Mamuju - Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulawesi Barat, Ny. Hj.Nurwaty Junda menyebutkan, bahwa Dharma Persatuan memiliki posisi sangat strategis dalam membentuk fondasi indonsia masa depan. Hal tersebut disampaikannya saat sambutan pada acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Barat di Ballroom Andi Depu lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 15 Desember 2025. Nurwaty Junda, mengatakan dari keluarga-keluarga yang kita bina, dari nilai-nilai yang kita tanamkan dan dari keteladanan yang kita hadirkan sesungguhnya kitalah sedang menyiapkan generasi indonesia emas. Menurutnya, peran sebagai istri, ibu dan anggota organisasi bukanlah peran yang kecil, justru dari tangan perempuan lah karakter bangsa di tempa. "Dari rumah yang harmonis lahir anak-anak yang berintegritas, dari ibu yang cerdas dan berdaya tumbuh generasi yang siap bersaing secara global," kata Nurwaty Junda . Sehingga, melalui Dharma Wanita persatuan kita belajar untuk tidak hanya mendampingi tetapi juga memberi warnah. "Kita tidak sekadar hadir tetapi turut mengambil peran, kita tidak hanya mengikuti jaman tetapi ikut membentuk arah peradaban," ujar Nurwaty Junda. Oleh karena itu, Nurwaty menekankan diusia yang terus bertambah, semoga Dharma Wanita persatuan semakin matan dalam visi, kuat dalam peran dan luas dalam manfaat. "Mari kita rawat kebersamaan ini dengan cinta, kita jaga organisasi ini dengan amanah dan kita jalani peran ini dengan sepenuh hati," ujarnya. Selain itu, Nurwaty juga mengungkapkan, kedepan Dharma Wanita persatuan diharapkan semakin memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas pendidikan keluarga dan masyarakat, kesadaran kesehatan keluarga penguatan ekonomi perempuan, penanaman nilai-nilai kebangsaan dan etika sosial. "Mari kita jadikan Dharma Wanita persatuan menjadi organisasi yang bukan hanya aktif dalam kegiatan tetapi juga hadir dalam nilai. Bukan hanya solid dalam struktur tetapi juga hangat dalam kebersamaan," ungkapnya. Diakhir sambutannya, Nurwaty Junda berpesan agar seluruh pengurus dan anggota DWP dapat terus solid, bekerja sama, dan berkolaborasi dengan banyak pihak mendukung visi misi…

Mamuju — Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang secara nasional menjadi periode krusial dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Surya Yuliawan Sarifuddin memimpin langsung rapat evaluasi akhir tahun di ruang kerjanya, Rabu 17 Desember 2025. Rapat ini digelar untuk memastikan kesiapan sistem keuangan dan kepegawaian agar tetap berjalan tertib hingga penutupan tahun anggaran. Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin menegaskan bahwa ketertiban administrasi merupakan kunci utama dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran dan keberlangsungan pelayanan publik, khususnya pada masa libur panjang Nataru yang menjadi perhatian nasional. “Menjelang akhir tahun dan libur Nataru, kita tidak boleh lengah. Sistem keuangan dan kepegawaian harus tertata dengan baik agar tidak mengganggu pelayanan publik maupun pelaksanaan program strategis,” ujar Surya Yuliawan, dalam rapat tersebut. Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Bidang Sumber Daya Air (PSDA), serta Kepala Bidang Cipta Karya yang masing-masing didampingi oleh staf keuangan. Fokus pembahasan meliputi evaluasi realisasi keuangan akhir tahun, sinkronisasi data antarbidang, serta pengaturan cuti tahunan pegawai secara proporsional dan bertanggung jawab. Menurut Kepala Dinas PUPR Sulbar, langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menekankan pentingnya akuntabilitas keuangan negara dan kesinambungan pelayanan publik selama periode Nataru. “Apa yang kita lakukan di daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan,” tegasnya. Selain aspek keuangan, pengaturan kepegawaian juga menjadi perhatian serius agar tidak terjadi kekosongan fungsi pelayanan maupun pengawasan teknis di lapangan. Dengan pengelolaan cuti yang terencana, seluruh layanan strategis PUPR diharapkan tetap berjalan optimal selama libur akhir tahun. Pelaksanaan rapat ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam mendukung agenda nasional reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, khususnya…

Mamuju – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, menghadiri Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Barat yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin 15 Desember 2025. Darwis Damir hadir didampingi Plt. Ketua DWP Unit Bapperida Sulbar, Ny. Yenny Darwis. Peringatan HUT DWP tahun ini mengusung tema “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045”. Dalam kesempatan tersebut, Bapperida Sulbar, Darwis Damir menegaskan pentingnya peran strategis organisasi perempuan, khususnya Dharma Wanita Persatuan, dalam mendukung pembangunan nasional melalui penguatan pendidikan karakter sejak dalam keluarga. Menurutnya, perempuan memiliki peran sentral dalam menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik, berkarakter, dan berdaya saing. “Tema ini sangat relevan dengan tantangan pembangunan ke depan. Perempuan, terutama dalam lingkup keluarga, memiliki peran besar dalam membentuk generasi baru yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Darwis Damir. Sementara itu, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam sambutannya menyoroti peran penting Dharma Wanita dalam menjaga nilai-nilai etika dan keharmonisan keluarga aparatur negara. “Sebagai pejabat, yang paling sulit kita jaga sering kali justru lingkup keluarga. Namun, syukurlah dengan adanya Dharma Wanita, anggotanya dapat dibina untuk tetap berada dalam batas-batas etika yang benar,” ungkap Suhardi Duka. Peringatan HUT ke-26 DWP ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi dan penguatan peran organisasi perempuan dalam pembangunan bangsa. Selama 26 tahun perjalanannya, DWP dinilai telah menunjukkan kontribusi nyata dalam mendorong transformasi sosial melalui penguatan keluarga. Darwis Damir juga menyampaikan bahwa kehadirannya dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap peran DWP Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin Ketua DWP Sulbar, Ny. Hj. Nurwaty Junda. Melalui tema yang diusung, DWP diharapkan terus berperan aktif dalam memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menerapkan prinsip asah, asih, dan asuh. Asih dimaknai…

Mamuju – Regu 2 Posko Siaga Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat internal terkait pembagian tugas jaga personel, Senin malam (15/12/2025) pukul 22.30 WITA. Rapat internal tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari kesiapsiagaan BPBD Sulbar dalam mengantisipasi potensi kejadian bencana, khususnya di tengah kondisi cuaca yang masih berpotensi kurang bersahabat di beberapa wilayah Sulbar. Dalam rapat ini dibahas pengaturan jadwal jaga, pembagian peran personel, serta mekanisme koordinasi dan pelaporan selama masa siaga darurat. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa pembagian tugas jaga yang jelas dan terstruktur merupakan kunci utama dalam menjaga kesiapan personel di posko siaga. “Rapat internal ini penting untuk memastikan seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing selama masa siaga. Kesiapsiagaan harus dijaga setiap saat agar respons penanganan darurat dapat dilakukan dengan cepat dan tepat,” ujar Yasir Fattah. Ia menegaskan, pelaksanaan siaga darurat ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka agar seluruh jajaran BPBD meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi internal, serta memastikan kesiapan sumber daya manusia dan peralatan dalam menghadapi potensi bencana. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Sosialisasi dan Simulasi Evakuasi Mandiri pada Selasa, 16 Desember 2025, pukul 09.00 WITA, bertempat di Rusun SMKN 1 Rangas, Kabupaten Mamuju, Sulbar. Kegiatan ini dipandu langsung oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Swandy, yang membawakan materi edukasi kebencanaan sekaligus memimpin simulasi evakuasi mandiri. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan potensi ancaman bencana di wilayah Mamuju, langkah-langkah evakuasi yang aman dan cepat, serta peran masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Dalam keterangannya, Swandy menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapan penghuni rusun serta warga sekitar agar mampu melakukan evakuasi secara mandiri dan terorganisir saat terjadi bencana. “Melalui sosialisasi dan simulasi ini, kami berharap masyarakat tidak panik ketika terjadi bencana, tetapi sudah mengetahui jalur evakuasi, titik kumpul, serta tindakan penyelamatan diri yang benar,” ujar Swandy. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat sebagai kunci utama pengurangan risiko bencana. “Sesuai arahan Gubernur Sulbar, BPBD diminta tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga memperkuat edukasi, sosialisasi, dan simulasi kepada masyarakat agar lebih siap dan tangguh menghadapi bencana,” ungkap Yasir Fattah. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat menerima Prakiraan Cuaca Wilayah Sulawesi Barat untuk Selasa, 16 Desember 2025, yang disampaikan oleh BMKG sebagai dasar kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak hidrometeorologi. Berdasarkan prakiraan tersebut, kondisi cuaca di Sulawesi Barat secara umum berawan dengan potensi hujan pada beberapa wilayah, dengan rincian sebagai berikut: Pagi Hari Cuaca berawan. • Berpotensi hujan ringan di wilayah Kab. Majene, Kab. Mamasa (Tabang, Mamasa, Tabulahan), Kab. Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Tapalang Barat, Tommo), Kab. Mamuju Tengah (Topoyo), dan Kab. Pasangkayu. • Berpotensi hujan sedang di wilayah Kab. Mamuju (Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Mamuju, Kalukku), Kab. Mamuju Tengah (Karossa), dan Kab. Pasangkayu (Dapurang). Siang dan Sore Hari Cuaca berawan. • Berpotensi hujan ringan di wilayah Kab. Polewali Mandar (Binuang, Anreapi, Wonomulyo, Tapango, Matangnga), Kab. Mamasa (Buntumalangka, Aralle, Tabulahan, Mamasa), Kab. Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Papalang), Kab. Mamuju Tengah (Tobadak), serta Kab. Pasangkayu (Duripoku, Baras, Bulutaba). • Berpotensi hujan sedang di wilayah Kab. Mamuju (Tommo), Kab. Mamuju Tengah (Topoyo, Karossa), dan Kab. Pasangkayu (Dapurang). Malam Hari Cuaca berawan. • Berpotensi hujan ringan di wilayah Kab. Mamasa, Kab. Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Tommo), Kab. Mamuju Tengah (Topoyo, Karossa), dan Kab. Pasangkayu (Dapurang). Dini Hari • Berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sulawesi Barat. Adapun parameter cuaca lainnya sebagai berikut: • Suhu udara: 17 – 32°C • Kelembapan udara: 68 – 97% • Angin: Barat – Timur Laut dengan kecepatan 2 – 32 km/jam Peringatan Dini • Waspada potensi akumulasi hujan harian kategori lebat di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu. • Waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan pihaknya telah menginstruksikan jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. “Sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Suhardi Duka, kami meminta seluruh BPBD kabupaten serta unsur terkait untuk siaga dan…

Mamuju — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Pengembangan Aparatur melaksanakan fasilitasi Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana berupa psikotes pada Selasa, 16 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung di Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rangas dan diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan penilaian kompetensi tersebut bertujuan untuk memperoleh data kompetensi ASN Jabatan Pelaksana secara komprehensif dan objektif. Data yang dihasilkan menjadi bagian penting dalam penerapan manajemen talenta ASN, khususnya sebagai dasar pemetaan potensi serta perencanaan pengembangan karier ASN ke depan. Upaya ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sulawesi Barat, Rini Lukita Sari, menjelaskan bahwa penilaian kompetensi melalui psikotes merupakan instrumen strategis dalam mendukung kebijakan pengelolaan ASN berbasis sistem merit. “Penilaian kompetensi ini diharapkan dapat memberikan gambaran potensi ASN secara objektif dan menjadi dasar dalam penyusunan talent pool serta pengembangan karier ASN ke depan,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BKD Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menegaskan bahwa penilaian kompetensi jabatan pelaksana merupakan wujud komitmen BKD Sulawesi Barat dalam menerapkan manajemen talenta ASN secara berkelanjutan. “Melalui data kompetensi yang akurat dan terukur, pemerintah daerah dapat menempatkan ASN sesuai dengan potensi dan kompetensinya, sehingga kinerja organisasi semakin optimal. Kami berharap hasil penilaian ini menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan pengembangan karier ASN secara objektif dan berbasis merit,” ungkapnya. Melalui kegiatan ini, BKD Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem manajemen ASN yang berbasis kompetensi, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Naskah : BKD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar exit meeting pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait Analisis Fiskal Keuangan Daerah Tahun 2025 pada Pemprov Sulbar. Kegiatan ini menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh tim BPKP. Exit meeting tersebut berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris BPKPD Sulbar, Selasa, 16 Desember 2025. Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf, bersama Kepala Sub Bidang Bina Kabupaten Amir Hamzah. Dari pihak BPKP Perwakilan Sulbar, hadir Rizky Saputra, Auditor Ahli Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, bersama Mufli Sulistyo, Aryo Fajar Gunarso, serta tim auditor BPKP lainnya. Pelaksanaan Analisis Fiskal Keuangan Daerah Tahun 2025 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Berdasarkan regulasi tersebut, BPKP menugaskan tim untuk melakukan analisis terhadap kondisi fiskal dan keuangan daerah Pemprov Sulbar. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa pemeriksaan dan exit meeting ini merupakan bagian penting dalam upaya evaluasi dan penguatan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam menilai kapasitas fiskal, efektivitas belanja, serta keberlanjutan keuangan daerah. "Analisis fiskal ini menjadi bahan evaluasi strategis bagi Pemprov Sulbar dalam menyusun kebijakan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Ali Chandra. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPKP akan menjadi perhatian serius BPKPD Sulbar untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya. Pelaksanaan kegiatan ini juga sejalan dengan upaya Pemprov Sulbar dalam mewujudkan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim…

Mamuju — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi dengan lembaga legislatif pusat dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui rapat koordinasi bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dilaksanakan di Aula Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 15 Desember 2025. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Anggota Komite IV DPD RI, Senator Jupri Mahmud dan dihadiri oleh Sekretaris BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Fahri Yusuf, bersama Kepala Subbidang Bina Kabupaten, Amir Hamzah, serta jajaran Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Kunjungan kerja ini membahas berbagai isu strategis terkait keuangan dan ekonomi daerah, di antaranya pengelolaan APBN dan APBD, mekanisme dana transfer ke daerah, serta penguatan pengawasan dan tata kelola keuangan daerah. Diskusi berlangsung konstruktif dengan penekanan pada pentingnya koordinasi lintas lembaga guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Fahri Yusuf, menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif pusat dalam pengelolaan keuangan daerah. "Pertemuan ini sangat strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi, khususnya dalam pengelolaan APBD, pemanfaatan dana transfer, serta penguatan pengawasan tata kelola keuangan daerah. Kami berharap dukungan Komite IV DPD RI dapat mendorong pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Fahri Yusuf. Sementara itu, Senator Jupri Mahmud, menyampaikan bahwa Komite IV DPD RI memiliki komitmen kuat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah. Ia berharap sinergi ini dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah serta mendorong kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Secara terpisah, Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah konkret Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab. “Langkah ini merupakan bagian…

Mamuju - Proses wawancara dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali berlanjut. Pada hari kedua pelaksanaan, Selasa, 16 Desember 2025, peserta mengikuti tahapan wawancara yang digelar oleh Pemprov Sulbar. Wawancara dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur, Salim S Mengga, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana. Ketiganya terlibat aktif dalam menggali kompetensi, integritas, hingga karakter para peserta seleksi. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, seluruh rangkaian wawancara disiarkan secara langsung melalui akun YouTube resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Proses pemaparan peserta juga disaksikan langsung oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menjelaskan bahwa dalam sesi wawancara dirinya lebih menekankan pada aspek karakter dan konsistensi calon pejabat. “Iya, saya wawancara langsung dengan calon pejabat itu, saya lebih ke karakternya. Olehnya itu, pertanyaan-pertanyaan saya banyak menjebak, bagaimana konsistensinya, bagaimana karakternya, bagaimana pemerhatian masalahnya,” ujar Suhardi Duka. Ia menambahkan, Wakil Gubernur dan Sekda juga memiliki fokus penilaian masing-masing. Wakil Gubernur lebih menekankan pada sikap dan konsistensi peserta, sementara Sekda menilai penguasaan tugas dan teknis jabatan. “Kalau Pak Wagub juga begitu, kemudian Pak Sekda lebih banyak ke tugasnya. Jadi ini masih sementara dalam proses,” ungkapnya. Menurut Suhardi Duka, secara umum para peserta memiliki kemampuan yang baik, meski masih ditemukan beberapa yang dinilai kurang konsisten dalam menjawab pertanyaan. “Kalau saya lihat dari sisi kemampuan, peserta mampu. Hanya memang ada yang tidak konsisten,” pungkas Suhardi Duka. Ia pun memastikan bahwa proses wawancara JPT Pratama akan rampung pada hari ini. Selanjutnya, hasil wawancara akan dibahas secara bersama oleh pimpinan daerah. “Setelah ini, kami akan berembuk bertiga, antara saya, Pak Wagub, dan Pak Sekda,” tegasnya. Suhardi Duka menegaskan bahwa mekanisme seleksi terbuka seperti ini akan terus dilakukan untuk proses seleksi terbuka (selter) yang bersifat promosi jabatan. Sementara untuk…