Mamuju - Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga menghadiri pengukuhan dan pelantikan komite olahraga nasional indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2025-2029. Pelantikan yang mengangkat tema "Bersatu berperestasi sukseskan pancadaya" digelar di Ballrom Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 12 Desember 2025. Momentum ini bukan sekadar agenda seremonial tetapi menjadi titik awal bagi pengurus KONI yang baru saja dilantik untuk membangun kembali semangat strategi dan kekuatan kolaboratif demi kemajuan olahraga berprestasi di Sulawesi Barat. Momentum ini juga diharapkan dapat meningkatkan komitmen bersama dari setiap pengurus dalam memberikan sumbangsih nyata untuk kemajuan olahraga Sulawesi Barat. Dalam sambutannya Wagub Salim S Mengga berharap bahwa kehadiran Ketua Umum dan wakil Ketua Umum ini bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk membangun olahraga di Sulawesi Barat. "Sebagai mana tadi pesan dari Ketua Umum KONI, ke depan kita harus bisa mengangkat nama Sulawesi Barat di bidang olahraga," ujar pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka ini mengawali sambutannya. Oleh karena itu Salim menekankan bahwa KONI yang baru saja dilantik harus lebih baik dan lebih maju dari KONI periode yang lalu. "Jadi jangan hanya nyaring bersuara tapi saya minta juga nyaring bekerja dan berperestasi. Itu harapan saya," terang Salim S Mengga. Selain itu, Salim S Mengga, mengungkapkan bahwa meski saat ini pemprov sulbar mengalami keterbatasan anggaran kreativitas, inovasi, dan kerja sama, akan dapat menemukan solusi untuk mengatasi keterbatasan mencapai tujuan. "Tidak boleh menghambat kemajuan, tidak boleh menghambat prestasi. Kita harus tetap optimis bahwa dengan kemampuan yang ada kita bisa mengangkat daerah ini pada level tingkat nasional bahkan tingkat dunia. Ini harapan saya kepada kita semua," pungkasnya. Diketahui pengukuhan dan pelantikan KONI Sulbar masa bakti 2025-2029 dilantik langsung oleh ketua umum KONI pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. (Rls)

Mamuju - Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar aksi donasi untuk masyarakat Aceh dan Sumatera yang sedang terdampak bencana. Kegiatan berlangsung pada Jumat, 12 Desember 2025, dipimpin langsung oleh Ketua DWP Sulbar, Ny. Hj. Nurwati Junda. Aksi donasi ini sebagai wujud nyata kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat Aceh dan Sumatera yang sedang terdampak bencana, dalam membantu meringankan beban sesama, sekaligus memperkuat nilai gotong royong dan rasa kemanusiaan di tengah masyarakat. Upaya ini sejalan dengan program Pemprov Sulbar yang sebelumnya juga telah melakukan penggalangan donasi yang dimotori Gubernur Suhardi Duka. Donasi yang dihimpun berasal dari para pengurus dan anggota DWP, serta simpatisan yang turut merasakan keprihatinan atas musibah yang menimpa saudara-saudara di Aceh dan Sumatera. Dalam kesempatan tersebut, Ny. Hj. Nurwati Junda menyampaikan bahwa aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari panggilan organisasi untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui program rutin, tetapi juga melalui aksi cepat tanggap pada situasi bencana. “DWP Sulbar berkewajiban menunjukkan empati dan kepedulian. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Solidaritas adalah penguat kita sebagai bangsa,” ujarnya. Donasi yang terkumpul akan segera disalurkan melalui mekanisme resmi pemerintah daerah dan jaringan organisasi perempuan yang ada di wilayah terdampak, sehingga bantuan dapat diterima tepat sasaran. Melalui kegiatan ini, DWP Sulbar kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan peran sosial, kemanusiaan, dan kebersamaan sebagai bagian dari kontribusi organisasi untuk Indonesia yang lebih peduli dan tangguh. (rls)

Mamuju — Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Arnidah, menerima kunjungan resmi Tim Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalukku–Karama, Jumat, 12 Desember 2025. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi tindak lanjut rekomendasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Kalukku–Karama. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kantor BPBD Sulbar. Koordinasi ini sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan upaya penanganan risiko kebencanaan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya air, penguatan mitigasi banjir, serta penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Sulbar yang termasuk dalam cakupan WS Kalukku–Karama. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan momentum penting untuk memastikan setiap rekomendasi TKPSDA dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan lapangan. "Kami menyambut baik kunjungan BWS Kalukku–Karama. Rekomendasi TKPSDA pada Desember 2024 lalu menjadi acuan penting dalam perencanaan mitigasi. BPBD siap bersinergi untuk memperkuat kesiapsiagaan, khususnya di wilayah rawan banjir dan longsor," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya integrasi data dan kolaborasi lintas sektor agar setiap langkah mitigasi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa koordinasi ini sejalan dengan arahan Pemprov Sulbar untuk memperkuat manajemen risiko bencana berbasis wilayah sungai. "Kami memastikan BPBD selalu terbuka untuk kolaborasi teknis. Penguatan tata kelola sungai menjadi bagian penting dari upaya mengurangi tingkat kerentanan masyarakat," ungkap Yasir Fattah. Disampaikan, hasil koordinasi ini akan menjadi bahan rekomendasi strategis bagi Pemprov Sulbar dalam menyusun langkah-langkah penanggulangan dan mitigasi bencana jangka menengah. Ia menambahkan, arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, menekankan perlunya percepatan tindak lanjut rekomendasi teknis yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat di kawasan sungai. "Gubernur Sulbar menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah, termasuk BPBD, meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis untuk memastikan pengurangan risiko bencana dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terukur," ucapnya. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pembahasan Instruksi Kerja dan Trayek Penataan Batas Areal sebagai bagian dari proses Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Kawasan Hutan antara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas ESDM Sulawesi Barat. Rapat berlangsung di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulawesi Barat, Kamis 11 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berkapasitas 150 kW di Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan dihadiri perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, serta konsultan pelaksana pekerjaan. Selain itu, perwakilan dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM mengikuti jalannya rapat melalui konferensi daring (zoom). Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulawesi Barat, Andi Rahmat, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi tahapan strategis dalam penentuan tata batas kawasan hutan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan PLTMH Sandapang. Menurutnya, kejelasan batas wilayah sangat dibutuhkan agar proses pembangunan berjalan sesuai regulasi dan terhindar dari kendala administratif maupun teknis di lapangan. “Dengan dilaksanakannya pembahasan tata batas ini, kami berharap proses pembangunan PLTMH di Desa Sandapang dapat dipercepat sehingga masyarakat dapat segera menikmati akses listrik yang lebih andal,” ujar Andi Rahmat. Pembangunan PLTMH Sandapang diharapkan menjadi solusi energi terbarukan bagi masyarakat di wilayah terpencil Kecamatan Kalumpang. Selain meningkatkan pasokan listrik, proyek ini juga mendukung agenda pemerintah daerah dalam memperluas akses energi bersih dan menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, khususnya membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Naskah : Dinas ESDM Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Andi Rahmat, menerima kunjungan koordinasi jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Pertemuan berlangsung di Ruang Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 11 Desember 2025. Kedatangan BWS Sulawesi V bertujuan untuk mengonfirmasi perkembangan pembangunan pembangkit listrik, khususnya pembangkit yang memanfaatkan potensi sungai sebagai sumber energi. Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu teknis, potensi lokasi, serta perkembangan investor yang telah menyatakan minat dalam pengembangan energi berbasis air di wilayah Sulawesi Barat. Dalam pertemuan itu, Andi Rahmat menyampaikan bahwa beberapa perusahaan yang berencana membangun pembangkit listrik di Provinsi Sulawesi Barat telah terdaftar dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) oleh PLN. Ia juga menerangkan bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, terdapat rencana pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas hingga 1.800 MW di Sulawesi Barat. Namun, ia menegaskan bahwa salah satu hambatan utama dalam merealisasikan rencana tersebut adalah belum tersusunnya Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Sulawesi Barat. “RUKD sangat penting sebagai dokumen dasar kebijakan dan arah pembangunan ketenagalistrikan di daerah. Tanpa adanya RUKD, proses realisasi pembangunan pembangkit sulit dilaksanakan karena akan terkendala secara administratif,” ujar Andi Rahmat. Melalui koordinasi ini, Dinas ESDM Sulawesi Barat dan BWS Sulawesi V berharap dapat memperkuat sinergi dalam pemanfaatan potensi energi air serta mempercepat penyediaan energi yang berkelanjutan dan andal bagi masyarakat di Sulawesi Barat untuk mewujudkan Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga. Naskah : Dinas ESDM Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat pada Jumat, 12 Desember 2025 pukul 15.05 WITA, menerima Peringatan Dini Cuaca dari BMKG yang menginformasikan potensi Hujan Sedang hingga Lebat yang dapat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang pada pukul 15.20 WITA di wilayah: Kabupaten Mamuju: Kepulauan Bala-Balakang. Kabupaten Mamasa: Sumarorong, Messawa, Nosu, dan sekitarnya. BMKG juga mengimbau bahwa kondisi cuaca ekstrem ini dapat meluas ke wilayah: Kabupaten Mamasa: Mambi, Aralle, Mamasa, Pana, Tabulahan, Sesenapadang, Tanduk Kalua, Tabang, Bambang, Balla, Tawalian, Rantebulahan Timur, Buntumalangka, Mehalaan. Kabupaten Polewali Mandar: Tutar, Tapango, Mapilli, Matangnga, Luyo, Anreapi, Matakali, Bulo. Kabupaten Majene: Ulumanda dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 19.30 WITA. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa seluruh jajaran BPBD, khususnya Posko Siaga Darurat, telah diminta meningkatkan kesiapsiagaan. "Sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, seluruh unsur BPBD harus memastikan kesiapan personel, peralatan, dan sistem komunikasi darurat. Potensi cuaca ekstrem ini harus kita antisipasi dengan memperkuat monitoring, khususnya pada wilayah rawan banjir, longsor, dan angin kencang,” ujar Yasir Fattah. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju -- Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima Prakiraan Cuaca Maritim terbaru yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Tampa Padang Mamuju pada Jumat, 12 Desember 2025. Informasi cuaca maritim ini berlaku untuk periode 13–16 Desember 2025 dan mencakup empat wilayah perairan utama, yaitu Perairan Malunda, Sendana, Majene, dan Balanipa. Prakiraan ini memuat detail kondisi cuaca, arah dan kecepatan angin, kelembapan udara, suhu udara, tinggi gelombang signifikan, serta arus permukaan yang menjadi acuan penting bagi aktivitas pelayaran, nelayan, dan masyarakat pesisir. Ringkasan Kondisi Cuaca Maritim 1. Perairan Malunda • Periode 13–14 & 14–16 Desember 2025. • Tinggi gelombang berkisar 0.30 – 0.50 meter, dengan angin dominan bertiup dari Barat Laut (NW) menuju Utara (N). • Puncak kecepatan angin mencapai 9 knot, dengan wind gust hingga 19 knot. 2. Perairan Sendana • Tinggi gelombang 0.30 – 0.70 meter. • Angin dominan dari Barat Laut (NW) dan Utara (N). • Kecepatan arus permukaan mencapai 86 cm/s pada 15 Desember 2025. 3. Perairan Majene • Gelombang relatif meningkat pada 14–16 Desember, mencapai 0.70 – 0.80 meter pada beberapa jam. • Kecepatan angin berkisar 6–14 knot, dengan gust hingga 23 knot. 4. Perairan Balanipa • Ketinggian gelombang berkisar 0.40 – 0.80 meter, terutama pada 14–16 Desember. • Arah angin bervariasi dari Barat Laut (NW), Barat (W), hingga Timur (E). • Kecepatan arus permukaan stabil pada kisaran 47–57 cm/s. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menekankan pentingnya kewaspadaan menghadapi dinamika cuaca maritim menjelang akhir tahun. “Kami mengimbau masyarakat pesisir, terutama nelayan, untuk terus memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD. Sesuai arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, seluruh perangkat BPBD harus memastikan informasi ini tersampaikan dengan cepat dan tepat kepada masyarakat,” tutur Yasir Fattah. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, melakukan kunjungan kemanusiaan ke Rumah Sakit Mitra Manakarra, Mamuju, untuk menjenguk Arif (17), warga Desa Guliling, Kecamatan Kalukku, yang tengah menjalani perawatan intensif akibat tumor, Kamis 11 Desember 202. Dalam suasana haru, pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) ini menyampaikan doa dan memberikan dukungan langsung kepada Arif serta keluarganya. Kehadirannya memberikan semangat baru bagi keluarga yang selama beberapa hari terakhir terus mendampingi proses pengobatan Arif. Tidak hanya memberi dukungan moral, Wagub Salim S Mengga juga menyerahkan bantuan untuk meringankan kebutuhan keluarga selama masa perawatan. Bantuan itu diberikan langsung kepada orang tua Arif. “Ini cobaan yang tidak mudah. Kami ingin memastikan Arif mendapatkan perawatan terbaik, dan semoga bantuan ini dapat meringankan beban keluarga,” ujar Wagub Salim S Mengga. Selain memantau kondisi kesehatan, Wakil Gubernur Salim S Mengga juga memfasilitasi percepatan proses rujukan agar Arif segera dibawa ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, rumah sakit rujukan utama yang memiliki fasilitas lebih lengkap untuk tindakan lanjutan. “Kami ingin memastikan Arif memperoleh pelayanan medis terbaik. Proses rujukan sedang kami bantu percepat agar penanganannya bisa dilakukan secara maksimal,” tambahnya. Wagub menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terus hadir membantu masyarakat yang menghadapi situasi darurat kesehatan. Ia berharap Arif segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti sediakala. (Rls)

Mamuju - Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Dhany Sadry, mengikuti Zoom Meeting Workshop penyusunan Studi Pembelajaran para Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (10/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Bagian Otda dan diikuti oleh jajaran pemerintahan daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Workshop ini bertujuan untuk menghimpun pengalaman, tantangan, dan strategi yang dijalankan oleh para Pj Kepala Daerah dalam masa transisi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di masa mendatang. Ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Muh. Dhany Sadry dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa studi pembelajaran ini penting untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik, stabilitas pemerintahan, dan efektivitas koordinasi lintas sektor selama masa transisi politik di daerah. Di tempat terpisah, Plt. Karo Pemkesra, Murdanil, memberikan pernyataan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Kemendagri dalam menyusun kajian komprehensif mengenai peran Pj Kepala Daerah. “Langkah ini sangat strategis untuk memastikan bahwa proses transisi pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Evaluasi dari para Pj akan menjadi bahan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan ke depan,” ujarnya. Murdanil menambahkan bahwa Biro Pemkesra siap berkontribusi aktif dalam proses penyusunan studi tersebut, termasuk memberikan data, analisis, dan masukan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja pemerintahan daerah.(rls)

Mamuju - Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Dhany Sadry, menghadiri rapat pembahasan rencana kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kejaksaan Tinggi Sulbar. Pertemuan tersebut membahas sinergi pengawalan dan pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di wilayah Sulawesi Barat pada Kamis (11/12/2025). Rapat yang berlangsung di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Sulbar itu dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah terkait, unsur kejaksaan, serta para pemangku kepentingan program koperasi. Fokus pembahasan mencakup mekanisme pendampingan hukum, pengawasan penyaluran program, hingga penguatan tata kelola koperasi agar dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat desa/kelurahan. Kerjasama ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Muh. Dhany Sadry menyampaikan bahwa sinergi antara Pemprov Sulbar dan Kejati Sulbar menjadi langkah strategis dalam memperkuat program pemberdayaan desa melalui koperasi. Kolaborasi ini diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan program berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, di tempat terpisah, Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, memberikan pernyataan bahwa pihaknya mendukung penuh rencana kerja sama tersebut. “Kami memandang pengawalan dan pengawasan dari Kejati sangat penting untuk memastikan koperasi desa/kelurahan dapat tumbuh sehat dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Biro Pemkesra siap bersinergi dan mengambil peran dalam penguatan koordinasi lintas sektor,” ujar Murdanil. Ia menambahkan bahwa Pemprov Sulbar terus berupaya memperkuat tata kelola program berbasis pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui peningkatan transparansi dan pengawasan berkelanjutan. Rencana kerja sama ini akan difinalisasi dalam waktu dekat dan menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui koperasi yang lebih profesional dan berdaya saing.(*)