Mamuju - Pemprov Sulbar memantapkan persiapan launching pelayaran perdana pekerja migran Indonesia di Pelabuhan Tanjung Silopo, Polewali Mandar. Mulai dari fasilitas sarana dan prasaran penunjang pelabuhan agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti penyiapan layanan internet ditangani oleh Dinas Kominfopers Sulbar. "Kita sudah melakukan koordinasi ke PT. Telkom dan survei lapangan ke Pelabuhan Tanjung Silopo. Insya Allah layanan internet akan terpasang sebelum final chek kesiapan launching pelayaran perdana PMI," kata Kadis Kominfopers Mustari Mula, Kamis 12 Oktober 2023. Bahkan, lanjut Mustari, secara teknis dirinya telah berkoordinasi juga dengan pihak Bea Cukai Parepare terkait besaran Bandwith yang dibutuhakan untuk layanan kepabeanan. Sedangkan, Kabid Egov Dinas Kominfopers Sulbar Muh. Ridwan Djafar mengungkapkan Kominfo sudah negosiasi dengan Telkomsel untuk penyiapan layanan internet di Pelabuhan Tanjung Silopo Polman. "Mereka sudah bersedia membantu untuk menyambungkan nanti, meskipun itu sifatnya temporeri atau sesuai kebutuhan kegiatan," ucap Muh. Ridwan. Pemasangan akan dilakukan bersama Telkomsel menjelang launching pelayaran perdana bagi pekerja migran ke Negara Malaysia. "Akhir November 2023 akan dilakukan pemasangan bekerjasama Telkomsel. Karena rencana kegiatan di bulan Desember 2023. Jadi tinggal dieksekusi dan sudah dibuat surat dikirim ke Telkomsel dan nantinya akan kita pantau terus di lapangan," (rls)

MAMUJU - Pemprov melalui Balitbangda Sulbar melaksanakan kajian pencegahan perkawinan anak di usia dini, Rabu 11 Oktober 2023. Kajian ini melibatkam stakeholder dilingkup Pemprov Sulbar yang menjadi bagian untuk bersama-sama mencegah perkawinan anak di usia dini. Kepala Balitbangda Sulbar Muhammad Hamzih mengatakan beberapa temuan tim yang masuk dalam kajian tersebut seperti tingginya pernikahan anak di Sulbar. "Ini paling banyak persentasenya di Pasangkayu dan Mamuju. Kalau jumlahnya paling banyak di Kabupaten Polman," kata Hamzih. Olehnya itu, tim mengkaji penyebab terjadinya peningkatan pernikahan anak di usia dini di Sulbar, termasuk dalam memecahkan masalahnya. "Ada beberapa faktor ini meningkat seperti budaya, ada tradisi di kampung orang tua segera menikahkan anaknya dan ada faktor ekonomi. Ini selalu menjadi faktornya kalau sudah ada yang melamar langsung dinikahkan tanpa harus melihat resikonya," ungkap Hamzih. Selain itu, ada juga faktor kecelakaan atau hamil di luar nikah. Tentunya harus di nikahkan orang tuanya. "Beberapa masukan dalam kajian ini dalam mengurangi angka pernikahan anak di usia dini itu. Intinya di situ, perlu melibatkan beberapa komponen pemerintahan," ujarnyanya. Komponen pemerintah dimaksudkan turut terlibat mulai Pemprov, BKKBN, Pemkab, pemerintah desa sampai ketingkat dusun. "Karena persoalan ini harus menjadi perhatian khusus dan perlu edukasi kepada masyarakat bahayanya pernikahan dini. Ini akan kita sampaikan ke pemerintah daerah," tutupnya.(rls)

Mateng--Merespon laporan serangan hama ulat api yang kembali terjadi di Desa Tinali dan Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah pada Jum’at 6 Oktober 2023, Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Tim Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) langsung menuju lokasi untuk melakukan pengamatan dan pengendalian terhadap hama tersebut. "Mendapat laporan dari masyarakat Desa Tinali dan Desa Salugatta, saat itu juga Saya langsung menugaskan Tim POPT untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, untuk segera melakukan pengamatan dan pengendalian hama ulat api,"kata Syamsul Ma’rif, Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 11 Oktober 2023 Syamsul Ma’rif mengatakan, Tim POPT Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang tiba di lokasi pada Sabtu, 7 Oktober 2023 langsung melakukan pengamatan serangan hama. "Dari hasil pengamatan Tim di lokasi, diperoleh kesimpulan bahwa hama berada pada fase larva (2 – 7 hari) dan sangat efektik untuk dikendalikan dengan cara fogging," ucap Syamsul Ma’rif Pada hari yang sama, sambungnya, Tim melakukan pertemuan dengan Pemerintah Desa Tinali, PPL dan Petugas RPO Perkebunan untuk membahas langkah-langkah pengendalian yang tepat dan efektif. "Dari hasil pertemuan tersebut disepakati waktu dan cara pengendalian hama ulat api yaitu dilakukan secara bersama-sama dengan target satu blok harus tuntas setiap malamnya,"bebernya Dia menjelaskan, luas serangan hama ulat api di kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat di Desa Tinali dan Salugatta telah mencapai 270 Ha dengan intensitas sangat berat, sehingga upaya memaksimalkan penanganan dan mencegah makin meluasnya serangan hama ulat api, pada hari yang sama, TIM POPT bekerjasama dengan Pemerintah Desa, PPL, Petugas RPO dan Petani Pekebun Kelapa Sawit melakukan pengendalian dengan cara fogging. "Fogging dimulai pada jam 20.00-23.30 Wita dengan luas pengendalian 25 Ha/satu Blok hamparan Sawit, kemudian dilanjutkan pada malam berikutnya Minggu 8 Oktober 2023 seluas 21 Ha, Senin 9 Oktober 2023 seluas 20 ha dan Selasa 10…

Mamuju –Tiga Lulusan Terbaik Unimaju mendapat hadiah dari PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh berupa beasiswa pendidikan untuk lanjut ke jenjang S2. Hadiah tersebut disampaikan PJ Gubernur Sulbar saat membawa orasi ilmiah pada Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Muhammadiyah Mamuju Wisuda Sarjana Strata Satu Angkatan ke III Tahun 2023 di Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu 11 Oktober 2023. Penerima beasiswa adalah Hardianti Putri, Fakultas Ekonomi Dan Pembangunan Prodi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Yulinar Clara Hafizha Prodi Manajemen,dan Romi Santoso prodi Ekonimin Pembangunan "Ini bentuk apresiasi kita kepada wisudawan Unimaju," ujar Zudan. Selain itu, lanjut Zudan Pemprov juga bekerjasama dengan Unimaju ditandai dengan penandatangan MoU antara Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh dengan Rektor Unimaju Muhammad Tahir. Salah satu kerjasama pengembangan Indeks Pembangunan Manusia adalah program 1000 Beasiswa. "Kita juga mendorong tenaga dosen di Unimaju untuk lanjut ke jenjang S3, itu dapat mengikuti program beasiswa pemerintah sesuai mekanisme," pungkasnya. (rls)

Mamuju--Pemilihan Umum 2024 semakin dekat, olehnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar kembali mengingatkan akan netralitas ASN pada pemilu. Kepala BKD Sulbar Muh.Ali Chandra menyampaikan, terkait netralitas ASN pihaknya berkoordinasi dan bekerjasama Bawaslu bersama-sama melakukan pengawasan ASN, khususnya lingkup Pemprov Sulbar. "Kami selalu menekankan itu kepada ASN, soal netralitas sebagaimana surat edaran yang kita sampaikan di awal 2023," ucap Ali Chandra, Rabu, 11 Oktober 2023 Dia mengaku, penekanan terkait imbauan netralitas ASN pada pemilu sejak awal disampaikan pada Maret 2023. "Dan kita juga sudah bersurat ke bupati terkait surat edaran tersebut," kata Ali Chandra. Dia pun mengaku, beberapa ASN telah mendapat teguran karena ditemukan menyatakan dukungan kepada salah satu bakal calon, melalui media sosial. Dan ini sudah disidang KASN. Saat ini, kata Ali Chandra pihaknya sedang melakukan rekap terhadap sejumlah ASN yang mendaftarkan diri pada Pileg mendatang. "Baru beberapa yang kami tahu dan dia ASN yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari ASN," ungkapnya. PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan , Aparatur Sipil Negera (ASN) terikat dengan berbagai regulasi yang mengatur terkait netralitas dalam pemilu. Menurutnya, netralitas ASN bukan berarti tidak memihak sebab netralitas memilik hak dalam memilih salah satu calon. Namun keberpihakan ASN hanya pada saat di bilik suara. "Memihaknya itu pada saat nyoblos saat di TPS. ASN juga jangan tidak memilih. Pilihannya itu bentuk keberpihakanya hanya boleh di bilik suara," tutup Zudan. (rls)

MAMUJU -- Setelah Wisuda, putra putri daerah akan melanjutkan jenjang ke dunia kerja. Salah satu tantangannya di era sekarang ini adalah jejak digital. Dan jejak digital menjadi salah satu pertimbangan bagi pemberi pekerja. Hal inilah yang menjadi materi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh membawakan orasi ilmiah pada acara Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Muhammadiyah Mamuju Wisuda Sarjana Strata Satu Angkatan ke III Tahun 2023 di Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu 11 Oktober 2023. "80 persen pencarian pekerjaan itu mengecek jejak digital. Jejak digital tidak bisa dihapus. Jadi hati-hati dengan jejak digital," ucap Zudan. Olehnya, PJ Gubernur berpesan kepada mahasiswa Unimaju agar bijak menggunakan media sosial dan pembuat jejak digital yang positif. "Hindari ujaran kebencian, posting hal positif, jadi buat jejak digital sepositif mungkin," kata Zudan. Dia juga berpesan kepada mahasiswa agar lebih mengutamakan karya dan prestasi "Tidak penting banyak gaya, tolong banyak karya, tidak penting gengsi tolong banyak prestasi. Jangan bilang jangan kerjakan yang bisa. Mari kita coba yang rasanya kita tidak bisa. Kuncinya belajar dan bertanya. Banyak orang sukses yang sebelumnya berangkat dari tidak bisa." Kepada 452 wisudawan Unimaju agar berterima atas dukungan dari orang tua. Dan selalu membuat orang tua tersenyum. "Keberhasilan kita adalah ketika membuat orang tua kita tersenyum. Ketika orang tua tersenyum disitulah Tuhan juga tersenyum," ungkapnya. (rls)

MAMUJU,- Sejumlah desa di Kabupaten Mamuju di wilayah Sulawesi Barat dilaporkan mengalami kekeringan sehingga kesulitan air bersih. Atas kondisi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulbar gerak cepat menyalurkan air bersih, Selasa, 10 Oktober 2023 Kepala Laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Sulbar mengatakan saat ini banyak masyarakat yang berada di Desa kesulitan mendapatkan air bersih. Sehingga Pihaknya turun menyalurkan air bersih. puluhan liter telah disiapkan BPBD memenuhi kebutuhan air bersih yang ada. Hal tersebut merupakan aksi nyata dengan menyasar desa yang mengalami kekurangan air bersih. "Kami telah menyalurkan bantuan air bersih untuk masyarakat di Desa Salupangi, Kabupaten Mamuju," kata Amir Ia menyebutkan, bantuan bersih tersebut untuk masyarakat yang terkena dampak kekeringan akibat kondisi cuaca El Nino. Seluruh BPBD di enam kabupaten juga telah melakukan hal yang sama. Distribusi air bersih akan terus dilakukan dibantu Dinas Sosial, sembari pihak BPBD melakukan pemetaan desa mana yang terdampak kekeringan dan butuh bantuan air bersih. Ia juga menghimbau kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih bisa langsung ke Posko Hidrometeorologi di Kantor BPBD Sulbar. "Kami sudah membuka posko, sehingga masyarakat yang membutuhkan air bersih agar menyampaikan ke Posko Hidrometeorologi di BPBD Sulbar," tutup Amir Maricar.

MAMUJU - Pemprov Sulbar akan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam sektor kemudahan mendapatkan data layanan. Dalam rangka tersebut Pemprov melakukan percepatan satu data Sulbar mendukung program satu data nasional. Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana mengatakan Sulbar sampai saat ini belum final penginputan satu data melalui aplikasi Sapota. "Makanya kita rapat bersama Kominfopers dan menyepakati membahas bahwa ini harus ada percepatan. Salah satunya menjawab keinginan Pj Gubernur membuat satu data Sulbar. Jadi kita ke depan memiliki data senter," kata Junda, Rabu 11 Oktober 2023. Data senter ini bisa digunakan semua. Tahun 2024 mendatang akan dianggarkan sehingga bisa berjalan maksimal. Karena kendala selama ini pengelolaan datanya. "Disitu ada data numerik dan data spasial. Data spasial ini tidak semua bisa karena butuh keterampilan, sehingga mungkin kita bekerjasama dengan vendor yang sudah pengalaman," tambahnya. Makanya, tahun depan ada dua alternatif akan disampaikan kepada pimpinan Pemprov. Pertama melanjutkan aplikasi Sapota atau bekerjasama dengan vendor yang profesional. "Jadi itu akan kita tawarkan, tapi lebih bagus kalau aplikasi Sapota dilanjutkan karena tidak membutuhkan dana besar," ujarnya. Sementara, Kadis Kominfopers Mustari Mula menyampaikan untuk optimalisasi aplikasi Sapota bertujuan untuk mendukung salah satu program prioritas Pemprov Sulbar yaitu Percepatan Satu Data Sulbar menuju Satu Data Indonesia. Aplikasi ini akan diintegrasikan dengan sumber data yang yang lain terutama data data spasial dari OPD selaku produsen data. "Jadi kominfo sesuai sektornya sebagai wali data. Pembinanya ini BPS Sulbar, dan Bappeda sebagai koordinatornya. Sedangkan OPD produsen," ucapnya. Selama ini, sudah jalan dan saat ini belum jalan memang data spasialnya. Tinggal itu yang perlu dikembangkan.(rls)

TOPOYO--Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar Tahun 2023 di Wisma Bahari Indah Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Selasa 10 Oktober 2023. Rapat Koordinasi dan Bimbingan Pelaksanaan SKM dibuka Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar Hamdani Hamdi. Peserta kegiatan dari OPD penyelenggara pelayanan publik pemerintah provinsi dan kabupaten dan anggota Biro Rena Polda Sulbar. Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar Subuki menyampaikan, perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik belum terbiasa melakukan SKM dalam mengukur tingkat kepuasan pelayanan publik terhadap kinerja penyelenggara pelayanan. "Kecuali OPD yang terbiasa dievaluasi kinerja pelayanan publik oleh Kemenpan-RB, misalnya Dinas PMPTSP, RSUD dan UPTD Samsat Mamuju,"kata Subuki Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB RI) Rachmat, Pejabat Analis Kebijakan Muda. Rachmat mengatakan, OPD penyelenggara pelayanan harus mampu mengukur tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dijelaskan, pentingnya pelaksanaan SKM dalam instansi pemerintah penyelenggara pelayanan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang terbaik. "Untuk itu perlu ditindaklanjuti unsur-unsur yang membuat masyarakat pengguna layanan tidak puas, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja perlu diukur tingkat kepuasan pelayanan bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap anggota keluarganya,"ucapnya (rls)

MAMUJU--Sebanyak 1.881 ekor Hewan Penular Rabies (HPR) di Sulawesi Barat (Sulbar) mendapatkan vaksinasi rabies gratis pada momentum peringatan Hari Rabies Sedunia Tahun 2023. Vaksinasi rabies dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Rabies Sedunia pada Sabtu 7 Oktober 2023 di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Sulbar serta disemua Puskeswan yang ada di Sulbar, dengan melibatkan 105 petugas kesehatan hewan terdiri dari dokter hewan dan paramedik. Pemberian vaksin rabies kepada HPR berlangsung hingga Selasa 10 Oktober 2023. Kegiatan itu sebagai bentuk partisipasi dalam pemecahan rekor MURI vaksinasi rabies serentak dan massal, yang digagas oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jumlah total hewan di Indonesia yang divaksinasi rabies lebih dari 33 ribu ekor, baik itu kucing, anjing maupun HPR lainnya. Vaksinasi rabies serentak dan massal berhasil memecahkan rekor MURI. Di Sulbar kegiatan tersebut dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Jamil Barambangi. Dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi seluruh stakeholder, baik yang menangani peternakan dan kesehatan hewan maupun kesehatan manusia, serta melibatkan masyarakat. “Pemberantasan rabies perlu upaya bersama antara dinas terkait serta masyarakat umum pemilik hewan guna mewujudkan Sulbar bebas rabies. Ini sejalan dengan tema Hari Rabies Sedunia tahun ini “All for One, One Health for All”, Semua untuk Satu, Satu Kesehatan untuk Semua,"kata Jamil (rls)