humassulbar

humassulbar

MAMUJU, - Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulbar bersama BPJS Kesehatan KC Mamuju melaksanakan pertemuan koordinasi penaganan keluhan dalam rangka optimalisasi transformasi mutu layanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut FKTRL Selasa, 19 Maret 2024. Pertemuan ini dibuka oleh Direktur RSUD Prov Sulbar dr.Marintani Erna Dochri. Dalam kesempatan itu, Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini sangat penting karena membahas terkait kualitas mutu pelayanan rumah sakit. Itu juga sebagai tindak lanjut arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh Direktur RSUD , Erna berharap bahwa mutu pelayanan kesehatan semakin diprioritaskan oleh setiap fasilitas kesehatan terhadap layanan kesehatan kepada setiap peserta JKN-KIS. "Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan minta mutu layanan kesehatan oleh setiap fasilitas kesehatan,"kata dr Erna. Sementara dari BPJS Kesehatan KC Mamuju oleh Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Hasanuddin, menyampaikan bahwa pertemuan ini mengingatkan komitmen hasil dari kredensialing, Adapun komitmen yang dimaksud adalah mendaftarkan pegawai Non ASN dikepesertaan JKN, PKS dengan penyedia dalam hal pelayanan yang belum tersedia di Rumah Sakit, pemeriksaan anatomi dan patologi Klinis, PKS laboratorium yang belum tersedia di Rumah Sakit, PKS back up penyedia obat yang kosong dan pergantian obat yang kosong. "Pada pertemuan ini difokuskan pada tiga hal yang akan dibahas yaitu penyediaan Pen Inplant untuk ortopedi, alur pergantian obat dan ruang pengaduan yang sesuai standar," ucapnya. Kemudian Kepala Bagian Penjaminan Mamfaat dan Utilisasi dr. Kiki Kusumawati Sudirman, memberikan gambaran secara umum tentang BPJS bahwa ada tiga poin yaitu Fasilitias Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Peserta JKN. "Program JKN bisa berjalan jika ketiga tiganya bisa berjalan sesuai dengan fungsinya masing – masing,"tutupnya m Kegiatan yang digelar dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Kepala Bidang Pelayanan RSUD Prov Sulbar Nurwardi Nur. (Rls)

Mamuju--Setelah melakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) bersama penyedia yang akan melaksanakan perencanaan kegiatan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Mamasa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kadis Perkim) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syaharuddin memberi arahan kepada Kepala Bidang Permukiman (Kabid Perkim) Reski Ridwan untuk segera melakukan pendampingan kepada para konsultan penyedia dalam melakukan pengambilan data ukur guna mendesain recana kegiatan penyediaan PSU. Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. “Kami sudah melakukan penandatanganan SPK dengan 3 (tiga) perusahaan yang akan melaksanakan beberapa perencanaan yaitu CV. Arya Bakti Konsultan, CV. Giliran Putra Konsultan dan CV. Siamasehi," kata Syaharuddin, Kepala Dinas Perkim saat di temui di ruang kerjanya, Jumat 22 Maret 2024. Ditemui di hari yang sama, Kabid Perkim Reski Ridwan mengatakan, dirinya sudah memberi arahan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Muhammad Yusuf bersama tim teknis untuk mendampingi para konsultan guna memastikan lokasi yang sudah direncanakan sesuai dengan lokasi yang telah diidentifikasi beberapa bulan yang lalu. “PPTK dan tim teknisnya berserta para konsultan perencana sudah saya perintahkan Selasa 19 Maret 2024, untuk mendampingi para konsultan dalam hal pengambilan data ukur lokasi yang akan dilakukan pembangunan PSU, dan hari ini (Jumat 22 Maret red.) laporan hasil pendampingannya sudah saya terima,” ujar Reski. Kabupaten Polman dan Mamasa menjadi lokasi yang pertama pengambilan data ukur untuk 3 (tiga) perencanaan pembangunan PSU berupa rabat beton, penyediaan air bersih dan sarana pekuburan. CV. Arya Bakti Kosultan untuk pembangunan rabat beton di Desa Tandukalua dan Desa Palambassang Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, serta penyediaan air bersih di Desa Pussui Barat Kecamatan Luyo dan Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman. CV. Giliran Putra Konsultan untuk pembangunan sarana pekuburan di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo dan Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman.…

Mamuju--Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Rini Lukita Sari, turut serta dalam Webinar Seri ke-20 bertajuk "Pekan Inovasi", Jumat, 22 Maret 2024. Webinar ini diselenggarakan untuk memperkenalkan inovasi terbaru di berbagai bidang kepada para pemangku kepentingan terkait. Webinar "Pekan Inovasi" Seri ke-20 ini diharapkan dapat menjadi momentum inspiratif bagi para pemangku kepentingan, untuk terus bergerak maju dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih baik di Sulbar. Kabid Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari mengaku sangat antusias mengikuti Webinar Pekan Inovasi itu. Menurutnya, ini adalah kesempatan yang berharga untuk memperluas wawasan dan mendapatkan wawasan baru tentang inovasi terkini dalam berbagai bidang. "Saya yakin bahwa pembelajaran dari webinar ini akan membantu kami dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas kerja di bidang kami," pungkas Rini. Rini pun menyampaikan terima kasih kepada para penyelenggara yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan baik. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Persiapan Tim Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), Selasa, 19 Maret 2024. Bertempat di Ruang Rapat Kepala DLH Sulbar, rapat dipimpin Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, dan menghadirkan Kepala Bidang Aset BPKPD Sulbar dan semua tim. Dalam rapat tersebut membahas tentang persiapan penelitian kelayakan sewa BMD yang akan melibatkan tim penilai pemerintah atau penilai publik. Kepala UPTD Pengelolaan LB3, Baharullah menyampaikan, dokumen pendukung yang akan di periksa antara lain Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang sudah terbit dengan Nomor 43 Tahun 2024, Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 Menggunakan Insinerator oleh DLH Sulbar, dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) sementara dalam proses validasi di KLHK. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali berharap agar semua proses yang mendukung dapat dipercepat sehingga Insinerator dapat segera berfungsi karena merupakan salah satu penghasil PAD. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan upaya peningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana dan dampak perubahan iklim di Sulbar. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Amir Maricar mengatakan, Pemprov Sulbar dalam hal ini Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan lembaga terkait telah mengambil langkah-langkah strategis. "BPBD Sulbar perlu tambahan alokasi dana untuk memperkuat penanganan tanggap darurat dan memperluas jaringan penyebaran informasi peringatan dini di Sulbar," kata Amir Maricar. Langkah-langkah ini, sambungnya, perlu diambil sebagai respons terhadap meningkatnya frekuensi dan keparahan bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim seperti yang terjadi di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Tengah. Kalaksa BPBD Sulbar menyampaikan, pihaknya menyadari pentingnya untuk meningkatkan ketahanan bencana di tengah tantangan perubahan iklim. Investasi yang tepat pada teknologi, infrastruktur, dan sosialisasi serta pendidikan masyarakat akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengatasi dampak perubahan iklim. "Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat ketahanan bencana dan mengurangi dampak perubahan iklim demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggandeng Inspektorat Sulbar dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman aparatur BKD agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Kegiatan pembinaan ini bertempat di Ruang Rapat BKD Sulbar, Kamis (21/3/2024), dihadiri Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, Kasubag Keuangan dan Aset, Andi Mardiani, dan Bendahara, Nurlina. Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, menyampaikan bahwa Kepala BKD Bujaeramy Hassan terus mengingatkan agar dalam melaksanakan kegiatan untuk terus berkoordinasi dengan Inspektorat jika ada hal yang kurang jelas. "Koordinasi dengan Inspektorat harus dilakukan jika ada hal yang kurang jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah," tandas Suhamta. Olehnya itu, Suhamta berharap dengan adanya pembinaan tersebut BKD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik dan profesional. Sementara itu, Kasubag Keuangan dan Aset BKD Sulbar, Andi Mardiani menekankan, pembinaan itu sangat penting untuk meningkatkan pemahaman aparatur BKD dalam pengelolaan keuangan daerah. Andi Mardiani juga berharap, dengan adanya pembinaan itu aparatur BKD dapat lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi kesalahan. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Kepala UPTD BPHMT-IB Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) Nurdin beserta staf, menerima kunjungan Ketua Komisi II DPRD Sulbar Sudirman, di Instalasi Perbibitan Ternak Unggul (IPTU) Kalukku, Kamis, 21 Maret 2024. Dalam kunjungannya, Ketua Komisi II DPRD Sulbar berkeliling area kantor untuk melihat langsung proses perbibitan ternak kambing yang ada di IPTU Kalukku. Tempat yang dikunjungi, antara lain kandang indukan dan anakan, lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT), tempat pengolahan pakan, serta tempat pengolahan pupuk kandang. Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sudirman menilai apa yang ada saat ini di UPTD BPHMT-IB sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan dari pada tahun-tahun sebelumnya. “Waktu saya datang dulu, kambing banyak yang kurus, lahan hijauan juga belum tertata dan terkelola secara maksimal. Saya mengapresiasi kerja keras teman-teman yang ada di sini,” ucapnya . Dengan adanya perubahan positif di UPTD BPHMT-IB, Dia berjanji memberikan perhatian lebih terutama dalam mengusahakan penambahan jumlah indukan serta rehabilitasi fasilitas pendukung. Kepala UPTD BPHMT-IB Nurdin menyatakan dirinya beserta Tim UPTD BPHMT-IB berkomitmen untuk dapat menghasilkan bibit kambing unggulan yang dapat disebarluaskan ke seluruh daerah Sulbar. Sementara itu, Kepala DTPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif berharap, dengan adanya UPTD BPHMT-IB penyediaan bibit kambing dapat berkelanjutan dan pengembangan ternak kambing di Sulbar bisa berkembang dengan baik. "Ini untuk mendukung program pemerintah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Harapannya meningkatkan populasi ternak menuju swasembada protein hewani," kata Syamsul Ma’rif saat dihubungi via seluler, Kamis, 21 Maret 2024. Penulis : DTPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan pertemuan koordinasi terkait lalu lintas ternak babi. Pertemuan koordinasi dilaksanakan Selasa 19 Maret 2024 di Kantor DTPHP Sulbar, dihadiri Sekretaris DTPHP Sulbar sekaligus selaku Pejabat Otoriter Veteriner Sulbar drh. Agus Rauf, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulbar Nur Kadar, Koordinator Kesehatan Hewan drh. Ni Putu Novi Aritayanthi, serta para Dokter Hewan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng. Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti kegiatan lalu lintas ternak babi asal Sulteng menuju daerah tujuan di Kalimantan Timur (Kaltim) yang berangkat melalui jalur laut di Mamuju, Sulbar. Sekretaris DTPHP Sulbar, drh. Agus Rauf menyambut baik kehadiran para dokter hewan berwenang dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng tersebut. Dalam pertemuan singkat itu, drh. Dea Aprilian, dokter hewan berwenang dari Sulteng menyampaikan, ternak yang melintas di Sulbar dalam keadaan sehat berdasarkan hasil pemantauan langsung di Kandang Karantina Botteng, Mamuju. Sekretaris DTPHP Sulbar, drh. Agus Rauf menekankan, seluruh komoditi beserta alat angkut harus dilakukan desinfeksi sehingga resiko penularan dan penyebaran penyakit dapat diminimalisir. Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan DTPHP Sulbar, Nur Kadar mengucapkan terima kasih atas koordinasi tersebut, sehingga pengamanan wilayah dari penyakit hewan menular semakin maksimal dan seluruh stakeholder dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Ditemui terpisah, Kepala DTPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, koordinasi itu adalah hal positif yang harus terus ditingkatkan sebagai langkah pengamanan dari penyebaran penyaki yang tidak diinginkan. Diketahui, pada hari yang sama sebanyak 800 ekor babi telah dilintaskan melalui Pelabuhan Laut Simboro, Mamuju, menuju daerah tujuan di Kaltim. Penulis : DTPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai sektor berkumpul menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2024 di Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu 20 Maret 2024. Kegiatan ini dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Rakortekrenbang bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan Sulbar untuk tahun 2024. Kegiatan ini dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Poin utama pada pembahasan Desk Urusan Penanaman Modal adalah penekanan target realisasi investasi di setiap kabupaten di Sulbar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar Habibi Azis, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan arahan dan strategi untuk pencapaian target yang mengalami peningkatan cukup signifikan yakni dari Rp. 3.36 Triliun pada Tahun 2023 menjadi Rp. 3.96 Triliun untuk Tahun 2024. Dalam forum diskusi ini, Kepala DPMPTSP Sulbar menegaskan, penanaman modal menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. "Kolaborasi antara provinsi dan kabupaten sangat penting untuk memenuhi target nasional melalui Tim Terpadu untuk pengawasan dan pembinaan perusahaan dalam pelaporan LKPMnya,” ujar Habibi. Pada akhir pembahasan disepakati pembagian target realisasi investasi untuk Tahun 2024 dan 2025, yang dituangkan dalam berita acara yaitu : 1. Kabupaten Mamuju Rp. 950 Miliar. 2. Kabupaten Majene Rp. 300 Miliar. 3. Kabupaten Mamuju Tengah Rp. 1 Triliun. 4. Kabupaten Pasangkayu Rp. 1 Triliun. 5. Kabupaten Polewali Mandar Rp. 650 Miliar. 6. Kabupaten Mamasa Rp. 60 Miliar. Rakortekrenbang Sulbar Tahun 2024 di akhiri dengan penyampaian arahan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang secara detail menjelaskan delapan Program Prioritas Provinsi Sulbar yang menganalogikan Rakortekrenbang sebagai orkestrasi perencanaan antara seluruh OPD dan stakeholder yang terkait, khususnya bagaimana meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dengan menjadikan Sulbar ramah dan terbuka untuk investasi. “Ada tiga poin penting yang harus dilakukan Pemprov Sulbar yaitu menyelesaikan masalah, memberikan nilai tambah dan membranding seluruh kegiatan OPD,” kata Prof. Zudan…

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh meminta agar seluruh pemerintahan kabupaten untuk segera menyalurkan gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawainya. Kewajiban ini harus dipenuhi pemerintah kepada pegawainya agar bisa menjadi contoh yang baik kepada perusahaan di Sulbar. "Saya tadi menekankan untuk THR pegawai segera disiapkan, termasuk gaji 13 nya semua pegawainya," kata Prof Zudan. Ia menambahkan untuk besaran keuangannya dilihat dari kemampuan anggaran masing-masing. "Jadi THR harus dibayarkan H-7 Lebaran. Karena akan masuk libur nasional secara serentak," ungkapnya. Selain itu, perusahaan di Sulbar juga harus memberikan THR kepada karyawannya dengan segera. Sesuai, perintah pemerintah pusat yang juga tercantum dalam aturan pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan untuk pekerja atau buruh. ATURAN itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pembe­rian Tunjangan Hari Raya Ke­agamaan Tahun 2024 Bagi Pe­kerja/Buruh Di Perusahaan. "THR kepada para pekerja wajib dibayarkan secara penuh dan tak boleh dicicil paling lambat H-7 Lebaran atau 3 April 2023. Saya minta perusahaan agar memberikan perhatian dan berharap taat pada ketentuan ini," tandasnya.(rls)

  1. Popular
  2. Recent
  3. Comments