Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar menerima bantuan dana CSR untuk penanggulangan Covid-19, sebesar Rp 100 juta dari Bank Sulselbar, Kamis, 23 April 2020. Bantuan diterima langsung Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar di ruang kerjanya, yang diserahkan oleh Pimpinan Cabang Utama Bank Sulselbar Mamuju, Syarifuddin Haruna. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Bank Sulselbar dan para penyumbang lainnya atas bantuan tersebut. "Terima kasih kepada Bank Sulselbar, begitu juga kepada lembaga dan beberapa perbankan lainnya yang sudah memberikan sumbangan. Semakin banyak sumbangan yang masuk, samakin bagus untuk masyarakat Sulbar,"ucap Ali Baal Ali Baal manyatakan, semua bantuan akan disalurkan ke enam kabupaten yang ada di wilayah Sulbar, baik yang sudah dipersiapkan Pemprov Sulbar sendiri, maupun dari para penyumbang. Ia menambahkan, selain dari perbankan, terdapat pula sumbangan dari PT. TASPEN yang sudah diterima sebelumnya, berupa paket yang berisi sabun cuci tangani, masker, sembako, mie instan dan lainnya. Pimpinan Cabang Utama Bank Sulselbar Mamuju, Syarifuddin Haruna, mengatakan, pihaknya memberikan bantuan berdasarkan surat Gubernur Sulbar tentang permintaan bantuan sembako untuk masyarakat Sulbar. "Kami dalam hal ini Direksi Bank Sulselbar yang berada di Makassar, memberikan bantuan sembako senilai Rp 100 juta untuk Pemprov Sulbar, yang diambil dari dana CSR,"kata Syarifuddin Syarifuddin menegaskan, dengan melihat situasi perkembangan Covid-19 kedepan, pihaknya siap memberikan tambahan bantuan. "Insya Allah, Bank Sulselbar siap berperang untuk membantu masyarakat Sulbar,"pungkasnya Ia menambahkan, sebelumnya pihaknya juga telah memberikan bantuan sembako di Mamuju senilai Rp 50 juta. (mhy)

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melaunching program Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) 2020, Selasa 21 April 2020. Launching berlangsung di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, yang dirangkaikan koordinasi monitoring pelaksanaan desa tanggap Covid - 19 melalui Video Conference (VC). Program MARASA 2020, akan diarahkan kepada 190 desa Lokasi Khusus (Lokus) dan setiap lokus akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 200 juta. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, mengatakan, program MARASA merupakan salah satu strategi untuk dapat mengubah status desa sangat tertinggal atau tertinggal, menjadi desa berkembang atau bahkan maju dan mandiri. "Program ini diharapkan tetap dapat berjalan sesuai rencana, agar bisa memberikan perubahan kepada peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dan perkembangan potensi desa. Selain itu, Ali Baal menyatakan, adanya pandemi Covid-19 saat ini, program tersebut juga bahkan dapat diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam penanganan covid-19. Melalui kesempatan itu, Ali Baal memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung program MARASA, baik pimpinan DPRD Sulbar, para bupati se-Sulbar, para camat, kepala desa dan khusus para tenaga pendamping desa. Terkait dampak pademi Covid-19, Ali Baal mengatakan, hal tersebut membuat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan dan bahkan di PHK, serta koperasi pun banyak yang tutup, usaha kecil menengah gulung tikar dan lainnya. Sehubungan hal tersebut, Ali Baal menyatakan, penggunaan dana desa hendaknya juga diarahkan untuk program padat karya tunai desa dan jaring pengaman sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya. Untuk itu, Ali Baal menegaskan, tugas relawan desa melawan covid-19 yang di bentuk kepala desa, hendaknya mendata masyarakat secara valid sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga transparan, akuntabel dan tidak menimbulkan permasalahan baru di desa. Sementara itu, menanggapi masukan dari Bupati Mamasa, Ramlan Badawi, mengenai program MARASA agar diubah menjadi BLT, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, kalau semua dialihkan menjadi BLT, program MARASA tersebut akan berubah filosofinya…

Wabah Covid 19 memberi dampak yang besar. Tak hanya dari sisi perubahan sosial budaya masyarakat tapi juga dalam perekonomian. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam sebuah rapat melalui video conference bersama Gubernur Se-Indoensia (17/4) menyebutkan bahwa pertumbuhan dunia yang semula diprediksi sekitar 3.3 % akan mengalami kontraksi sebesar 3 % dan pastinya Indonsia juga akan merasakan pengaruhnya. Menteri perempuan ini memperediksi bahwa di tahun 2020, Perekonomian Indoensia menurun hingga 20 %. Dengan melihatnya kondisi pendapatan Negara yang terus berkurang, akhirnya berbagai kebijakan di keluarkan oleh Pemerintah pusat seperti refocusing serta realokasi anggaran. Tak tanggung-tanggung, hampir semua Kementerian melansir kebijakan popular yang akan diimplemntasikan ke seluruh pelosok negeri dalam penangan Covid 19. Semua kuatir dengan dampak sosial ekonomi akibat dari wabah ini. Jangan sampai kemiskinan di Negara Indoensia semakin melebar. Kondisi yang tak stabil ini bisa saja membuat yang konglongmerat menjadi melarat dan yang melarat akhirnya sekarat. Berbicara soal kemiskinan maka kaum perempuanlah yang paling merasakannya. Perempuan sebagai anak. Perempuan sebagai istri. Perempuan sebagai ibu. Perempuan sebagai pengasuh. Perempuan sebagai tenaga kerja domestik. Perempuan yang padanya segala konsepsi-konsepsi budaya partriakhiy disematkan harus menanggung beban yang besar atas setiap kondisi peran gender yang disandangnya. Perempuanlah yang paling merasakan dampak ekonomi dari wabah covid 19. Inilah alasan sehingga anggaran program Marasa direfocussing sebesar 30 % untuk diarahkan ke program padat karya yang bersentuhan dengan perempuan. “ Yah, program Marasa ini adalah program penanggulangan kemiskinan. Orang pertama yang paling merasakan beban kemiskinan adalah kaum perempuan. Oleh sebab itu anggaran Marasa sebesar 30 % akan direfocussing untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam program Marasa dengan melakukan kegiatan PHBS di rumah mereka dan nantinya akan diberi bansos sembako. Jadi pendekatan perhitungannya adalah perempuan. Bersama perempuan, penanganan Covid 19 di desa-desa dapat tertangani dengan baik. Semua dimulai dari rumah dan di rumah ada ibu yang dalam hal ini adalah…

Kominfo Sulbar-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris memimpin rapat koordinasi terkait penyamaan persepsi refocusing melalui Video Conference (VC), bersama para Sekda se-Sulbar, Selasa 21 April 2020, yang berlangsung di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengemukakan, sesuai arahan yang disampaikan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah pada rapat sebelumnya, Pemda yang tidak patuh melakukan refocusing anggaran akan mendapatkan sanksi terkait dana-dana transfer dari pusat ke daerah dan sanksi lainnnya. Untuk itu, Idris menegaskan, tidak boleh ada Pemda baik provinsi maupun kabupaten di wilayah Sulbar, mendapatkan sanksi atas kelalaian tidak dapat memenuhi apa yang diperuntukkan dalam kebijakan pemerintah pusat, mengenai upaya melakukan refocusing terhadap jenis dan sumber-sumber anggaran yang telah diatur. "Saya titipkan jangan sampai kita mendapatkan sanksi, dan sanksinya pasti bicara mengenai dana-dana transfer ke daerah,"ucap Idris Melalui kesempatan itu, Idris menyatakan, upaya melakukan refocusing sudah sangat baik, namun hal pertama yang dibutuhkan adalah tentu adanya komitmen bersama dan kesamaan persepsi terhadap ketepatan waktu dan kualitas dari refocusing anggaran. Ia menambahkan, saat ini Pemprov Sulbar telah melakukan analisis pengalokasian anggaran hingga Desember mendatang, untuk penaganan dampak yang ditimbulkan dari Covid-19, baik pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. "Kita berasumsi kemungkinan pergerakan wabah Covid-19 ini akan mulai landai atau menurun pada Juni, tetapi ketika kita baca dari sejumlah media selalu ada gelombang kedua, dan pada gelombang ke dua ini, para Sekda baik provinsi maupun kabupaten dituntut unruk memperhitungkan sampai Desember 2020,"tambahnya Senada dengan Sekprov Sulbar, Kapala BPKPD Sulbar, Amujib juga mengatakan, sesuai yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu RI, nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020, tentang percepatan penyesuaian APBD 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, yang ditandatangani pada 9 April 2020 lalu, sanksi bagi Pemda yang tidak melaporkan hasil refocusing APBD 2020 paling lambat dua minggu setelah ditetapkannnya…

Kominfo Sulbar -- Bantuan sembako kemanusiaan Covid-19 Pemprov Sulbar mulai disalurkan. Untuk tahap I sebanyak 1400 paket disalurkan di tujuh kelurahan di Kabupaten Mamuju, yakni Kelurahan Simboro, Kelurahan Rangas, Kelurahan Karema, Kelurahan Rimuku, Kelurahan Binanga, Kelurahan Mamunyu dan Kelurahan Bebanga. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Sulbar kepada para lurah di Kantor Bulog Mamuju, Selasa, 21 April 202. Bahkan, Gubernur Ali Baal turun langsung menyerahkan paket sembako kepada warga kurang mampu di Kelurahan Karema dan kepada karyawan dirumahkan di Loby Hotel Grand Maleo Mamuju. Paket sembako tersebut disalurkan secara "door to door "oleh anggota Tanaga Dinas Sosial dan Satpol PP Provisni dan Kabuaten ke rumah penerima demi menghindari kerumunan. Penyaluran dipantau langsung para pejabat eselon II lingkup Pemprov. Asisten I Pemprov Sulbar, Muhammad Natsir, selaku Koordinator Pembagian Sembako mengatakan, bantuan sembako tersebut merupakan ide dan gagasan gubernur melihat kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, sehingga meminta seluruh OPD untuk berdonasi dalam rangka penyaluran sembako kemanusiaan. "Ide pak Gubernur direspon bersama oleh Sekprov dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari donasi OPD yang terkumpul sebanyak Rp 519 juta kemudian dibelanjakan dalam bentuk sembako, satu paket sembako nilainya Rp 150 ribu, terdiri dari Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Terigu, Mie Instan dan Minuman, jumlah paket sebanyak 3.664 paket. Khusus untuk tujuh kelurahan di Kabupaten Mamuju, sebanyak 1.400 paket," sebut Natsir Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berharap agar pembagian sembako kemanusian tersebut bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran, serta dapat memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya. "Semua merata, semua akan dapat, tidak usah ribut kalau ada yang belum dapat. Kami juga pemerintah akan mengupayakan supaya masyarakat senang dan sejahtera. Bagi yang belum dapat sembako melapor saja supaya nanti kita catat dan akan diantarkan langsung sembakonya,"sebut Ali Baal Ali Baal juga menginstruksikan kepada semua tim pemantau penyaluran dan para relawan lainnya untuk bekerjasama dengan baik…

Kominfo Sulbar-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, beberapa waktu lalu telah mengintruksikan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran untuk penangnan Covid-19. Atas dasar tersebut Pemprov Sulbar telah meluncur cepat melakukan refocusing anggaran pada basis OPD dengan capaian sebanyak 95 persen. “Atas perintah percepatan refocusing, alhamdulillah Sulbar lumayan meluncur dengan cepat. Sampai siang ini, telah mencapai 95 persen perampungan berbasing OPD,” kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada rapat koordinasi melalui Video Conference (VC), bersama sejumlah pejabat Kemendagri RI, yang berlangsung di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 20 April 2020. Disampaikan, beberapa waktu lalu Mendagri RI menilai Sulbar sebagai salah satu provinsi dari lima provinsi terendah terkait refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19, namun menurutya jika melihat apa yang dirancang saat ini, Sulbar akan keluar dari posisi tersebut. "Penilaian dari Mendagri RI cukup membuat sesak nafas. Tetapi kalau kita lihat apa yang diarancang saat ini, Insya Allah kita tidak akan rendah lagi,”pungkas Idris Idris menjelaskan, sebetulnya alokasi yang disampaikan ditahap awal, merupakan alokasi yang diminta dengan waktu satu minggu saat itu dan Pemda Sulbar belum menghitung waktu keseluruhan total kebutuhan. Itulah yang membuat Sulbar mendapat penilaian tereendah dari Mendagri RI. Selain itu, Pemprov Sulbar yang memiliki APBD yang sangat kecil bagi suatu pemerintah provinsi, dinilai tidak care terhadap daerah yang baru berkembang, sebab disetarakan dengan provinsi-provinsi raksasa yang sudah lama maju terlebih dahulu, sehingga dapat menjadi komsumsi publik bahwa seakan-akan provinsi ke-33 ini tidak peduli dengan penanganan Covid-19. Olehnya itu, menurut Idris, seharusnya dalam penyusunan profile kebutuhan daerah dan perimbangan APBD, akan sangat efektif jika provinsi-provinsi yang memiliki APBD rendah dipersaingkan. Terkait keputusan bersama antara Kemendagri dan Kemenkeu RI tentang Belanja Tidak Langsung, Idris mengatakan, dalam hal tersebut apabila harus disetarakan antara PTT dengan belanja pegawai lainnya, maka akan menjadi permasalahan sosial yang baru.…

Kominfo Sulbar -- Untuk menangani dampak pandemi Covid-19 yang telah merambah sejumlah sektor, khususnya pada sektor ekonomi dan sosial yang telah dirasakan masyarakat Sulbar saat ini, Pemprov Sulbar menyalurkan bantuan sembako mulai Selasa, 21 April. Hal tersebut disampaikan, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, melalui Video Conference (VC) pada rapat terbatas bersama Forkopimda dan para bupati Se-Sulbar, Senin 20 April 2020, yang berlangsung di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar. "Insya Allah mulai besok (hari ini, 21 April ) bantuan sembako sudah disalurkan pada seluruh kelurahan di Sulbar, setiap kelurahan mendapatkan 200 paket dan dimulai di Mamuju,"kata Ali Baal Kemudian, lanjut Ali Baal, pada bulan ini juga, penyaluran bantuan sembako akan dilanjutkan ke seluruh desa yang ada di kabupaten se- Sulbar. Bantuan tersebut akan berikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin sesuai data dari Dinas Sosial. "Pemkab bisa menggunakan dana desa yang ada sebesar 30 persen dan itu dipakai selama tiga bulan kedepan,"tutur Ali Baal Selanjutnya, kata Ali Baal, pada bulan berikutnya akan menyusul bantuan sosial atau Bantuan Lansung Tunai (BLT) untuk masyarakat. Pemberian bantuan berdasar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selanjutnya, pada Juli mendatang juga akan di turunkan bantuan dari program Marasa untuk 190 desa di Sulbar. "Jadi bantuan-bantuan ini kita tidak diberikan dalam satu bulan sekaligus, namun disalurkan secara berangsur-angsur agar tidak tumpang tindih. Ini dilakukan agar semuanya berjalan dengan baik,"pungkas Ali Baal , Melalui kesempatan itu, Ali Baal meminta para bupati se-Sulbar untuk menghimbau masyarakat untuk sabar menunggu dan tidak usah khawatir untuk tidak mendapatkan bantuan tersebut. "Tidak usah khawatir semua kabupaten se-Sulbar akan dapat, jadi tolong dihimbau masyarakat untuk bisa sabar,"ucap Ali Baal Ali Baal juga meminta, kepada Kajati, BPK dan DPRD Sulbar , dan APIP untuk bersama -sama mengawal proses penyaluran bantuan tersebut agar berjalan dengan baik. Terkait adanya kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) di kabupaten,…

Kominfo Sulbar-- Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan upaya mengatasi dampak yang ditimbulkan dari penyebaran Covid-19, yaitu dengan melakukan penguatan jaring pengaman sosial (Social Safety Net). Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi jaring pengaman sosial penanganan Covid-19 di Sulbar, Kamis 16 April 2020, berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, Covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, namun juga pada aspek sosial, ekonomi dan lainnya. Sehingga menurutnya, pemerintah daerah harus serius dalam melakukan jaring pengaman sosial, agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kalangan masyarakat. Dalam upaya penguatan jaring pengaman sosial, Ali Baal menyatakan, pemerintah menyediakan berbagai kebijakan dengan pemberian bantuan sosial bagi warga Indonesia di tengah pandemi virus corona, yang menurutnya hal itu terdapat beberapa program bantuan dari pemerintah daerah senada dengan pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Padat Karya Tunai untuk warga masyarakat kategori miskin dan hampir miskin. "Selaku pemerintah daerah, kita harus bergerak sesuai data yang ada dari Dinas Sosial dan BPS berdasarkan kategori miskin dan hampir miskin di setiap desa, dan kita semua sudah sepakat bahwa semua kebutuhan pokok ada di Bulog, "ujar Ali Baal Ali Baal mengungkapkan, terdapat sejumlah bantuan yang bisa diperoleh masyarakat Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga Kartu Prakerja atau bantuan hibah instansi vertikal, intensif Potensi dan Sumber Kesejahtaraan Sosial (PSKS) dan shelter. Mengenai sasaran kegiatan pada bidang aspek penanganan kesehatan, lanjut Ali Baal, dengan penyediaan fasilitas dan sarana serta prasarana kesehatan, merekrut atau melatih tenaga kesehatan yang potensial, pemberian insentif, pemberian disinfektan, penyewaan rumah singgah, pemeriksaan laboratorium, pengadaan alat dan evakuasi korban, penanganan korban positif, penanganan jenazah korban positif dan penanganan kesehatan lainnya. " Program Padat Karya Tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan…

Kominfo Sulbar-- Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulbar 2021, Pemprov Sulbar menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Sulbar, di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar melalui Video Converence (VC), Kamis 16 April 2020. Tema yang diusung, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bekualitas untuk pembangunan yang berkelanjutan. Musrenbang dibuka langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, Musrenbang merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya. "Tidak terasa penyusunan RKPD ini telah memasuki periode tahun ke empat RPJMD Sulbar 2017-2022. Untuk itu diperlukan akselerasi dan upaya-upaya percepatan dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, menuju Sulbar untuk maju dan malaqbi,"kata Ali Baal Menurut Ali Baal, sistem perencanaan yang baik merupakan langkah untuk menentukan tindakan implementasi pembangunan daerah menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Terkait tema yang diusung dalam musrenbang, Ali Baal menegaskan, hal tersebut secara implisit telah memberikan gambaran dan fokus program dan kegiatan, serta arah pembangunan Sulbar 2021. "Penyusunan rencana kerja masing-masing OPD 2021 harus merujuk pada tema dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan diharapkan saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya,"ucap Ali Baal Dalam perencanaan 2021, sambungnya , harus memperhatikan dan mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, baik dari aspek sosial maupun ekonomi dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan 2021. Ali Baal berharap, semoga selama proses musrenbang dapat mewujudkan kualitas perencanaan yang baik, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sulbar. Staf Khusus Mendagri RI Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, Apep Fajar Kurniawan, mengatakan, lima poin utama yang menjadi visi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam pembangunan Indonesia 2020-2024, tentu harus menjadi pijakan dasar untuk seluruh pemerintah daerah, termasuk Sulbar dalam menyusun rencana pembangunan. "Lima poin tersebut adalah pembangunan Sumber…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Kepala Dinas Sosial Sulbar, Bau Akram Da'i, mengikuti rapat koordinasi Bantuan Sosial (Bansos) tunai, bersama Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Juliari P. Batubara, Rabu 15 April 2020. Rapat koordinasi yang bertujuan dalam rangka penanganan Covid - 19 tersebut, diikuti melalui Video Conference (VC), di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Kapala Dinas Sosial Sulbar, Bau Akram Da'i mengatakan, berdasarkan arahan Mensos RI mengenai penyaluran bansos tunai dalam penanganan dampak covid-19, Sulbar mendapatkan alokasi sebesar 75 ribu Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bansos tunai. "Ini merupakan program dari Kemensos RI dalam penanggulangan dampak covid-19, yang diberikan kepada 33 provinsi di Indonesia. Kita tinggal menunggu petunjuk teknisnya seperti apa,"ucap Bau Akram Bau Akram menjelaskan, KPM bansos tunai itu akan diberikan dengan cash transfer tunai, baik melalui Kantor Pos maupun Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yang berada di Sulbar Ia menambahkan, 75 ribu KPM tersebut merupakan usulan data yang berasal dari kabupaten, sedangkan gubernur hanya tinggal menyetujui hasil dari usulan tersebut. Sebelumnya, Melalui VC, Mensos RI Juliari P. Batubara menyampaikan, pihaknya akan mengirimkan ke masing-masing kabupaten dan kota untuk alokasi awal KPM bansos tunai, sesuai mekanisme dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hanya sebagai referensi. "Yang paling terpenting adalah mekanismenya sesuai, dengan kata lain DTKS tersebut hanya sebagai referensi. Saya berharap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menunggu informasi dari Kemensos RI untuk alokasi awalnya,"kata Juliari Disampaikan, pihaknya juga akan berkoordinasi mengenai usulan nama-nama penerima bantuan tunai, kemudian setelah itu baru ditetapkan pelaksanaannya, dan hal itu merupakan tanggungjawab kabupaten dan kota. Ia menambahkan, jumlah total yang menjadi sasaran dari target pemberian bansos sebanyak sembilan juta keluarga di seluruh Indonesia, dengan jumlah nominal atau besaran bantuan yang diberikan, sebesar 600 ribu rupiah perkeluarga selama tiga bulan. "Bantuan yang akan diberikan mulai April hingga Juni tahun…