Mamasa – Dalam rangka memastikan kepatuhan serta optimalisasi pengelolaan pajak daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaporan pajak air permukaan yang dilaksanakan di PLTMH dan PDAM Kabupaten Mamasa, Selasa (26/8/2025). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2IT) BPKPD Sulbar, yang dipimpin oleh Kasubid Perencanaan Pendapatan, Haeruddin, bersama Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Arya Syafruddin, serta didukung staf terkait. Tim kemudian dibagi menjadi dua, masing-masing melakukan pendampingan dan evaluasi ke PLTMH serta PDAM Kabupaten Mamasa. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan bentuk pengawasan sekaligus upaya peningkatan akuntabilitas pelaporan pajak daerah. "Pengelolaan pajak air permukaan harus terukur, transparan, dan akuntabel. Monitoring ini menjadi langkah penting dalam memastikan kontribusi pajak daerah dapat dioptimalkan demi mendukung pembangunan di Sulbar,” ungkapnya. Senada dengan itu, Kepala Bidang P2IT BPKPD Sulbar, Faika Kadriana Ishak, menegaskan bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian dari program strategis Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. "Program ini menjadi upaya nyata untuk memaksimalkan pelaporan pajak air permukaan yang dikelola oleh kabupaten se-Sulbar. Dengan pelaporan yang lebih tertib dan akurat, tentu akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak air permukaan,” jelasnya. Ia menambahkan, kegiatan ini juga merupakan implementasi dari Pancadaya Pembangunan Sulbar yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam aspek memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, BPKPD Sulbar berharap adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak air permukaan, baik dari sektor PLTMH maupun PDAM, sehingga penerimaan daerah dapat lebih maksimal dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Mamasa khususnya, dan Sulbar pada umumnya. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Kabupaten Mamuju berhasil menekan angka kematian ibu secara signifikan. Hingga Agustus 2025, tercatat hanya 1 kasus kematian ibu, jauh menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 9 kasus. Penurunan ini tidak lepas dari berbagai inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju bersama seluruh Puskesmas. Salah satu upaya strategis yang dijalankan adalah pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMP-SR). AMP-SR merupakan sistem siklus berkelanjutan untuk menganalisis kematian dan kesakitan ibu serta bayi. Melalui mekanisme ini, setiap kasus yang terjadi dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi penyebab, merumuskan rekomendasi, serta memastikan adanya respons atau tindakan perbaikan agar kejadian serupa dapat dicegah di masa depan. Implementasi AMPSR di Kabupaten Mamuju turut didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025, yang dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas layanan kesehatan ibu dan anak di tingkat Puskesmas maupun rumah sakit. Capaian ini dibahas lebih lanjut dalam kegiatan Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Anak yang digelar di Hotel Marannu, Mamuju, pada 25–27 Agustus 2025. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan strategi lanjutan dalam menurunkan kasus kematian ibu dan anak di Kabupaten Mamuju. Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh tenaga kesehatan dan lintas sektor yang telah mendukung upaya penurunan angka kematian ibu. “Penurunan kasus kematian ibu menjadi salah satu Quick Wins Sulbar Sehat sebagaimana arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga, untuk mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” tegasnya. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh tenaga kesehatan untuk terus memperkuat pelayanan, meningkatkan akses ibu hamil terhadap layanan kesehatan, serta memastikan setiap persalinan berlangsung aman dan selamat. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Dinas Kesehatan Kabupaten aktif melakukan pendampingan medis selama pelaksanaan Event Sandeq Silumba 2025 yang berlangsung pada 20–26 Agustus 2025. Pendampingan ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, untuk memastikan kesehatan para Passandeq tetap terjaga sepanjang etape lomba. Selama kegiatan, tim medis mencatat ratusan peserta yang mendapatkan layanan kesehatan di setiap etape: Etape 1: 49 pasien dengan keluhan sakit badan, nyeri mata/mata merah, luka lecet, dan lainnya. Etape 2: 52 pasien dengan keluhan sakit mata, sakit pinggang, sakit kepala, luka lecet, demam, dan lainnya. Etape 3: 50 pasien dengan keluhan sakit mata, sakit pinggang, sakit kepala, luka lecet, dan lainnya. Etape 4 & 5 (Mamuju): 35 pasien dengan keluhan sakit mata, nyeri punggung, luka lecet, dan batuk. Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa dukungan medis ini menjadi bagian penting dari upaya menyukseskan pelaksanaan Sandeq Silumba, sekaligus memastikan para pelaut tradisional yang mengikuti lomba tetap sehat hingga akhir etape. “Kesehatan para Passandeq adalah prioritas. Tim medis kami siapkan di setiap titik untuk memberikan pertolongan cepat dan memastikan mereka bisa melanjutkan lomba dengan aman. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendukung suksesnya Sandeq Silumba 2025,” ujar dr. Nursyamsi. Selain layanan medis langsung, tim kesehatan juga menyiapkan logistik obat-obatan, alat kesehatan, serta melakukan edukasi sederhana kepada peserta agar tetap menjaga stamina, hidrasi, dan pola makan selama lomba. Dinas Kesehatan Sulbar menegaskan bahwa keberhasilan Sandeq Silumba tidak hanya terletak pada sisi budaya dan pariwisata, tetapi juga pada aspek kesehatan peserta. Dengan dukungan penuh seluruh pihak, kegiatan ini berjalan lancar hingga finis, sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Sulbar. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Pasangkayu – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kabupaten Pasangkayu terus menggencarkan upaya penagihan pajak kendaraan bermotor. Kali ini, langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan SIGAP Instansi yang menyasar kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Pelaksanaan kegiatan pada Selasa (26/8/2025) ini diawali dengan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup yang tercatat memiliki 7 unit kendaraan siap bayar pajak, serta ke KPU Kabupaten Pasangkayu dengan 1 unit kendaraan juga siap melakukan pelunasan pajak. Kepala UPTD PPRD Kabupaten Pasangkayu, Dermawan, menegaskan bahwa program SIGAP Instansi menjadi salah satu upaya strategis untuk mendorong kepatuhan pajak kendaraan di lingkup instansi pemerintahan. "Kami berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan aktif ke setiap OPD. SIGAP Instansi ini bukan hanya penagihan, tetapi juga bagian dari edukasi agar semua pihak taat pajak demi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya. Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan apresiasi atas langkah nyata UPTD PPRD Pasangkayu dalam memperkuat disiplin pembayaran pajak kendaraan dinas. "Kepatuhan pajak kendaraan dari instansi pemerintah menjadi teladan bagi masyarakat. Ini juga bentuk nyata kontribusi OPD dalam mendukung pembangunan daerah melalui pajak daerah,” jelasnya. Kegiatan ini juga sejalan dengan Pancadaya Pembangunan Sulbar yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Dengan adanya program SIGAP Instansi ini, BPKPD Sulbar berharap seluruh kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu maupun kabupaten lainnya di Sulbar dapat tertib administrasi dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Sulbar. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat Murdanil bersama Tenaga Ahli Gubernur Sulbar bidang Antar Lembaga Hajrul Malik menghadiri dialog interaktif yang diselenggarakan RRI Mamuju dengan tema “SDK Membangun Masa Depan dengan Beasiswa Pendidikan”, Rabu 27 Agustus 2025. Dialog ini membahas arah kebijakan pendidikan Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), khususnya terkait program beasiswa yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam kesempatan tersebut, Plt. Karo Pemkesra Murdanil menegaskan bahwa program beasiswa merupakan bagian dari misi ketiga Gubernur Sulbar dalam mewujudkan Pancadaya, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. “Sebenarnya beasiswa ini merupakan bagian dari Pancadaya, berada pada misi ketiga Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Salah satu poinnya adalah melahirkan beasiswa dengan beberapa kriteria, yakni beasiswa tidak mampu, beasiswa berprestasi akademik, dan juga prestasi non-akademik,” jelas Murdanil. Ia menambahkan, Pemprov Sulbar saat ini tengah mempersiapkan perubahan Peraturan Gubernur terkait beasiswa, sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Suhardi Duka. “Sebentar lagi kita akan melakukan perubahan peraturan gubernur terkait beasiswa. Untuk ke depan, kami melihat pentingnya memprioritaskan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu agar benar-benar mendapat kesempatan menempuh pendidikan tinggi,” lanjutnya. Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulbar berharap program beasiswa semakin tepat sasaran dan mampu mencetak generasi muda Sulbar yang berdaya saing serta siap menghadapi tantangan masa depan. (Rls)

Mamuju – Mendukung penuh suksesnya pagelaran Sandeq Silumba 2025 yang diprakarsai Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga, Tim Medis RSUD Provinsi Sulawesi Barat turut serta memberikan layanan kesehatan sepanjang jalannya lomba. Sejak pembukaan Sandeq Silumba di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Kamis 21 Agustus 2025 lalu, tim medis RSUD Sulbar yang terdiri dari dr. Dian Yustikarini, Saharuddin Ahmad, Megawati, serta Herfan Maulana sebagai driver ambulans, selalu siaga mendampingi 550 passandeq dan 55 perahu sandeq yang berlomba dari satu etape ke etape lainnya. Rangkaian etape dimulai dari Pantai Bahari (Polman) menuju Pamboang (Majene), dilanjutkan ke Banua Sendana (Majene), kemudian menuju Deking (Majene), berlanjut ke Mamuju, dan ditutup dengan etape terakhir pada 26 Agustus 2025, yakni mengelilingi Pulau Karampuang, Mamuju. “Setiap etape kami selalu telusuri setiap perahu satu per satu, menanyakan langsung kondisi peserta, dan menangani sesuai keluhan. Dari sekian keluhan, yang paling banyak adalah mata terasa pedis akibat air laut,” ujar dr. Dian Yustikarini, dokter pendamping tim, Rabu, 27 Agustus 2025. Selain itu, tim medis juga mencatat beberapa keluhan lain dari kru perahu, seperti sakit pinggang akibat mendayung dan sakit kepala karena panas matahari serta kelelahan. Kehadiran ambulans RSUD Sulbar di sepanjang jalur lomba dari Pantai Bahari Polman hingga Pantai Manakarra Mamuju menjadi bentuk dukungan nyata sektor kesehatan untuk memastikan kondisi para passandeq tetap prima dalam mengarungi lautan, sekaligus menjaga keselamatan dan kelancaran jalannya festival kebanggaan masyarakat Sulbar tersebut. (Rls)

Mamuju – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulbar melanjutkan Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Blankspot dan Lemah Sinyal, di Kabupaten Mamuju, Rabu 27 Agustus 2025. Plt. Kadiskominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menyampaikan, internet kini menjadi kebutuhan mendesak di era digital. Olehnya, dibutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur jaringan internet di setiap desa. Melalui program Penanganan Blankspot dan Lemah Sinyal pemprov Sulbar menargetkan 90 titik tahun ini. “Ini tentu tidak mudah, karena harus ada kerja sama dengan provider dan membutuhkan investasi besar. Tetapi berkat dukungan gubernur, tahun ini kita bisa langsung lompat dengan penyediaan 90 titik,” jelasnya. Program penanganan blankspot dan lemah sinyal ini merupakan prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam mewujudkan Sulbar maju dan sejahtera. Ia menambahkan, sekitar 30 persen wilayah berpenduduk di Sulbar masih berstatus blankspot, termasuk di beberapa titik di Kabupaten Mamuju. Karena itu, Gubernur meminta agar pemasangan jaringan internet difokuskan menyasar kantor desa, sekolah, dan puskesmas untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat. Tantangannya akses ke beberapa daerah sulit, sehingga perlu kerja sama lintas sektor. Setelah terpasang, dia juga mengajak aga bersama-sama menjaga infrastruktur jaringan yang telah dibangun sehingga dapat dipergunakan untuk jangka panjang. "Tak kalah penting adalah literasi digital. Kehadiran internet jangan hanya dipahami sebagai akses komunikasi, tetapi harus menjadi pendorong bagi tumbuhnya perekonomian desa,” tegasnya. Sementara itu, Asisten I Pemkab Mamuju, Sitti Manohara, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kominfo RI serta Pemprov Sulbar atas dukungan yang telah diberikan. Menurutnya, ketersediaan layanan internet kini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun dalam mendukung aktivitas ekonomi. “Hari ini kita kembali menindaklanjuti aktualisasi penanganan blankspot di Kabupaten Mamuju. Semoga upaya bersama ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat di era digital,” tuturnya.(rls)

Mamuju – Peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kabupaten Pasangkayu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) Golongan II kembali melanjutkan agenda pembimbingan rancangan aktualisasi pada kegiatan Latsar CPNS. Kegiatan yang dilakukan pada Selasa, 26 Agustus 2025 ini, sebagai persiapan menuju seminar rancangan aktualisasi yang dijadwalkan pada 2 September 2025 mendatang. Para peserta dibagi menjadi empat kelompok dan mengikuti pembimbingan secara daring bersama coach masing-masing. Para coach merupakan Widyaiswara dari BPSDM Sulbar. Kepala BPSDM Sulbar, drg. Asran Masdy, menyampaikan bahwa pembimbingan ini merupakan tahapan penting agar peserta siap mempresentasikan rancangan aktualisasi yang relevan dengan tugas jabatannya. “Melalui bimbingan ini, kami berharap peserta semakin matang dalam menyusun rancangan aktualisasi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi unit kerjanya masing-masing,” ujarnya. Ia menambahkan, kegiatan ini juga sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni membangun SDM yang unggul dan berkarakter, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas, demi terwujudnya visi Sulbar Maju dan Sejahtera. Naskah : BPSDM Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi menyelesaikan proses penginputan data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Tahapan ini ditutup pada 25 Agustus 2025 setelah melalui pembaruan data selama satu minggu penuh. Pemprov Sulbar melalui Gubernur Suhardi Duka (SDK) telah mengusulkan kebutuhan PPPK Paruh Waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan jumlah total 4.215 orang. Dari total usulan tersebut, sebanyak 3.437 orang tercatat sebagai pegawai Non ASN yang sudah terdata dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sementara itu, terdapat 778 orang lain yang belum terdata dalam pangkalan data BKN, namun tetap diusulkan karena telah mengabdi lebih dari dua tahun, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun rincian usulan kebutuhan PPPK Paruh Waktu adalah sebagai berikut: • Guru : 719 orang • Tenaga Kesehatan : 98 orang • Tenaga Teknis : 3.398 orang Selain itu, terdapat 174 orang tenaga Non ASN yang tidak diusulkan, dengan alasan meninggal dunia, tidak aktif, dan mengundurkan diri. Kepala BKD Sulbar sekaligus Plh. Sekprov Sulbar, Herdin Ismail, menyampaikan, bahwa proses penginputan ini menjadi langkah penting dalam memastikan hak-hak tenaga Non ASN di Sulbar dapat terakomodir dengan baik. “Alhamdulillah, proses penginputan PPPK Paruh Waktu telah kami rampungkan sesuai jadwal. Usulan sebanyak 4.215 orang ini mencerminkan komitmen Pemprov Sulbar dalam memperjuangkan tenaga Non ASN yang telah lama mengabdi. Kami berharap, usulan ini dapat disetujui oleh Kemenpan-RB sehingga para tenaga Non ASN mendapatkan kepastian status serta kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Herdin, Rabu 27 Agustus 2025. Sementara, Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh tim BKD yang telah menyelesaikan proses penginputan data PPPK Paruh Waktu. “Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim BKD, khususnya para operator yang bekerja siang malam memastikan data PPPK Paruh Waktu ini terinput dengan baik dan tepat…

Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat Evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029 pada Selasa, 26 Agustus 2023, pukul 14.00 WITA bertempat di Ruang Rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dengan melibatkan peserta secara luring maupun daring. Rapat dipimpin sekaligus dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir yang hadir mewakili Kepala Bapperida, Junda Maulana. Dalam sambutannya, Muh. Darwis Damir menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD merupakan proses yang kompleks dan penuh tantangan, namun hingga tahap evaluasi akhir ini, upaya yang dilakukan patut diapresiasi. Ia menekankan pentingnya menyesuaikan dokumen perencanaan dengan dinamika perubahan, isu strategis, serta visi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk menelaah dan menyempurnakan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Mamuju sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Evaluasi dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan keselarasan RPJMD Kabupaten dengan dokumen perencanaan tingkat provinsi maupun nasional. "Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar memiliki keterkaitan erat dalam proses ini. Sebagai representasi pemerintah pusat di daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur berperan dalam mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengendalikan pembangunan di kabupaten/kota agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Melalui forum evaluasi ini, dipastikan bahwa visi, misi, serta program prioritas Kabupaten Mamuju telah terintegrasi dengan RPJMD Provinsi Sulbar dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," kata Darwis. Dalam rapat, Asisten I Kabupaten Mamuju, St. Manuara juga turut hadir dan menyampaikan apresiasi serta harapan agar proses evaluasi ini dapat memberikan arahan dalam percepatan penyelesaian RPJMD. “Kami menyadari masih ada kendala teknis di lapangan yang membuat penyusunan dokumen ini belum selesai sesuai waktu yang ditetapkan. Namun, melalui forum ini kami berharap mendapatkan solusi dan bimbingan agar RPJMD dapat segera diselesaikan,” ujarnya. Selanjutnya, Kepala Bapperida Kabupaten Mamuju, Budianto Muin memaparkan garis besar dokumen Rancangan Akhir…