Kominfo Sulbar-- Pembayaran Zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulbar tahun 1441 H/2020 M pada lingkup Pemprov Sulbar telah dimulai. Hal tersebut ditandai, setelah dilaunchingnya pembayaran zakat kepada Baznas Sulbar oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Sabtu 16 Mei 2020. Launching pembayaran zakat berlangsung di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar melalui Video Conference. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengatakan, berzakat merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan kepada masyarakat utamanya para mustahik. Olehnya itu, melalui kesempatan tersebut, Ali Baal menghimbau, khususnya kepada kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar dan para staf ASN, sekiranya dapat menyisihkan sedikit rejeki untuk membayar zakat. Ali Baal berharap, zakat yang dihimpun oleh Baznas Sulbar dapat juga digunakan membantu masyarakat yang mengalami kesusahan akibat dampak dari pandemi Covid-19. Ia menambahkan, bagi umat beragama selain agama islam juga bisa berzakat di bulan suci ramadhan ini, dengan ketentuan menetapkan orang yang beragama sama di Baznas sebagai penanggungjawab dan penyalur dana zakat. Ketua Baznas Sulbar, Asraruddin menyampaikan, di dalam harta yang dimiliki terdapat hak bagi kaum duafa, dengan perhitungan sesuai dengan jumlah pendapatan perbulannya. "Di atas empat juta rupiah diwajibkan berzakat sebesar 2,5 persen dari pendapatan, sedangkan pendapatan di bawah empat juta rupiah diwajibkan infak sebesar dua persen,"terang Asraruddin Lebih lanjut, Asraruddin menjelaskan, dalam agama islam hewan ternak juga bisa dijadikan zakat, misalnya dalam setahun peternak memiliki 40 ekor sapi atau lebih, maka wajib berzakat satu ekor sapi, dan jika dia memiliki 120 ekor kambing, maka wajib mengeluarkan satu ekor kambing untuk zakat. Ia berharap, seluruh pimpinan dan para ASN di OPD kiranya dapat berzakat fitrah demi membantu para lansia dan orang-orang yang benar-benar membutuhkan di bulan suci ramadhan ini dan juga bisa meringankan beban bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. "Kami siap menjemput jika ada kepala OPD…
Kominfo Sulbar-- Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar turut berkontribusi menangani dampak dari pandemi Covid-19, dengan membagikan 170 paket bantuan . 170 paket sembako, masing-masing sebanyak 120 untuk PNS dan PTT, serta 50 paket diperuntukkan bagi panti asuhan, mahasiswa yang tidak mudik serta masyarakat umum. Bantuan diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, Jumat 15 Mei 2020. Proses pembagian sembako berlangsung di Kantor Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, dengan menerapkan physical distancing atau jaga jarak fisik, untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, mengatakan, pembagian paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap PNS dan PTT, yang ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19. "Semua orang ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19, jadi ini kepedulian kita bersama kawan-kawan dengan membagi rasa kepada yang lain dengan memberikan bantuan sembako, baik kepada PNS golongan II dan III, bahkan terlebih lagi dengan PTT,"ucap Safaruddin Selain PNS dan PTT pada Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin mengungkapkan, bantuan sembako tersebut juga akan disalurkan kepada panti asuhan dan mahasiswa yang tidak melakukan mudik. "Kita juga siapkan paket khusus panti asuhan, masyarakat umum dan beberapa mahasiswa yang tinggal di kontrakan-kontrakan yang tidak mudik. Kita akan salurkan mulai sekarang sampai besok,"beber Safaruddin Terkait penerapan physical distancing dalam kegiatan itu, Safaruddin menuturkan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan contoh kepada masyarakat, agar mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 saat ini. "Ini kita memberikan contoh, makanya saya tidak mau mulai kegiatan ini kalau tidak diatur sedemikian rupa, sebab kita harus mematuhi protokol kesehatan, apalagi saya sebagai Jubir penanganan Covid-19 harus memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa beginilah cara yang terbaik memutus mata rantai Covid-19 yakni menerapkan physical distancing,"pungkasnya Adapun peket sembako, masing-masing berisi beras lima kilogram, sirup ABC, sirup DHT, gula satu kilogram, susu dua kaleng, teh dua…
Inovasi ,salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi. Inovasi di pemerintahan menjadi sebuah kewajiban, terlebih lagi hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017. Namun inovasi ini akan menjadi sulit dilakukan apabila masih banyak pegawai yang tidak terpacu untuk berubah. Membentuk pemerintahan yang inovatif harus dimulai dengan kesadaran untuk selalu berinovasi. Dengan alasan itulah sehingga, kamis (14/5), pemerintah provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Sharing Session Penguatan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi. Secara virtual, acara tersebut diikuti oleh JPT Pratama serta Administrator lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Barat dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Dr.Muhammad Idris, M,Si menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya sharing session tersebut maka pemerintah provinsi Sulawesi Barat harus bisa membangun ekosistem inovasi agar dapat dengan mudah merencanakan inovasi yang dibutuhkan dan memiliki nilai manfaat. Acara yang dimulai pukul 14.00 wita tersebut, menghadirkan narasumber tunggal yakni Deputi Bidang Kajian Kebijakan danIinovasi Administrasi Negara LAN RI, Dr. TriWidodo Wahyu Utomo.SH,MA. Selama kurang lebih 2 (dua) jam, penulis buku “Inovasi Harga Mati” ini , mencoba menggugah rasa seluruh peserta forum agar senantiasa berinovasi sebab menurutnya prestasi daerah tidak akan ada tanpa prestasi OPD dan prestasi itu dimulai dari inovasi. “ sejauh ini Indeks Inovasi Daerah Sulawesi Barat belum bisa diberi peringkat karena belum mengisi data inovasi. Asumsi sementara bahwa inovasi di sulbar sudah ada cuman saja belum dicatat. Ada mekanisme tersendiri agar inovasi tersebut dapat tercatat. Inovasi itu bersifat kontekstual jadi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di daerah. Mengenali masalah adalah awal untuk melakukan inovasi”,paparnya. Sebagai tambahan, pria kelahiran Jogyakarta ini juga menyampaikan bahwa inovasi itu merupakan manisfestasi dari rasa syukur dan hanya mereka yang menjadikan pekerjaannya sebagai Passion mampu melakukan inovasi di lingkungan kerjanya. “ya, semua pembaruan adalah perubahan tapi tidak semua perubahan adalah pembaruan. Pembaruan pastilah…
Percepatan deteksi dini melalui pemeriksaan laboratorium menjadi prioritas dalam melakukan pemutusan rantai penularan Covid 19. Mulai rabu (13/5), Provinsi Sulawesi Barat resmi melakukan pemeriksaan PCR untuk terduga Covid19 dengan metode A Qualitative Rapid, Real Time PCR menggunakan mesin TCM (Tes Cepat Molekuler) yang ada di RSUD Provinsi Sulawesi Barat. “ jadi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Barat maka RSUD Sulawesi Barat itu menjadi Rumah sakit rujukan Covid 19. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan penanganan Coviod harus diselesaikan melalui rumah Sakit milik Pemprov ini. Ya, disini kita sudah bisa melakukan pemeriksaan PCR dengan metode A Qualitative Rapid, Real Time PCR menggunakan mesin TCM (Tes Cepat Molekuler). Alhamdulillah kini kita sudah bisa melakukan pemeriksaan sendiri. Pemeriksaan Cobvid 19 kini ada di Sulawesi Barat, ujar kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr.Alief Satria. Dengan melihat eskalasi kasus konfirmasi positif di Indonesia semakin meningkat maka Pemeriksaan RT PCR yang sebelumnya hanya dilakukan di laboratorium-laboratorium rujukan kini diperluas dengan memanfaatkan mesin TCM yang telah tersedia dihampir semua Rumah Sakit milik pemerintah. Dr alif menegaskan bahwa Pemeriksaan Covid-19 dengan TCM di RSUD Provinsi Sulbar dilaksanakan berdasarkan surat dari Kementerian Kesehatan nomor : PM. 01.02/1/902/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Pemberitahuan Persiapan Penggunaan alat Tes Cepat Molekuler untuk Pemeriksaan Covid-19. Setelah beberapa persyaratan yang ditentukan oleh kementerian kesehatan dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.” Ada banyak keuntungan-keuntungan yang bisa kita peroleh ketika menggunakan TCM diantaranya Closed system, Seluruh proses ektsraksi RNA/DNA dan amplifikasi terjadi didalam katridge (sedangkan kalaw RT PCR terjadi diluar. Selanjutnya, tahapan pengelolaan spesimen relatif mudah sehingga untuk pelatihan teknis tenaga pemeriksa juga lebih mudah, begitupun dengan Processing time lebih cepat yakni 45 menit mampu memeriksa 40 tes per hari sedangkjan RT PCR 3 jam 30 menit. Pastinya mulai sekarang kita manfaatkan sumber daya dan alat yang kita miliki di RSUD Sulawesi Barat. Mesin TCM…
Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengunjungi Posko Penanganan Covid-19 di perbatasan antara Sulbar dengan Sulsel yang berada di Paku, Polewali Mandar, Rabu 13 Mei 2020. Dalam Kunjungannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, memberikan semangat kepada para petugas posko sebagai salah satu garda terdepan dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. "Kita memberikan semangat kepada petugas Posko Penanganan Covid -19, baik dari TNI - Polri , Dinas Perhubungan, BNPB, PMI, Petugas Kesehatan dan lainnya secara sinergi,"ucap Ali Baal Ali Baal menghimbau, petugas posko perbatasan dapat membantu masyarakat dari Sulsel yang ingin ke Sulbar, begitu juga sebaliknya, akan tetapi hal itu harus semuanya dalam pengendalian. "Bagi warga yang dapat dibijaksanai bisa keluar dari perbatasan Sulbar adalah orang Pinrang yang punya aktifitas di Polewali Mandar, misalnya punya sawah di Polewali Mandar dan begitu juga sebaliknya,"beber Ali Baal Melihat kondisi perkembangan Covid-19 yang meningkat di Polewali Mandar, Ali Baal juga menghimbau bupati setempat, untuk memantau keadaan masyarakat dan tidak merasa takut terhadap Corona. "Kita harus berjalan memantau keadaan masyarakat kita, saya saja bisa memantau perbatasan Sulbar-Sulsel. Kita harus semangat, haqqul yakin corona akan segera berakhir."pungkas Ali Baal Kepada masyarakat Sulbar yang berada diperantauan, Ali Baal juga menghimbau, untuk dapat menahan diri tidak melakukan mudik dan perjalanan yang tidak penting, sehingga bisa memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dan segera berakhir. (Ian)
Kominfo Sulbar – Pemprov Sulbar melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menyalurkan bantuan sembako sebanyak 557 paket kepada masyarakat Kepulauan Bala-balakang, Kabupaten Mamuju, Selasa 12 Mei 2020. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Mandar, kepada Camat Kepulauan Bala-balakang, Juara, di Kantor Gubernur Sulbar. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengatakan, bantuan tersebut di peruntukkan bagi warga yang terdampak Covid-19 yang ada di Pulau Bala-balakang dan Bala-balakang Timur. “Bantuan ini khusus untuk masyarakat di Bala-balakang dan tentu kita memahami bahwa daerah ini adalah daerah kepulauan,"ucap Ali Baal Melalui kesempatan itu, Ali Baal mengingatkan, untuk selalu kompak melawan wabah Covid-19. Camat Kepulauan Bala-balakang, Juara, mengatakan, bantuan sembako itu nantinya akan dibagikan di 10 pulau, yakni Pulau Ambo, Seloang, Lambi, Malamber, Lamudaang, Popoongan, Samanga, Saboyang, Sallisingan dan Sabakkatang. “Warga yang nantinya menerima bantuan sembako harus membawa data diri berupa Kartu Keluarga (KK) dan akan diminta tanda tanganya, lalu difoto sebagai bukti jika sudah menerima bantuan,"urai Juara Dia menegaskan, penyaluran bantuan sembako tersebut dipastikan akan terbagi secara merata. 557 bantuan paket sembako itu berisi, masing-masing beras lima kilogram, minyak goreng, tepung terigu, gula, kopi dan mie instan. (mustawin)
Kominfo Sulbar -- Dalam rangka kesepahaman bersama penggunaan dan pengalokasan dana refocusing Covid-19 , Pemprov Sulbar bersama Kejaksaan Tinggi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulbar melakukan penandatangan MoU pendampingan dana penanggulangan dan pencegahan dana Covid-19 di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 11 Mei 2020. "Saya sangat bersyukur kita tidak termasuk ke dalam daerah yang dievaluasi terkait pengalokasian anggaran penanganan covid-19 oleh pemerintah pusat, " kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada acara tersebut. Ia juga mengatakan, pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman tentang pendampingan refocusing dan pelaksanaan dana penanggulangan dan pencegahan Covid-19 bersama Kejaksaan Tinggi Sulbar dan BPKP Sulbar, tentunya dalam rangka memastikan langkah-langkah penanganan di Provinsi Sulawesi Barat berjalan dengan baik dan sesuai dengan seluruh kebijakan pemerintah pusat. "Oleh karena itu, saya berharap kepada Kejaksaan Tingginggi Provinsi Sulawesi Barat dan BPKP Provinsi Sulawesi Barat untuk dapat melakukan pendampingan kepada kami, dan mengawal pelaksanaan penanganan covid-19 di Sulawesi Barat ini,"ucap Ali Baal Terkait pencegahan Covid-19, Ali Baal mengimbau seluruh masyarakat Sulawesi Barat untuk melakukan pola hidup sehat , dan selalu menjaga kebersihan, serta tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kepanikan, tetap berolahraga dan minum vitamin secukupnya. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Darmawel Aswar dalam acara tersebut juga mengatakan, bahwa berdasarkan instruksi pimpinan pusat kepada Kejati Sulbar untuk segera melakukan koordinasi dan menetapkan MoU dengan Pemerintah Provinsi. "Pimpinan kami menginginkan adanya keterikatan antara Pemerintah Provinsi Sulbar dalam hal ini penyedia anggaran, dan BPKP sebagai pengawas,"kata Darmawel Ia juga mengatakan, bahwasannya arahan ini akan menjadi sesuatu yag merubah perspektif Kejaksaan, dalam hai ini Kejaksaan akan memberikan pendampingan dan memberikan bantuan hukum serta memberikan pertimbangan hukum. "Saya tidak mengharapkan adanya kesalahan di tengah jalan, yang artinya akan menjadi suatu blunder bagi kami di Kejaksaan, ketika misalnya realokasi sudah ditetapkan dan telah dilakukan pembelian pembelian dan kami baru diminta di pertengahan…
Kominfo Sulbar – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulbar menyalurkan bantuan sembako sebanyak 500 peket bagi anggota DPW, khusus golongan I dan II, serta PTT putus kontrak, Senin 11 Mei 2020. Pemberian bantuan sembako tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak sosial ekonomi Covid-19 melalui Program Ketahanan Keluarga. Bantuan tersebut, diserahkan langsung Ketua DWP Sulbar, Ny. Kartini Hanafi Idris dan Ketua Dewan Penasehat DWP Sulbar, Ny. Andi Ruskati Ali Baal, di rumah Jabatan Sekprov Sulbar. Ketua DWP Sulbar, Ny. Kartini Hanafi Idris, mengatakan, pemberian bantuan paket sembako tersebut sebagai bentuk kepedulian DWP Sulbar terhadap anggotanya dan PTT putus kontrak. ‘’Total untuk tahun ini kami siapkan sebanyak 500 paket sembako dan dikhususkan anggota DWP Sulbar golongan I dan II, serta PTT yang putus kontrak. Ini sebagai bentuk kepedulian DWP Sulbar. Kebetulan kami mendapat informasi ada honorer yang putus kontrak. Sehingga kami inisiatif untuk saling berbagi kasih kepada mereka kurang lebih 200 orang,"kata perempuan yang juga merupakan guru Besar Ekonomi Unhas tersebut. Disampaikan, paket sembako itu nantinya akan diserahkan secara bertahap selama enam hari dan mekanismenya pembagianya disalurkan kepada Ketua DWP Sulbar di 43 OPD, dan kemudian diberikan kepada anggota yang berhak merima paket sembako. Kartini menyatakan, program pembagian paket sembako akan terus berlanjut apalagi momentnya tepat di saat wabah covid-19 melandah saat ini. "Berikutnya juga akan di berikan kepada masyarakat, terutama bagi anak-anak seribu hari pertama kelahiran, misalnya pemberian susu agar bisa meningktatkan gizi"tutur Kartini Ketua Dewan Panasehat DWP Sulbar , Ny. Andi Ruskati Ali Baal, mengatakan, akan memberikan tambahan sebayak 300 paket sembako lagi, agar dalam penyalurannya lebih banyak lagi yang menerima. "Insya Allah ini akan membantu anggota DWP yang memang secara ekonomi mencukupi kebutuhan kelurga, apalagi di bulan ramadan ini bantuan ini sangat dibutuhkan,"ucap Andi Ruskati yang juga Anggota DPR RI Ia menambahkan, dalam waktu dekat akan menjalin kerjasama dengan BPJS…
Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang ada di wilayah Sulbar, melakukan pemantauan terhadap penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas bersama Forkopimda dan para bupati Se-Sulbar melalui Video Conference, di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Senin 11 Mei 2020. "Saya harapkan pemkab memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial yang sudah berjalan, agar terus dipantau dengan baik,"ucap Ali Baal Dikemukakan, dalam penyaluran bantuan sosial memang masih ada yang belum terjangkau. Mungkin hal itu disebabkan adanya data penerima bantuan yang masih tumpang-tindih dan perlu dibenahi. "Mungkin ada yang sudah meninggal tapi masih ada di dalam data atau ada yang baru tapi belum terdata. Ini semua yang harus kita benahi sekarang,"pungkas Ali Baal Ali Baal menyatakan, Pemprov Sulbar akan terus berupaya maksimal dalam melakukan penanganan terhadap dampak pandemi Covid-19, baik dari segi kesehatan, ekonomi maupun sosial, sehingga persoalan yang ada tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, mengatakan, pihaknya akan terus memberikan dukungan terhadap segala upaya atau kebijakan yang dilakukan Pemprov Sulbar. "Insya Allah kami DPRD Sulbar akan memback up dan terus memberikan support, karena kami percaya pak gubernur beserta jajaran, dan juga seluruh pemkab yang telah bekerja maksimal dan sekuat tenaga,"kata Abdul Rahim Melalui kesempatan itu, Abdul Rahim, menyampaikan harapan masyarakat Dusun Kandemeng Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, agar Pemprov Sulbar dapat memback up Pemkab Polewali Mandar dalam menangani persoalan yang ada saat ini di daerah itu. "Masyarakat Kandemeng berharap Pemprov Sulbar ikut memback up Pemkab Polewali Mandar, agar kondisi di sana bisa segerah pulih kembali,"ucap Abdul Rahim Abdul Rahim mengungkapkan, saat ini Dusun Kandemeng memang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Sulbar, yang mengakibatkan pergerakan ekonomi di sana hampir mengalami kelumpuhan total. "Ini disebabkan adanya stikmanisasi, bahwa Kandemeng ini daerah yang sangat berbahaya, sehingga seluruh pedagang di…
Kominfo. Setelah juru bicara pemerintah pusat untuk penanganan virus Corona, Achmad Yurianto, menyampaikan bahwa mesin TCM (Test Cepat Molekuler) penyakit TB dapat dikonversi untuk pemeriksaan spesimen dari pasien terduga positif Covid 19, maka alat ini menambah jenis pemeriksaan dalam mendiagnosis Covid 19 yang sebelumnya hanyalah Rapid Test dan PCR Polymerase Chain Reaction . Minggu (10/5), Pemerintah Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, mendapatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan RI sebanyak 60 set catridge TCM untuk menjalankan diagnose Covid 19 terhadap pasien ODP, OTG dan PDP. Kepala Dinas Kesehatan, dr Alif mengatakan bahwa catridge tersebut meriupakan kiriman dari Kementerian yang merupakan bantuan dari Global Fund. “ee..jadi catridge ini diperuntukkan bagi rumah sakit rujukan. Tadi kami sudah menyerahkan 60 pcs ke RSUD Sulawesi Barat. Yah, pastinya Sulawesi Barat akan terus mendapatkan suplay dari Kemenerian sebanyak 60 pcs setiap minggunya”, ujarnmya Untuk diketahui, 2 hari sebelum catridge tersebut diterima oleh Dinkes, petugas dari Labkesda, dinkes dan RSUD Sulbar mengikuti pelatihan Kemenkes secara virtual mengenai pemanfaatan mesin TCM. Pelatihan tersebut untuk meningkatkan keterampilan petugas dal;am mengoprasikan mesin TCM dengan menggunakan catridge Covid 19. dr. Alif menjelaskan bahwa swab dengan metode PCR begitupun TCM dengan metode PCR. Yang membedakan hanyalah Real Time PCR menggunakan metode manual sedangkan TCM dengan menggunakan catridge. “ Menanggapi apakah nantinya Sulawesi Barat tidak perlu lagi mengirimkan sampel pasien terduga Covid19 ke BBLK Makasssar, dr Alief menyebutkan bahwa selama warga disiplin maka tidak perlu lagi mengirimkan sampel ke Makassar. “ yaaa, sejauh ini sampel yang kita kirim ke Makassar itu hanya sekitar 10-20 pernahlah sekali sampai 30. Klo memangnya kita semua disiplin, sehingga tidak banyak pengambilan sampel maka kita Sulawesi Barat bisa melakukan secara mandiri diagnosis Covid 19 dengan menggunakan TCM yang ada di RSUD Sulawesi Barat” Pungkasnya.