahun berikutnya, khususnya dalam mendukung pencapaian indikator prioritas daerah dan nasional, termasuk peningkatan kualitas layanan kesehatan serta percepatan penurunan stunting. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

BMKG Laporkan Perkembangan Bibit Siklon 93S, Wilayah Sulawesi Barat Aman, BPBD Sulbar : Kesiapsiagaan Tetap Harus Ditingkatkan Mamuju — Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh Indonesia, termasuk Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Barat, menerima laporan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait perkembangan Bibit Siklon 93S yang telah mencapai fase Siklon Tropis. Berdasarkan informasi BMKG, pada Kamis, 18 Desember 2025 pukul 12.40 WIB, Bibit Siklon 93S yang sebelumnya terpantau sejak 11 Desember 2025, kini berkembang menjadi Siklon Tropis dengan kecepatan angin mencapai 65 km/jam, tekanan udara 1001 hPa, dan diperkirakan akan meningkat hingga 100 km/jam pada puncak masa siklonnya. Saat ini, pusat siklon terpantau berada sekitar 500 kilometer di selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Keberadaan sistem ini memberikan dampak tidak langsung terhadap beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Jawa Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara, serta sebagian Jawa Tengah, berupa perubahan kondisi cuaca yang signifikan. BMKG juga melaporkan bahwa siklon ini memicu perubahan arah dan kecepatan angin yang berdampak pada peningkatan tinggi gelombang laut di perairan selatan Jawa serta Bali–Nusa Tenggara. Adapun dampak cuaca yang berpotensi terjadi antara lain: 1. Hujan sedang hingga lebat di wilayah Jawa Timur dan Bali. 2. Gelombang laut tinggi di Laut Selatan Jawa serta perairan Bali dan Nusa Tenggara dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 meter hingga 4 meter. Meskipun pergerakan siklon cenderung menjauhi wilayah Indonesia dan dampaknya bersifat tidak langsung, masyarakat diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan. Perubahan cuaca masih dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama di wilayah perairan dan daerah rawan bencana hidrometeorologi. Plt. Kalaksa BPBD Sulawesi Barat, Muh. Yasir Fattah, menegaskan bahwa meskipun Pulau Sulawesi, termasuk Sulawesi Barat, berada dalam kondisi aman dari dampak langsung Siklon Tropis 93S, kesiapsiagaan tetap harus ditingkatkan. “Walaupun Sulawesi Barat tidak terdampak langsung oleh siklon ini, kami tetap menginstruksikan seluruh jajaran BPBD dan Pusdalops…

Mamuju --- Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mulai melakukan pemantauan awal Posko Terpadu arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Kamis (18/12). Pemantauan ini merupakan arahan langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, guna memastikan seluruh moda transportasi layak digunakan serta aman dilalui oleh masyarakat selama masa Nataru. Pemantauan awal tersebut ditandai dengan kesiapan Posko Terpadu Nataru yang berfungsi sebagai pusat pemantauan dan pengendalian transportasi. Selain itu, posko ini juga bertujuan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sehingga penyelenggaraan angkutan Nataru dapat berjalan dengan selamat, aman, nyaman, dan sehat. Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya untuk melihat secara langsung kesiapan Posko Terpadu Nataru. “Ini merupakan tindak lanjut dari beberapa pertemuan sebelumnya, sekaligus untuk memastikan kesiapan Posko Terpadu Nataru,” kata Amir. Ia menambahkan, Dinas Perhubungan Sulbar berkolaborasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Sulbar dalam memastikan seluruh kendaraan angkutan umum laik beroperasi selama Nataru. “Dinas Perhubungan Sulbar bersama BPTD Kelas III Sulbar memastikan kendaraan yang beroperasi benar-benar laik jalan, demi kenyamanan penumpang dan keselamatan perjalanan,” jelasnya. Amir mengimbau kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan selama melakukan perjalanan mudik Nataru. Ia juga meminta masyarakat menggunakan angkutan resmi, mematuhi aturan lalu lintas, serta memastikan kondisi kesehatan sebelum bepergian. “Kami mengimbau pengemudi angkutan umum maupun kendaraan pribadi untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan selalu mengutamakan keselamatan. Keselamatan adalah hal utama agar perjalanan Nataru berjalan lancar dan selamat sampai tujuan,” pangkasnya. Sementara itu, Kepala BPTD Kelas III Sulbar, Ahmad Rezy Setiawan, menyampaikan bahwa hari ini pihaknya melaksanakan pemantauan awal dengan melakukan ramp check bersama Dinas Perhubungan Sulbar. "Jadi kami memeriksa kelayakan bus. Alhamdulillah, tidak ada pelanggaran kendaraan yang kami temukan, seluruh kendaraan yang berangkat malam ini dinyatakan aman,” kata Ahmad Rezy. Ia menjelaskan, Posko Terpadu Nataru akan beroperasi mulai…

Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (18/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga serta para pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemenuhan hak anak, khususnya bagi anak-anak yang termasuk dalam kategori memerlukan perlindungan khusus. Kehadiran Dinas Sosial Sulbar menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Agama, dalam upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan lembaga-lembaga anak semakin berperan aktif, profesional, dan responsif dalam menangani berbagai persoalan anak AMPK di Sulawesi Barat. Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi serta pertukaran pengalaman antar peserta terkait tantangan dan strategi penguatan lembaga anak. Forum tersebut menjadi langkah penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan berkelanjutan, sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili oleh Staf Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ernawati, menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak. “Perlindungan anak, khususnya anak yang memerlukan perlindungan khusus, tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pendampingan dan pemenuhan hak anak dapat berjalan secara optimal,” ujar Ernawati. Ia menambahkan, melalui kegiatan penguatan ini diharapkan lembaga-lembaga anak semakin solid, memiliki pemahaman yang sama, serta mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas bagi anak-anak AMPK di Sulawesi Barat. (Rls)

Mamuju – Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Barat, pada Kamis (18/12/2025). Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Aula Lantai 3 Gedung Shafa Asrama Haji, dan dihadiri oleh, antara lain unsur perangkat daerah provinsi dan kabupaten, dinas kesehatan, kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten se Sulawesi Barat, serta perwakilan Bank Penerima Setoran (BPS). Kehadirannya mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Kegiatan ini bertujuan untuk menyinergikan langkah serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M, khususnya pada aspek pelayanan, kesehatan jemaah, administrasi, dan dukungan perbankan. Dalam keterangannya, Plt. Karo Pemkesra Murdanil menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor sejak dini agar seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan optimal. “Penyelenggaraan ibadah haji merupakan pelayanan strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antar seluruh pihak terkait agar pelayanan kepada jemaah haji Sulawesi Barat dapat berjalan aman, tertib, dan sesuai standar,” ujar Murdanil. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra siap mendukung penuh upaya koordinasi dan fasilitasi yang diperlukan, termasuk dalam hal penguatan peran pemerintah daerah kabupaten dalam mendampingi jemaah haji sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan. Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1447 H/2026 M yang lebih baik, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji di Sulawesi Barat.(rls)

Mamuju – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti secara virtual kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 18 Desember 2025 ini diikuti oleh Kabag Tatalaksana dan Pelayanan Publik Subuki, didampingi Plt. Kasubag Tata Usaha Simon Sinai dan Penata Layanan Operasional Octaviano Darmansya Putra. Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas. Menurut Subuki, FGD ini sebagai upaya pemantapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. ‘’Kegiatan yang kami ikuti ini bertujuan menyamakan persepsi antara pusat dan daerah, memberikan pemahaman komprehensif tentang Permendagri terbaru (Permendagri Nomor 14 Tahun 2025) dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,’’ ujar Subuki. Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Rooy John Erasmus Salamony dan Maya Restusari. Keduanya masing-masing membawakkan materi Kebijakan Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Teknis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam paparannya, Rooy John Erasmus Salamony menyampaikan, terdapat alokasi belanja yang wajib disediakan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 yakni belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib. Ia menjelaskan, belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. ‘’Sedangkan, belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ terang Rooy John. Sementara, Plt. Kepala Biro Organisasi, Nur Rahmah Parampasi menilai…

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana dengan meluncurkan platform edukasi di media sosial bertajuk “Pengurangan Risiko Bencana dan Kerugian Akibat Bencana”. Kegiatan dilakukan pada Kamis 18 Desember 2025. Platform ini menjadi sarana informasi dan edukasi publik yang menekankan pentingnya pencegahan dan mitigasi bencana sejak dini. Bencana alam kerap menimbulkan kerugian besar, baik korban jiwa, kerusakan harta benda, maupun dampak terhadap lingkungan. Kerugian tersebut sering kali jauh lebih besar dibandingkan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk upaya pencegahan. Oleh karena itu, BPBD Sulbar mengusung prinsip “lebih baik investasi di pencegahan dan mitigasi daripada membayar kerugian akibat bencana” sebagai pesan utama dalam platform ini. Melalui konten edukatif yang disajikan secara berkelanjutan, BPBD Sulbar menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak hanya sebatas pembangunan fisik seperti tanggul atau penguatan struktur bangunan. Mitigasi juga mencakup upaya non-struktural, antara lain penanaman mangrove, edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat, penyediaan sistem peringatan dini, serta penataan ruang yang memperhatikan aspek kerentanan dan risiko bencana. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana terus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar