Mamuju --Pra PON cabang olahraga sepak takraw segera dihelat. Sulbar sebagai tuan rumah pun mempersiapkan tim untuk menjamu lawan dari diberbagai daerah. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berkomitmen mendukung pelaksanaan Pra PON Sepak Takraw yang akan digelar di Sulbar. "Saya akan dukung penuh karena olahraga adalah pintu yang paling cepat membawa harum nama daerah. Seperti Ramla, (Atlet Dayung Sulbar) contohnya, untuk itu saya akan mendukung," ucap Prof Zudan saat menerima kontingen Sumbar cabang Sepak Takraw, di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 5 Oktober 2023. Lanjut Sestama BNPP ini menekankan dua hal penting dalam olahraga, yakni semangat dan sportifitas. "Prinsip utama dalam olahraga adalah semangat Kedua adalah mahkota olahraga, di pundak kita diujung kepala kita Sportifitas. Sukses sebagai tuan rumah dan sukses sebagai peserta. Semoga lolos nanti Pra PON dan sukses sebagai pelaksana," ucap Prof Zudan. Prof Zudan juga mengingatkan, sebagai tuan rumah maka penting bagi panitia memberikan pelayanan terbaik. Kepada atlet agar melepas bebas sebelum bertanding "Tampilkan teknik terbaik yang anda miliki, tampilkan semangat juang," tandasnya. Ketua Persatuan Sepak Takraw Indonesia Provinsi Sulbar Syahrir Hamdani menyebutkan, 9 orang tim Sepak Takraw Sulbar ini dipersiapkan. Pembukaan mulai 12 dan berlangsung hingga 16 Oktober 2023, di GOR Mamuju. "Ini yang terpilih betul-betul hasil seleksi, dan dari penilaian pelatih yang layak untuk mewakili Sulbar," tutup Syahrir. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengikuti Peringatan Hari Jadi TNI ke- 78 digelar jajaran TNI bersama seluruh Forkopimda di Makodim 1418 Mamuju. Kamis 5 Oktober 2023. Peringatan HUT TNI kali ini mengangkat Tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju. Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi sinergitas TNI bersama Pemerintah di wilayah Sulawesi Barat. "Saya menyampaikan selamat Dirgahayu TNI, TNI diharapkan terus mampu menjaga Negara menjaga kedamaian bersama komponen bangsa menjaga demokrasi sekaligus keutuhan NKRI," kata Sestama BNPP Prof Zudan. Zudan Lanjutnya berterima kasih atas peran serta TNI bersama seluruh komponen masyarakat dalam membangun Sulbar. Terutama menjaga kondusifitas menghadapi Pemilu akan datang. "Kami yakin seluruh anggota TNI bahu-membahu bersama seluruh elemen masyarakat mensukseskan Pemilu dan Pilkada 2024," ucap Zudan. Tidak hanya itu, TNI bersama seluruh elemen masyarakat juga diharap dapat mensukseskan pembangunan sekaligus ikut terlibat dalam mengatasi Empat plus satu masalah Sulbar. "Kami sudah bekerjasama dengan Korem dan Polri melakukan pengentasan masalah kemiskinan stunting, pernikahan dini dan anak putus sekolah dan Inflasi," tutup Zudan. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Mustari Mula menekankan indeks capaian SPBE Pemprov Sulbar perlu terus ditingkatkan, mengingat kondisi existing SPBE Pemprov Sulbar saat ini masih pada kategori CUKUP dengan indeks 2,28. Itu ditekankan pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) OPD Pemerintah Provinsi Sulbar di Hotel Grand Putra Mamuju, Kamis, 05 Oktober 2023. "Capaian SPBE kita perlu terus ditingkatkan, agar pelaksanaannya makin memberikan efisiensi dan kecepatan layanan secara digital,"kata Mustari Mula Pada forum tersebut, Mustari Mula juga menyampaikan pentingnya akselerasi transformasi digital untuk membangun ekosistem SPBE terintegrasi Pemprov Sulbar yang maju, terarah dan berkualitas. Terkait pelaksanaan FGD, dikesempatan yang sama, Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar Muhammad Ridwan Djafar selaku Fasilitator Teknis menuturkan, pelaksanaan evaluasi diperlukan untuk mengukur kepatuhan dan kemajuan SPBE di setiap OPD pada beberapa aspek. Dijelaskan, FGD dilakukan dengan membagi kelompok diskusi ke dalam 5 (lima) Desk OPD agar memungkinkan pendalaman yang lebih detail pada 6 (enam) materi pembahasan, yaitu updating data arsitektur setiap OPD, konfirmasi updating evidence penilaian SPBE OPD, updating informasi aplikasi dari OPD untuk kebutuhan landing page, evaluasi pemanfaatan internet dan jaringan intra, pendataan talenta digital yang bersertifikat, dan tugas OPD dalam pembangunan aplikasi dan permintaan domain. Untuk mewujudkan target optimalisasi SPBE, kata Ridwan, Pemprov Sulbar telah membuat kebijakan 25 persen indikator prestasi kerja TPP 2024 mempersyaratkan setiap OPD mesti memenuhi target penerapan SPBE sebagaimana ketentuan Peraturan Gubernur. "Kebijakan ini cukup signifikan mempengaruhi atensi dan kinerja OPD untuk mengoptimalkan penerapan SPBE,"kata Ridwan Hadir sebagai peserta FGD para pejabat/staff teknis pengelola SPBE dari 42 OPD se-Sulbar. (rls)

Polman- Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melakukan aksi penanganan permasalahan 4+1 (stunting, pernikahan anak, anak tidak sekolah, kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi) di beberapa lokus penanganan stunting di dua kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Kamis, 05 Oktober 2023. Dua kecamatan dimaksud yaitu Kecamatan Campalagian dan Kecamatan Balanipa. Di Kecamatan Campalagian aksi penanganan 4+1 dilaksanakan di Puskesmas Campalagian dan Puskesmas Katumbangan (dialihkan ke Pustu Desa Panyampa). Sementara di Kecamatan Balanipa dilakukan di Puskesmas Pambusuang, Dusun Waitawar Desa Tammangalle dan Desa Bala. Dalam aksi penanganan permasalahan 4+1, Tim dari Biro Umum Setda Sulbar dipimpin Kabag Keuangan dan Aset Nila Ainun. Adapun tim ini terdiri dari para pejabat eselon IV/ fungsional lingkup Biro Umum Setda Sulbar. Sebanyak 134 paket yang diberikan kepada masyarakat yang berdampak stunting, terdiri dari 50 paket penderita anak stunting dengan jenis makanan protein hewani berupa telur, ikan abon, susu SGM anak balita dan 84 paket bagi ibu hamil KEK berupa kacang hijau, serta susu ibu hamil. Kabag Keuangan dan Aset Biro Umum Setda Sulbar, Nila Ainun berterima kasih kepada masyarakat setempat atas kehadirannya pada kegiatan itu. "Kami ke sini untuk mensupport program-program penanganan stunting khususnya yang ada di Kecamatan Campalagian dan Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar,"kata Nila Selain itu, juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program dari Pemprov Sulbar tersebut. Kepala Puskesmas Campalagian Ramlah sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulbar khusus Biro Umum karena sudah membantu masyarakat setempat. "Terima kasih kepada Biro Umum yang telah membantu warga kami. Program yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulbar ini sangat membantu masyarakat untuk keluar dari permasalahan stunting,"ucapnya (rls)

MAMUJU -- Staf Ahli Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Muhammad Hamzih saat ini diamanatkan menjadi Pelaksana Tugas Sementara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulbar. Hamzih usai melakukan mengatakan, Ia ditugaskan sebagai Kepala Balitbangda sampai akhir Desember mendatang menggantikan Kepala Balitbang yang sebelumnya yaitu Hamzah yang sudah memasuki purna bakti "Saat ini saya ditugaskan sebagai Staf Ahli SDM dan Kemasyarakatan sekaligus merangkap sebagai Kepala Balitbangda, tugas pertama melakukan komunikasi dengan staf dan mantan Kepala Balitbangda Hamzah, terkait tupoksi di Balitbangda," kata Hamzih, Rabu, 4 Oktober 2023 Disela pertemuan yang dilakukan, Hamzih menjelaskan bahwa selain melakukan koordinasi dengan para pegawai di Balitbangda, ia juga menerima kunjungan dari Dosen Unsulbar terkait penelitian dan pengembangan potensi Sulbar yang sebelumnya telah disusun di Balitbangda. "Sesuai amanah Pak Pj Gubernur Sulbar dalam waktu dekat akan ada seminar akhir terkait melakukan intervensi terhadap program empat plus satu di masyarakat," kata Hamzih. Menurutnya, Balitbangda sebagai badan riset daerah, pihaknya akan rutin melakukan kajian dan penelitian mendalam dengan berbagai tema terutama terkait penanganan Empat Plus masalah Sulbar. Termasuk soal pengembangan potensi sumberdaya Sulbar. Seluruh hasil penelitian yang dilakukan Balitbangda kemudian diekspose untuk didiseminasikan sebagai informasi kepada masyarakat. Apalagi sejak Balitbangda di perdakan maka tugas pokok utamanya adalah melakukan kajian dan penelitian terkait pengembangan sumber daya manusia dan SDA yang diarahkan pada capaian kesejahteraan masyakarat Sulbar dan tercapainx keadilan soial olehnya itu maka setiap penelitian yang dilakukan diluar Balitbangda harusnya dikomunikasikan dan melibatkan Balitbangda yang ditugaskan untuk melakukan kerja-kerja tersebut. "Tidak boleh ada satupun OPD yang melakukan kajian tidak melibatkan Balitbangda. Kita ingin setiap OPD yang melakukan penelitian dan pengembangan melibatkan Balitbangda mau dari aspek apa saja khususnya terkait potensi dan pengembangan yang akan dilakukan," kata Hamzih. Menurutnya, setiap penelitian yang akan dilakukan baik dari aspek apa saja dapat melibatkan Balitbangda sebagai pusat riset. Dengan begitu, ia…

Mamuju-- Asisten III Setda Sulbar , Jamil Barambangi mewakili Pj Gubenrur Sulbar membuka Focus Group Discussion (FGD) UKMK Sawitku Hebat dengan tema "Membangun Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) Berbasis Kelapa Sawit", di Grand Maleo Hotel Mamuju, Selasa malam, 3 Oktober 2023. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia. Jamil menyampaikan dengan adanya FGD ini menjadi sebuah kesyukuran, sebab akan hadir ide cemerlang dan gagasan baru untuk mendongkrak ekonomi makro di Provinsi Sulbar. Dan menurutnya, pengembangan industri sawit akan memiliki efek terhadap aspek pertumbuhan ekonomi utamanya dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Sulbar. "Mudah-mudahan melalui FGD ini ada gagasan baru sehingga betul betul kedepannya bisa menguntungkan dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di Sulbar," ujar Jamil Jamil mengapresiasi adanya FGD tersebut dan berharap setiap peserta yang hadir termasuk OPD terkait mengikuti materi FGD. Kepala Divisi KUKM BPDPKS Helmi Muhansyah menjelaskan , komoditi sawit menjadi komoditi strategis dalam mendorong perekonomian dan sebagai sektor penyumbang devisa negara setiap tahunnya. Dijelaskan berbagai produk turunan sawit yang dapat dikembangkan, olehnya melalui FGD ini dapat mewujudkan pengembangan sawit berkelanjutan. "Tidak semua masyarakat mengetahui turunan sawit. Sehingga kedepan bagaimana mengembangkan sawit ini terus berkelanjutan," ungkapnya. Dia juga menyebutkan, BPDPKS telah memiliki program Gebyar UKMK Berbasis Sawit. Melalui program ini diharapkan masyarakat bisa merasakan manfaat kelapa sawit. Ketua Umum Aspekpir Indonesia Setiyono mengatakan, petani sawit sangat merasakan manfaat dari Tandang Buah Segar (TBS) Kelapa sawit. Olehnya ia terus mendorong pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Dan menurutnya hal itu dapat diwujudkan dengan adanya kemitraan. "Tanpa kemitraan tidak akan jalan. Jadi harus persiapkan kemitraan. salah satu yang bisa membantu petani sawit adalah kemitraan. Kelapa sawit ini anugerah yang kita rasakan," ucap Setiyono Terkait FGD ia juga berterima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk Pemprov sehingga…

MAMUJU--Setelah beberapa hari mengalami maintenance server dan penambahan kapasitas (storage), Aplikasi e-Perda kembali difungsikan seperti semula, sehingga permohonan fasilitasi Ranperda, Ranperkada dan Rancangan Peraturan DPRD serta untuk permohonan persetujuan pembahasan dan penandatanganan Ranperda dan Ranperkada bisa diakses kembali melalui sistem digitalisasi e-Perda. Itu disampaikan, Kabag Perundangan-Undangan Kabupaten Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sulawesi Barat (Sulbar), Stephanus Buntu Madika, Selasa 3 Oktober 2023. Stephanus menjelaskan, Aplikasi e-Perda merupakan terobosan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah di Provinsi Sulbar. "Aplikasi e-Perda merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda Kemendagri yang bertujuan untuk mempercepat proses fasilitasi dari Rancangan Peraturan Daerah. Melalui aplikasi e-Perda ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, karena segala prosesnya berbasis digital,"kata Stephanus Dia mengungkapkan, saat ini ada beberapa draf usulan Ranperbup yang masuk melalui Aplikasi e-Perda dan telah diverifikasi oleh PIC e-Perda, diantaranya adalah Rancangan Peraturan Bupati Polman tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kabupaten Mamuju Tengah dan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Mamuju Tengah Tahun 2022-2026. Sementara, dari Kabupaten Mamasa yakni Rancangan Peraturan Bupati Mamasa tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan dari Kabupaten Majene yakni Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene. Layanan e-Perda dapat dengan mudah diakses di laman http://eperda.kemendagri.go.id/ oleh seluruh kabupaten di Provinsi Sulbar. (rls)

Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang juga sebagai Pj. Gubernur Sulbar pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri 2023, yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa 3 Oktober 2023. Dalam kesempatan itu, Prof. Zudan menegaskan bahwa Korpri ingin turut berperan dalam memajukan Indonesia melalui penyelesaian permasalahan birokrasi. “Kami ingin sama-sama mencari solusi terkait beberapa problem yang betul-betul kami alami di lapangan,”ungkap Zudan. Prof. Zudan juga menekankan perlunya fokus pada pengembangan karier ASN. Untuk upaya tersebut, Korpri tidak hanya terbatas pada peningkatan kualifikasi ASN, tetapi juga pada perlindungan karier dan bantuan hukum ASN yang dapat menjadi landasan kuat bagi kelancaran tugas-tugas birokrasi. Korpri sebagai garda terdepan ASN, memegang peran krusial dalam memastikan pemerintahan berjalan efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mamuju --Dari 12 Mei hingga 31 September PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh menerima 140 audiensi dari berbagai lapisan masyarakat. Prof.Zudan menjelaskan, langkah audiensi di lingkup pemerintahan sebagai upaya membangun komunikasi yang baik antara pemerintah sebagai pelayan masyarakat dengan pihak lainnya, mulai dari instansi vertikal, ormas, OKP, mahasiswa, media, akademisi, tokoh pejuang dan tokoh masyarakat. Menurutnya , dengan cara audiensi akan lebih mudah menyamakan frekuensi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Utamanya lima fokus permasalahan daerah saat ini, yakni Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Anak Putus Sekolah, Perkawinan Anak, dan Inflasi. Hal ini bertahap dilakukan penanganan berkat masukan dari berbagai pihak. Olehnya, Sestama BNPP itu juga terus menekankan kepada OPD agar selalu siap memberi ruang audiensi dari siapapun. Dengan begitu terbangun kolaborasi antara pemerintah dan semua pihak. "Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri, kita perlu samakan frekuensi dan kita kerjakan sama-sama, menyelesaikan permasalahan bersama-sama," kata Zudan, Senin, 2 September 2023 Lanjut Prof Zudan, dengan cara audiensi pula maka Sulbar dikenal dari luar sebagai daerah yang membuka ruang komunikasi yang baik dari manapun. Termasuk dari investor. Hal ini juga akan menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk ke Sulbar. "Bangun komunikasi yang baik, satukan frekuensi. Jadikan audiensi ini menjadi branding Sulbar agar Sulbar dikenal dengan daerah yang terbuka bagi siapapun. Ini akan mendorong investasi kita, industri tumbuh, ekonomi kita juga semakin tumbuh," ungkapnya. (rls)

JAKARTA -- Sebagai puncak koordinasi P2DD tahun 2023, Satgas P2DD menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD Tahun 2023 di Hotel Sahid Jakarta tanggal 3 Oktober 2023. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masuk kategori sebagai Tim Percepatqlan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik II Wilayah Sulawesi. Penerimaan Penghargaan diterima oleh Kepala BPKPD Provinsi Sulbar Amujib yang mewakili Pj Gubernur Sulbar, di Hotel Sahid Jakarta. Prestasi tersebut merupakan capaian kedua yang diterima oleh Provinsi Sulawesi Barat secara berturut-turut dalam pelaksanaan Rakornas sejak tahun 2022. Adapun kategori pembagian TP2DD terbaik antara lain TP2DD Provinsi Terbaik, TP2DD Kota Terbaik, TP2DD Kabupaten Terbaik dengan pembagian kategori wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusampua (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua), serta Bank RKUD terbaik dan Program Unggulan TP2DD terbaik. Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa "“Ke depan, masih diperlukan terobosan berkelanjutan untuk memastikan digitalisasi daerah terimplementasi di seluruh pemda, sehingga manfaat transformasi ekonomi digital betul-betul dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,”kata Wapres Ma'ruf Amin. Selanjutnya, Ketua Satgas TP2DD sekaligus Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi kepada para penerima penghargaan tersebut. Namun dia menegaskan kepada semua daerah di Indonesia akan pentingnya mensinergikan berbagai inovasi, inisiatif baru serta, penguatan kebijakan di berbagai Kementerian dan Lembaga dalam kurun waktu 2022-2023 untuk mendukung kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. "Adapun sejumlah program sinergi kebijakan digitalisasi daerah a.l. QRIS, KKI, Kartu Kredit Pemerintah, penguatan SPBE, Penguatan Sarana Prasarana melalui Satelit Nusantara Sakti, penguatan digitalisasi belanja pemda dan penguatan regulasi local taxing power," ujarnya. Kepala BPKPD, Amujib menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi Tim P2DD Sulbar, "Kita bersyukur dengan pencapaian yang telah diraih provinsi Sulbar selama 2 tahun berturut-turut meraih TP2DD Terbaik II, Target kita tahun depan Insya Allah lebih baik lagi, kita tingkatkan transaksi non tunai secara masif tentunya hal ini sejalan dengan arahan Pj Gubernur…