Mamuju - Pemprov Sulbar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar melaksanakan komunikasi sosial politik dalam rangka cipta kondisi Pemilu serentak 2024 di Hotel Maleo, Kamis 19 Oktober 2023. Turut hadir Forkopimda, Perwakilan Parpol, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, OKP, KPU, Bawaslu, Mahasiswa dan pelajar. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, ini rapat kerja bersama stokeholder terakait untuk menyukseskan Pemilu serentak 2024 mendatang. "Kita melakukan cipta kondisi agar semua pihak dan masyarakat menyambut Pemilu ini dengan penuh kegembiraan. Karena ini pesta demokrasi," kata Prof Zudan. Lebih lanjut Sestama BNPP ini mengatakan, Pemilu 2024 ini masyarakat akan memilih pemimpinnya mulai Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Sulbar, DPRD, dan Bupati serta Wakil Bupati. "Kita pilih pemimpin terbaik kita, tentunya partisipasi masyarakat sangat penting dalam Pemilu 2024,"tambahnya. Sehingga, Ia mengajak seluruh elemen masyarakat di Sulbar turut serta memberikan kontribusi agar partisipasi pemilih tahun 2024 meningkat. "Saya ajak masyarakat ayo memilih, jangan tidak memilih. Kita harus kenal pemimpin kita dengan cara ikut berpartisipasi dan kenali karena kalau salah memilih," ujarnya. Ia berharap KPU dan Bawaslu di Sulbar bekerja keras meningkatkan partisipasi pemilih dan mengajak masyarakat itu serta menyukseskan Pemilu 2024. "Kita target partisipasi pemilih capai 85 persen tahun 2024. Kita pilih pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah di Sulbar baik itu stunting, kemiskinan dan permasalahan lainnya," paparnya. Selain itu, TNI-Polri dan ASN akan netral pada Pemilu 2024 mendatang dan masyarakat juga ikut serta berpartisipasi. Plt Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Tahir mengungkapkan, kegiatan ini melibatkan semua unsur agar bisa sama-sama menyukseskan pemilu 2024. "Forum cipta kondisi ini kita undang pihak-pihak terkait seperti Forkopimda sekaligus membawakan materi. Kita undang hadir forkopimda kabupaten serta penyelenggara dan peserta Pemilu," ucapnya. Tujuannya, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang menyamakan persepsi untuk menyukseskan pesta demokrasi di Sulbar. "Inilah kita undang berkumpul bersama-sama mengawal Pemilu 2024 berjalan…

MAMUJU, --Pj. Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan (Distapan) Sulbar, di Taman Karema Kabupaten Mamuju, Kamis ,18 Oktober 2023 Melalui pasar murah itu menyediakan sejumlah pasokan bahan pokok dengan dispensasi 10-25 persen. "Kita siapkan 6 ton beras, 600 rak telur, Ratusan potong ayam, Bawang Merah, Bawang Putih dan sayur-sayuran. Tujuannya adalah suplai cukup dan harganya rata-rata sudah mulai turun. Dan harinini kita berikan dengan diskon, 10-25 persen dalam rangka menstabilkan harga," ucap Sestama BNPP ini. Rencananya, gerakan pangan murah digelar kamis, dan dilanjutkan hingga hari Jumat bersamaan dengan gerakan pangan murah di Polman "Diharapkan ini bisa mengatasi permasalahan 4+1, kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, perkawinan anak dan inflasi,"kata Mantan Dirjen Dukcapil ini Kadis Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan, untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Keluarga Risiko Stunting (KRS) telah diberikan dispensasi 25 persen dari harga pasar. Sementara untuk masyarakat umum diberikan dispensasi 10 persen. Khusus untuk KPM dan KRS telah diberikan kupon sebagai bukti terdaftar sebagai penerima manfaat untuk harga khusus dispensasi hingga 25 persen. "Mereka ini KPM dan KRS memang sudah terdata," tandasnya. Salah seorang warga dari Salletto, Nawir berterima kasih dengan adanya program tersebut. Ia terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga harga yang Ia dapatkan dari gerakan pasar murah sangat membantu. "Yang naik dipasar itu seperti beras, gula. Kalau disini lebih murah, ini sangat membantu kami," tandasnya. Gerakan Pangan Murah ini kerjasama Dinas Ketapang Sulbar , Badan Pangan Nasional,Bank Indonesia,Bulog dan Distributor pangan lainnya (Rls)

POLMAN - Pj Ketua Penggerak PKK Sulbar , Ny Ninuk Triyanti Zudan mengunjungi program PKK di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Rabu 18 Oktober 2023. Kunjungan ini untuk melihat langsung program kerja yang dilakukan PKK di Kecamatan Campalagian untuk bersama-sama membantu mengatasi berbagai permasalahan di daerah masing-masing. "Kita berkunjung memastikan program PKK khususnya di Pokja IV yaitu pembinaan karakter bisa berhasil di desa ini," kata Ny Ninuk. Ia membeberkan bahwa Desa Lapeo terpilih sebagai desa percontohan menjalankan program kerja PKK di Kabupaten Polman agar bisa ditiru ke wilayah lainnya. "Desa ini dipilih sebagai salah satu pilot project percontohan pengembangan program kerja khususnya pada pengasuhan anak dengan pola kasih sayang, gotong royong dan kesetiaan bersosial dan perlindungan anak serta perempuan," tambahnya. Dengan demikian, program yang dijalankan bisa betul-betul berdampak kepada masyarakat, terutama bagi anak-anak di desa bisa diperhatikan. "Saya harap ini bisa dicontoh di desa lain di Polman atau kalau terus dikembangkan bisa menjadi contoh bagi kabupaten lainnya," ujarnya. Ny Ninuk juga berpesan kepada penggerak PKK di Polman agar terus bersemangat dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa. "Terus bersemangat, memberikan edukasi kepada masyarakat atas kesadaran bahwa anak-anak punya hak untuk dilindungi. Bisa menciptakan keluarga harmonis sehingga anak-anak lebih kuat," tutupnya.(rls)

MAJENE--Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) St. Suraidah Suhardi menghadiri sekaligus sebagai Keynote Speech pada Seminar Nasional dengan tema "Sustainable Technology to Support IKN" di Ruang Teater Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Selasa 17 Oktober 2023. Pada seminar tersebut turut hadir Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Rektor Universitas Balikpapan, M. Isradi Zainal, Dekan Fakultas Teknik Unsulbar, Hafsa Nirwana, CEO PT. Brylian Utama, Ikhlas Bahar, Ketua LPPM Unsulbar serta para Mahasiswa dan undangan lainnya. Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengapresiasi pihak Unsulbar atas dilaksanakannya seminar itu, yang merupakan ruang diskusi bagi Pemerintah Sulbar bersama pihak kampus. "Saya apresiasi pula atas keberanian mendatangkan dari Universitas Balikpapan,"kata Suraidah Menurutnya, kehadiran Universitas Balikpapan sangat penting agar pemerintah serta mahasiswa dapat mendengar bahwa Ibukota Negara (IKN) sebuah keharusan. Disampaikan, Sulbar memiliki potensi besar sebagai penyangga IKN dari berbagai sektor terutama di sektor pertanian dan peternakan. Dia mengatakan, melihat kondisi Sulbar yang strategis sebagai penyangga utama IKN berbagai hal perlu disiapkan, seperti peningkatan infrastruktur. "Jadi kita yang ada di Sulbar menjadi penyangga utama harus kita kawal serta harus siap baik dalam segala hal, sebab manfaat terbentuknya IKN tentunya berdampak pula bagi Sulbar. Kalau kita melihat secara geografis kita hanya dipisahkan oleh Selat Makassar,”ujarnya Hal lain yang harus dilakukan, lanjutnya, membuka pintu dan mengajak para investor untuk berinvestasi di Sulbar. Selain itu, perlu juga dukungan sumber daya manusia berkualitas. Olehnya, Ia berharap hal itu lahir dari para mahasiswa-mahasiswa khususnya di Unsulbar. (rls)

MAMUJU - Rezky M Eddy mengikuti lomba Putra Putri Pendidikan Indonesia 2023 bukan melalui atau delegasi dari Pemprov Sulbar. Hal tersebut, disampaikan Kadis Pendidikan dan Kebudayan Sulbar Mithhar, ia mengatakan Rezky ke Jawa bukan delegasi Pemprov. "Tidak ada pemberitahuam resmi dengan surat ke pemprov perihal lomba dan pengiriman utusan tersebut," kata Mithhar, Rabu 18 Oktober 2023. Apalagi, kata Mithhar lomba Putra Putri Pendidikan Indonesia 2023 ini bukan kegiatan dari Kementerian Pendidikan. Melainkan kegiatan di luar Kementerian Pendidikan. Sehingga, secara kelembagaan Diknas tidak bisa mengeluarkan anggaran karena harus sesuai dengan prosedur. "Dia juga datang langsung minta sumbangan. Baru kalau kita anggarkan harus mengikuti mekanisme salah satunya ada surat resmi masuk," tambahnya. Makanya, harus direncanakan dengan baik-baik. Meskipun begitu , sudah membantu secara pribadi. "Saya sudah bantu sesuai kemampuan. Begitupun teman-teman kadis lainnya dibantu," ujarnya. Dia berharap ke depan jika ada yang akan mengikuti lomba harus jelas delegasinya dab bertanggungjawab. (Rls)

Polman-- PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh membuka Rapat Koordinasi Keuangan dan Pendapatan Daerah se- Sulawesi Barat, oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan rakor dipusatkan di Polman, Rabu 18 Oktober 2023. Pj Gubernur, Prof Zudan melalui rakor meminta kepada Pemkab agar dalam penyusunan RKPD dan APBD tahun 2024 mendukung penanganan 4+1, yakni penanganan Kemiskinan Ekstrim, penurunan angka Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Usia Anak dan pengendalian inflasi. Olehnya , perlu memperhatikan agar dalam penyusunan APBD, antara lain alokasi anggaran untuk bidang pendidikan sekurang-kuranya 20 %, anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja diluar gaji, alokasi anggaran untuk pengawasan (APIP) sesuai ketentuan perundang-undangan, dukungan terhadap program JKN menuju universal health coverage, pemda harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban LHP BPK, memastikan dukungan anggaran pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka mitigasi bencana yang setiap saat dapat terjadi. Terkait pembayaran pajak, kata Zudan tidak akan ada pemutihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) selama masa kepemimpinannya. Sestama BNPP ini pun menyampaikan terdapat Dana Bagi Hasil diserahkan ke kabupaten diharapkan betul-betul dipergunakan untuk yang berdampak ke masyarakat. Adapun DBH untuk masing-masing kabupaten, 1. Kab. Mamuju sebesar Rp8.426.554.115,00 2. Kab. Polewali Mandar sebesar Rp6.579.282.609,00 3. Kab. Pasangkayu sebesar Rp6.034.489.427,00 4. Kab. Mamuju Tengah sebesar Rp4.207.539.644,00 5. Kab. Majene sebesar Rp3.631.387.787,00 6. Kab. Mamasa sebesar Rp2.352.750.232,00 Total DBH sebesar Rp31.232.002.814,00 “Guna memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak ini dicairkan tepat waktu, maka langsung ditransfer dan dipastikan sudah masuk ke Rekening Kas Daerah masing-masing Kabupaten,” ucap Prof Zudan. Terkait Pemilu 2024, Zudan mengingatkan kewajiban Pemda untuk menganggarkan dana hibah dalam rangka mendukung pilkada serentak pada perubahan APBD 2023 sebesar 40% dan sisanya 60% pada APBD pokok tahun 2024. “Kami telah melakukan penandatangan NPHD Dana Hibah Pilkada Serentak tahun 2024…

Polman - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Pj Ketua Penggerak PKK Sulbar, Ny Ninuk Triyanti Zudan melakukan launching rumah Kibas Stunting di Desa Bunga-bunga, Kabupaten Polewali Mandar, Rabu 18 Oktober 2023. Turut, hadir Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Ketua Penggerak PKK Polman Jumriah Ibrahim, Asisten I Setda Sulbar Herdin Ismail, Kadis Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari, Kadis Kesehatan drg Asran Masdy, Kepala DP3KB Sulbar Djamila, dan Karo Tapem Sulbar Saleh Rahim. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan ini sangat luar biasa yang dilakukan di Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman karena sangat aktif. "Bayi disini 158 dan yang masuk stunting hanya 16, artinya hanya 10 persen, saya minta ke Kepala Desa dalam tiga bulan ini sudah zero stunting," kata Prof Zudan. Sementara, jika tiga bulan ini diintervensi bersama dengan menyalurkan terus bantuan pangan yang bergizi bagi anak stunting, maka bisa zero. "Insya Allah ini bisa selesai, saya juga optimis Polman mendekati zero stunting minimal dibawah target nasional 14 persen dan kita target dibawahnya," ungkap Sestama BNPP inj. Hal tersebut diungkapkan karena melihat kekompakan semua elemen instansi baik itu pemerintah provinsi dan kabupaten. Termasuk tim penggerak PKK provinsi dan kabupaten. "Saya sampaikan semua ASN diseluruh Indonesia jadi orang tua asuh stunting. Begitupun di Sulbar dan Polman ini, makanya saya minta tolong untuk di data ASN di Pemkab dan Kecamatan jadi orang tua asuh," ucap Ketua DPN Korpri itu Mantan Dirjen Dukcapil itu juga mengungkapkan jika ASN semua menjadi orang tua asuh maka masalah stunting bisa diatasi. "Ini juga tidak mengeluarkan biaya yang banyak, tinggal monitoring juga. Termasuk kepada TP PKK yang jaringannya luas sekali dan turut aktif. Jadi semua ikut serta menangani stunting," paparnya. Bahkan, lanjutnya, pada tahun 2024 mendatang Pemprov Sulbar menargetkan permasalahan stunting menjadi zero disemua kabupaten. Pj Ketua TP PKK Sulbar, Ny…

POLMAN - Pemprov Sulbar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar menyalurkan dana bagi hasil pajak ke semua kabupaten di Aula Kantor Bupati Polman, Rabu 18 Oktober 2023. Penyerahan dana hasil pajak ini dilaksanakan di Pemkab Polman dalam acara rapat koordinasi tatakelola keuangan dan pendapatan hasil daerah se-Sulbar. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan dana hasil pajak baik itu kendaraan bermotor hingga mobil langsung dibagikan ke kabupaten. "Hari ini langsung kita salurkan, ini bisa langsung dicek dikeuangan masing-masing kabupaten langsung ditransfer," kata Prof Zudan. Dana hasil pajak ini dibagikan sebesar Rp 31.232.002.814 miliar semua kabupaten di Sulbar. "Pemkab bisa gunakan untuk pembangunan apa saja yang berkaitan dan dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya," ungkap Prof Zudan. Selain itu, samsat setiap kabupaten terus berbenah untuk terus meningkatkan pendapatan hasil daerah. Karena ini juga peruntukannya pembangunan daerah. "Masyarakat juga kami mohon agar taat membayar pajak, terutama yang menunggak pajaknya karena sampai saat ini masih ada Rp 75 miliar belum bayar pajak," bebernya. Sedangkan, Kepala BPKPD Sulbar Amujib mengungkapkan, penyaluran hasil pajak daerah ini merupakan triwulan III tahun 2023. "Ini mulai pajak kendaraan, biaya balik nama kendaraan motor, pajak air permukaan dan pajak bahan bakar. Semoga semakin meningkatkan pendapatan hasil pajak dan masyarakat turut taat bayar pajak," tutupnya. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan III Tahun 2023 kepada 6 Kabupaten se-Sulawesi Barat, masing-masing : 1.Kabupaten Mamuju Rp 8.426.554.115,00 2.Kabupaten Polewali Mandar Rp 6.579.282.609,00 3.Kabupaten Pasangkayu Rp 6.034.489.427,00 4.Kabupaten Mamuju Tengah Rp 4.207.539.644,00 5.Kabupaten Majene Rp 3.631.387.787,00 6.Kabupaten Mamasa Rp 2.352.750.232,00.(rls)

MAMUJU—Dinas Kehutanan (Dishut) Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan kegiatan Konsultasi Publik untuk membahas Dokumen Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi. Berlangsung di Hotel Maleo Mamuju, Rabu, 18 Oktober 2023, kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Kehutanan Sulbar Andi Aco Takdir dan dihadiri Balai Pengelolaan DASHL Karama, BBKSDA Sulawesi Selatan (Sulsel), beberapa OPD terkait di Sulbar, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dan Kabupaten Pasangkayu, Dosen Unsulbar sebagai Tim Ahli serta kepala desa yang daerahnya masuk dalam peta kerja inventarisasi. Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Andi Aco Takdir, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada segenap stakeholder yang sudah berkenan hadir dan berharap dapat memberikan tanggapan dan saran mengenai pengelolaan hutan di Sulbar. Melalui kesempatan itu, mengajak semua pihak bersama-sama mengelola, menjaga dan melestarikan hutan serta satwa yang ada hidup di dalamnya. Serta siap menerima saran/tanggapan dari berbagai pihak untuk kemajuan pengelolaan hutan. "Konservasi Kawasan Hutan membutuhkan kerjasama stakeholder dan menjadi kegiatan jangka panjang,”tutur Andi Aco Takdir Konsultasi Publik merupakan tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi dan Inventarisasi yang sebelumnya telah dilakukan Dinas Kehutanan di 8 (delapan) desa pada Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu dan Kecamatan Karossa Kabupaten Mateng. Hasil Konsultasi Publik ini, menjadi penentu untuk Pengajuan Dokumen Keanekaragaman Hayati Tinggi Sulbar dijadikan Kawasan Ekosistem Penting. (rls)

JAKARTA -- Sulawesi Barat kini telah terbentuk Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar. Pembentukan P4MI yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulbar dirangkaikan dengan pengukuhan dewan pengurus Korpri Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) yang digelar di Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023 dihadiri Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam kesempatan itu mengatakan , pembentukan P4MI dan pengurus Korpri BP2MI menjadi komitmen serius pemerintah mendekatkan layanan kepada masyarakat. "Tentu kita bersyukur bisa membentuk sebuah tempat sebagai post yang bisa memberikan perlindungan dan layanan bagi pekerja Migran. Terimakasih untuk Kepala BP2MI yang memberi ijin pendirian," kata Sestama BNPP Prof Zudan Arif Fakrulloh. Ia mengatakan, pembentukan P4MI merupakan langkah yang tepat sebab saat ini seluruh layanan yang ada telah terpenuhi dengan baik dan siap untuk mengoperasikan P4MI. "Sebagai Pj Gubernur Sulbar saya mendukung penuh apalagi ini juga menjadi arahan Bapak Presiden untuk memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini juga menjadikan usaha perluasan tenaga kerja sampai keluar negeri secara legal dengan perlindungan yang maksimal," ucap Zudan. Ia meminta seluruh pengurus yang ada agar mendukung penuh program yang dicanangkan pemerintah pusat, sebagai komitmen untuk menyerap secara maksimal tenaga kerja sekaligus juga dengan memberikan perlindungan yang optimal. Prof Zudan juga mengaku bersyukur karena telah terbentuk pengurus Korpri bagi jajaran BP2MI, ini menunjukkan ekosistem ASN harus terus ditingkatkan menjadikan ASN berprestasi dan berinovasi serta berkinerja tinggi. "Ini sejarah di Korpri, karena Korpri pertama terbentuk di BP2MI, Korpri kita dorong agar membuat program yang berdampak langsung ke masyarakat dan berdampak kepada anggota," kata Zudan. Mewakili Kepala BP2MI, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI Lasro Simbolon, menyampaikan bahwa kegiatan yang digelar menjadi momen penting…