Malaysia - Pemprov Sulbar bersama Pemkab Polman bertemu dengan Pengarah Jabatan Laut Negeri Sabah Malaysia, Jumat, 27 Oktober 2023. Pertemuan itu membicarakan progres kesiapan pelayaran perdana internasional dari Tanjung Silopo, Polman, Sulbar menuju Pelabuhan Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Ketua Delegasi Indonesia pada BIMP EAGA, Prof Zudan Arif Fakrulloh yang juga merupakan Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar memberikan penguatan terkait legal standing operasional Tanjung Silopo dalam persiapan pelayaran internasional. "Walaupun belum berstatus pelabuhan internasional, pengoperasian Pelabuhan tanjong Silopo berpegang pada pasal 24 PP nomor 20 tahun 2020 tentang angkutan di perairan," kata Prof Zudan, Kamis, 26 Oktober 2023 Pada dasarnya, kata Prof Zudan, Pengarah Jabatan Laut Negeri Sabah Malaysia, Adam Malik telah memberikan persetujuannya untuk persiapan pelayaran dan sangat mendukung kelancaran pelaran perdana ini. "Hanya tinggal menunggu izin dari Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah, dan akan segera ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya dengan Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah," ungkapnya. Di tempat yang sama, Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar, menyampaikan kesungguhannya dalam melanjutkan kembali rencana pelayaran yang sempat tertunda akibat Covid 19 dan proses rehabilitasi dari dua pelabuhan itu. "Dengan keterbatasan yang ada, kami tetap berupaya melanjutkan rencana yang sempat tertunda ini," ujar Andi Ibrahim Masdar. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Maddareski menjelaskan, pelayaran perdana secara internasional itu bakal meningkatkan status Pelabuhan Tanjung Silopo dari pelabuhan pengumpan menjadi pelabuhan pengumpul. "Karena untuk saat ini Pelabuhan Tanjong Silopo dimanfaatkan sebagai Pelabuhan Embarkasi dan Debarkasi Pekerja Migran Indonesia, sesuai dengan surat Dirjen Perhubungna Laut Nomor AL-308/25/19/IDP-2020," tutur Maddareski. Untuk diketahui, dukungan juga datang dari Konsulat Jendaral RI Kota Kinabalu dan Tawau terkait rencana pelayaran ini, dengan harapan hubungan kedua negara dapat berkembang dalam bentuk kerjasama lainnya. Sehingga, mendukung pertumbuhan ekonomi ke dua negara, terlebih lagi pengembangan Pelabuhan Tanjung Silopo, masuk dalam agenda kerjasama subregional BIMP EAGA. Dukungan yang sama juga datang dari para pengusaha kapal…

Brunai - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh yang ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam forum Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philipina, East Asean Growth Area (BIMP EAGA) mengapresiasi Asian Development Bank (ADB). Apresiasi itu disampaikan Prof Zudan melihat ADB sebagai partner strategis BIMP EAGA dalam program-program yang mendukung pemerintah daerah di Bandar Seri Begawan, Brunai Darussalam, Kamis 26 Oktober 2023. Prof Zudan juga berterimakasih atas dukungan ADB dalam menjembatani isu-isu penting yang berdampak luas di subregion dalam keanggotaan BIMP EAGA, yakni 18 provinsi di 4 pulau besar Indonesia (Kalimantan, Sulawesi , Maluku dan Papua) . Pada kesempatan itu juga Prof Zudan mengajukan bantuan teknis dalam peningkatan kapasitas untuk mendorong sejumlah program yang bakal dijalankan. "Pertama, transformasi digital, khususnya e-Government, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi dengan mendukung pengembangan organisasi, manajemen sumber daya manusia, serta pemberian layanan," kata Prof Zudan. Selain itu, Sestama BNPP itu menyebutkan penerapan program ekonomi biru, ekonomi hijau dan ekonomi sirkular (blue, green and circular economy), serta kota ramah lingkungan dan kota cerdas (smart city). "Bidang ini penting karena pembangunan ramah lingkungan merupakan pendorong baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya. Lanjut Prof Zudan menjelaskan, pihaknya juga mengajukan bantuan dalam mengadaptasi dampak perubahan iklim (climate change impact) dan membangun ketahanan. "Hal ini dapat dilakukan dengan mendukung rekomendasi dan strategi kebijakan, penilaian dan perencanaan perubahan iklim, serta langkah-langkah adaptasi perubahan iklim, dalam upaya kami mengembangkan proyek pertanian, irigasi, dan infrastruktur pedesaan yang berketahanan iklim," ungkap Prof Zudan. (Rls)

POLEWALI MANDAR -- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menggelar Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula . Dalam kegiatan ini dihadiri Asisten I Pemkesra, Herdin Ismail, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, Plt kepala Kesbangpol Sulbar,serta ratusan pelajar ,dan siswa-siswi SMA, SMK sederajat tingkat Provinsi Sulawesi Barat melalui via zoom. Kegiatan tersebut di laksanakan di salah satu Hotel di kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Kamis ,26 Oktober 2023 Plt kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Tahir mengatakan,Sosialisasi pendidikan politik ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada para pemilih pemula tentang pentingnya berpartisipasi dalam tata cara berdemokrasi. Selain itu,menjadikan mereka sebagai pemilih cerdas yang sadar dalam menggunakan hak pilihnya,dan mempunyai kemandirian serta tanggung jawab personal dan profesional dalam rangka menghadapi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang.ujar Muh Yusuf Tahir. Dalam kesempatan ini, Ketua komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad ikut membawakan materi pendidikan budaya politik berharap,para pemilih pemula lebih peka terhadap politik, sehingga dapat memilih wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan tampa di dasari money politik. "Ketika pemilih pemula terjerumus dengan money politik,maka kehancuran bangsa kita ada di depan mata"ujar Syamsul Samad. Melalui sosialisasi ini para pemilih pemula mendapat wawasan yang luas dan mendalam mengenai politik,dan menjadikan pemilih pemula yang cerdas,"tutup.Muh Yusuf Tahir. (Rls)

MAMUJU -- Laporan terhadap PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh di Polda Sulbar terkait ungkapan yang beredar saat melakukan pidato tentang Analogi Filosofi “Burung” kini sudah selesai. Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Pol Syamsu Ridwan mengatakan, hasil Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Saksi, Saksi Ahli Pidana dan Saksi Ahli Bahasa bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana sehingga penyelidikan dihentikan. "Untuk perkembangan kasus nya sudah lama di hentikan. Dari Hasil Penyelidikan Laporan Informasi dari LI/91/VIII/2023/DITRESKRIMSUS tanggal 11 Agustus 2023 tentang Analogi Filosofi “Burung” statement PJ. Gubernur Sulbar dengan Pelapor atas nama MUH. AHYAR dan Hasil Penyelidikan yang dipaparkan dalam Gelar Perkara pada Jumat, 15 September 2023," ucap Syamsu Pihak kepolisian juga mengaku sudah menyerahkan surat pemberitahuan henti Lidik kepada pihak pelapor.(rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Barat di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 26 Oktober 2023 FGD yang digelar dibuka secara resmi Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris dihadiri Tim Monitoring Pusat dari Kementrian terkait penanganan percepatan penurunan stunting, bersama Tim pengendali stunting Provinsi Sulbar, Forkopimda dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulbar. Kesempatan itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan progres tindak lanjut penanganan stunting di Sulbar. Menurutnya, pemerintah Provinsi terus berupaya untuk menekan angka Stunting di Sulbar. Sebab sampai saat ini posisi Sulbar belum bergeser dari posisi dua dengan angka stunting tertinggi sesuai data SSGI tahun 2022 35,0 persen. "Ini menjadi pekerjaan terbesar di Sulbar bagaimana percepatan penurunan stunting, namun Provinsi Sulbar terus berkomitmen untuk menurunkan stunting di Sulbar mulai dari level nasional sampai level daerah," kata Idris. Sehingga melalui FGD yang digelar pemerintah ingin mencari tau penyebab utama penyebab stunting di Sulbar dan bagaimana intervensi kebijakan yang telah dilakukan. Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menekan stunting di Sulbar . Salah satunya, mencanangkan program penanganan empat plus satu masalah Sulbar. "Sulbar saat ini telah mencanangkan program empat plus satu, kebijakan pertama adalah penurunan stunting, dan APBD kami fokuskan untuk penanganan stunting," kata Idris. Meskipun memiliki angka cukup tinggi, namun menurut Idris, berdasarkan jumlah penduduk di Sulbar sebesar 1,4 juta angka stunting di Sulbar masih terbilang kecil dibandingkan dengan daerah lain. " Penyebab utama stunting di Sulbar yaitu permasalah pernikahan usia dini, "dan kami sudah berkali-kali berdiskusi dan pernikahan dini menjadi akar masalah stunting,"ucap Idris. Permasalah lainnya yaitu anak tidak sekolah, Sulbar tercatat ada 41 ribu anak tidak sekolah, anak tidak sekolah juga menjadi penyebab pernikahan dini. Termasuk Kemiskinan ekstrim juga menjadi permasalah besar yang harus…

JAKARTA, -- Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, memberikan sertifikat Pengakuan Warisan Budaya Tak Benda, yaitu Tari Pallake, Tari Pattu'du dan Mappande Sasi kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat di Taman Fatahilla Kota Tua Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Kepala Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Sulbar Mitthar menjelaskan, penetapan ini melalui proses panjang, dimana berawal diusulkan oleh kabupaten melalui fasilitas dan verifikasi Dikbud Provinsi. Kemudian melalui Sidang penetapan oleh tim ahli Kemendikbudristek, tim Dikbud Sulbar Berhasil meyakinkan tim ahli, bahwa Warisan budaya tersebut adalah Warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Sulawesi Barat. "Alhamdulillah sejak tahun 2019, di tahun 2023 ini berhasil mendapatkan Apresiasi sebagai Pengakuan Budaya," kata Mitthar Tim Diadisdikbud berkomitmen akan terus menggali dan mengekspos Warisan budaya yang kini dijadikan sebagai investasi daerah dalam memajukan Kebudayaan dan dapat mengangkat sektor lainnya. (Rls)

BANDAR SRI BEGAWAN -- Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam forum Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA). BIMP-EAGA sendiri merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang dibentuk pada tahun 1994 dengan tujuan utama meningkatkan kerja sama ekonomi dan integrasi di antara wilayah anggotanya. Dalam kesempatan itu, Prof Zudan menyampaikan sejumlah gagasan, ide dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan kedepannya. Bahkan, keinginan Indonesia dalam mengembangkan digital transformasi, blue and green ekonomi, serta koridor ekonomi yang perlu dibangun, dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku sampai dengan Papua. "Dan kita juga menyampaikan beberapa permintaan kepada ADB (Bank Pembangunan Asia) agar bisa memberikan bantuan teknis atau teknikal asisten, kemudian berbagai pelatihan yang terkait kita membangun transformasi digital, kemudian pengembangan SDM, termasuk bagaimana penguatan pelayanan publik di 18 provinsi yang ikut dalam forum ini," kata Zudan. Terkhusus, kata Prof Zudan, dirinya mendorong kerjasama dan menyampaikan kesiapan Tanjung Silopo yang ada di di Polman, Sulbar, untuk membuka pelayaran langsung ke Pelabuhan Lahad Datu, Sabah, Malaysia. "Juga bagaimana produk coklat yang ada di Polman pada khususnya dan di seluruh Sulbar pada umumnya bisa kita kembangkan. Dan respon dari audiensi bagus sekali, mereka sangat tertarik untuk itu," ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar yang ikut dalam forum itu mengaku, sangat bersyukur dengan respon positif dari peserta BIMP-EAGA terhadap usulan-usulan Pj Gubernur Sulbar. "Kita sangat bersyukur karena forum ini selesai dengan baik dan banyak usulan-usulan yang disampaikan Pj Gubernur Sulbar, bagaimana Tanjung Silopo bisa berjalan dengan cepat dan konektivitas antar Tanjung Silopo dengan Lahad Datu, Sabah, Malaysia, bisa cepat terlaksana," ujar Andi Ibrahim Masdar. Lanjut, Zudan menjelaskan, sejumlah pihak dari negara lain yang tergabung dalam BIMP-EAGA tertarik berkunjung ke Sulbar dan melihat produk-produk yang ditampilkan dalam pameran. "Mudah-mudahan sekaligus ada lagi…

BANDAR SRI BEGAWAN -- Prof.Zudan Arif Fakrulloh ditunjuk sebagai delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada pertemuan BIMP-EAGA Chief Ministers, Governors and Local Government Forum (CMGLF), di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, berlangsung dari 23-26 Oktober 2023 Pertemuan CMGLF merupakan forum kepala daerah se-kawasan Brunei, Indonesia, Malaysia dan Philipina East Asean Growth Area ( BIMP-EAGA) dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dan diskusi tentang peluang investasi serta menyepakati langkah-langkah untuk mengoptimalkan kemanfaatan kerja sama BIMP-EAGA dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah. Kata Prof Zudan, pertemuan itu membahas kepentingan bisnis antar empat negara, Indonesia-Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Kehadiran Prof Zudan yang juga selaku PJ Gubernur Sulbar didampingi Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar. Forum yang juga melibatkan 18 provinsi itu membahas terkait arah pembangunan Indonesia dalam mengembangkan digital transformasi, blue and green ekonomi serta koridor ekonomi yang perlu dibangun dari Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua. "Termasuk berbagai pelatihan yang terkait tranformasi digital, SDM, dan penguatan pelayanan publik di 18 provinsi yang ikut di forum ini," ucap Prof Zudan. Pj Gubernur Sulbar juga menyampaikan kesiapan Pelabuhan Tanjung Silopo Sulbar membuka pelayaran langsung ke Lahad Datu Malaysia. "Dan juga bagaimana produk coklat bisa kita kembangkan. Dan mereka sangat merespon ini," kata Zudan. Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar sangat bersyukur Sulbar terlibat dalam forum ini, serta berterima kasih melalui Prof Zudan selaku delegasi Indonesia memperkenalkan potensi Sulbar. Kata Ibrahim, banyak dari negara lain melirik potensi yang ada di Sulbar dan ini menjadi peluang kerja sama pembangunan ekonomi ke depan. "Saya selaku Bupati terima kasih kepada pak gubernur dan mohon doa apa yang kita bicarakan hari ini bisa secepatnya terlakasana," tandasnya. (Rls)

BALIKPAPAN--Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan salah satu provinsi yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Zona II dari 10 provinsi lainnya. Dengan adanya momentum pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi kesempatan bagi provinsi ke-33 ini bersama provinsi lainnya menjual potensinya. Adapun 10 provinsi lainnya meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Gelaran ALKI II Zone Investment Forum di Kota Balikpapan, Kaltim, yang berlangsung dari tanggal 24-29 Oktober 2023, menjadi peluang besar bagi daerah-daerah itu memamerkan potensi dan peluang investasi, termasuk Sulbar. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulbar Habibi Azis mewakili Pj. Gubernur Sulbar, bersama Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Dagperinkop-UKM) Sulbar Andi Bau Akram Da'i. Pada ALKI II Zone Investment Forum berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan seperti, Internasional Investment Seminar, Bussiness Matching, One on One Meeting, Investment Expo dan Nusakraf UMKM Expo. Pada kegiatan expo, DPMPTSP Sulbar berkolaborasi dengan Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar memamerkan potensi dan peluang investasi di Sulbar. ALKI II Zone Investment Forum juga dihadiri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, Deputi Otorita IKN, Konjen Australia, Kedubes Korea Selatan, dan perwakilan 10 provinsi lainnya yang dilalui ALKI Zona II. (rls)

JAKARTA--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berhasil meraih Penghargaan Apresiasi Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional Tahun 2023 atas perannya dalam mendorong pelaksanaan Proklim di tingkat tapak, dengan serangkaian kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta peningkatan kapasitas kelembagaan pelaksana Proklim di seluruh kabupaten se-Sulbar. Bersama 9 (sembilan) perwakilan Pemerintah Provinsi se Indonesia, Sulbar mendapat Piagam Apresiasi Pembinaan Proklim yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Zulkifli Manggazali, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK RI) Siti Nurbaya Bakar di Audiotorium DR. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti KLHK, Jakarta Pusat, Selasa 24 Oktober 2023. Untuk diketahui, Sulbar telah melakukan pembinaan Proklim sejak tahun 2016 dengan jumlah Lokasi Proklim hingga tahun 2023 sebanyak 97 lokasi yang tersebar di 6 (enam) kabupaten. Lokasi Proklim terbanyak ada di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yakni sebanyak 46 lokasi, disusul Kabupaten Pasangkayu sebanyak 14 lokasi, Kabupaten Majene sebanyak 13 lokasi, Kabupaten Mamuju sebanyak 10 lokasi, Kabupaten Mamasa sebanyak 9 (sembilan) lokasi dan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) sebanyak 5 (lima) lokasi. Untuk Tahun 2023, terdapat 34 Lokasi Proklim yang telah teregistrasi dalam Sistem Registri Nasional. Sebanyak 16 Lokasi berhasil masuk dalam nominasi Proklim Utama Nasional dan telah dilakukan verifikasi lapangan pada bulan Agustus 2023 oleh Tim Verifikator KLHK, sehingga hasil akhirnya adalah 1 (satu) lokasi berhasil meraih penghargaan Tropi Proklim Utama dan berhak mendapatkan insentif dari KLHK yakni Desa Salururu Kecamatan Bambangan Kabupaten Mamasa, 12 lokasi berhasil meraih sertifikat Proklim Utama, 12 Lokasi berhasil meraih sertifikat Proklim Madya dan 9 Lokasi berhasil meraih sertifikat Proklim Pratama. Selain Pemprov Sulbar, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) juga berhasil meraih penghargaan Apresiasi Pembinaan Proklim Nasional tahun 2023 untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota. (rls)