Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris memimpin Rapat Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemprov Sulbar bersama sejumlah OPD di ruang kerja Sekprov Sulbar, Kamis, 27 Februari 2020. Pada kesempatan tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan bahwa tidak ada sistem yang langsung handal, masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan pada sistem tersebut yang hanya teman-teman di level OPD dan mitra mitra kerja di bidang keuangan maupun perencanaan yang mengetahui secara pasti persoalan tersebut. "Sistem terbaru saat ini adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD) yang diyakini belum bisa running di pertengahan tahun ini, maka dari itu di tahun 2021 dengan sebuah kebijakan yang baik kita pastikan bisa berjalan, dengan melaui berbagi pelatihan dan uji coba terdahulu, setelah itu baru kita bisa pastikan bahwa sistem tersebut handal,"kata Idris Lebih lanjut Ia menyampaikan, saat ini SIPD memang belum bisa berlari kencang, dan di tahun 2021 mau tidak mau harus menjemput itu, karena hal tersebut merupakan suatu kebijakan. Sehingga pada sisi lain , Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIMCAN) masih terdapat berbagai macam kelemahan, dari hal tersebut muncul sebuah kesimpulan bahwa tidak boleh lagi berada di sistem yang akhirnya membuat sistem menjadi lambat. Hadir Kepala Dinas Kominfo bersama sejumlah kabid dan kepala seksi, Karo Ekbang, Asmar, Kabid Anggaran, Hasanuddin dan anggota Satgas SIMDA Pemrpov Sulbar . (deni)

Kominfo Sulbar-- Dalam mengembangkan sektor pariwisata di Sulbar tidak hanya membutuhkan regulasi, namun juga dibutuhkan adanya action atau tindakan untuk mengelolanya. Hal tersebut ditekankan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka acara Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pariwisata Sulbar, di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 27 Februari 2020. "Kebanggaan tidak hanyak cukup dengan banyaknya kebijakan di sektor pariwisata. Saya senang kalau kita bicara kebijakan, tetapi jangan sampai kita larut dengan itu, tanpa adanya action di dalamnya,"pungkas Idris Selain itu, juga dibutuhkan peran dari berbagai pihak, baik Pemprov maupun Pemkab termasuk juga para pengusaha. "Pada sektor pariwisata ini harus melibatkan banyak pihak, tidak cukup hanya Pemprov yang duduk bersama Pemkab saja,"tandas Idris Dikemukakan, sektor pariwisata selalu menarik untuk dibicarakan, namun dalam hal itu tidak ada yang bisa dibanggakan jika tidak berorientasi pada hasil. "Tidak boleh lagi input terus, tapi tidak ada hasilnya. Makanya saatnya kita harus berorientasi hasil,"kata Idris Melalui kesempatan tersebut, Idris meminta, kedepan seluruh destinasi wisata yang ada di Sulbar harus dibuatkan rencana strategis sedetail mungkin. "Saya minta di 2021 kita tidak boleh lagi menggambar bebas, apalagi kalau kita meminta dukungan anggaran tanpa ada rencana strategis masing-masing destinasi. Makanya saya dorong Pulau Karampuang agar kerangka besarnya harus final di tahun ini sampai sedetail mungkin, misalnya siapa yang mau berinvestasi dan apa yang diinvestasi,"tambahnya Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Farid Wadji mengatakan, untuk mengelola pariwisata harus lebih banyak melakukan koordinasi antara OPD satu dengan lainnya. "Satu OPD tidak akan berdaya jika kegiatannya tidak disinkronkan dengan OPD lainnya,"kata Farid Olehnya itu, Farid mengungkapkan, Forum OPD Bidang Pariwisata tersebut, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mensinergikan kegiatan, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten, sehingga dapat dilaksanakan secara bersama-sama. "Alhamulillah pada hari ini kita berkumpul bersama, untuk mempertemukan visi atau kegiatan yang akan kita laksanakan bersama-sama,"kata Farid Ia menambahkan, pada tahun…

Kominfo Sulbar--Pemprov Sulbar menggelar pemilihan Ketua Forum Sekretaris OPD dalam rapat kerja bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dengan para Sekretaris OPD lingkup Pemprov Sulbar, di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 26 Februari 2020. Dalam pemilihan Ketua Forum Sekretaris OPD lingkup Pemprov Sulbar tersebut, terdapat dua kandidat yakni Sekretaris Dinas (Sekdis) Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Sulbar, Andi Muh.Yasin dan Sekdis (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulbar, Yohanis Piterson . Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, para pejabat yang ditunjuk sebagai Sekdis merupakan orang-orang pilihan, sehingga harus bisa menunjukkan kinerja terbaiknya. "Kawan kawan Sekdis ini memang orang-orang terpilih, dan oleh karena itu harus bisa menunjukkan kinerja terbaiknya, bukan hanya untuk karir mereka sendiri, tetapi lebih berbicara mengenai provinsi kita, agar bisa lebih baik lagi,"ucap Idris Melalui kesempatan itu, Idris menyinggung terkait hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai B yang diperoleh Sulbar. Menutur Idris, dengan hasil tersebut kedepannya bisa mencapai target sesuai dengan RPJMD Sulbar yang harus mendapatkan predikat A di akhir periode Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. "Saya meyakini Sekdis yang hadir pada hari ini, akan mengawal proses menuju nilai A yang tinggal dua langkah lagi,"pungkasnya Setelah dilakukan pemungutan suara, Sekdis PMD Sulbar Andi Muh. Yasin terpilih sebagai Ketua Forum Sekretaris OPD lingkup Pemprov dengan jumlah suara sebanyak 19, mengungguli rivalnya Yohannis Piterson Sekdis Balitbangda Sulbar yang hanya memperoleh jumlah suara sebanyak sembilan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten III Bidang Administrasi, Djamilah, sejumlah pimpinan OPD dan para Sekretaris OPD lingkup Pemprov Sulbar. (desi)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar memantau pelaksanaan ujian Sistem Komputer Dasar(SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tingkat Pemprov Sulbar di Gedung Serbaguna Rujab Gubernur, Rabu, 26 Februari 2020 Untuk tahun ini, sebanyak 11.480 peserta yang akan memgikuti SKD , mulai dari tanggal 21-28 Februari 2020 " Alhamdulillah hari ini kita memantau langsung pelaksanaan ujian SKD CPNS tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di ruang serbaguna, seleksi ini bertujuan untuk meraih status pegawai negeri sipil, mudah-mudahan semuanya tetap berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan yang dapat menghambat proses ujian itu," kata Ali Baal. Masih kata Ali Baal, melihat kondisi ujian dihari keenam masih berjalan dengan kondusif tanpa ada permasalah yang menghambat, walaupun gedung tersebut dinilai masih terbatas tetapi proses ujian kini berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama "Kita berharap, dari hasil seleksi ini akan melahirkan CPNS yang berkualitas. Disini juga tidak ada lagi intervensi pemerintah karena hasilnyw langsung bisa diketahui oleh peserta," tandasnya Terkait persiapan seleksi, Ia selalu menekankan agar peserta mempersiapkan diri dengan matang dan maksimal serta menjaga kondisi kesehatan dan mental yang bagus saat menghadapi ujian tersebut. Ia juga menekankan kepada CPNS yang berasal dari luar aerah yang sudah lulus di Sulbar, harus dapat mengabdikan diri sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan pemerintah berlaku, dan itu memang sudah ada aturannya, walaupun kita berharap tidak terjadi hal yang demikian, hal tersebut tetap kembali kepada masing-masing individu dan aturan yang sudah ada dari Pemerintah Pusat, " pungkasnya Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019. Passing grade CPNS tahun 2020 umum , nilai ambang batas untuk tes karakteristik pribadi (TKP) sebesar 126, tes intelegensia umum (TIU) sebesar 80, dan tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebesar 65. Sedangkan tahun lalu lebih…

Kominfo Sulbar -- Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar, menggelar pertemuan dengan Dinas Kominfo se-Sulbar, Selasa, 25 Februari 2020 Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Satatistik Sulbar tersebut, membahas tentang kebijakan pembangunan 2021. Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi, mengatakan, kegiatan itu baru pertama kali dilakukan di 2020 dalam rangka tercipta sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten se-Sulbar, sehingga dapat menemukan pemecahan dari berbagai masalah yang dihadapi, salah satunya terkait dana dekon yang tidak dimiliki Dinas Kominfo. "Bersama enam Pemerintah Kabupaten untuk dapat saling bahu membahu, apa yang bisa dijalankan provinsi tidak bisa dijalankan kabupaten begitu juga sebaliknya, sehingga terjadi sinkronisasi dan konektivitas yang baik antara satu dengan yang lain, " pungkas Safaruddin Selanjutnya, kata Safaruddin, hasil dari agenda rapat tersebut perlu segera dibenahi dan dirampunkan mengingat Sulbar merupakan salah satu kota pendukung bagi Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Kalimantan, "Maka dari itu, Isu strategis RKPD 2021 harus mampu terpenuhi dan hal tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh stakeholder terkait,"tandas Safaruddin Adapun susunan rancangan Isu Strategis RKPD 2021, lanjut Safaruddin, dimulai dari tingkat nasional tentang pemindahan Ibu Kota Negara dan penyederhanaan birokrasi, disusul tingkat regional melalui konektivitas antar wilayah pulau Sulawesi, kemudian ditingkat provinsi dengan peningkatan kualitas SDM, digitalisasi tata kelola pemerintahan , penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ekonomi inklusif, penanganan pengangguran dan kemiskinan serta penanganan bencana alam. Pada kesempatan itu, Safaruddin juga menyinggung terkait program internet masuk desa, dimana menurutnya hal tersebut akan terus digalakkan. "Pada Tahun 2019 sebanyak 32 desa telah terkoneksi jaringan internet dan ditahun 2020 bertambah sebanyak 20 Desa. Hal itu akan terus ditingkatkan tentunya dengan menyesuaikan kondisi anggaran yang ada. Kita berharap kepada Dinas Kominfo di kabupaten kiranya kita tidak main-main dengan hal itu, karena kita punya target untuk mendapat penghargaan…

Yogyakarta -- Pemprov Sulbar berhasil meraih prestasi pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah III Tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin, 24 Februari 2020. Pada ajang penganugerahan tersebut, Sulbar berhasil meraih predikat B. Predikat tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya bisa berada pada posisi nilai "CC" "Alhamdulillah, Sulbar telah sukses meraih predikat Evaluasi SAKIP dgn Nilai “B” setelah sekian tahun berada di Nilai “CC”. Dari seluruh kabupaten yang ada di Sulbar, alhamdulillah sudah tidak ada yang nilai D," kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris yang hadir di Yogyakarta bersama Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar Untuk dua daerah di Sulbar yakni Mamasa dan Mateng masih berada pada nilai C , sedangkan untuk Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju masih berada pada nilai CC. Sedangkan Kabupaten Majene meraih nilai B , dan Kabupaten Polman dengan nilai BB. "Pencapaian SAKIP terbaik untuk tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Polman dengan nilai BB , sementara untuk tingkat provinsi diraih oleh Provinsi Yogyakarta. Selamat atas pencapaian ini dan kita berkomitmen untuk terus melaju ke nilai tertinggi,"sebut mantan Deputi Diklat LAN RI Itu. Menpan RB, Tjahjo Kumolo hadir langsung menyerahkan penghargaan kepada provinsi/kabupaten/kota yang meraih predikat pada acara tersebut. Mendagri menyampaikan, pemerintah dituntut untuk mengelola anggarannya secara efektif dan efisien sebagaimana prinsip akuntabilitas kinerja berorientasi hasil. Untuk mendorong akuntabilitas kinerja berorientasi hasil tersebut, setiap tahun Kemenpan RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah.(rls)

“Sulbar harus sistematis merencanakan pengembangan kompetensi. Sulbar harus punya komitmen untuk membangun standar birokrasi dari dimensi Sumber Daya Manusia agar bisa lebih maju” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dr. Muhammad Idris,M.Si, selepas memberikan kuliah perdana kepada mahasiswa semester 2 pascasajana Universitas Hasanauddin di kampus Merah Tamalanrea, Sabtu (20/02/2020) Menuju Indonesia yang unggul ataupun mewujudkan Sulawesi Barat yag maju dan malaqbi maka pembangunan Sumber Daya Manusia wajib menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan. Ada urgensi yang sangat besar dengan peningkatan SDM sebab hal ini akan menjadi kunci utama dalam memenangkan berbagai persaingan antar daerah, Provinsi bahkan global serta mewujudkan profesionalitas dalam memberikan pelayannan publik yang optimal. “Sulbar masih jauh dari kualifikasi minimum terutama sisi kompetensi teknis fungsional. Pegawai kita ada sekitar 5 ribu lebih dan 50 % nya adalah tanaga fungsional guru, kesehatan serta penyuluh. Pendidikan pada level ahli atau strata 2 perlu ditingkatkan agar bisa berdaya saing. Pemprov sudah bekerjasama sejak lama dengan Universitas Hasanuddin. 2019 kerjasama tersebut telah diperpanjang dan ditindaklanjuti oleh Pemprov dengan memberikan tugas belajar kepada 9 ASN,” jelas mantan Deputi LAN itu Kesembilan ASN lingkup Pemprov Sulbar yang mengikuti Prodi Otonomi Daerah tersebut adalah 3 orang berasal dari Bappeda, 2 orang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2 orang merupakan ASN dari dinas PU, sedangkan Badan Kesbangpol dan Dikbud masing-masing 1 orang. Program magister Otonomi Daerah Universitas Hasanuddin tak lain program pertama di Indonesia yang multidisiplin. Menurut sosok pria kelahiran Majene ini bahwa Otonomi Daerah adalah contoh Prodi di Unhas yang dibutuhkan untuk membangun penguatan otonomi seperti hubungan pusat dan daerah, aspek keuangan daerah, kedudukan level pemerintahan dalam pengelolaan urusan dan yang terpenting adalah capacity building. “saya berharap akan banyak pegawai kita yang akan bergabung dalam prodi ini. Untuk kompetensi lain kita akan cari Prodi terakreditasi A di sejumlah universitas. Kenapa harus akreditasi A, ya.. karena…

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terindikasi virus corona di RSUD Regional Sulbar. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika terdapat pasien yang terpapar oleh virus yang sangat berbaya itu. Memastikan hal tersebut, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, didampingi Direktur RSUD Regional Sulbar, dr. Indahwati Nursyamsi, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Muhammad Alief Satria Lahmuddin, Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, beserta Wakapolda Sulbar, Kombes Pol. Endi Sutendi, Wakajati Sulbar Yulianto, Danlanal Mamuju Letkol Marinir La Ode Jimmy H.R dan Kabinda Sulbar Bagus Suryo Nugroho, melakukan peninjauan secara langsung di RSUD Regional Sulbar, Jumat 14 Februari 2020. Dalam kunjungannya, Wakil Gubernur Sulbar beserta rombongan diperlihatkan ruang isolasi untuk pasien terindikasi virus corona yang berada di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang isolasi penyakit menular lainnya, sekaligus menyaksikan demonstrasi penggunaan pakaian pelindung diri bagi tenaga medis yang akan menangani pasien terpapar virus corona. " Kunjungan bersama rombongan di RSUD Regional Sulbar ini untuk memastikan kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi pencegahan virus corona masuk di Sulbar. Bagaimana kita saksikan bersama, alhamdulillah persiapan cukup baik, fasilitas kita sudah punya semua baik ruang isolasi maupun dokter, semuanya sudah siapsiaga. Saya kira satu-satunya yang ada di Sulbar baru RSUD Regional ini,"ucap Enny Enny merasa bersyukur sebab hingga saat ini Sulbar masih aman dari penyebaran virus corona dan berharap mudah-mudahan tidak akan ada. Mengenai adanya informasi yang menyebutkan, bahwa ada warga Sulbar yang terpapar virus corona di Cina, Enny menegaskan, hal tersebut tidaklah benar. "Kita memang ada dua orang, namun mereka bukan menderita atau sakit, tetapi hanya peserta observasi dari natuna yang sudah selasai masa observasinya selama 14 hari dan dinyatakan sudah sehat. Kalau mereka tiba di Sulbar, akan kembali kemasyarakat dan tidak perlu lagi diobservasi di sini," tandas Enny Sehubungan hal tersebut, melalui kesempatan itu, Enny berharap kepada insan…