Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui video conference, di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 15 Juni 2020.
Rakornas yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan percepatan penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional tersebut, dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Jakarta.
Rakornas tahun ini mengusung tema "Kolaborasi Dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal, Aparat Penegak Hukum (APH)".
Dalam sambutannya, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, saat ini dunia sedang menghadapi kondisi yang sangat sulit, sebab 215 negara mengalami darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warga negaranya dari ancaman Covid-19.
"Semua negara sedang berjuang dari tekanan ekonomi yang dahsyat, pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam, dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi. Hal ini juga yang sedang di alami oleh Indonesia,"ungkap pria yang akrab disapa Jokowi itu
Menghadapi permasalahan tersebut, Jokowi menyatakan, hal itu membutuhkan respon pemerintah yang cepat dan juga tepat.
Di tengah wabah yang melanda dunia saat ini, khususnya Indonesia, Jokowi menegaskan, berbagai sektor ekonomi harus tetap bergerak, sehingga roda perekonomian tetap berjalan.
"Sektor informal, dan UMKM harus mampu bertahan, serta para pelaku usaha bisa tetap bergerak sehingga PHK secara besar-besaran bisa kita hindari,"pungkas Jokowi
Jokowi menuturkan, dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp.677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, diperlukan tata kelola yang baik, sasarannya harus tepat, prosedur harus sederhana, serta output dan outcomenya juga harus maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
Olehnya itu, Jokowi mengajak seluruh stakeholder untuk mengawal dan mengawasi dengan baik dana yang besar itu, sehingga dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan.
"Bangun sistem peringatan dini (warning sistem), perkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel,"imbau Jokowi. (deni)
