Mamuju -- Dinas Ketahanan Pangan Sulbar koordinasi dengan Dinas Sosial, BKKBN, PT POS, PKH dan Bulog dalam penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat, Senin 16 Oktober 2023. Bantuan pangan tahap II akan menyasar 1.159,470 kilo gram beras per bulan tersebar disemua kabupaten di Sulbar pada bulan Oktober hingga November 2023 mendatang. Kadis Ketahanan Pangan Sulbar, Abdul Waris Bestari mengatakan, penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) April, Juni dan Juli 2023 sudah selesai. "Ini tahap II berjalan bulan September, Oktober dan November 2023. Untuk bulan September sudah terialisasi 100 persen di enam kabupaten," kata Waris. Sementara, pada bulan Oktober 2023 sementara berjalan dan laporan masuk di Bulog yang menangani Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu sudah 50 persen, sedangkan Bulog yang menaungi Polman, Majene dan Mamasa sudah 10 persen. "Sampai saat ini tidak ada kendala dihadapi, karena beras sekarang sudah ada di Bulog. Stoknya sampai bulan Desember tersedia, sebab setiap minggu datang berasnya," tambahnya. Setiap saat, dilakukan evaluasi kinerja dilapangan bersama mitra kerja Pemprov yang bergerak di lapangan. "Tadi ini juga kita bahas bantuan pangan nasional bagi beresiko stunting berupa telur yang akan disalurkan ke masyarakat. Bantuannya Daging dan telur sama dengan tahap satu sudah selesai," ujarnya. Dia membeberkan ada 2.345 dibantu pada tahap pertama oleh badan pangan nasional kepada masyarakat Sulbar. Tahap dua terjadi penambahan yang mendapatkan sebanyak 2.633. "Jadi ada penambahan. Ini sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar setiap penyaluran diperhatikan kualitas bantuan. Kita tidak mau diberikan bantuan yang seharunya bukan dirinya mendapat bantuan tersebut," ujarnya. Bantuan ini, akan disalurkan dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2023 dengan bekerjasama dengan BKKBN sebagai sumber data stunting. "Semoga tidak ada kendala dihadapi selama penyaluran. Bahkan melalui intervensi ini stunting di Sulbar menurun begitupun program Pemprov menyelesaikan 4 masalah plus 1 di daerah. Kami akan terus bergerak membantu Pj…

Topoyo -- PJ Ketua TP PKK Sulbar Ny.Ninuk Triyanti Zudan mengapresiasi kerjasama yang terbangun antara TP PKK Desa Tabolang dengan Pemdes Tabolang dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dan stunting. Hal itu disampaikan saat berkunjung ke Kampung MACENNING (Mari Cegah Perkawinan Anak dan Stunting), salah satu pilot project TP PKK Sulbar di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, Senin, 16 Oktober 2023 Kampung Macenning mendorong pencegahan perkawinan usia anak dan stunting, olehnya beberapa usaha yang dibangun TP PKK Desa Tabolang telah melibatkan anak guna mengedukasi anak-anak di Desa Tabolang sekaligus mencegah perkawinan anak dan stunting. Beberapa usaha yang dibangun di Kampung MACENNING ini, seperti itik petelur, kebun PKK, kerajinan tangan hingga produk olahan makanan. Pj. Ketua TP PKK Sulbar Ninuk Triyanti berterima kasih dukungan Pemdes Tabolang dalam mendukung TP OKK khususnya dengan fokus menurunkan stunting di Desa "Ini bentuk keberhasilan pemdesnya disini, Tabolang ini bisa direflikasi di desa lain, dengan dukungan APBDes itu dapat menekan angka stunting,"ujar Ninuk. Ia juga berharap dalam hal penanganan stunting maka penting melakukan pemanfaatan lahan untuk ditanami sayuran dan buah buahan sekaligus beternak. "Ini bisa terus dikembangkan. Kita bisa penuhi kebutuhan sehari hari tanpa harus membeli, dan libatkan masyarakat sekitar untuk aktif manfaatkan pekarangan masing-masing," ucap Ninuk. Kepala Desa Tabolang Rusdin Sakaria bersama TP PKK Desa Tabolang berterima kasih atas kunjungan PJ Ketua TP PKK Sulbar. Disebutkan di Desa Tabolang terdapat 82 anak stunting olehnya melalui program bersama PKK mendorong kesadaran masyarakat agar memanfaatkan lahan sebagai sumber pangan untuk pemenuhan gizi dalam rangka mencegah Stunting. "Kami juga berharap dengan ini juga Desa Tabolang bisa zero stunting," ungkapnya. (rls)

MAMUJU, Sebagai bentuk gerak cepat atas kejadian angin puting beliung di Kabupaten Mamasa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah menyerahkan bantuan logistik untuk warga terdampak. Kepala Laksana BPBD Provinsi Sulbar Amir Maricar mengatakan bantuan logistik tersebut diserahkan langsung kepada Kalaksa BPBD Mamasa. "Kami tadi surah serahkan bantuan ke Kalaksa BPBD Mamasa di kantor," kata Amir Maricar, Senin, 16 Oktober 2023 Amir mengatakan, bantuan yang diserahkan berupa terpal 20 lembar, Selimut 20 Lembar, Tikar 20 lembar, Makanan Siap Saji 20 Dos Dan Family Kit 20 Box. "Jumlah tersebut disesuaikan dengan rumah terdampak, jadi laporan sementara itu ada 19 rumah, ini masih bantuan sementara, " kata Amir. Ia menjelaskan, sampai saat ini tim BPBD masih melakukan asesmen terhadap rumah warga terdampak termasuk jika terdapat korban jiwa akibat angin tersebut. "Kita siap siaga, jadi bantuan itu sudah diserahkan, untuk disalurkan ke warga terdampak, semoga ini dapat meringankan dan membantu warga di Mamasa," kata Amir Maricar. Pihaknya akan intens berkoordinasi dengan BPBD Mamasa apabila hal yang mendesak dan dibutuhkan BPBD provinsi akan terus memonitor. BPBD Provinsi berharap bantuan logistik ini dapat meringankan dan bermanfaat untuk warga yang terdampak.

MAMUJU--Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes Kawasan Transmigrasi di Hotel Srikandi, Mamuju, Selasa 10 Oktober 2023. Mengusung tema, “Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bumdes dan Profesionalisme Tenaga Ahli/Manager Lini Bisnis Bumdes Untuk Pendapatan Asli Desa Kawasan Transmigrasi “. Bimtek dibuka Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ruslan Jabbar, mewakili Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar Ibrahim. Kegiatan itu berlangsung hingga 12 Oktober 2023. Tujuan dilaksanakannya kegiatan itu adalah terbentuknya Bumdes berbadan hukum atau peningkatan kapasitas Bumdes, Bumdes dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan investor, penetapan anak usaha Bumdes melalui Bantuan Pemerintah/Perbankan dan Program Transmigrasi, mewujudkan penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan di kawasan transmigrasi serta membangkitkan kegiatan sosial ekonomi di desa. Dalam kegiatan itu, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ruslan Jabbar membacakan sambutan Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar. Ia menyampaikan, BUMDesa dibentuk atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat, demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. "Pengembangan dan pembentukan BUMDesa merupakan prospek menjanjikan untuk menguatkan dan memberdayakan lembaga-lembaga ekonomi desa,"katanya Melalui forum itu, Dinas Transmigrasi Sulbar menitipkan harapan hasil pelaksanaan yang mendukung desa sebagai Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), untuk dapat melakukan kerjasama pentahelix melalui sharing anggaran antar investor, sharing data dan informasi dengan media, sharing keilmuan akademis dari akademisi, serta sharing pemahaman dengan masyarakat melalui peningkatan kapasitas Bumdes. "Semoga peningkatan kapasitas kelembagaan Bumdes dan profesionalisme Tenaga Ahli/Manager Lini Bisnis Bumdes dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang unggul, mandiri, berkemampuan digital economy, inovatif, kreatif dalam market promotion dan regional branding melalui kerjasama antar sektor,"harapnya (rls)

Mamuju - Pemprov Sulbar dan Lanal Mamuju penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan berita acara serah terima aset tanah milik Pemprov kepada Pangkalan TNI angkatan Laut Mamuju, Senin 16 Oktober 2023. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Barat Khumaedi, Komandan Lanal Mamuju Letkol Laut (P) M. Reza Achwandi, M. B. A., M. Tr. Hanla, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa Sulbar Muhammad Yusuf Thahir, Kadis Perkim Sulbar H Syaharuddin, Kepala KPKNL Mamuju Helvita Dorjatun dan Kabid II BPN Kabupaten Mamuju Ade Irawan. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan inisiasi Lanal Mamuju. Ini bisa menjadi contoh bagi semua lembaga pemerintah. "Kita hadir memberikan dukungan penyerahan aset, terutama aset tanah yang kita hibahkan kepada instansi dan ini baru pertama dilakukan dengan duduk bersama lembaga terkait," kata Idris. Dia mengapresiasi inisiatif yang dilakukan Lanal Mamuju dan ini bisa menjadi model atau contoh bagi instansi lainnya yang memiliki aset hibah dari Pemprov. "Kita juga membangun komitmen bersama menjadikan Sulbar sebagai provinsi ke-10 yang menginisiasi pengelolaan aset tanah berbasis elektronik," tambahnya Selain itu, komitmen Pemprov dan kabupaten menjadikan Sulbar sebagai percontohan tatakelola aset tanah yang berbasis elektronik. "Ini kepercayaan publik dan calon investor bahwa kita di Sulbar memiliki tatakelola aset yang baik. Kita hibahkan tanah ini sekitar 4,7 hektare," ujarnya. Sedangkan, Komandan Lanal Mamuju Letkol Laut (P) M. Reza Achwandi, M. B. A., M. Tr. Hanla menyampaikan terimakasih atas terlaksananya kerjasama dari berbagai instansi dalam merapikan aset hibah. "Kita bersyukur bisa terlaksana dengan duduk bersama menyelesaikan persoalan aset dan dalam rangka tertib administrasi," ucapnya. Dia berharap ke depan pengelolaan administrasi aset dimulai Pangkalan TNI Angkatan Laut dan menjadi contoh bagi lemabag instansi lainnya. "Kami berterimakasih yang telah membantu kami dalam mewujudkan tertib administrasi aset dan semoga bisa menjadi contoh bagi instansi lain," tutupnya.(rls)

Tobadak --Pj.Ketua TP- PKK Sulbar, Ny. Ninuk Triyanti Zudan kembali mengunjungi melakukan launching Rumah Keluarga Indonesia Bebas (Kibas) Stunting di Posyandu Kembang Sepatu Desa Polongaan Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah Senin , 16 Oktober 2023 Kunjungan Pj.Ketua TP PKK Sulbar didampingi jajaran Pengurus TP PKK Sulbar, antara lain Kabid Dinkes, dr. Indahwati Nursyamsi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Khaeruddin Anas, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar Jamila. Turut Hadir Wakil Ketua TP PKK Mamuju Tengah, Hartati Amin Jasa, Sekda Mateng Askari Anwar dan Ketua DWP Mamuju Tengah Paigah Askary. Pj Ketua TP.PKK, Ninuk Triyanti Zudan mengatakan, setelah Posyandu di Desa Bababulo Majene, kali ini melaunching Rumah KIBAS di Mateng, dan selanjutnya akan melaunching Rumah Kibas di empat kabupaten lainnya. Dijelaskan, Rumah Kibas Stunting sebagai pilot project percontohan unik memotivasi posyandu lainnya di setiap desa di Sulbar. "Ini pilot project percontohan penanganan stunting, salah satunya adalah yaitu kami ada program rumah Kibas," ucap Ninuk. Dipilihnya Posyandu Kembang Sepatu didasari atas data data telah memenuhi kriteria sebagai percontohan penanganan stunting. Tujuan Rumah Kibas sendiri ingin memberikan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Ninuk juga menekankan TP PKK senantiasa mendukung program kerja pemerinta, demikian program Pemprov saat ini yang fokus pada penanganan 4+1 masalah Sulbar, yakni kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, perkawinan anak dan inflasi. "TP PKK selalu ada di belakang pemerintah provinsi karena kami siap membantu. Sehingga melalui Rumah Kibas ini diharapkan bisa dimanfaatkan. Di Posyandu inilah Semua bisa dilaksanakan. Apalagi Pj.Gubernur Sulbar sudah mencanangkan Ayo ke Posyandu, jadikan posyandu ini untuk edukasi, memantau ibu hamil atau persiapan ibu yang mau hamil," ungkapnya. Sekda Mateng , Askari Anwar mengatakan saat ini angka prevalensi Stunting di Mateng 28 persen, dan sebagaimana target nasional adalah 14 persen untuk di Sulbar. Dia berharap dengan kehadiran TP…

Mamuju -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menerima kunjungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sukbar. Kegiatan itu berlangsung di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Rangas, Mamuju, Senin, 16 Oktober 2023. Muhammad Idris mengungkapkan, BPK RI sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berbagai objek dan entitas yang menjadi perhatian di sejumlah OPD lingkup Pemprov Sulbar. "Tujuannya itu, untuk paling tidak menemukan indikasi-indikasi kesalahan dari perencanaan ke eksekusi. Nah, itu tujuannya adalah bagaimana kita ini di dalam pertemuan awal, akhirnya bisa mengetahui indikasi itu yang muncul," kata Idris . Hal itu, kata Idris, sangat dibutuhkan sebagai koreksi internal dan untuk mengetahui dari awal kemungkinan masalah yang bersinggungan dengan hukum ataukah hanya sebatas pembinaan. "Indikasi-indikasi ini sangat dibutuhkan untuk kita melakukan koreksi internal, sekaligus dari awal kita mengetahui kemungkinan masalah yang terjadi yang bersinggungan dengan aspek hukum yang bersinggungan dengan aspek pembinaan, itu sangat dibutuhkan," ujarnya. Idris pun mengapresiasi kehadiran BPK RI dan meminta kedepannya melengkapi rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki tatanan pemerintahan Sulbar. "Misalnya, Barang Milik Daerah (BMD). Itu pasti banyak yang lalai terhadap pencatatan dan itu bisa indikasi berulang. Kalau berulang kan ada hal yang menarik, kalau di entitas yang sama berulang pada kasus yang sama berarti ada hal yang tidak normal," ungkap Idris. Hal yang tidak normal itu bakal dicari penyebabnya untuk mengambil tindakan. Mulai dari penggeseran jabatan, pemberhentian, bahkan penanganan hukum. "Nah, hal yang tidak normal ini lah kita ingin cari tau apa penyebabnya, ada unsur kesengajaan kah, ada unsur manipulasi kah, atau ada unsur ketidaksengajaan. Semua itu kita harus pilah sehingga kita bisa mengambil tindakan. Misalnya, sih A ini digeser, sih A ini di berhentikan, atau sih A ini ya udah ditangani aspek hukum," pungkasnya. "Pertemuan ini akan kami pakai untuk memberikan instruksi kepada OPD. Tapi yang paling penting itu, kebutuhannya nanti saat pemeriksaan karena ini baru indikasi," tutup Idris. (rls)

POLMAN--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) telah menggalakkan Gerakan Ayo ke Posyandu sebagai langkah akselerasi untuk menangani permasalahan stunting di wilayah tersebut. Untuk mendukung upaya tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar melaksanakan Fasilitasi Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi di Hotel Sinar Mas Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sabtu 14 Oktober 2023. Tujuan utama kegiatan itu adalah menyamakan frekuensi kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dengan berbagai sektor yang ada di Kabupaten Polman dalam rangka memperkuat Gerakan Ayo ke Posyandu. Fasilitasi Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi dihadiri Asisten II Pemkab Polman yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Kesehatan Polman, Sukirman Saleh, dan para pemangku kepentingan di Polman yang memiliki peran penting dalam penanganan stunting meliputi: Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Polres, Camat terpilih dari Anreapi, Polewali, Wonomulyo, Matakali, dan Campalagian, Tim Penggerak PKK, Satgas Stunting, Kepala Puskesmas, TPG Puskesmas terpilih dari Anreapi, Pekkabata, Massenga, Wonomulyo, Matakali, dan Campalagian, Lurah/Kepala Desa terpilih dari Duampanua, Takatidung, Pekkabata, Madatte, Manding, dan Darma, Bhabinkamtibmas terpilih dan Kader Posyandu terpilih. Para peserta dalam forum tersebut, sepakat untuk melanjutkan kegiatan itu dengan rencana tindaklanjut bersama berupa evaluasi. Evaluasi akan dipimpin oleh Dinas Kesehatan Polman bekerjasama dengan lintas sektor, dengan fokus pada peningkatan cakupan penimbangan, yang akan dimulai dari Kecamatan Polewali. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy berharap kolaborasi lintas sektor itu akan memperkuat upaya penanganan stunting dan menciptakan generasi yang lebih sehat di Sulbar. Berdasarkan data hasil laporan Program Gizi melalui E-Pos Pemantauan Gizi Masyarakat (EPPGM) Per 30 September 2023, terlihat capaian yang telah dicapai di Provinsi Sulbar dan Kabupaten Polman, yaitu: Capaian di Provinsi Sulbar: Jumlah Sasaran Balita: 115.808 Jumlah Balita yang Ditimbang: 67.258 Persentase Balita yang Ditimbang: 58.08% Capaian di Kabupaten Polman: Jumlah Sasaran Balita: 34.818 Jumlah Balita yang Ditimbang: 21.390 Persentase Balita yang Ditimbang: 61.43% Balita yang…

MAJENE--Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulbar, dirangkaikan Rapat Dana bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi ke Kabupaten se-Sulbar Triwulan III Tahun 2023, bertempat di Hotel Villa Bogor, Kabupaten Majene beberapa waktu lalu. Rapat dipimpin Kepala BPKPD Sulbar Amujib, didampingi Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman. Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Pajak Daerah Sulbar dan Rapat Dana bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi ke Kabupaten se-Sulbar, dilaksanakan secara paralel sebagai perwujudan akuntabilias BPKPD Sulbar sebagai OPD pengelola pajak daerah. Penerimaan di masing-masing Samsat direkonkan dengan Kas Daerah dihadapan pejabat dari Badan Keuangan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten se-Sulbar. Rapat ini dilakukan untuk mencari kesesuaian data penerimaan pendapatan dari lima jenis pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Sedangkan, Rapat Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi ke Kabupaten se-Sulbar memberikan informasi kepada seluruh pejabat kabupaten tentang perhitungan dan nilai Pajak Daerah Provinsi yang akan ditransfer Pemerintah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten sebagai Dana Bagi Hasil Pajak Daerah. Kepala BPKPD Sulbar Amujib menyambut baik diadakannya kedua rapat secara tatap muka dan bersamaan tersebut. Menurutnya, hal itu dapat menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. "Perlu diketahui pada rapat Triwulan I dan Triwulan II diadakan secara daring dengan aplikasi zoom. Alhamdulillah, hari ini bisa kita laksanakan secara tatap muka,"kata Amujib “Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara pengelola pendapatan dan keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, menyamakan persepsi dan kolaborasi untuk meningkatkan pendapatan daerah,"sambungnya Amujib berharap setiap pemerintah kabupaten dapat berkolaborasi untuk menagih Pajak Provinsi khususnya PKB, dimana pemerintah kabupaten yang memiliki aparat sampai ke tingakat desa/kelurahan, karena meningkatnya penerimaan sektor PKB akan dirasakan juga oleh pemerintah…

MAMUJU--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama PT. Taspen (Persero) mengumumkan percepatan kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulbar dalam hal pelayanan yang akuntabel, transparansi, dan akurat dalam data iuran wajib ASN. Kerjasama yang telah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya dengan percepatan pelaporan dan pelayanan data iuran wajib ASN lingkup Pemprov Sulbar, tertuang pada hasil Rapat Rekonsiliasi Data Iuran Wajib ASN yang telah disepakati dan ditandatangani bersama pada Kamis 5 Oktober 2023, dengan hadirnya perwakilan dari kedua belah pihak. Melalui kerjasama itu, BPKPD dan Taspen berkomitmen untuk mendukung transformasi digital di Sulbar dengan mengoptimalkan layanan yang berkaitan dengan keuangan dan pendapatan ASN. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan keuangan daerah, memperbaiki akurasi dan ketepatan informasi, serta mendorong terciptanya pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Kepala BPKPD Sulbar, Amujib mengemukakan, kerjasama dengan PT. Taspen merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait dengan pemungutan iuran wajib ASN dan pendataan ASN. "Kami yakin, dengan kolaborasi yang baik dengan PT. Taspen dalam implementasi teknologi informasi, kami bisa membantu ASN untuk mempercepat pembayaran iuran wajib serta mendapatkan pelayanan yang lebih baik,"ucap Amujib Amujib menuturkan, pihaknya juga berharap kepada PT. Taspen (Persero) agar dapat dibantu dalam percepatan implementasi sebuah inovasi layanan yang ada pada BPKPD, yaitu GO SKPP yang dapat di akses melalui link skpp.bpkpd.sulbarprov.go.id. "Dalam hal ini seluruh ASN lingkup Pemprov Sulbar nantinya tidak lagi datang ke Kantor BPKPD untuk penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP) apapun statusnya mau Pegawai Pindah, Pensiun Aktif, Pensiun Meninggal dan Pensiun Puna, sehingga ASN ataukah ahliwaris dapat mengakses dimanapun untuk melakukan pengajuan SKPP"ujarnya. Sementara itu, Branch Manager PT. Taspen (Persero), Rinchard Octovianus Herwata S, mengatakan, kerjasama itu sejalan dengan visi perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pemangku…