Mamuju - Upaya mempercepat penurunan angka stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat kembali diperkuat melalui rapat koordinasi yang digelar oleh Tim Pasti Padu di Aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (12/12). Penurunan angka stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Rapat diikuti oleh Tim Pasti Padu Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, serta perwakilan RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yakni persiapan peluncuran Pos Rujukan Stunting di RSUD Mamuju sebagai bagian dari pilot project penanganan stunting, serta penyerahan bantuan Rp2 Juta dari Dinas Sosial kepada keluarga penerima manfaat dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat perbaikan status gizi anak di Sulbar. Menurutnya, Pos Rujukan Stunting akan berperan sebagai pusat layanan yang mengintegrasikan deteksi dini, tatalaksana kasus, hingga pemantauan anak berisiko stunting. “Kami ingin memastikan bahwa setiap anak yang terdeteksi mengalami masalah gizi ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Pos Rujukan Stunting di RSUD Mamuju akan menjadi model kolaborasi sektor kesehatan, sosial, dan desa,” ujar Nursyamsi. Ia menambahkan, sinergi antara Tim Pasti Padu, Dinas Kesehatan kabupaten, serta RSUD diperlukan untuk memastikan alur rujukan berjalan efektif. Selain itu, intervensi sosial seperti bantuan langsung tunai menjadi penguat agar keluarga penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan gizi anak. Peluncuran Pos Rujukan Stunting dijadwalkan dalam waktu dekat setelah seluruh aspek teknis dan koordinasi lintas instansi selesai disiapkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap langkah ini dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting yang hingga kini masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim…

Mamuju – Untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan arsip, khususnya arsip terdampak bencana, Arsiparis Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelamatan dan Penanganan Arsip Bencana, yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui daring, Kamis, 12 Desember 2025. Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter, termasuk di bidang pengelolaan kearsipan. Pemateri yang hadir Arsiparis Ahli Muda dari ANRI, Parno Nusantara yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan preservasi digital di Belanda. Menurut Parno Nusantara, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya kerusakan kehilangan atau penyalahgunaan arsip. ‘’Perlindungan dan penyelamatan arsip bencana menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan, pencipta arsip, dan berkoordinasi dengan BNPB dan atau BPBD,’’ kata Parno Nusantara yang juga aktif menyelenggarakan sosialisasi dan program, seperti Layanan Restorasi Arsip Keluarga (LARASKA). Ia menambahkan, tanggung jawab lembaga kearsipan meliputi ANRI bertanggungjawab pada bencana skala nasional, lembaga kearsipan tingkat provinsi bertanggungjawab pada bencana skala provinsi, lembaga kearsipan tingkat kabupaten/kota bertanggungjawab pada bencana skala kabupaten/kota dan lembaga kearsipan perguruan tinggi bertanggungjawab pada bencana skala perguruan tinggi. Sementara itu, Arsiparis Ahli Muda Biro Organisasi, Muhammad Rusli yang antusias mengikuti kegiatan mengungkapkan, dengan mengikuti bimtek mendapatkan kemampuan dasar tentang cara mencegah, mengidentifikasi, mengevakuasi, dan memperbaiki arsip yang rusak akibat berbagai bencana. ‘’Kegiatan ini memberikan kami (Arsiparis-red) kemampuan untuk memahami potensi risiko yang ada di lingkungan mereka terkait ancaman terhadap arsip, sehingga dapat mengenali tanda-tanda awal dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat,’’ ujar Rusli. Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi mendukung Arsiparis dari Biro Organisasi yang mengikuti kegiatan bimtek penyelamatan dan penanganan arsip bencana,…

Mamuju – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menjadi narasumber pada kegiatan advance training atau Latihan Kader (LK) III tingkat nasional yang digelar Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulbar, di Aula Asrama Haji Mamuju, Jumat, 12 Desember 2025. Junda Maulana menegaskan, kegiatan LK III menjadi ruang strategis untuk menyiapkan kader kepemimpinan mahasiswa yang kelak berperan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. “Acara ini adalah untuk melatih kader-kader kepemimpinan dari Himpunan Mahasiswa Islam yang tentu bisa menjadi bagian dari subjek dan juga objek pembangunan kita, khususnya di Pemerintah Provinsi Sulbar,” ujar Junda Maulana. Ia mengungkapkan, diskusi bersama peserta LK III membahas berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Sulbar, mulai dari persoalan ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kebencanaan. Selain tantangan, Junda Maulana juga menyoroti peluang besar yang dimiliki Sulbar, terutama potensi sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis. Namun demikian, menurutnya, peluang tersebut harus dikelola dengan perencanaan yang matang karena keterbatasan fiskal daerah. “Kita diperhadapkan dengan kondisi fiskal yang terbatas. Banyak rencana yang ingin kita jalankan, tetapi karena fiskal ini terbatas, maka perencanaan harus lebih matang dan terukur,” jelasnya. Junda Maulana menilai, gagasan dan pemikiran kritis yang disampaikan peserta LK III HMI sangat inspiratif dan dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ke depan. “Pemikiran-pemikiran dari peserta itu menginspirasi dan tentunya menjadi catatan bagi pemerintah dalam menyusun langkah-langkah kebijakan selanjutnya,” kata Junda Maulana. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat, dan mahasiswa dalam mencapai target pembangunan daerah. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi itu penting, termasuk peran mahasiswa, khususnya Himpunan Mahasiswa Islam, agar target-target pembangunan yang kita tetapkan bisa tercapai,” tutup Junda Maulana. (Rls)

Mamuju — Modus penipuan dengan mencatut nama pejabat daerah kembali terjadi. Kali ini, seorang pelaku kembali menggunakan nama Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S. Mengga, untuk menipu sejumlah pihak dengan dalih memberikan bantuan pembangunan masjid, Jumat 12 Desember 2025. Informasi yang dihimpun menyebutkan, pelaku menghubungi pengurus masjid dan mengaku sebagai perantara Wakil Gubernur yang hendak menyalurkan bantuan dana. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengirimkan bukti slip transfer yang ternyata belakangan diketahui palsu. Tak berhenti di situ, pelaku juga meminta pihak masjid atau penerima bantuan untuk meneruskan sebagian dana tersebut kepada sebuah yayasan tertentu, sebagai bagian dari “amanah” dari Wakil Gubernur. Padahal, seluruh rangkaian informasi dan bukti transfer itu tidak pernah ada. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa Wakil Gubernur Salim S Mengga ataupun Gubernur Sulbar Suhardi Duka tidak pernah menugaskan siapapun untuk menghubungi masyarakat terkait bantuan pembangunan masjid, apalagi meminta penerusan dana ke pihak lain. Sespri Wakil Gubernur Ardhi Amanah, juga angkat bicara. Ia menegaskan bahwa aksi penipuan yang mengatasnamakan Wakil Gubernur ini kembali terjadi dan meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. “Kami menegaskan, tidak ada bantuan yang disalurkan Wakil Gubernur melalui perantara pribadi, apalagi meminta penerusan dana. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dan segera melakukan pengecekan jika menerima informasi serupa,” ujarnya. Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan nama pejabat demi keuntungan pribadi. Kasus ini kini tengah dilacak lebih lanjut agar pelaku dapat segera ditindak. (Rls)

Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat turut serta dalam Rapat Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap II yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar di Kantor BPS Sulbar, Jumat (12/12/2025). Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menugaskan Pamong Pemerintahan, Haykal Inayah Ramadhan, untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat ini bertujuan memperkuat koordinasi teknis, mengevaluasi pelaksanaan survei MBG Tahap II, serta menyusun rekomendasi perbaikan. Program MBG merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan termasuk dalam 8 Program Quick Wins 2025, dengan target cakupan 100 persen bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hasil survei menunjukkan tingkat respons sangat tinggi pada SPPG, sekolah, dan rumah tangga, masing-masing mencapai 100 persen. Namun, respons dari supplier masih rendah, hanya 46,13 persen, sehingga memerlukan perhatian khusus. Haykal menambahkan bahwa proses cleaning data telah dilakukan untuk memperbaiki anomali, meski beberapa masalah masih muncul kembali dan memerlukan verifikasi ulang. Ia menekankan bahwa data survei harus memenuhi enam dimensi kualitas, yaitu relevansi, akurasi, aktualitas, interoperabilitas, akuntabilitas, dan koherensi. Dalam analisis dampak, metode Difference in Difference (DID) serta tabel input-output akan digunakan untuk mengukur pengaruh program MBG terhadap gizi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Rencana tindak lanjut berupa penyusunan booklet analisis dan laporan gabungan juga disiapkan sebagai bahan kebijakan. Rapat juga menegaskan pentingnya data akurat untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong swasembada pangan. Selain membahas teknis survei MBG, rapat mengulas evaluasi kegiatan tahun 2025 dan rencana kerja 2026 sebagai bagian dukungan terhadap program-program nasional pemerintah. Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menegaskan komitmen Bapperida Sulbar dalam mendukung program MBG. Katanya, Program MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kualitas SDM Sulbar, sejalan dengan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam membangun…

Mamuju – Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Sulawesi Barat (Sulbar), Muh. Ali Rachman, memberikan arahan kepada Regu 2 Posko Siaga Darurat BPBD Sulbar pada Kamis malam (11 Desember 2025), pukul 21.00 WITA. Pengarahan ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan rutin dalam menghadapi dinamika cuaca dan potensi bencana di wilayah Sulbar. Dalam arahannya, Muh. Ali Rachman menekankan pentingnya kewaspadaan meskipun kondisi cuaca malam ini diperkirakan cukup baik, kita tetap harus siaga. Kondisi dapat berubah sewaktu-waktu sehingga seluruh personel wajib berada pada posisi siap,” tegasnya. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, juga menegaskan sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka bahwa prinsip kesiapsiagaan tidak boleh mengendur dalam situasi apa pun. “Kita harus konsisten menjaga kesiapsiagaan. Pastikan seluruh peralatan, perlengkapan, dan jalur komunikasi berada dalam kondisi siap digunakan. Setiap regu Posko Siaga Darurat baik di provinsi maupun di kabupaten harus solid dan responsif,” tegasnya. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Polman — Upaya penanganan kemiskinan ekstrem terus digencarkan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar). Pada Kamis, 11 Desember 2025, Dinsos Sulbar kembali menyalurkan bantuan beras kepada warga miskin ekstrem, kali ini di Kelurahan Takatidung, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Sulbar Surdin. Penyaluran berlangsung di halaman kantor kelurahan, di mana puluhan warga penerima manfaat telah menunggu. Mereka datang dari berbagai lingkungan di Takatidung untuk menerima bantuan beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, melalui Kepala Bidang Linjamsos, Surdin, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya hadir di tengah masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan. “Penyaluran ini merupakan lanjutan dari komitmen kami dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Sulbar. Kami ingin memastikan bantuan yang disiapkan pemerintah benar-benar sampai kepada warga yang berhak menerimanya,” ujar Surdin. Ia menambahkan, kegiatan ini tidak hanya soal distribusi bantuan, tetapi juga memastikan data penerima selalu diperbarui agar program berjalan tepat sasaran. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kelurahan untuk memastikan data penerima sesuai kondisi di lapangan. Harapannya, bantuan ini bisa meringankan beban kebutuhan pokok warga dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. Warga Takatidung menyambut baik penyaluran bantuan ini dan berharap dukungan pemerintah terus berlanjut. Proses distribusi berjalan tertib dengan bantuan aparat kelurahan serta pendamping sosial. Melalui penyaluran ini, Dinsos Sulbar berharap program pengentasan kemiskinan ekstrem dapat terwujud secara lebih merata dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Sulbar untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Polman — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) kembali menunjukkan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui penyaluran bantuan beras kepada warga kurang mampu di Desa Lampoko, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Bantuan ini diserahkan pada Kamis, 11 Desember 2025, oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Sulbar Surdin, yang hadir mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar. Puluhan warga dari berbagai dusun di Desa Lampoko berkumpul di balai desa untuk menerima bantuan beras yang diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan pokok mereka. Bantuan ini merupakan bagian dari program penanganan kemiskinan ekstrem yang terus digencarkan Pemprov Sulbar. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Kabid Linjamsos, Surdin, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. “Kami hadir di Desa Lampoko untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan warga yang berhak. Semoga beras ini bisa membantu meringankan kebutuhan sehari-hari, terutama bagi keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” ujarnya. Surdin menambahkan, Dinsos Sulbar akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta desa untuk memastikan penanganan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran. “Kami berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor agar upaya pengentasan kemiskinan ekstrem memberi dampak nyata. Kebutuhan masyarakat adalah prioritas kami,” tambahnya. Warga Desa Lampoko mengapresiasi bantuan tersebut dan berharap program serupa terus berlanjut. Penyaluran berjalan lancar dengan dukungan perangkat desa serta para pendamping sosial di lapangan. Dengan adanya bantuan ini, pemerintah berharap mampu mempercepat pengurangan angka kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulbar untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — UPTD Puskesmas Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Lokakarya Mini (Lokmin) Lintas Sektor Triwulan IV, pada Kamis, 11 Desember 2025. Lokmin dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, kelurahan, PKK, PLKB, dan puluhan kader Posyandu. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan capaian program kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat turut hadir yakni Fungsional Promosi Kesehatan (Promkes), Adryani Sirandan bersama Rina Latif dan Idawati. Kehadiran ini merupakan bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan promotif dan preventif, sejalan dengan komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkuat layanan dasar kesehatan di seluruh wilayah. Pertemuan ini membahas agenda utama: Evaluasi peran sektor terkait dalam meningkatkan D/S (Data Sasaran) Posyandu, Pemaparan capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan D/S, Strategi percepatan peningkatan capaian program kesehatan, Pemecahan masalah lintas sektor dan Penyusunan rencana tindak lanjut masing-masing sektor Fungsional Promkes Adryani Sirandan menekankan pentingnya penguatan edukasi kesehatan dan kapasitas kader. “Promosi kesehatan adalah pilar utama dalam upaya meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat. Sinergi lintas sektor sangat menentukan percepatan capaian SPM dan penguatan Posyandu,” ujarnya. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, dalam pernyataan terpisah memberikan apresiasi atas pelaksanaan Lokmin ini. “Kami mendorong setiap puskesmas dan lintas sektor untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan komitmen dalam mencapai target pembangunan kesehatan. Monitoring dan pembinaan harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan intervensi kesehatan masyarakat berjalan efektif,” tegasnya. Ia juga menggarisbawahi bahwa kolaborasi antara provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tingkat posyandu sangat penting untuk memastikan peningkatan capaian SPM dan percepatan terbentuknya posyandu aktif yang berkualitas. Pelaksanaan Lokmin ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim Mengga, yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan layanan dasar, termasuk kesehatan sebagai prioritas utama. Kegiatan lintas sektor seperti ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap agenda pembangunan daerah, khususnya dalam memastikan setiap…

Mamuju --- Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Dishub Sulbar) ikuti Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Sulbar dan Pergub Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja Berakhlak bagi ASN secara daring, Kamis 11 Desember 2025. Kegiatan ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas. Kadis Perhubungan Sulbar Amir A.dado menyampaikan bahwa sosialisasi dua regulasi tersebut penting untuk memastikan seluruh ASN memahami aturan baru terkait tata pakaian dinas serta implementasi budaya kerja BerAKHLAK di lingkungan Pemprov Sulbar. Amir menegaskan, penerapan aturan ini bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kualitas pelayanan publik. “Dengan adanya pergub ini, kami berharap seluruh ASN di lingkungan Dishub Sulbar dapat menampilkan sikap, etika, dan penampilan yang mencerminkan nilai-nilai pelayanan prima. Budaya kerja BerAKHLAK harus benar-benar terinternalisasi dalam setiap tugas dan fungsi pegawai,” ujarnya. Ia menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti sosialisasi tersebut melalui pembinaan internal, monitoring, serta evaluasi berkala untuk memastikan implementasi berjalan sesuai harapan Pemprov Sulbar. Naskah : Dishub Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar