Mamuju - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Evaluasi Tugas Pengawasan Jasa Konstruksi yang berlangsung di Aula Kantor Dinas PUPR Sulbar pada Rabu, 10 Desember 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas PUPR Sulbar Ridwan Almulk, mewakili Kepala Dinas PUPR Sulbar, dan dihadiri konsultan pengawasan serta pelaksana teknis dari berbagai bidang. Ketua panitia, Musdalifah Thaha, dalam laporannya menyampaikan bahwa evaluasi ini bersifat integral yakni menghubungkan tugas pokok Jasa Konstruksi dengan penguatan ruang koordinasi bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar sebagai bagian dari sistem penilaian OPD ke depan. "Evaluasi ini menjadi agenda penting dalam memastikan kualitas pelaksanaan pengawasan di seluruh kabupaten/kota," kata Musdalifah. Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Sulbar Ridwan Almulk, menegaskan bahwa pelaksanaan evaluasi ini merupakan wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. "Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, yang menekankan prinsip pelayanan publik yang profesional, responsif, serta bertumpu pada sistem yang terukur dan terdokumentasi dengan baik," kata Ridwan, dalam sambutannya saat membuka kegiatan. Pada sesi arahan teknis, Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Andi Erlan Hatta, menyampaikan bahwa fokus utama kegiatan ini adalah memperkuat implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang jasa konstruksi, khususnya pada aspek pengawasan. Ia menegaskan, seluruh konsultan dan pelaksana pengawasan harus memahami standar tersebut agar proses monitoring pekerjaan dapat berjalan konsisten, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Kepala Bidang Jasa Konstruksi menambahkan, Aplikasi SiPemimpin yang selama ini digunakan sebagai alat bantu pelaporan dan monitoring pengawasan akan segera diperbarui menuju versi 0.3. Pembaruan ini mencakup perbaikan fitur, penyempurnaan tampilan, serta peningkatan keandalan sistem. Ia memastikan bahwa proses perubahan tersebut akan segera dijalankan sehingga konsultan dapat bekerja lebih efisien dan akurat dalam pelaporan pengawasan. Menutup kegiatan, Dinas PUPR Sulbar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan konsultan pengawasan untuk menjaga…

Mamuju – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, menjadi narasumber dalam kegiatan konsinyering yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) Sulbar. Acara berlangsung di Hotel Maleo, Rabu (10/12/2025), dalam rangka penyusunan Kajian Bank Indonesia Tahun 2026. Dalam pemaparannya, Darwis menyampaikan encana Induk Peta Jalan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Daerah Tahun 2025–2029. Ia menjelaskan bahwa kebijakan jangka menengah RPJMD 2025–2029 mengacu pada visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dengan dua tujuan utama: menurunnya kemiskinan dan ketimpangan yang berkeadilan dan inklusif dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Darwis juga memaparkan tahapan dalam Peta Jalan Iptek 2025–2029: 2025: Konsolidasi dan penataan sistem Riset dan Inovasi Daerah (RID). 2026: Penguatan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). 2027: Pengembangan produk unggulan daerah. 2028: Difusi dan hilirisasi inovasi. 2029: Evaluasi dan replikasi model. “Produk unggulan daerah Sulawesi Barat meliputi kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa, budidaya ikan, jagung, padi, perikanan laut, pariwisata alam dan budaya, serta UMKM berbasis budaya lokal,” jelas Darwis. Ia juga menyoroti sembilan masalah mendasar pembangunan di Sulbar, dengan penekanan pada kemiskinan, SDM, dan pertumbuhan ekonomi sebagai isu kunci yang perlu mendapat perhatian serius. Kegiatan konsinyering ini dihadiri oleh pejabat Bank Indonesia Sulbar serta tim penyusun kajian. Forum ini menjadi ruang dialog strategis antara perencana daerah dan otoritas moneter guna menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan strategi penguatan ekonomi daerah. (Rls)

Mamuju – Dalam rangka mengantisipasi potensi kerawanan dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 - 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rakor tersebut berlangsung secara online melalui Zoom Meeting pada Kamis (11/12/2025) pukul 08.00 WITA, dan diikuti serentak oleh pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Di Sulbar, kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, bertempat di Lantai 3 Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa BPBD berkomitmen penuh untuk menjalankan langkah antisipatif sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dalam rangka pengamanan dan penguatan kesiapsiagaan menghadapi periode libur keagamaan dan pergantian tahun. “BPBD Sulbar mengikuti rakor ini sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kerawanan selama perayaan Nataru. Kami memastikan seluruh jajaran siap bergerak sesuai arahan Bapak Gubernur,” ujar Yasir Fattah. Melalui rakor ini, diharapkan koordinasi lintas sektor serta kesiapan seluruh perangkat daerah dapat berjalan optimal, sehingga masyarakat dapat menjalankan perayaan Nataru dengan aman, tertib, dan nyaman. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Jakarta - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulbar, yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Hotel Le Meridien Jakarta, Kamis 11 Desember 2025. Kadis PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin hadir langsung dalam rakor ini. Kehadirannya menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sulbar dalam percepatan harmonisasi dan sinkronisasi tata ruang daerah. Dalam kegiatan yang dipimpin Direktorat Jenderal Tata Ruang tersebut, Surya Yuliawan turut didampingi beberapa pejabat eselon dari Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Sulbar. Kehadiran jajaran teknis ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh aspek penyusunan RTRW Provinsi selaras dengan ketentuan nasional, serta memenuhi mekanisme persetujuan substansi sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan itu, Kadis PUPR Sulbar Surya Yuliawan Sarifuddin menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan tahapan krusial dalam penyusunan RTRW. Menurutnya, sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah sangat diperlukan agar penataan ruang mampu menjawab kebutuhan pembangunan, mitigasi bencana, pengembangan kawasan strategis, hingga arah investasi jangka panjang di Sulbar. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi data dan peta tematik sebagai dasar utama perencanaan tata ruang yang akurat. Rapat ini juga menjadi forum bagi Pemerintah Provinsi Sulbar untuk menyampaikan klarifikasi teknis, masukan substantif, serta penyempurnaan dokumen RTRW sesuai hasil penelaahan kementerian. Jajaran Dinas PUPR Sulbar aktif memberikan penjelasan dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait agar proses penilaian dapat berjalan lancar dan memenuhi tenggat yang telah ditetapkan. Dengan kehadiran langsung Kadis dan jajaran teknis, Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, menegaskan komitmen penuh terhadap penataan ruang yang berkualitas, terpadu, dan berwawasan lingkungan. Dinas PUPR Sulbar berharap proses persetujuan substansi dapat segera dirampungkan sehingga RTRW baru dapat menjadi landasan strategis pembangunan daerah demi mendorong pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Naskah : Dinas PUPR Sulbar…

Mamuju — Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Dishub Sulbar) kembali melaksanakan rapat internal sebagai bagian dari kesiapan pelaksanaan Posko Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Rapat digelar di Aula Kantor Dishub Sulbar, Rabu (10/12), dipimpin langsung Kadis Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado, dan dihadiri Plt. Kepala Bidang Pelayaran dan LLAJ Dishub Sulbar bersama peserta rapat lainnya. Rapat ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kadis Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tahap lanjutan dari persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Ia menjelaskan, Dishub Sulbar menaruh perhatian serius terhadap potensi meningkatnya mobilitas masyarakat pada masa liburan akhir tahun, baik melalui transportasi darat, laut, maupun udara. Karena itu, diperlukan koordinasi yang matang untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana transportasi berada dalam kondisi optimal. “Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa arus pergerakan masyarakat selalu meningkat signifikan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh personel siap, seluruh fasilitas pendukung berfungsi dengan baik, dan jalur-jalur rawan sudah kami petakan,” kata Amir dalam arahannya. Selain itu, Amir menegaskan bahwa Dishub Sulbar akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak kepolisian, TNI, instansi pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, keterlibatan banyak pihak menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh bidang di Dishub Sulbar agar mempercepat finalisasi rencana operasional posko, termasuk penyusunan jadwal piket, penyiapan armada pemantau, serta pengawasan pada titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan. “Kami ingin memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap bidang harus menyiapkan laporan kondisi terkini, termasuk kesiapan SDM, peralatan, dan dukungan lapangan. Tidak boleh ada yang bekerja setengah-setengah,” tegasnya. Dalam rapat tersebut, sejumlah isu turut dibahas, antara lain antisipasi cuaca ekstrem yang kerap terjadi pada periode Desember–Januari, peningkatan frekuensi kapal pada jalur penyeberangan, serta penguatan fungsi pengawasan angkutan umum untuk mencegah pelanggaran yang dapat membahayakan penumpang. Dishub Sulbar juga mendorong…

Mamuju — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan rekonsiliasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMK Rangas Mamuju, Rabu, 10 Desember. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan pengelolaan dana operasional pendidikan berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Sekretaris Disdikbud Sulbar, Saifuddin, menjelaskan bahwa rekonsiliasi dilakukan untuk mencocokkan kembali seluruh data perencanaan, penyaluran, serta penggunaan dana BOSP di sekolah. “Ini penting untuk memastikan seluruh komponen pengelolaan BOSP di sekolah tetap sesuai standar yang ditetapkan. Data perencanaan, realisasi, hingga pelaporan harus sinkron. Dengan begitu, kita dapat memastikan dana digunakan secara efektif untuk mendukung layanan pendidikan,” ujar Saifuddin. Lebih lanjut, Saifuddin menegaskan bahwa penguatan tata kelola BOSP ini selaras dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, khususnya misi peningkatan mutu layanan pendidikan serta optimalisasi penggunaan anggaran untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Rekonsiliasi ini merupakan implementasi nyata dari arahan pimpinan untuk memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan memberi manfaat bagi peserta didik,” tambahnya. Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulbar berharap tata kelola BOSP di seluruh satuan pendidikan semakin baik, mendukung kualitas layanan belajar mengajar, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan di daerah. (Rls)

Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Workshop Studi Pembelajaran Penjabat Kepala Daerah Mendorong Perbaikan Layanan Dasar di Masa Transisi Pilkada secara virtual, Rabu (10/12/2025). Kegiatan diselenggarakan oleh Pusat Fasilitasi Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menugaskan Perencana Ahli Pertama, Dewi Hardyanti Lukman, untuk mewakili daerah dalam forum ini. Workshop bertujuan menggali pengalaman, strategi penyelesaian masalah, serta praktik baik dari Penjabat (PJ) Kepala Daerah yang ditugaskan Kemendagri. “Workshop ini menjadi wadah refleksi, evaluasi kebijakan, dan forum berbagi inovasi dalam peningkatan kualitas layanan dasar, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, serta air minum dan air bersih,” jelas Dewi Lukman. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Bapperida Sulbar menyampaikan capaian inovatif dari Pj. Gubernur sebelumnya, seperti program Peningkatan Penanganan Stunting melalui pemberian makanan tambahan, Gerakan Ayo ke Posyandu yang melibatkan berbagai pihak, serta Program Pemberian 1.000 Beasiswa bagi masyarakat. “Kedua program ini terbukti meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, dan hingga kini masih berlanjut serta memberikan manfaat nyata,” ungkap Dewi. Disebutkan pula berbagai inovasi yang dilaksanakan selama tiga periode Penjabat Gubernur dalam penanganan kemiskinan ekstrem. “Berbagai intervensi dilakukan, antara lain melalui bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja melalui padat karya, serta pengembangan BUMDes di daerah transmigrasi,” terangnya. Dalam diskusi juga dijelaskan kerja sama dengan perbankan, khususnya Bank Sulselbar, melalui studi kelayakan untuk pinjaman KUR bagi bidang usaha BUMDes, pertanian, perikanan, dan peternakan. “Detail inovasi ini telah disampaikan setiap triwulan dalam Laporan Kinerja PJ Gubernur yang dilaporkan ke Itjen Kemendagri,” tambah Dewi. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan daerah yang pernah dipimpin oleh PJ dari Kemendagri. Dari Sulawesi Barat, hadir perwakilan dari Bapperida, Biro Tata Pemerintahan (Tapem), dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP). Sebagai tindak lanjut, disepakati penyelenggaraan serial podcast dan wawancara mendalam dengan PJ Kepala Daerah terpilih untuk menggali strategi…

MAMUJU — Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S. Mengga, menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Sulawesi Barat, sebuah forum penting untuk konsolidasi organisasi dan perumusan arah perjuangan politik ke depan, yang dilaksanakan Grand Hotel Maleo Mamuju, rabu (10/11/2025). Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi sekaligus harapan besar terhadap peran PKB dalam demokrasi dan pembangunan daerah. Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, ia mengucapkan selamat atas pelaksanaan Muswil PKB dan menegaskan bahwa forum ini memiliki nilai strategis bagi penguatan internal partai maupun kontribusinya terhadap masyarakat. “Muswil ini bukan sekadar forum organisasi, tetapi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi, merumuskan langkah ke depan, serta meneguhkan kembali komitmen PKB kepada rakyat, bangsa, dan daerah,” ujar Wagub. Pasangan Gubernur Sulbar Suhardi Duka ini menyampaikan, partai politik merupakan pilar penting demokrasi sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas politik, memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan mengawal jalannya pembangunan. Ia menilai PKB telah menunjukkan kontribusi nyata, baik di tingkat nasional maupun di Sulawesi Barat. PKB yang berakar pada nilai keislaman moderat dan semangat kebangsaan, disebut memiliki kekuatan sosial yang khas melalui jaringan pesantren, ulama, dan masyarakat desa. Menurut Wagub, jaringan ini bukan hanya modal politik, tetapi juga modal sosial untuk menjaga harmoni masyarakat. “Para kader PKB tidak hanya hadir sebagai wakil partai, tetapi juga sebagai wakil nurani rakyat di lembaga legislatif dan ruang-ruang pengabdian lainnya,” kata Wagub. Wagub juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan visi pembangunan “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, yang dijabarkan melalui lima misi utama atau Panca Daya. Dalam konteks itu, PKB dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat implementasi agenda pembangunan. Wagub menekankan bahwa peran PKB sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan yang adil dan berorientasi pada kepentingan publik. Di akhir sambutannya, Wagub menyampaikan harapan agar PKB terus menjadi jembatan aspirasi rakyat, mitra strategis pemerintah, serta penjaga nilai…

Mamuju – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Badan Penghubung Sulbar, Rabu, 10 Desember 2025. Kunjungan jelang Tahun Anggaran 2026 ini dalam rangka koordinasi mengenai kebijakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun 2026. Kunjungan ini disambut langsung Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi. Koordinasi ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas. Kepala Badan Penghubung Subar, Gemilang Sukma Mutiara Maryani mengungkapkan tujuan kedatangannya ke Biro Organisasi untuk mendapatkan gambaran mengenai instrument dan teknis pembayaran TPP Tahun 2026. ‘’Kami dari Badan Penghubung melakukan koordinasi terkait kebijakan pembayaran TPP Tahun 2026 untuk memahami regulasi, instrument dan teknis pembayarannya,’’ ujar Gemilang Sukma. Sementara, Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi menyampaikan bahwa koordinasi perihal TPP merupakan bagian dari proses diskusi dan peninjauan kebijakan untuk memastikan kesesuaian TPP dengan regulasi yang berlaku dan kinerja pegawai. ‘’Kami menyambut baik koordinasi dari teman-teman Badan Penghubung untuk menyelaraskan pemahaman mengenai kebijakan pembayaran TPP Tahun 2026 yang harus sejalan dengan peraturan gubernur,’’ kata Rahmah saat ditemui di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, Pranata Komputer Ahli Muda dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Sulbar, Darna Basmin menjelaskan mengenai petunjuk teknis pembayaran TPP Tahun 2026. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 10 Desember 2025, menerima laporan prakiraan cuaca harian dari BMKG Kelas II Tampa Padang Mamuju untuk wilayah Sulawesi Barat tanggal 11 Desember 2025. Informasi ini disampaikan sebagai bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi perubahan cuaca yang dapat berdampak pada masyarakat. Berikut rangkuman prakiraan cuaca: 1. Pagi Hari • Kondisi Cuaca Umumnya Berawan. • Berpotensi Hujan Ringan di: • Kab. Mamuju: Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Mamuju, Kalukku, Kalumpang, Bonehau • Kab. Majene: Tubo, Ulumanda • Kab. Mamasa: Mamasa, Tabulahan • Kab. Pasangkayu: Dapurang, Baras, Bulu Taba 2. Siang – Sore Hari • Umumnya Berpotensi Hujan Ringan di wilayah Sulawesi Barat. • Hujan Sedang berpotensi terjadi di: • Kab. Polewali Mandar: Matangga • Kab. Mamuju: Tommo, Bonehau • Kab. Mamasa: Mamasa, Bambang, Rantebulahan Timur, Tanduk Kalua, Sesena Padang 3. Malam Hari • Umumnya Berawan. • Berpotensi Hujan Ringan di: • Kab. Polewali Mandar: Binuang, Polewali, Matakali, Campalagian, Mapili, Campalagian, Tapango, Luyo • Kab. Majene: Tubo, Ulumanda • Kab. Mamasa: Nosu, Pana, Sumarorong, Tawalian, Sesena Padang • Kab. Pasangkayu: Lariang, Tikke, Pasangkayu 4. Dini Hari • Kondisi Berawan. • Berpotensi Hujan Ringan di: • Kab. Majene: Pamboang, Sendana, Tammeroddo • Kab. Mamuju: Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Mamuju, Kalukku, Sampaga, Papalang • Kab. Mamuju Tengah • Kab. Pasangkayu 5. Parameter Cuaca Umum • Suhu Udara: 18 – 30°C • Kelembapan Udara: 70 – 95% • Angin: Barat Daya – Barat Laut, 2 – 30 km/jam BMKG mengimbau waspada terhadap potensi angin kencang, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar yang dapat meningkatkan risiko gelombang tinggi, pohon tumbang, serta gangguan aktivitas pelayaran. Plt. Kalaksa BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa laporan prakiraan cuaca ini menjadi dasar BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah berpotensi terdampak. Ia menegaskan, sejalan dengan arahan…