Mamuju – Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menetapkan Indeks “K” dan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun untuk periode Desember 2025. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat resmi yang digelar di Hotel Berkah, Jl. Soekarno Hatta, Mamuju, pada Kamis (11/12/2025). Rapat dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Faizal Thamrin, didampingi Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Agustina Palimbong. Rapat diikuti oleh berbagai pihak, termasuk OPD lingkup Pemprov Sulbar (Dinas Dagperinkop-UKM, Biro Hukum, Biro Ekbang), perwakilan Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu, perusahaan kelapa sawit (PT MUL, PT UWTL, PT Surya Raya Lestari I ), asosiasi pekebun (Apkasindo, SPKS, Aspekpir), serta Polda Sulbar sebagai peninjau. Pada kesempatan tersebut, Tim Penetapan Harga TBS membahas usulan Indeks “K” dari PKS yang tergabung dalam tim. Penetapan harga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 mengenai pembelian TBS produksi pekebun mitra. Hasil rapat menetapkan bahwa harga rata-rata TBS umur tanaman 10–20 tahun untuk periode Desember 2025 sebesar Rp 3.099,75/kg. Terjadi penurunan harga sebesar Rp 170,03 dibandingkan harga pada bulan November lalu. “Harga TBS kita sedikit mengalami penurunan di bulan ini, semoga penetapan TBS bulan depan harga dapat naik kembali,” ujar Muh. Faizal Thamrin. Adapun faktor penyebab turunnya harga TBS periode ini tergantung pada perkembangan harga CPO dunia akibat permintaan melemah. Selain itu, juga disebabkan karena kualitas TBS yang diolah bercampur (tidak berdasarkan umur tanam) sehingga berpengaruh terhadap CPO yang dihasilkan. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Agustina Palimbong menekankan pentingnya penetapan harga TBS yang dilaksanakan tiap bulan sebagai acuan penetapan harga TBS yang dipedomani dalam menentukan standar harga pasar sebagai perlindungan harga di tingkat petani/pekebun mitra PKS se-Sulbar. "Harga ini menjadi acuan bagi kita bersama sejak ditetapkannya dalam rangka perlindungan harga TBS bagi petani/pekebun…

Mamuju - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Prakiraan Cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat periode Jumat, 12 Desember 2025, yang diterima dari BMKG Kelas II Tampa Padang Mamuju, Kamis 11 Desember 2025. Berdasarkan informasi resmi dari BMKG Kelas II Tampa Padang Mamuju, kondisi cuaca diperkirakan bervariasi mulai dari cerah berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah. 1. Prakiraan Cuaca Periode 12 Desember 2025 Pagi Hari Cuaca cerah berawan secara umum. Berpotensi hujan ringan di: • Kab. Mamuju Tengah: Topoyo, Tobadak • Kab. Mamuju: Tommo, Kalumpang • Kab. Mamasa: Tabang Siang dan Sore Hari Umumnya berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sulawesi Barat. Namun, terdapat wilayah yang diprakirakan tetap berawan, yakni: • Kab. Pasangkayu: Sarjo, Bambaira • Kab. Polewali Mandar: Campalagian, Luyo, Mapili, Wonomulyo, Matakali, Anreapi, Binuang, Tapango, Matangnga, Bulo Sementara itu, hujan intensitas sedang berpotensi terjadi di: • Kab. Mamuju Tengah • Kab. Mamasa • Kab. Mamuju: Kalumpang, Tommo, Bonehau Malam Hari Cuaca cerah berawan hingga berawan Disertai potensi hujan ringan di: • Kab. Mamuju: Tommo, Kalumpang, Bonehau • Kab. Mamuju Tengah • Kab. Mamasa • Kab. Majene: Banggae Timur, Banggae, Pamboang, Sendana, Tammerodo Sendana Dini Hari Cuaca cerah berawan hingga berawan, disertai potensi hujan ringan di: • Kab. Mamuju Tengah • Kab. Mamuju: Tommo, Kalumpang, Bonehau, Sampaga, Papalang, Kalukku • Kab. Majene: Banggae, Banggae Timur, Pamboang • Kab. Pasangkayu: Pasangkayu, Pedongga, Tikke Raya, Lariang, Bulu Taba, Baras, Duripoku, Sarudu, Dapurang • Kab. Mamasa: Sumarorong, Mesawwa 2. Parameter Meteorologi • Suhu Udara : 16 – 31°C • Kelembapan Udara : 65 – 90% • Arah & Kecepatan Angin : Barat Daya – Barat Laut, 2 – 28 km/jam • Peringatan Dini : Nihil Plt. Kalaksa BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa meskipun tidak terdapat peringatan dini cuaca ekstrem, seluruh jajaran…

Polman — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melanjutkan program penyaluran bantuan bagi penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Al Jumrah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Program tersebut meliputi bantuan permakanan, pakaian/sandang, serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan untuk memperkuat kemandirian dan kesejahteraan para penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan pada Kamis (11/12/2025) dengan menyasar puluhan penyandang disabilitas yang berada dalam pembinaan LKS Al Jumrah. Bantuan permakanan diberikan dalam bentuk paket bahan makanan siap konsumsi dan kebutuhan gizi harian. Sementara itu, bantuan sandang berupa pakaian layak pakai dan perlengkapan pribadi difokuskan untuk mendukung kenyamanan serta kebutuhan dasar penerima manfaat. Selain itu, bantuan UEP diberikan dalam bentuk modal awal usaha, seperti paket usaha kecil, alat pendukung keterampilan, dan perlengkapan kerja sesuai minat serta kemampuan masing-masing penerima. Program ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk meningkatkan taraf ekonomi penyandang disabilitas agar lebih berdaya dan mampu mandiri secara berkelanjutan. Kegiatan penyaluran bantuan berlangsung dengan tertib dan melibatkan pendamping sosial setempat agar setiap penerima mendapatkan layanan sesuai kebutuhan masing-masing. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, melalui Kepala Bidang Rehsos, Supiati Sahid, menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperluas perlindungan sosial dan mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga, termasuk kelompok rentan untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. “Pemprov Sulbar terus berupaya memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya, termasuk akses terhadap bantuan sosial dan peluang pemberdayaan ekonomi. Melalui program permakanan, sandang, dan UEP ini, kami ingin hadir langsung membantu saudara-saudara kita agar lebih mandiri, produktif, dan memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial maupun ekonomi,” ujar Supiati. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Sebagai tindak lanjut atas himbauan Pelaksanaan Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak pada Coretax DJP, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Sosialisasi Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak pada Coretax DJP, bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi, Kamis, 11 Desember 2025. Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Kegiatan yang diinisiasi Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di lingkup Biro Organisasi dan memastikan seluruh ASN siap melaporkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 menggunakan Coretax DJP. ‘’Pada kesempatan kali ini saya mengimbau kepada seluruh ASN di Biro Organisasi untuk segera melakukan pendaftaran dan aktivasi Akun Wajib Pajak sebelum 31 Desember 2025. Pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 juga wajib menggunakan Coretax DJP,’’ tegas Rahmah. Dalam sosialisasi ini, Nur Fajrina Syamsul didampingi Andi Rillya Rusdikawati dan Sri Dewi Ratnasari yang sebelumya telah mengikuti Sosialisasi Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak pada Coretax DJP, di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar menjelaskan secara teknis mekanisme pendaftaran, aktivasi, dan penggunaan Akun Wajib Pajak melalui aplikasi Coretax DJP. ‘’Alhamdulillah hari ini (Kamis, 11 Desember red.) kami mendampingi teman-teman ASN di Biro Organisasi untuk melakukan Pendaftaran dan Aktivasi Akun Wajib Pajak, dengan harapan semua ASN di Biro Organisasi telah mengaktifkan akunnya sebelum 31 Desember 2025 mendatang,’’ kata Rina. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Polman — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan kesejahteraan sosial bagi anak. Pada Kamis, 11 Desember 2025, Dinsos Sulbar menyalurkan bantuan sosial kepada anak-anak yang berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Al Hasanah, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Bantuan yang diberikan berupa paket permakanan dan sandang, sebagai upaya Pemprov Sulbar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak yang berada dalam pengasuhan lembaga. Penyaluran ini merupakan bagian dari program penguatan perlindungan anak yang terus digencarkan oleh Pemprov Sulbar untuk memastikan setiap anak, khususnya yang berada di dalam lembaga pengasuhan, memperoleh perhatian dan dukungan yang layak. Mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, Kepala Bidang Rehsos, Supiati Sahid, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian berkelanjutan bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan sosial. “Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Sulbar, termasuk yang berada di lembaga pengasuhan, mendapatkan hak yang sama untuk tumbuh dengan baik. Bantuan ini bukan hanya materi, tetapi juga bentuk perhatian dan komitmen kami untuk mendukung tumbuh kembang mereka,” ujar Supiati. Kegiatan penyaluran bantuan berlangsung hangat dan penuh interaksi antara pihak Dinsos Sulbar serta anak-anak yang menyambut dengan antusias. Diharapkan, dukungan ini dapat memperkuat kualitas pengasuhan sekaligus memotivasi anak-anak untuk terus bersemangat dalam belajar dan beraktivitas. Dinsos Sulbar menegaskan bahwa program bantuan sosial kepada LKS di berbagai kabupaten akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata di seluruh wilayah Sulbar untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Plt. Kalaksa BPBD Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Yasir Fattah, bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK), Swandy, memberikan arahan langsung kepada Regu 2 Posko Siaga Darurat BPBD Sulbar, Kamis 11 Desember 2025. Arahan diberikan dalam kegiatan pembinaan rutin yang dilaksanakan di Posko Siaga Darurat BPBD Sulbar. Tujuannya guna memastikan kesiapsiagaan personel menghadapi dinamika cuaca dan potensi bencana. Dalam arahannya, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menyoroti pentingnya kelengkapan posko dalam mendukung operasional siaga darurat. Ia menegaskan bahwa sarana dan prasarana harus selalu dalam kondisi siap pakai, mulai dari alat komunikasi, logistik dasar, hingga perlengkapan pendukung mobilisasi tim. “Kelengkapan posko adalah faktor utama dalam memastikan respons cepat di lapangan. Ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang meminta agar seluruh unsur BPBD meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan fasilitas pendukung selalu optimal,” tegas Yasir Fattah. Sementara, Kabid PK BPBD Sulbar Swandy juga menekankan pentingnya keteraturan administrasi regu. Ia mengingatkan bahwa seluruh personel harus memperhatikan penyusunan laporan harian, dokumentasi kegiatan, serta pencatatan alat dan perlengkapan. “Administrasi regu harus tertib dan diperbarui setiap hari. Ini penting untuk memastikan setiap kegiatan terdokumentasi dengan baik, sekaligus memudahkan evaluasi dan pelaporan,” ujar Swandy. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Upaya memperkuat integrasi data, analisis, dan arah kebijakan digitalisasi daerah kembali ditegaskan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Konsinyering Rencana Penyusunan Kajian 2026, sebuah forum strategis untuk menggali informasi terkini dan mematangkan rencana riset terkait pengembangan sistem pembayaran non-tunai serta digitalisasi keuangan di Sulbar. Kegiatan yang berlangsung Rabu, 10 Desember 2025, di Ruang Kenari, Grand Maleo Hotel Mamuju, menghadirkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar sebagai narasumber. Kehadiran BPKPD Sulbar menjadi langkah penting dalam memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sekaligus mendukung percepatan digitalisasi keuangan daerah. Dalam forum tersebut, BPKPD Sulbar diwakili oleh Syaharuddin, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda. Ia memaparkan perkembangan, capaian, serta kebutuhan penguatan ETPD pada Pemprov Sulbar. Syaharuddin menekankan, digitalisasi transaksi merupakan fondasi penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi pengelolaan keuangan daerah. Beberapa isu strategis yang dibahas meliputi penguatan infrastruktur teknologi informasi dan penanganan wilayah blankspot, rencana aksi perluasan ETPD di sisi pendapatan maupun belanja, dampak implementasi ETPD terhadap peningkatan PAD, optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam pembayaran belanja pemerintah daerah. Syaharuddin juga menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan dalam memperluas digitalisasi daerah. “Bukti bahwa Pemprov Sulbar berkomitmen dalam perluasan digitalisasi terlihat dari capaian juara 2 wilayah Sulawesi selama empat kali berturut-turut sejak Championship P2DD digelar. Digitalisasi tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data. Konsinyering ini membantu penyusunan Kajian BI 2026 agar selaras dengan perkembangan di daerah,” jelasnya. Dari pihak BI Sulbar hadir Sofyan Rendi, Analis Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan, serta Fernando Ivan Lukmana, Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SP PUR. Keduanya menyampaikan bahwa masukan dari BPKPD Sulbar menjadi elemen penting dalam penyusunan Kajian BI 2026, khususnya terkait strategi penguatan sistem pembayaran non-tunai dan digitalisasi keuangan daerah. Terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan apresiasi atas sinergi…

Mamuju– Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, memastikan Pemprov Sulbar sudah menyiapkan posko siaga bencana untuk mengawal Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hal itu ia sampaikan usai ikut Rapat Koordinasi bersama Forkopimda dan Menteri Dalam Negeri di Ruang Rapat Oval Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 11 Desember 2025. Pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) ini bilang posko bukan satu-satunya langkah. Pemprov juga menggencarkan patroli keamanan, terutama untuk menjaga rumah warga yang ditinggal saat perayaan pergantian tahun. “Bukan hanya posko juga ada patroli, sudah ada untuk siaga darurat itu yang kita jaga juga begini. Ketika kita melaksanakan peringatan tahun baru meninggalkan rumah. Nah ini itu biasanya ada patroli untuk menjaga keamanan rumah-rumah,” jelas Salim S Mengga. Soal angkutan umum, Wagub menyebut ada penurunan tarif khusus Nataru. “Sudah diberi tahu tadi bahwa ada penurunan tarif 13 sampai 14 persen, itu juga dilihat nanti di terminal-terminal angkutan darat, angkutan laut betul tidak dilaksanakan itu instruksi pemerintah,” ujarnya. Salim S Mengga mengingatkan, lonjakan mobilitas jelang Natal dan tahun baru harus diimbangi kesiapan angkutan agar kecelakaan bisa dicegah. “Itu juga yang sudah saya sampaikan tadi, setiap yang bertugas di terminal angkutan darat, angkutan laut, Itu harus cermat untuk melaksanakan instruksi pemerintah, dan untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang bisa menimbulkan kecelakaan yang tidak kita kehendaki bersama,” ucapnya. Dalam Rakor itu, Salim juga membahas kesiapsiagaan bencana. Ia meminta masyarakat tetap waspada potensi kebakaran, banjir, dan longsor, terutama wilayah dekat pegunungan yang diprediksi mengalami curah hujan tinggi pada Desember hingga Februari. Pelabuhan-pelabuhan kecil di pesisir Sulbar yang ramai aktivitas pelayaran antarpulau ikut diminta mendapat perhatian. “Jadi kita juga siapkan, kita punya Dinas Penanggulangan Bencana, bantuan dari angkatan laut segala segala macam, untuk bisa kalau terjadi sesuatu bisa dengan cepat kita melakukan pertolongan,” pungkasnya. (Rls)

Mamuju -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan mengaktifkan Posko Antisipasi Bencana hingga 31 Desember 2025. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang biasanya meningkat pada akhir tahun, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah, menyampaikan bahwa posko siaga ini berperan sebagai pusat koordinasi dan respons cepat dalam menerima laporan serta menurunkan personel ke wilayah terdampak. “Posko akan beroperasi selama 24 jam sejak hari ini hingga akhir tahun. Kami memastikan personel, peralatan, dan logistik dalam kondisi siap untuk mendukung penanganan darurat di seluruh kabupaten di Sulbar,” ujar Arnidah, Kamis 11 Desember 2025. “Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, khususnya di daerah rawan longsor dan banjir. Laporan kejadian dapat langsung disampaikan ke posko atau melalui kanal aduan BPBD Sulbar,” sambungnya. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa pengaktifan posko ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang meminta seluruh jajaran meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem. “Arahan Bapak Gubernur, keselamatan masyarakat adalah prioritas. Karena itu, kami memperkuat koordinasi dengan BPBD kabupaten, TNI-Polri, Basarnas, dan seluruh mitra kebencanaan untuk memastikan respons yang cepat dan terukur,” kata Yasir Fattah. Ia menambahkan, BPBD Sulbar juga mendorong pemerintah desa dan kelurahan mengaktifkan pemantauan wilayah masing-masing serta menyiapkan lokasi evakuasi sementara jika diperlukan. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) selenggarakan Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Sulbar dan Pergub Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja Berakhlak bagi ASN secara daring, Kamis 11 Desember 2025. Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas. Membuka kegiatan, Plt. Kepala Biro Organisasi, Nur Rahmah Parampasi menjelaskan pergub ini disusun sebagai bagian dari upaya Pemprov Sulbar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Ia menegaskan, dua regulasi ini menjadi pondasi penting dalam membangun aparatur yang modern, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan. ‘’Pergub Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas ASN hadir untuk memberikan ketertiban, kepastian, dan keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas Lingkup Pemprov Sulbar. Sementara, Pergub Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK, sebagaimana kita pahami, nilai BerAKHLAK merupakan core values ASN secara nasional,’’ jelas Rahmah. Rahmah menambahkan, implementasi kedua pergub ini membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya dari pimpinan, tetapi seluruh ASN tanpa terkecuali. ‘’Pada kesempatan ini, saya berpesan kiranya aturan ini kita jadikan sebagai bagian dari budaya organisasi. Laksanakan dengan konsisten, bukan hanya pada saat diawasi, serta jadilah role model di unit kerja kita masing-masing,’’ harap Rahmah. Rahmah juga berharap kiranya sosialisasi ini menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan profesionalisme ASN dalam mendukung visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar serta percepatan pembangunan daerah. Sementara, Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki dalam paparannya mengungkapkan, Pergub tentang Pakaian Dinas ASN, selain untuk meningkatkan kedisiplinan, juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, estetika, motivasi, kewibawaan serta keseragaman dan identitas. ‘’Kita berharap kiranya…