Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Sidang Kerugian Daerah melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD) di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Senin 15 September 2025. Sidang ini merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Sidang MP-PKD ini sekaligus menjadi bukti nyata dukungan BPKPD Sulbar dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas. Dalam agenda sidang kali ini, terdapat lima perkara yang dibahas. Tiga di antaranya terkait dengan ganti kerugian daerah atas Barang Milik Daerah (BMD), sementara dua perkara lainnya menyangkut kekurangan volume pekerjaan. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua MP-PKD yang juga Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Herdin Ismail, didampingi Wakil Ketua MP-PKD, Inspektur Provinsi Sulbar, Muh. Natsir, serta Sekretaris MP-PKD, Kepala BPKPD Provinsi Sulbar, Mohammad Ali Chandra. Hadir pula anggota MP-PKD, Asisten Administrasi Setda Provinsi Sulbar, Amujib dan Plt. Kepla Biro Hukum Shafruddin. Dari unsur BPKPD Sulbar yg jg termasuk dalm Sekretariat MP-PKD turut hadir Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, Kepala Bidang Barang Milik Daerah, A. Bisyri M. Noor, Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR, Indah Mustika Sari, Kasubid BMD, Sri Rezki Gani, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Gaffar, serta sejumlah staf terkait. Dalam sidang tersebut, diputuskan bahwa tiga perkara terkait ganti kerugian BMD akan dilakukan pengembalian dengan cara dicicil dengan variasi jangka waktu yang bervariasi. Ada yang mengembalikan dalam 28 bulan, ada pula yang 13 bulan dengan tambahan 10 bulan perpanjangan, serta ada yang selesai dalam 8 bulan. Sementara itu, terdapat pula perkara dengan nilai kerugian relatif kecil yang akan dilunasi minggu ini. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali…

Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan dukungannya terhadap penguatan keselamatan lalu lintas melalui partisipasi aktif dalam Forum Komunikasi Lalu Lintas. Forum ini digelar di Kantor Jasa Raharja Sulbar, Senin, 15 September 2025. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Arjanto, hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. Turut hadir antara lain Kepala Jasa Raharja Sulbar Rusmin, perwakilan Ditlantas Polda Sulbar Anindita, Kabid Perhubungan Darat Dishub Sulbar Akbar Atjo, perwakilan UPT Terminal Simbuang Asman, serta perwakilan BPJN Sulbar Fahri. Forum membahas lima pilar keselamatan berlalu lintas, yakni sistem berkeselamatan, jalan berkeselamatan, kendaraan berkeselamatan, pengguna jalan berkeselamatan, serta penanganan korban kecelakaan. Arjanto mengungkapkan bahwa jumlah santunan kecelakaan lalu lintas di Sulbar terus meningkat, dari Rp6 miliar pada 2021 menjadi lebih dari Rp8 miliar pada 2024. “Tren ini mencerminkan kenaikan jumlah korban setiap tahun. Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, dan Majene menjadi wilayah dengan angka kecelakaan tertinggi, dengan titik rawan di Kecamatan Mamuju, Simboro, dan Kalukku,” jelasnya. Menurutnya, sebagian besar korban adalah pengendara sepeda motor usia produktif, yang dampaknya tidak hanya pada kesehatan fisik korban tetapi juga kondisi ekonomi keluarga. Olehnya itu, guna mendukung visi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga dalam mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas, dalam rapat disepakati sejumlah langkah, di antaranya pelaksanaan forum secara rutin dengan lokasi bergiliran, pengaktifan koordinasi lewat grup WhatsApp, edukasi keselamatan bagi pelajar SLTA, pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi oleh Biddokkes Polri dan Dinkes, serta sosialisasi keselamatan berkendara oleh Polda, Dishub, dan Jasa Raharja. Arjanto menekankan perlunya setiap rapat menghasilkan rencana kerja kolaboratif berbasis data titik rawan kecelakaan. Ia juga menyoroti bahwa perbaikan infrastruktur jalan harus diimbangi edukasi agar tidak mendorong perilaku berkendara berisiko. “Khusus pelaksanaan Car Free Day di Jalan Arteri Mamuju, perlu solusi agar tidak merugikan pengendara lintas kabupaten/provinsi, khususnya truk besar, sekaligus masyarakat…

Polewali Mandar - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Muh Faizal Thamrin mendampingi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam rangka meninjau langsung penyaluran bibit kakao di Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Kelompok Tani Paraita, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung pada Senin, 15 September 2025. Kunjungan lapangan langsung oleh Gubernur ini merupakan langkah observasi di lapangan mengenai kesesuaian penyaluran bibit mulai dari jumlah yang tersalur, kondisi bibit yang disalurkan dan ketepatan penerima bibit di lapangan Faizal mengungkapkan kunjungan yang dilaksanakan langsung oleh gubernur ini merupakan suatu kehormatan bagi Dinas Perkebunan maupun masyarakat sebab pelaksanaan program yang telah dijalankan mendapatkan perhatian langsung oleh Gubernur. Dalam tinjauannya SDK menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan ke pada masyarakat ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki "Kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat walaupun kita tidak bisa memuaskan semua masyarakat" kata SDK SDK juga mengungkapkan bahwa penyaluran bibit kakao yang akan disalurkan ditahun ini berkisar 1.7 Juta Bibit tahun - tahun ke depan semoga bisa ditingkatkan menjadi 3 Juta itu lebih baik "Tahun ini kita adakan 1.7 Juta bibit, tahun depan kalau kita naikkan jadi 3 juta itu lebih baik" Ungkap SDK Menurutnya Bibit yang sudah dibagikan dalam kondisi baik, ukurannya sudah melebihi standar proyek, dan cukup membanggakan "Dari tinjauan lapangan bibit yang dibagikan sudah melebihi standar proyek dan cukup membanggakan" tutur SDK Mengenai bibit yang mati atau rusak menurutnya ini merupakan benda hidup yang apabila dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain sangat rawan mengalami stres di kelompok Paraita sendiri dari 3.480 bibit yang sudah dibagikan ada 9 yang mengalami kematian dan minta kepada kepala dinas untuk segera melakukan penggantian. "Namanya benda hidup kalau dipindah kesana kesini dia akan stres disini dari jumlah 3.480 bibit yang disalurkan ada 9 yang mati nanti saya akan minta kepala Dinas untuk mengganti dan sudah terganti" Tutup…

*Mamuju* – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Formasi Tahun 2024 lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang digelar di Aula A Kantor Bupati Mamuju Tengah, Senin (15/9/2025). Kepala BPSDM Sulbar, drg. H. Asran Masdy, hadir memberikan sambutan secara virtual pada acara yang juga dihadiri Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Arsal Aras, beserta jajaran pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Kaban BPSDM Sulbar menegaskan bahwa Latsar CPNS merupakan bagian penting dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang membawa perubahan besar dalam birokrasi, sehingga menuntut aparatur yang profesional, berintegritas, serta memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat. "Melalui Latsar, ASN harus mampu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, dan bekerja berkualitas. ASN yang lahir dari Latsar ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat yang menekankan pentingnya membangun birokrasi profesional, SDM berdaya saing, dan tata kelola pemerintahan yang responsif,” ujar Asran Masdy. Lebih lanjut, Kaban BPSDM menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya berkomitmen mendukung program Panca Daya yang digaungkan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dengan membangun SDM yang unggul dan berkarakter, tidak hanya di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tetapi juga di seluruh kabupaten/kota. “Komitmen ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Latsar CPNS di Kabupaten Mamuju Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas aparatur hingga ke daerah,”_ tambahnya. Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Arsal Aras, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas dukungan BPSDM Sulbar dalam menyiapkan SDM aparatur. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti Latsar dengan disiplin sehingga siap menjadi ASN yang profesional dan berdedikasi tinggi. Sebagai tanda dimulainya kegiatan, dilakukan penyematan tanda peserta kepada empat CPNS perwakilan dari berbagai instansi, yakni Irhamsah Ahlaq (BKPSDM), drg. Karnila (Puskesmas Batupatigi), drh. Muhammad Ishak Ahmad (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian), serta…

Mamuju, - Biro Pemkesra melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat kembali melaksanakan pelayanan hari kedua terkait penerimaan berkas calon penerima beasiswa tahun 2025. Selasa 16 September 2025. Ini merupakan salah satu program unggulan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada sektor pendidikan. Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Bagian Kesra dengan dihadiri 20 mahasiswa penerima beasiswa. Plt. Karo Pemkesra, Murdanil, menyampaikan bahwa pelayanan kali ini berjalan dengan tertib dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. “Pada hari ini dilaksanakan pelayanan penerimaan beasiswa tahun 2025 yang terdiri dari 20 mahasiswa, didominasi oleh jalur prestasi akademik. Terdiri dari 7 orang program magister dan 13 orang program sarjana jalur prestasi akademik,” ungkap Murdanil. Program beasiswa ini merupakan bentuk komitmen pemprov sulbar dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan studi.(*)

Mamuju – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menggelar Pelatihan Desain E-Book dan Infografis dalam rangka kegiatan CINTA PANGAN (Cerdas Informasikan dan Tumbuhkan Aksi Peduli Pangan). Ini sejalan dengan program Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Kegiatan ini bekerja sama dengan LKP Banua Manarang Indonesia dan diikuti oleh peserta dari internal Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi pangan. Dengan keterampilan mendesain e-book dan infografis, informasi mengenai pangan sehat, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) diharapkan dapat tersampaikan lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat. Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan Sofiawati Sofyan memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan mewakili H. Abd. Waris Bestari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat. “Pelatihan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat strategi komunikasi pangan. Melalui karya digital yang kreatif, pesan-pesan ketahanan pangan bisa lebih efektif diterima oleh masyarakat, terutama generasi muda,” ungkap Sofiawati Sofyan dalam sambutannya. Program CINTA PANGAN diharapkan menjadi gerakan bersama dalam menguatkan ketahanan pangan daerah, sekaligus mendorong peran aparatur dalam menyebarkan informasi pangan lokal melalui media kreatif dan inovatif.(*)

Mamuju – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Formasi Tahun 2024 lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang digelar di Aula A Kantor Bupati Mamuju Tengah, Senin (15/9/2025). Kepala BPSDM Sulbar, drg. H. Asran Masdy, hadir memberikan sambutan secara virtual pada acara yang juga dihadiri Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Arsal Aras, beserta jajaran pemerintah daerah. Kepala BPSDM Sulbar Asran menegaskan bahwa Latsar CPNS merupakan bagian penting dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang membawa perubahan besar dalam birokrasi, sehingga menuntut aparatur yang profesional, berintegritas, serta memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat. “Melalui Latsar, ASN harus mampu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, dan bekerja berkualitas. ASN yang lahir dari Latsar ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat yang menekankan pentingnya membangun birokrasi profesional, SDM berdaya saing, dan tata kelola pemerintahan yang responsif,” ungkapnya. Lebih lanjut, Kaban BPSDM menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya berkomitmen mendukung program Panca Daya yang digaungkan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dengan membangun SDM yang unggul dan berkarakter, tidak hanya di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tetapi juga di seluruh kabupaten/kota. “Komitmen ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Latsar CPNS di Kabupaten Mamuju Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas aparatur hingga ke daerah,”tambahnya. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas dukungan BPSDM Sulbar dalam menyiapkan SDM aparatur. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti Latsar dengan disiplin sehingga siap menjadi ASN yang profesional dan berdedikasi tinggi. Sebagai tanda dimulainya kegiatan, dilakukan penyematan tanda peserta kepada empat CPNS perwakilan dari berbagai instansi, yakni Irhamsah Ahlaq (BKPSDM), drg. Karnila (Puskesmas Batupatigi), drh. Muhammad Ishak Ahmad (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian), serta Maulidiyah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan…

Mamuju – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melalui Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) melaksanakan kegiatan pembinaan dan edukasi bagi pekerja perempuan informal di sektor UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan prinsip K3 dalam aktivitas kerja sehari-hari, khususnya bagi pekerja perempuan yang rentan terhadap risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 di lingkungan UMKM dinilai masih rendah karena berbagai kendala, seperti keterbatasan dana, minimnya pengetahuan pekerja, serta kurangnya sistem manajemen K3 dan pelatihan yang terstruktur. Padahal, penerapan K3 sangat penting untuk mencegah Kecelakaan Akibat Kerja (KAK), Penyakit Akibat Kerja (PAK), maupun penyakit menular dan tidak menular. Untuk itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar bersama Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas di wilayah masing-masing melakukan pendampingan teknis dan edukasi K3 pada kelompok UMKM. Salah satunya dilakukan pada UMKM “Bunga Mawar” di Kabupaten Majene yang bergerak di bidang pengolahan makanan berbahan dasar ikan pupu, dengan mayoritas pekerja adalah perempuan paruh baya hingga lansia. Selain itu, pembinaan juga diberikan kepada pelaku UMKM pengolahan aneka kue di Kabupaten Mamuju Tengah. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar edukasi, tetapi juga pendampingan berkelanjutan. “Kami mendorong para pelaku UMKM untuk mulai membiasakan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), memperhatikan sikap kerja yang ergonomis, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Dengan begitu, risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja bisa diminimalkan,” jelasnya. Materi pembinaan yang diberikan meliputi identifikasi potensi bahaya di tempat kerja, seperti bahaya kebakaran, risiko terjatuh karena lantai licin, luka bakar akibat paparan panas, bahaya ergonomi, hingga risiko penyakit akibat kerja seperti Low Back Pain (LBP). Tim juga menekankan pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam proses produksi. Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada pilar keempat tentang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), serta Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi…

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan melaksanakan Rapat Kerja Tim Teknis SI PANDAI Jafungkes, Senin 15 September 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan penyamaan persepsi terkait implementasi Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan (SI PANDAI Jafungkes) di lingkup Pemprov Sulbar. Rapat diikuti oleh perwakilan pejabat fungsional kesehatan, tim teknis pengelola SI PANDAI, serta unsur kepegawaian yang terkait dengan pembinaan jabatan fungsional. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal penting, antara lain mekanisme penggunaan aplikasi, tata cara pengusulan angka kredit, serta strategi percepatan digitalisasi layanan penilaian jabatan fungsional kesehatan. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Mahdiana, dalam arahannya menyampaikan bahwa kehadiran SI PANDAI Jafungkes merupakan langkah maju dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan jabatan fungsional. “Kita berharap aplikasi ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal agar proses penilaian angka kredit menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi,” ujarnya. Melalui rapat ini, Tim Teknis juga mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif yang selama ini dihadapi pengguna di lapangan, serta merumuskan solusi praktis agar implementasi SI PANDAI Jafungkes berjalan maksimal. Kegiatan rapat kerja diakhiri dengan penyusunan rencana tindak lanjut berupa peningkatan kapasitas pengguna aplikasi, pendampingan teknis berkelanjutan, serta evaluasi berkala untuk memastikan sistem ini dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya rapat kerja ini, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi digital di bidang kesehatan, khususnya dalam pengelolaan jabatan fungsional, guna mendukung peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan kesehatan di daerah. (Rls)

Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menanggapi dengan tegas beredarnya video Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, yang disebarkan melalui akun TikTok @pemutihan_pajak_2025. Video tersebut menampilkan Wagub seolah-olah mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. BPKPD Sulbar memastikan, video itu adalah hoaks berbentuk deepfake yang dibuat pihak tidak bertanggung jawab. Dalam video viral tersebut disebutkan empat poin palsu, yakni gratis balik nama kendaraan, gratis bayar pajak kendaraan, gratis pembuatan SIM, dan gratis ganti plat kendaraan. Narasi itu langsung dibantah secara resmi oleh Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, Senin 15 September 2025 diruang kerjanya. “Sejak saya menjabat sebagai Kepala BPKPD Sulbar, selaku lokus utama pengelolaan pendapatan daerah, tidak pernah ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagaimana disebut dalam video tersebut. Itu jelas hoaks dan menyesatkan masyarakat,” tegasnya. Ali Chandra menambahkan, program yang berlaku saat ini bukan pemutihan pajak, melainkan program resmi berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 553 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Program tersebut mencakup beberapa skema yang intinya : 1. Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen PKB sebesar 9,64%, berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode 1 Agustus – 30 September 2025. 2. Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen BBNKB sebesar 13,95%, berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode 1 Agustus – 31 Desember 2025. “Jadi, yang sedang berlaku adalah program keringanan resmi berdasarkan keputusan gubernur, bukan pemutihan. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh isu menyesatkan dan segera manfaatkan kesempatan keringanan ini,” tutup Ali Chandra. BPKPD Sulbar juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial. Apabila ragu, warga diimbau untuk selalu memverifikasi langsung melalui kanal resmi pemerintah provinsi…