Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan angkutan umum darat, laut dan udara, yang berlangsung di ruang kerja Sekprov Sulbar, Senin 15 Juni 2020. Rapat tersebut terkait persiapan menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman dari Covid 19 di Sulbar Dalam rapat yang dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris tersebut, membicarakan tentang pembukaan akses transportasi antar daerah di masa new normal di Sulbar. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menekankan, new normal harus bisa dipastikan dapat berjalan secara utuh sesuai parameter kesehatan. "Berbicara soal satu komando, kita sudah satu mode yakni komando yang terjadi sekarang ini mengajak kawan-kawan menilai sendiri (self asessment), apakah new normal utuh bisa berjalan sesuai parameter kesehatan,"kata Idris Selain itu, yang perlu juga diperhatikan adalah adanya pertimbangan sebelum mengambil keputusan tentang waktu di mulainya penyelenggaraan angkutan umum di masa new normal. "Apakah sudah dilakukan pertimbangan termasuk mengambil keputusan yang didasari dari keputusn kapan memulai jalur udara, laut dan darat. Hal ini kita bisa beri penilaian diri atau tergantung pada referensi dari unit yang ada,"tandas Idris Disampaikan, sejumlah daerah berbeda dalam menangani Covid-19 di wilayah masing-masing, misalnya sulit melakukan perjalanan tanpa PCR, bahkan ada juga hanya membutuhkan rapid test. "Memang ada daerah yang sangat sulit tidak ada perjalanan jika tanpa PCR, bahkan ada cukup rapid test saja. Semua ini adalah bentuk kepatuhan protokol kesehatan yang sangat tinggi,"pungkasnya Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Khaeruddin Anas, mengatakan, untuk mengoptimalkan kembali perekonomian maupun transportasi dengan jalur apa pun, perlu mempertimbangkan dua hal, yakni pertama sisi kehati-hatian di sistem transportasi dari dampak Covid-19 dan kepemilikan dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi. "Sesuai kesepakatan bersama, kita akan memulai pembukaan sektor alat transportasi baik darat, laut maupun udara. Namun, untuk transportasi darat dan laut belum pematangan, artinya perlu pertimbangan diakibatkan suatu-waktu penyebaran Covid-19 di daerah-daerah tertentu, sehingga hal ini diperlukan kehati-hatian," ucap…

Kominfo Sulbar-- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulbar mendapatkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), 5000 lembar masker dan 1.000 liter disinfektan dari Balai Peningkatan Produktifitas ( BPP) Kendari, Selasa, 16 Juni 2020. Bantuan diterima langsung oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di ruang kerjanya, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima APD, bersama Kepala BPP Kendari, A. Asriani Koke, dan disaksikan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. "Atas nama pemerintah di Sulbar ini, saya menyampaikan rasa terimakasih kepada BPP Kendari yang telah membuat sesuatu hal yang positif dengan memberikan bantuan APD , masker dan cairan disiinfekan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulbar bantuan tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat yang lebih membutuhkan kata Ali Baal yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulbar Kepala BPP Kendari, A. Asriani Koke mengatakan, ini sebagai bukti nyata terhadap pencegahan Covid-19, pihaknya melaksanakan pelatihan tanggap Covid -19 dengan target sebanyak 200 orang atau 10 paket. "Pelatihan ini berlangsung di gedung BPP Kendari dan telah menghasilkan 3.000 masker, cairan disinfektan dan pakaian Hazmat (APD),"ungkap Asriani Ia menambahkan, UPTP BPP Kendari merupakan unit teknis pelaksana bidang peningkatan produktifitas dibawah Dirjen Pembinaan Pelatihan dan produktifitas, Ketenagakerjaan RI, yang berlokasi di Kendari dengan wilayah kerja 10 provinsi di wilayah Indonesia Timur. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga kerja Sulbar, Maddareski Salatin, Kepala Dinas Kesehatan, Muhammad Alif Satria, Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid serta undangan lainnya. (farid) ? KOMINFO SULBAR Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Kepala Balai Peningkatan Produktifitas Kendari ( BPP), A. Asriani Koke melakukan penandatanganan berita acara penyerahan APD 5.000 masker dan 1.000 liter disinfektan kepada Pemprov Sulbar yang disaksikan beberapa Kepala OPD Pemprov Sulbar, berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar, Selasa, 16 Juni 2020

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar melalui Dinas Kehutanan menyelenggarakan sosialisasi kehutanan, yang berlangsung di aula kantor setempat, Selasa, 16 Juni 2020. Sosialiasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa mengelolah lahan pertanian secara legal di dalam kawasan hutan, melalui skema perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan salah satu program prioritas dari pemerintah, dengan tujuan agar masyarakat bisa memiliki akses untuk mengelola kawasan hutan tanpa merusaknya dan aspek kelestariannya juga perlu kita perhatikan," kata Suharnani, Kepala Bidang Pengelolaan Das dan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Sulbar, saat diwawancara usai kegiatan Suharnani menuturkan, pihaknya mendapat dukungan dari para kepala desa dan camat untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan itu kepada masyarakat. "Setelah berdiskusi dengan para kepala desa dan camat, mereka sangat respect dan mendukung kami untuk menindaklanjutinya sampai ke tingkat masyarakat,"ungkap Suharnani Sebagai bentuk tindaklanjut dari kegiatan itu, lanjut Suharnani, pihaknya akan mengunjungi desa dan bertemu langsung dengan masyarakat yang belum mempunyai kelompok tani. "Kami akan upayakan membuatkan kelompok tani agar mereka legal. Kelompok inilah yang akan mengajukan permohonan ijin ke Menteri LHK, dengan beberapa persyaratan, salah satuya adalah KTP,"tuturnya Sosialisasi tersebut, diikuti dua kecamatan yang ada di Mamuju, yakni Kecamatan Simboro dan Tappalang Barat. (ilham)

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui video conference, di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 15 Juni 2020. Rakornas yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan percepatan penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional tersebut, dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Jakarta. Rakornas tahun ini mengusung tema "Kolaborasi Dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal, Aparat Penegak Hukum (APH)". Dalam sambutannya, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, saat ini dunia sedang menghadapi kondisi yang sangat sulit, sebab 215 negara mengalami darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warga negaranya dari ancaman Covid-19. "Semua negara sedang berjuang dari tekanan ekonomi yang dahsyat, pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam, dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi. Hal ini juga yang sedang di alami oleh Indonesia,"ungkap pria yang akrab disapa Jokowi itu Menghadapi permasalahan tersebut, Jokowi menyatakan, hal itu membutuhkan respon pemerintah yang cepat dan juga tepat. Di tengah wabah yang melanda dunia saat ini, khususnya Indonesia, Jokowi menegaskan, berbagai sektor ekonomi harus tetap bergerak, sehingga roda perekonomian tetap berjalan. "Sektor informal, dan UMKM harus mampu bertahan, serta para pelaku usaha bisa tetap bergerak sehingga PHK secara besar-besaran bisa kita hindari,"pungkas Jokowi Jokowi menuturkan, dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp.677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, diperlukan tata kelola yang baik, sasarannya harus tepat, prosedur harus sederhana, serta output dan outcomenya juga harus maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Olehnya itu, Jokowi mengajak seluruh stakeholder untuk mengawal dan mengawasi dengan baik dana yang besar itu, sehingga dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan. "Bangun sistem peringatan dini (warning sistem), perkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel,"imbau Jokowi. (deni)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menerima bantuan sebanyak 500 pcs alat pelindung diri (APD) dan 30.000 lembar masker dari PT. Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL). Penyerahan bantuan dilakukan di ruang kerja Gubernur Sulbar, Senin, 15 Juni 2020 . " Tadi kita sudah melakukan penandatanganan serah terima APD sebanyak 500 PCS dan masker sebanyak 30.000 lembar dari pihak PT. Kencana Hijau Bina Lestari sebagai bentuk kepedulian kita bersama dalam menghadapi Covid -19 di Sulbar ini, terutama bagi para pekerja. Terima kasih kami ucapkan kepada perusahaan yang turut membantu penanganan corona. Kita berharap , penangananan terhadap virus corona dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan baik dari pemerintah baik itu dari Pemprov maupun dari perusahaan," kata Ali Baal Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Fakhruddin yang turut mendampingi Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dalam penyerahan tersebut menyampaikan, bantuan APD dan masker dari PT. Kencana Hijau Bina Lestari akan disalurkan kepada masyarakat pekerja kawasan KPH Mapilli, KPH Mamasa Tengah dan KPH Mamasa Timur sehingga kegiatan produksi pemungutan getah pinus tetap berjalan dengan lancar " Mudah-mudahan dalam waktu dekat pengolahan industri getah pinus ini sudah bisa diresmikan oleh bapak Gubernur Sulawesi Barat, sehingga aktifitas produksi pemungutan dan pengolahan getah pinus dapat berjalan sesuai yang diharapkan," tandas Fakhruddin. PT Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL) merupakan salah satu perusahaan yang mengelola industri hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang memiliki industri pengolahan getah pinus menjadi produk terpenting dan Gondorukem, dengan Kapasitas 6000 ton/tahun, yang ada di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang Kabupaten Polman.(farid) ? KOMINFO SULBAR Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Fakhruddin dan pihak PT. Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL) melakukan penandatanganan berita acara penyerahan 500 pcs Alat Pelindung Diri (APD) dan 30.000 masker kepada Pemprov SULBAR yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar, Senin, 15 Juni 2020

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, meninjau pembangunan jalan rabat beton di Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Minggu, 14 Juni 2020. Peninjauan tersebut dalam rangka memantau perkembangan pembangunan jalan rabat beton yang dianggarkan oleh Pemprov Sulbar, akan menghubungkan jalan trans Sulawesi tepatnya dari Desa Salutambung menuju Desa Kabiraan. "Insya Allah kita target jalan beton di Kecamatan Ulumanda ini selesai pada 2020,"kata Ali Baal Masdar. Masih Kata, Ali Baal Masdar, dengan terciptanya akses jalan yang bagus akan membuat laju perekonomian desa semakin maju dan cepat, sehingga berdampak positif bagi masyarakat desa dan tentunya pemerintah daerah itu sendiri. "Dengan bagusnya akses jalan ini, kita berharap perekonomian masyarakat kita kedepan dapat semakin bagus dan segala bentuk aktivitasnya juga semakin cepat, terutama dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM)nya sendiri," pungkas mantan Bupati Polman dua periode itu Ia menambahkan, daerah itu merupakan salah satu daerah strategis bagi Sulbar sebab memiliki SDA yang melimpah ruah dan berada di antara pesisir pantai dan pegunungan yang saling berdekatan, sehingga menjadi suatu keunggulan tersendiri bagi daerah tersebut. Salah seorang masyarakat Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Wahyuddin mengatakan, adanya pembangunan rabat beton itu sangat membantu masyarakat sekitar untuk melintas antar desa, sebab jalan yang ada sebelumnya sangat rusak dan sulit untuk dilalui. Mewakili masyarakat Ulumanda, Wahyuddin berharap kepada Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene, kiranya dapat lebih memperhatikan akses jalan tersebut, serta perlu memperpanjang rabat beton yang sudah ada, sehingga masyarakat sekitar dapat lebih merasakan manfaatnya. "Jalannya sudah lumayan baik dibanding sebelumnya, kami berharap jalan beton ini bisa semakin diperpanjang dan lebih bagus lagi, "tandasnya (farid) Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan peninjauan jalan beton di Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, Minggu, 14 Juni 2020

Kominfo Sulbar-- Usai melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kepulauan Bala-balakang, Pemprov Sulbar menggelar acara silaturahmi dengan Forkopimda dan Instansi Vertikal di rumah jabatan Sekprov Sulbar, Jumat 12 Juni 2020. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada kesempatan itu, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Instansi Vertikal dan Forkopimda atas dukungannya kepada Pemprov Sulbar, dalam mengatasi permasalahan yang ada di Kepulauan Bala-balakang. "Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Kakanwil ATR/BPN Sulbar, sebab sudah memastikan kepemilikan penuh Kepulauan Bala-balakang, yang membuat pak gubernur merasa nyaman, dan juga kinerja Kajati Sulbar dalam melakukan pendekatan hukum di Kepulauan itu,"ucap Idris Lebih lanjut, Idris juga mengucapkan sangat berterima kasih kepada Danlanal Mamuju atas jasanya mendukung pengamanan dan akomodasi pada kunker itu, khususnya ketika Menteri Perikanan dan Kelautan RI, Edhy Prabowo, bersama Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, di Pulau Popoongan dan Salisingan, Kepulauan Bala-balakang. "Saya kira yang paling berjasa juga Danlanal Mamuju atas dukungannya dalam pengamanan dan akomodasi kapal perangnnya, "tutur Idris Dalam acara tersebut, Idris mengungkapkan, bahwa Pemprov Sulbar merencanakan akan kembali menindaklanjuti rancangan program pengembangan jangka panjang Kepulauan Bala-balakang. "Pada rapat kemarin, kami mengumpulkan OPD terkait untuk membuat rancangan program strategis dokumen jangka panjang untuk 10 atau 20 tahun kedepan, dalam pengembangan Kepulauan Bala-balakang,"tambahnya (tawin) ? KOMINFO SULBAR Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, bersama Forkopimda dan instansi Vertikal menggelar jamuan makan malam dalam rangka acara silaturahmi di Rumah Jabatan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Jumat 12 Juni 2020

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, meninjau kesiapan penggunaan alat Real Time-Polymerase Chain Raction (RT-PCR) pengujian Covid-19, di Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mamuju, yang berada di Jalan Poros Mamuju-Kalukku KM 13, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Jumat 12 Juni 2020. Alat RT-PCR pengujian Covid-19 yang hadir di Sulbar, telah mendapat legalitas dan terdaftar pada akun, data.covid19.go.Id. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, pada kesempatan itu, menyampaikan, apresiasi dan ucapan terimah kasih kepada pihak BPOM di Mamuju atas kerja kerasnya menghadirkan alat RT-PCR pengujian Covid-19 di Sulbar. "Kita berterima kasih pada teman-teman BPOM yang telah bekerja keras menghadirkan alat RT-PCR di sini, sehingga kita tidak perlu lagi kemana-mana untuk pengujian Covid-19,"ucap Ali Baal Menurut Ali Baal, adanya alat tersebut akan membantu percepatan pemeriksaan sampel pasien yang terpapar virus corona. "Di sini juga sudah ada laboratoriumnya tersendiri, jadi jika ada yang terkena satu hari saja bisa langsung selesai diperiksa, jadi tidak perlu menunggu lama lagi"pungkas Ali Baal Senada dengan gubernur, Kepala BPOM di Mamuju Netty Nurmuliawaty, juga mengatakan, adanya alat RT-PCR Covid-19 di Sulbar, sampel yang masuk bisa langsung diuji dan tidak perlu lagi di kirim ke Makassar, Sulsel. "Kita berharap adanya RT-PCR di sini sampel-sampel yang masuk kita tidak akan kirim lagi ke Makassar,"kata Netty Netty mengungkapkan, pada uji perdana RT-PCR yang dilakukan hari ini sudah sebanyak 40 sampel yang sudah diambil dan tinggal menunggu hasilnya. "Uji perdana Covid-19 hari ini sudah 40 sampel dan insya Allah pada sore nanti mungkin sudah ada hasilnya. Pada pengujian ini dalam satu kali running (real time PCR) bisa sampai 80 orang, dengan metode relatif bisa lebih cepat,"ungkap Netty. (farid) ? KOMINFO SULBAR Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat melakukan peninjauan kesiapan pengujian COVID-19 dengan menggunakan RT-PCR oleh balai pengawas obat…

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat bersama OPD membahas hasil kunjungan kerja (kunker) di Kepulauan Bala-balakang, Kabupaten Mamuju, Kamis 11 Juni 2020 di ruang meeting meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Dalam pertemuan itu lebih konsen membicarakan terkait perumusan kebijakan dari hasil kunker, untuk mengidentifikasi rencana kerja Pemprov Sulbar kedepannya. "Rapat hari ini tidak mengevaluasi secara detail bagaimana pencapaian rencana itu, tetapi kita lebih konsen kepada perumusan-perumusan kebijakan yang tentu lebih murni disampaikan oleh kawan-kawan yang menetap selama beberapa hari di Bala-balakang,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris dalam pertemuan itu Idris menuturkan, melihat posisi strategis kepulauan Bala-balakang dari daerah persiapan calon ibu kota negara dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang diabaikan, maka perlu dibuatkan rancangan demi peningkatakn PAD, juga bisa mendongkrak sumber pendapat masyarakat. "Kita akan rancang pulau-pulau ini untuk menjemput ibu kota negara baru yang lebih dekat dari kita. Hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus mendongkrak sumber-sumber pendapatan masyarakat,"tandasnya Olehnya itu, Idris menegaskan, survei pendahuluan yang dilakukan oleh OPD tersebut sangat penting, sebab nantinya akan dimasukkan ke dalam program berbasis anggaran. Ia menambahkan, kunker di Kepulauan Bala-balakang kali ini sudah mencapai tujuannya yaitu memberikan bantuan-bantuan sosial dan sejumlah pelayanan kepada masyarakat yang ada di sana. "Manfaat besar dari kunker kita baik dari bansos, penyuluhan kependudukan maupun kesehatan, dan saya rasa masyarakat pulau merasa bahagia atas kehadiran kita di sana,"ucap Idris Asisten Bidang Pemerintahan Setda Sulbar, M. Natsir, mengatakan, rapat evaluasi bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kekurangan selama pelaksanaan kunker di Kepulauan Bala-balakang, sehingga bisa dilakukan penyempurnaan pada kegiatan yang serupa di masa yang akan datang. Natsir menuturkan, gugusan pulau yang ada di Kepulauan Bala-balakang akan menjadi pulau masa depan Sulbar, sebab terdapat 12 pulau yang sangat potensial pada sektor perikanan dan pariwisata. Sehubungan hal tersebut, Natsir menyatakan, perlu adanya pengelolaan dan pengembangan yang terpadu…

Kominfo Sulbar -- Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar menggelar rapat koordinasi (rakor) penyelenggaraan daerah dalam angka tahun 2020, yang berlangsung di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 11 Juni 2020. Kegiatan tersebut, dibuka oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, yang didampingi Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi, DM dan Kepala Bidang Integrasi Pengelolaan dan Desiminasi Statistik BPS Sulbar, Prayitno. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengatakan, data sektoral sebagai awal mula pentingnya suatu program dapat di mulai, sebab menurutnya hal itu sebagai bahan perencanaan, evaluasi dan laporan kinerja pembangunan di suatu daerah. "Data sektoral itu bukan data yang biasa. Kenapa data itu penting ? untuk memenuhi kebutuhan informasi dasar kita dalam memulai suatu program tertentu. Dari nol kilo meter itu pasti selalu dikaitkan dengan keakuratan sebuah data."pungkas Idris Olehnya itu, Idris berharap, adanya kepekaan atau sensivitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bisa lebih memperbaiki keakuratan datanya, sebab prioritas utama dalam pembangunan di suatu pemerintahan adalah data. "Jika berbicara mengenai daerah dalam angka atau koordinasi Sulbar dalam angka, yang selalu saya cari adalah sejauh mana sensivitas kawan-kawan di OPD untuk memperbaiki data,"ungkap Idris Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, mengatakan, pengelolaan data sektoral sebagai data awal yang akan dikombinasikan dengan Satu Data Indonesia (SDI). "Ini adalah data awal atau dasar yang nantinya akan dikombinasikan dengan SDI secara keseluruhan," ucap Safaruddin Untuk mewujudkan hal itu, Safaruddin miminta peserta rakor dapat lebih awal penyusunan front line dari data awal tersebut. "Harapan kami untuk lebih awal penyusunan front linenya dulu, dan nantinya akan kami undang kembali seluruh OPD terkait, untuk bisa mengkombinasikan dan mempertegas kepada OPD bawahannya, sehingga program SDI ini bisa terwujud dengan baik,"ucap Safaruddin Ia menambahkan, terdapat tiga kendala yang dihadapi dalam penggunaan data sektoral, yakni pertama tidak mempunyai data sektoral yang sumbernya…