Mamuju — Pemprov Sulbar mengumumkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Formasi Tahun 2025. Sebanyak 4.185 nama yang dinyatakan terangkat dijadwalkan akan mengikuti apel pengecekan langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK). Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, mulai pukul 07.00 WITA. Apel ini menjadi bagian dari proses verifikasi sebelum penandatanganan Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, mengimbau seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menyampaikan informasi ini kepada para peserta yang dinyatakan terangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. “Hari ini nanti disampaikan, para kepala OPD, teman-teman sekalian, agar disampaikan kepada para PPPK Paruh Waktu yang terangkat untuk hadir apel di tempat ini,” ujar Junda Maulana usai upacara Hari Kesadaran Nasional tingkap Pemprov Sulbar di lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, (17/12/25). Ia menegaskan bahwa apel tersebut hanya diperuntukkan bagi PPPK Paruh Waktu. “Yang lainnya tidak usah. Khusus PPPK Paruh Waktu, berpakaian Korpri. Terima kasih,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Herdin Ismail, menjelaskan bahwa apel tersebut bertujuan untuk melakukan pengecekan fisik dan memastikan keberadaan para PPPK Paruh Waktu yang terdata. “Kita mau cek fisik. Dari kurang lebih 4.185 orang itu akan kita cek hari Senin. Apakah memang fisiknya ada atau hanya namanya saja,” jelas Herdin. Ia menambahkan, hingga saat ini Gubernur Sulbar belum menandatangani SK PPPK Paruh Waktu karena masih menunggu hasil pengecekan tersebut. “Pak Gubernur Suhardi Duka belum menandatangani SK PPPK Paruh Waktunya. Hari Senin kita akan cek keberadaan fisiknya, apakah PPPK Paruh Waktu itu memang benar hadir atau hanya sekadar namanya,” tegasnya. (Rls)

Mamuju — Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S. Mengga, kembali menyoroti rendahnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) saat upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional yang digelar di halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu 17 Desember 2025. Sorotan tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya sejumlah ASN yang terlambat mengikuti upacara. Dalam amanatnya, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S. Mengga menegaskan bahwa Hari Kesadaran Nasional seharusnya menjadi momentum refleksi bagi seluruh ASN untuk memperkuat komitmen, tanggung jawab, dan disiplin sebagai pelayan publik. Namun, ia menyayangkan masih adanya sikap tidak serius yang ditunjukkan sebagian peserta upacara. “Saya masih melihat ASN yang datang terlambat, bahkan ada yang mengobrol saat upacara berlangsung. Ini menunjukkan bahwa kesadaran disiplin kita masih perlu dibenahi bersama,” ujar pasangan Gubernur Sulbar Suhardi Duka ini. Selain masih banyak ASN yang datang terlambat dan mengobrol saat upacara berlangsung, Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya sikap tertib dan kepatuhan terhadap aba-aba pimpinan upacara. Wakil Gubernur Salim S Mengga juga menegaskan bahwa upacara bukan sekadar berdiri di lapangan, melainkan bagian dari pembentukan karakter dan disiplin ASN. “Biasakan ketika mengambil sikap sempurna, maka seluruhnya tidak ada lagi gerakan. Ini bagian dari disiplin, bukan hanya sekadar berdiri di lapangan,” tegas Salim S Mengga. Ia mempertanyakan komitmen ASN dalam menjalankan tugas apabila hal mendasar seperti disiplin belum mampu ditegakkan. “Bagaimana kita bisa bekerja dengan lebih baik, kalau untuk disiplin saja tidak mampu kita tegakkan,” ujarnya. Wakil Gubernur juga meminta agar pada upacara-upacara berikutnya, seluruh peserta benar-benar mendengarkan dan mematuhi aba-aba dari pimpinan upacara. Menurutnya, kedisiplinan harus menjadi budaya bersama di lingkungan birokrasi. “Kalau yang lain bisa, kita juga harus bisa,” katanya. Untuk memperkuat pembinaan ASN, Wakil Gubernur meminta Sekretaris Daerah agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki buku absen atau daftar kehadiran khusus saat upacara. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui tingkat kehadiran ASN di masing-masing OPD sebagai bahan evaluasi…

Mamuju — Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Dishub Sulbar) melakukan pengaturan lalu lintas dalam rangka pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (17/12). Pengaturan lalu lintas tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di kawasan perkantoran Pemprov Sulbar, khususnya saat berlangsungnya kegiatan resmi pemerintahan. Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado, menyampaikan bahwa pengaturan lalu lintas dilakukan untuk menjamin kelancaran arus kendaraan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta upacara maupun masyarakat yang melintas di sekitar lokasi kegiatan. “Pengaturan ini kami lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan upacara HKN agar aktivitas kendaraan tetap berjalan dengan baik tanpa mengganggu jalannya kegiatan pemerintahan,” ujar Amir. Ia menjelaskan, personel Bidang LLAJ Dishub Sulbar telah disiagakan sejak pagi hari di sejumlah titik strategis, termasuk pintu masuk dan keluar kompleks kantor gubernur, persimpangan jalan, serta area parkir. Petugas juga melakukan pengalihan arus lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan kendaraan. Selain melakukan pengaturan lalu lintas, Dishub Sulbar juga memastikan area parkir tertata dengan baik sehingga tidak mengganggu akses jalan utama. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di lingkungan Pemprov Sulbar. “Alhamdulillah, selama pelaksanaan upacara, arus lalu lintas terpantau lancar dan tidak terjadi kendala berarti. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara petugas di lapangan serta kesadaran para pengguna jalan,” tambahnya. Amir juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan aparatur sipil negara agar senantiasa mematuhi aturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas, terutama saat berlangsungnya kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan. Ia menambahkan, kegiatan pengaturan lalu lintas seperti ini akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen Dishub Sulbar dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja pemerintahan yang aman, tertib, dan nyaman, sekaligus…

Mamuju - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, menekankan pentingnya sinergi perencanaan pembangunan serta penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Darwis Damir saat menjadi narasumber pada Pembukaan Rapat Koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Sulawesi Barat Tahun 2025, yang digelar di Aula Asrama Haji Transit Mamuju, Rabu (17/12/2025). Kehadirannya dalam forum strategis ini mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana. Dalam paparannya, Darwis Damir menjelaskan bahwa organisasi keagamaan, termasuk MUI, memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga nilai moral, sosial, dan keagamaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan kelembagaan organisasi menjadi hal yang sangat krusial. “Penguatan kelembagaan organisasi adalah bagaimana program kerja ormas dapat selaras dengan arah perencanaan pembangunan daerah, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Darwis Damir di hadapan para pengurus MUI se-Sulawesi Barat. Selain menyampaikan sasaran utama dan prioritas rencana pembangunan nasional dan daerah di Sulawesi Barat, Plt. Kepala Bapperida Sulbar juga memaparkan materi terkait proses perencanaan pembangunan, pilar penguatan kelembagaan Ormas, serta peran strategis organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemahaman Ormas terhadap alur perencanaan pembangunan sangat penting agar mampu memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam penyusunan kebijakan publik di Sulawesi Barat. Pada kesempatan tersebut, Darwis Damir juga menyampaikan pesan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana. “Pembangunan daerah tidak cukup hanya maju secara ekonomi dan infrastruktur, tetapi harus berlandaskan nilai keagamaan, moral, dan persatuan. MUI dan Ormas keagamaan hadir sebagai penjaga nilai, mitra strategis pemerintah, serta penggerak kesejahteraan umat,” demikian pesan Sekprov Sulbar. Rapat Koordinasi MUI se-Sulawesi Barat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi internal MUI di tingkat provinsi maupun kabupaten, sekaligus memantapkan peran ulama dalam mendukung program-program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera, sejalan…

Mamuju — Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Yasir Fattah, turut mendampingi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), dalam kegiatan peresmian Rekonstruksi Tanggul Banjir Desa Tapandullu Ruas Jalan Abd. Malik Pettana Endeng – Sumare (Rangas) - Batas Tapalang Barat di Desa Tapandullu Kecamatan Simboro dan Rekonstruksi Jembatan Nipa – Nipa Ruas Jalan Batas Tapalang Barat – Batas Tapalang di Desa Lebani Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Rabu 17 Desember 2025. Peresmian ini merupakan bagian dari Program Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulbar yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dari risiko bencana, khususnya banjir, serta mendukung kelancaran akses dan aktivitas masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, jajaran Forkopimda Sulbar, pimpinan OPD terkait, serta unsur pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka, menegaskan komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkuat infrastruktur kebencanaan. “Pembangunan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Infrastruktur dan penghubung wilayah seperti ini harus dijaga bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” tegas Suhardi Duka. Sementara itu, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemprov Sulbar. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sulbar atas perhatian dan komitmennya kepada Kabupaten Mamuju. Pembangunan tanggul dan jembatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mengurangi risiko banjir dan memperlancar mobilitas warga,” ungkapnya. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah diselesaikan sesuai dengan perencanaan. “Kami melaporkan bahwa pembangunan Tanggul Tapandullu dan Jembatan Sungai Nipa-Nipa telah selesai 100 persen dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. BPBD Sulbar akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan infrastruktur ini berfungsi optimal,” jelas Yasir Fattah. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melaksanakan edukasi dini kepada masyarakat terkait mitigasi gempa bumi melalui berbagai platform media sosial resmi BPBD Sulbar, Rabu 17 Desember 2025. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi di wilayah Sulbar. Edukasi yang disampaikan meliputi pemahaman dasar tentang gempa bumi, langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi gempa, serta pentingnya menyiapkan tas siaga bencana di lingkungan keluarga. Materi dikemas secara sederhana dan informatif agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa pemanfaatan media sosial menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau masyarakat secara luas dan cepat. “Melalui edukasi dini mitigasi gempa ini, kami berharap masyarakat Sulbar semakin sadar risiko dan mampu melakukan tindakan penyelamatan diri secara mandiri ketika terjadi gempa,” ujarnya. Ia menambahkan, edukasi kebencanaan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana, sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka agar kesiapsiagaan masyarakat terus ditingkatkan sejak dini. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menyampaikan tanggapan positif atas surat himbauan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka terkait pelaksanaan Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR). Murdanil menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran ayah di lingkungan keluarga, khususnya dalam mendukung pendidikan dan pembentukan karakter anak. Menurutnya, keterlibatan langsung ayah dalam proses pendidikan, seperti mengambil rapor anak ke sekolah, akan memberikan dampak psikologis yang positif bagi perkembangan anak. “Gerakan ini sangat relevan dengan upaya membangun ketahanan keluarga. Kehadiran ayah tidak hanya simbolik, tetapi menjadi bentuk nyata perhatian, tanggung jawab, dan keteladanan bagi anak,” ujar Murdanil. Ia juga menegaskan bahwa Biro Pemkesra mendukung penuh implementasi GEMAR yang sejalan dengan Program Nasional Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI). Program tersebut dinilai mampu mencegah fenomena fatherless serta memperkuat ikatan emosional antara ayah dan anak dalam proses tumbuh kembangnya. Lebih lanjut, Murdanil mengapresiasi kebijakan Gubernur Sulawesi Barat yang memberikan dispensasi keterlambatan bagi para ayah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mengambil rapor anaknya. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap penguatan nilai-nilai keluarga tanpa mengabaikan tanggung jawab kedinasan. “Ini adalah contoh kebijakan yang humanis dan progresif. Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat mendukung dan menyukseskan gerakan ini secara maksimal,” tutupnya.(rls)

Mamuju – Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan IV Tahun 2025 pada Kamis (18/12/2025). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan peningkatan kualitas pelaporan pelaksanaan SPM di lingkup perangkat daerah. Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, dalam tanggapannya menyampaikan bahwa rapat evaluasi tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan capaian SPM berjalan sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan. “Evaluasi pelaporan SPM Triwulan IV ini sangat penting untuk melihat sejauh mana kinerja perangkat daerah dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat, sekaligus menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan pada tahun berikutnya,” ujar Murdanil. Ia menekankan bahwa pelaporan SPM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat, khususnya pada sektor-sektor pelayanan wajib. Murdanil juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar lebih cermat, tepat waktu, dan konsisten dalam menyusun laporan SPM, sehingga data yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. “Ke depan, sinergi dan komitmen bersama sangat dibutuhkan agar pelaksanaan dan pelaporan SPM dapat terus meningkat, sejalan dengan upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan di Sulawesi Barat,” tambahnya. Rapat evaluasi ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konstruktif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPM serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(rls)

Mamuju - Kepala Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Jumadir, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas rampungnya pembangunan Jembatan Sungai Nipa-Nipa yang kini telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan Jumadir saat menghadiri peresmian Rekonstruksi Jembatan Sungai Nipa-Nipa yang berlokasi di Desa Lebani, dan diresmikan langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Rabu, 17 Desember 2025. Jumadir mengatakan, keberadaan jembatan tersebut sangat membantu aktivitas masyarakat sekaligus mendukung pemulihan ekonomi desa pascagempa. “Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Gubernur Suhardi Duka dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas pembangunan jembatan ini. Dengan adanya jembatan Sungai Nipa-Nipa, Alhamdulillah sangat mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah Desa Lebani,” ujar Jumadir. Ia menjelaskan, Desa Lebani merupakan salah satu wilayah yang terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,2 yang melanda Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene pada Januari 2021 lalu. “Desa Lebani juga termasuk wilayah terdampak gempa. Karena itu, pembangunan jembatan ini sangat berarti bagi masyarakat kami,” tambahnya. Diketahui, rekonstruksi Jembatan Sungai Nipa-Nipa yang menjadi penghubung wilayah Tapalang Barat–Tapalang ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa hibah melalui BNPB, sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi untuk Tahun Anggaran 2024–2025. Dengan rampungnya pembangunan jembatan tersebut, diharapkan konektivitas antarwilayah semakin lancar serta mendorong percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana. (Rls)

Mamuju — Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Kabid Rehsos) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) Supiati Sahid, menghadiri rapat peningkatan kapasitas pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Provinsi Sulbar yang digelar di Ruang Rapat Biro Umum Setda Sulbar, Rabu, 17 Desember 2025. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman, peran, dan kapasitas pengurus PKK dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Kehadiran Kabid Rehsos Dinsos Sulbar menjadi bentuk dukungan sektor sosial terhadap penguatan peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat, termasuk perlindungan kelompok rentan dan penguatan ketahanan keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Kabid Rehsos Dinsos Sulbar, Supiati Sahid, yang mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan bahwa sinergi antara PKK dan Dinsos sangat penting dalam menjangkau masyarakat hingga ke tingkat keluarga. “PKK memiliki peran yang sangat strategis karena langsung bersentuhan dengan keluarga. Penguatan kapasitas pengurus PKK akan berdampak besar pada efektivitas program-program kesejahteraan sosial di masyarakat,” ujar Supiati. Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. “Melalui koordinasi dan kolaborasi yang baik, program rehabilitasi sosial, pemberdayaan keluarga, serta perlindungan kelompok rentan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” tambahnya. Rapat peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu memperkuat peran pengurus PKK sebagai agen perubahan di tengah masyarakat, sekaligus mendukung Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, khususnya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar