Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Sulbar, Jupri Mahmud, SE, di Kantor DPD RI Sulbar, Mamuju, Selasa (16/12/2025). Kunjungan ini bertujuan mendapatkan gambaran komprehensif kondisi pembangunan Sulbar dari aspek ekonomi dan sosial sebagai bahan penguatan fungsi pengawasan dan legislasi DPD RI. Pertemuan dihadiri Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, beserta jajaran, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar sebagai mitra strategis penyedia data. Anggota DPD RI, Jupri Mahmud, SE, menekankan bahwa kualitas kebijakan pembangunan sangat bergantung pada kekuatan data yang digunakan. “Perencanaan pembangunan yang baik harus berbasis data yang valid dan akurat. Dengan data yang kuat, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan tepat sasaran yang menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat basis data pembangunan Sulbar. BPS Provinsi Sulbar memaparkan berbagai indikator makro pembangunan daerah, termasuk inflasi yang masih terkendali dan pertumbuhan ekonomi. Sulbar tercatat sebagai salah satu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik di wilayah Sulawesi. BPS juga menyampaikan rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi ke-5 pada 2026 untuk mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai struktur ekonomi daerah dan sektor unggulan yang berpotensi dikembangkan. Sementara itu, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, menyoroti sejumlah tantangan utama pembangunan daerah, seperti pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, dan kualitas sumber daya manusia yang masih di bawah rata-rata nasional. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan dokumen perencanaan daerah disusun dengan mengacu pada visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu “Sulbar Maju dan Sejahtera.” “Bapperida Sulbar terus mendorong perencanaan pembangunan berbasis data dan evidensi sebagai fondasi utama agar program pembangunan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran,” ungkap Darwis Damir. Dijelaskan pula bahwa…

Mamuju — Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Abdul Wahab Hasan Sulur, mengikuti proses wawancara dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025. Tahapan wawancara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, didampingi Wakil Gubernur, Salim S Mengga serta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana. Ketiganya terlibat aktif dalam menggali kompetensi manajerial, integritas, pengalaman birokrasi, hingga karakter dan visi kepemimpinan para peserta seleksi. Seleksi JPT Pratama merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menerapkan sistem merit dan memastikan pengisian jabatan strategis dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam sesi wawancara, peserta diminta memaparkan rekam jejak, gagasan strategis, serta kesiapan dalam mengemban amanah jabatan yang dilamar. Kadinsos Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang mengikuti seleksi tersebut diketahui melamar jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Barat. Dalam wawancara, ia memaparkan komitmen dan strateginya dalam memperkuat pengelolaan pendapatan daerah melalui inovasi, optimalisasi potensi pajak dan retribusi, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Usai mengikuti wawancara, Kadinsos Sulbar menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam seleksi JPT Pratama merupakan bentuk kesiapan untuk mengemban tanggung jawab yang lebih luas demi mendukung pembangunan daerah. “Melamar jabatan di Dispenda merupakan tantangan sekaligus amanah besar. Saya ingin berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah secara optimal, transparan, dan berkelanjutan, sehingga dapat menopang program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Abdull Wahab. Ia juga menegaskan bahwa pengalaman memimpin di sektor sosial menjadi modal penting dalam memahami kondisi masyarakat sebagai basis perumusan kebijakan pendapatan daerah. “Pendekatan yang humanis, data yang akurat, serta tata kelola yang bersih menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” tambahnya. Melalui proses seleksi JPT Pratama ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat melahirkan pimpinan perangkat daerah yang berintegritas, visioner, dan mampu menghadirkan inovasi nyata bagi kemajuan daerah. Naskah…

Mamuju - Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Makdum Ibrahim, mewakili Plt. Kepala Biro Pemkesra Murdanil, menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Silaturrahim Ulama yang dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama, pada Selasa (16/12/2025). Kegiatan Rakorda dan Silaturrahim Ulama ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan para ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama serta memperkokoh persatuan dan stabilitas sosial di Sulawesi Barat. Ini juga menjadi perhatian Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Selain itu, forum ini juga membahas berbagai isu keumatan dan peran ulama dalam mendukung program pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Mewakili Plt. Kepala Biro Pemkesra Murdanil, Makdum Ibrahim menyampaikan bahwa keterlibatan Biro Pemkesra dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalin komunikasi yang intensif dengan para tokoh agama dan ulama sebagai mitra strategis pemerintah. Di tempat terpisah, Plt. Kepala Biro Pemkesra Murdanil, menyampaikan bahwa Rakorda dan Silaturrahim Ulama memiliki peran penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan elemen keagamaan. “Ulama memiliki kontribusi besar dalam menjaga kerukunan umat beragama serta menjadi pilar moral dalam mendukung terciptanya masyarakat yang religius, damai, dan sejahtera,” ungkapnya. Murdanil menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra akan terus mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan dan penguatan peran ulama sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.(rls)

Mamuju – Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Darwis Damir, mengikuti tahapan akhir Seleksi Terbuka Pengisian 12 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tahapan tersebut berupa paparan dan wawancara yang digelar pada Senin, 15 Desember 2025. Darwis menyampaikan, wawancara pada tahap akhir ini dilaksanakan langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Wakil Gubernur Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar , Junda Maulana. Menurutnya, proses tersebut bertujuan untuk mengukur pengetahuan, kapasitas, serta kesesuaian para peserta dengan jabatan yang dilamar. Ia menjelaskan, hasil penilaian pada tahapan wawancara akhir akan digabungkan dengan sejumlah komponen penilaian lainnya, seperti rekam jejak, uji kompetensi, serta penilaian makalah. “Seluruh tahapan ini merupakan satu kesatuan dari proses seleksi yang panjang dan komprehensif untuk mendapatkan pejabat pimpinan tinggi yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan organisasi,” ujarnya. Melalui rangkaian seleksi terbuka ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat menghasilkan pimpinan perangkat daerah yang kompeten, berintegritas, dan mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah. (Rls)

Mamasa - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mamasa menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Membaca Nyaring, sebagai upaya peningkatan kompetensi literasi dan penguatan budaya gemar membaca di Kabupaten Mamasa. Bimtek dilaksanakan selama dua hari, pada 15–16 Desember 2025, bertempat di Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mamasa. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Mamasa yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, Lukman. Dalam sambutannya, disampaikan pentingnya membaca nyaring sebagai metode efektif untuk menumbuhkan minat baca, meningkatkan kemampuan literasi, serta membangun kebiasaan belajar sejak dini di tengah masyarakat. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidang literasi dan pengembangan perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip) Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula, hadir sebagai narasumber utama. Menurut Mustari Mula, membaca nyaring adalah salah satu kegiatan literasi yang sederhana namun berdampak ganda, baik terhadap pembacanya maupun terhadap pendengarnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya membaca nyaring sebagai metode literasi yang tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga membangun interaksi dan apresiasi terhadap informasi. Ia menegaskan, bimtek tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan literasi di Sulawesi Barat, salah satunya melalui Program Sulbar Mandarras, yang diinisiasi oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan Adi Arwan Alimin sebagai narasumber, yang membagikan pengalaman serta praktik baik dalam penerapan membaca nyaring sebagai pendekatan edukatif yang inspiratif dan aplikatif. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta memperoleh pemahaman komprehensif serta keterampilan praktis dalam menerapkan metode membaca nyaring di perpustakaan, sekolah, maupun ruang-ruang literasi masyarakat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mamasa berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia literasi guna mendukung terwujudnya masyarakat Mamasa yang cerdas, literat, dan berdaya saing. Naskah : Dinas Perpusip Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual pada Senin, 15 Desember 2025. Rakor ini diikuti oleh Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muhammad Saleh, bersama jajaran perencana dan staf Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Saleh menyampaikan perkembangan inflasi nasional berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, inflasi nasional pada November 2025 tercatat sebesar 0,17 persen secara month to month, dengan inflasi year to date mencapai 2,27 persen. Secara komposisi, inflasi tertinggi berasal dari kelompok harga bergejolak sebesar 3,37 persen, sementara kontribusi terbesar terhadap inflasi umum masih berasal dari inflasi inti dengan andil 1,40 persen. Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua Desember 2025 menunjukkan Sulawesi Barat berada pada peringkat ke-12 nasional dengan kenaikan sebesar 3,64 persen. Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh komoditas daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Sementara itu, IPH beras di Sulawesi Barat tercatat mengalami penurunan. Muhammad Saleh juga menyampaikan arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang menekankan pentingnya solusi konkret dan langkah antisipatif pemerintah daerah terhadap komoditas strategis. “Arahan Bapak Sekjen menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kemauan kuat, kemampuan membaca pola historis, serta kerja nyata di lapangan. Lonjakan harga ekstrem tidak semata dipengaruhi faktor cuaca, tetapi juga mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengendalian di daerah,” jelasnya. Sementara itu, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menegaskan bahwa arahan pemerintah pusat tersebut menjadi penguatan komitmen daerah dalam memperbaiki tata kelola pengendalian inflasi dan perencanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. “Bapperida Sulbar akan memastikan pengendalian inflasi ditindaklanjuti melalui perencanaan yang lebih…

Mamuju — Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) menggelar rapat internal untuk membahas realisasi kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025, di ruang Rehsos Dinsos Sulbar. Rapat internal ini dihadiri oleh Kepala Bidang Rehsos Supiati Sahid beserta seluruh pejabat fungsional dan staf pelaksana. Pembahasan difokuskan pada capaian pelaksanaan program, tingkat penyerapan anggaran, serta evaluasi terhadap kegiatan yang telah dan sedang berjalan. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Kepala Bidang Rehsos, Supiati Sahid, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya pengendalian dan pengawasan internal agar seluruh kegiatan berjalan sesuai perencanaan serta target yang telah ditetapkan. “Rapat ini penting untuk memastikan bahwa realisasi kegiatan dan anggaran Bidang Rehsos berjalan selaras. Kita ingin memastikan setiap program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Selain itu, masing-masing penanggung jawab kegiatan diminta untuk memaparkan progres pelaksanaan serta kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program ke depan. “Melalui evaluasi ini, kita dapat mengidentifikasi kekurangan dan mencari solusi bersama, sehingga pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial dapat lebih optimal dan akuntabel,” tambahnya. Dengan dilaksanakannya rapat internal ini, Bidang Rehsos Dinsos Sulbar berharap seluruh kegiatan rehabilitasi sosial dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai regulasi, serta mendukung peningkatan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II), yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam seleksi ini, Muhammad Yasir Fattah mendaftar jabatan Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Barat. Keikutsertaannya dalam seleksi terbuka tersebut merupakan bagian dari upaya penerapan penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya pada sektor penanggulangan bencana. Dalam keterangannya, Selasa 16 Desember 2025, Plt. Kalaksa BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam seleksi terbuka ini dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk dan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas terhadap tugas, serta peningkatan kinerja organisasi dalam pelayanan kebencanaan. Yasir Fattah menegaskan bahwa proses seleksi tersebut juga sejalan dengan petunjuk Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim Mengga, yang mengarahkan agar setiap pejabat mengikuti mekanisme seleksi secara objektif, menjunjung tinggi integritas, serta siap bekerja cepat dan responsif dalam menghadapi potensi bencana di Sulawesi Barat. Selain itu, Yasir Fattah menyatakan dirinya berpegang pada petunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola birokrasi yang baik, serta kesinambungan program kerja BPBD Sulawesi Barat. “Sebagai aparatur sipil negara, saya siap mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan penuh tanggung jawab. Apapun hasilnya, saya akan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan,” ujar Yasir Fattah. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Digitalisasi Seleksi JPT Pratama Pemprov Sulbar Tuai Apresiasi MAMUJU — Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memasuki tahap akhir berupa wawancara oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga dan Sekretaris Provinsi Junda Maulana di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 15 Desember 2025 Menariknya, seluruh rangkaian wawancara tersebut dilaksanakan secara live dan dapat disaksikan langsung oleh publik. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, yang turut menjadi salah satu peserta seleksi, mengapresiasi pelaksanaan seleksi yang berlangsung terbuka dan transparan. Menurutnya, digitalisasi dalam proses seleksi ini merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Sehingga Diskominfo pun turut berkontribusi dalam memfasilitasi digitalisasi Selter tersebut. “Digitalisasi seleksi JPT ini bukan sekadar siaran langsung, tetapi bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan dapat diawasi publik,” ujar Ridwan Djafar. Ia menilai, keterbukaan proses seleksi melalui pemanfaatan teknologi digital mampu meminimalkan ruang spekulasi dan persepsi negatif, sekaligus menunjukkan komitmen Pemprov Sulbar dalam menerapkan prinsip good governance. “Dengan disiarkan secara live, masyarakat bisa melihat langsung proses wawancara dan penilaian. Ini adalah bentuk transparansi nyata sekaligus upaya membangun dan menjaga kepercayaan publik,” jelasnya. Sebagai peserta seleksi, Ridwan Djafar menyampaikan bahwa hasil seleksi sepenuhnya menjadi kewenangan dan pertimbangan pimpinan. Ia menilai seluruh peserta memiliki kapasitas dan kompetensi yang layak. “Apapun hasil seleksi ini, Sebagai aparatur pemerintah, kami siap menjalankan amanah apa pun yang diberikan pimpinan dan mengemban tanggung jawab dengan sebaik-baiknya,” tegasnya. Ridwan juga menambahkan, seleksi JPT Pratama yang terbuka ini menjadi contoh konkret bagaimana transformasi digital tidak hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja birokrasi yang lebih profesional, objektif, dan berintegritas. “Transformasi digital adalah soal perubahan cara kerja dan pola pikir. Seleksi JPT yang transparan ini menunjukkan keseriusan…

Mamuju - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) membuka secara resmi acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Barat di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar, Senin 15 Desember 2025. Peringatan tahun ini mengusung tema “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045”. Tema ini menegaskan pentingnya kontribusi organisasi perempuan dalam pembangunan nasional. Dalam sambutannya Gubernur Suhardi Duka menyampaikan bahwa sebagai pejabat paling susah kita jaga adalah lingkup keluarga kita, sering susah terkendali. "Tapi syukurlah ada Dharma Wanita sehingga itu mampu membina anggotanya pada tetap batas-batas etika yang benar," ujar Suhardi Duka diawal sambutannya. Dihadapan ratusan DWP Gubernur, Suhardi Duka berpesan kepada seluruh ibu-ibu Dharma wanita agar tetap mendukung integritas suaminya supaya suaminya tetap berkeadilan dengan baik, bekerja dengan baik. Oleh karena itu, Suhardi Duka menekankan ditengah efisiensi yang dialami pemprov Sulbar saat ini jangan pernah hidup "Hedong" supaya tidak menjadi sorotan publik. "Saya sudah pernah katakan bahwa jangan pernah hidup hedong. Hidup hedong itu bisa saja karena banyak uang tetapi karena kita pejabat ya, janganlah hidup hedong. Supaya kita tidak menjadi sorotan publik," ungkapnya. Peringatan HUT DWP kali ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi dan penguatan peran DWP sebagai bagian penting dalam pembangunan bangsa. Perjalanan DWP selama 26 tahun menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuatan besar dalam mendorong transformasi sosial. Melalui kerja sama, gotong royong, dan semangat melayani, DWP terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kualitas keluarga di Indonesia. Melalui semangat ini, DWP diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam keluarga yang memberikan asah, asih, dan asuh yang baik. Asih berarti kasih sayang, asuh mencakup nutrisi dan perawatan, sedangkan asah adalah stimulasi dan pendidikan yang memadai. (Rls)