Mamuju --Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar menggelar rapat Forum Perangkat Daerah di Grand Maleo Hotel, Mamuju, Kamis 7/3/2024. Sekretaris Dinas PUPR Sulbar Ridwan mengatakan, forum tersebut melihat Kepala Balai Kementerian PUPR, dan Dinas PUPR Kabupaten. Forum ini memberikan kesempatan kepada PUPR Kabupaten memaparkan program yang sedang dikerjakan pada 2024 dan memaparkan program yang akan dikerjakan pada 2025. "Forum ini dimaksudkan untuk mendapatkan saran saran usulan baik dari kementerian PUPR maupun dinas PUPR se Sulbar," ucap Ridwan. Dia menyampaikan, melalui forum itu diharapkan ada intergerasi sinkronisasi program yang dilaksanakan kaitannya dengan infrastruktur jalan, irigasi dan cipta karya tata ruang. Hal ini kata Ridwan juga sebagai langkah dalam melakukan efisiensi anggaran di tengah keterbatasan fiskal. "Diharapkan dengan keterbatasan fiskal diperlukan kesamaan persepsi dalam membangun infrastruktur secara efektif," pungkasnya. (Rls)

Polman -- Kadis Kominfo Pers Sulbar , Mustari Mula membuka Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) dan Camp dengan tema "Menuju Sulawesi Barat Makin Cakap Digital dan Informatif" di Aula Pondok Wisata Rawa Bangun Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Kamis, 7 Maret 2024. "Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat atau disingkat Senter KIM adalah program literasi digital Dinas Kominfo Perss bekerja sama dengan Relawan TIK Sulbar. Khusus Senter KIM yang dilaksanakan di Polewali Mandar ini merupakan rangkaian kegiatan Senter KIM yang telah dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dan Majene," kata Mustari. Kegiatan Senter KIM ini baru pertama kalinya dilaksanakan di Polewali Mandar yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dan Majene "Pesertanya ini para pengurus Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di Polman. Ada juga komunitas lain baik yaitu Kelompok Pemuda Desa, Kelompok Dasa Wisma ," ungkap Mustari. Lewat kegiatan ini, Mustari berharap literasi digitalisasi ke masyarakat semakin meningkat dan bisa mengikuti perkembangan zaman. "Mudah-mudahan program ini berlanjut. Kita berharap juga literasi digital makin masif dipahami masyarakat Sulbar," harapnya. Selain itu, khusus keberadaan KIM itu sendiri bisa makin eksis membeikan edukasi sama masyarakat. "Insha Allah program ini terus dilanjutkan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat," tandasnya(rls)

Mamuju – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Zulkifli Manggazali berharap proses pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) yang baru tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu disampaikan saat membuka Rapat Teknis Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan GKN, yang berlokasi di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju oleh Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Barang Milik Daerah Makassar, di Hotel Grand Maleo & Convention Mamuju, Jl.Yos Sudarso No. 51 Mamuju, Sulbar, Selasa, 05 Maret 2024. "Oleh karena itu, kepada Pemrakarsa diharapkan agar tetap memperhatikan dampak-dampak potensial yang ditimbulkan dari proses pembangunan ini, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi rencana pembangunan," kata Zulkifli. Dikemukakan, pembangunan GKN tersebut merupakan pembangunan gedung baru pasca kerusakan yang terjadi pada peristiwa gempa bumi tahun 2021 lalu. Terkait pelaksanaan rapat teknis, Zulkifli menyampaikan, pertemuan itu dimaksudkan untuk melakukan Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan GKN yang telah disusun oleh Pemrakarsa dan Konsultan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Andal, RKL-RPL. Sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenagan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung merupakan kewenangan kabupaten, sehingga kewenangan dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan untuk bangunan gedung adalah kewenangan kabupaten. Namun, karena Kabupaten Mamuju saat ini tidak memiliki Komisi Penilai Amdal sehingga melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju pada tanggal 7 Februari 2024, Penilai Dokumen Amdal Pembangunan Gedung Keuangan Negara dilimpahkan ke Komisi Penilai Amdal Provinsi. Rapat Teknis Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan GKN itu dilaksanakan DLH Sulbar. Sebelumnya, pelaksanaan kegiatan itu diawali dengan sambutan Prof. Hazairin Zubair, dilanjutkan sambutan Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Barang Milik Daerah Makassar selaku Pemrakarsa. Selanjutnya kegiatan ini dibuka Kepala DLH Sulbar. Dan berikutnya rapat teknis pemeriksaan formulir kerangka acuan rencana pertambangan batuan dipimpin Kabid Penataan dan Penaatan…

Mamuju---Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Tim Teknis UPTD BPTPH-P (Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) kembali melaksanakan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada komoditi padi di dua kabupaten di Sulbar, pada 24-28 Februari 2024. Dua kabupaten dimaksud yakni Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng). Di Polman, Gerdal OPT pada komoditi padi dilakukan di dua titik, yaitu di Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali dan di Desa Tonroloma, Kecamatan Matakali. Sementara, di Mateng di Desa Lara Kecamatan Karossa. Kepala UPTD BPTPH-P Hasadiq Ramadhan mengatakan, dalam pelaksanaannya di Polman, LPHP Wilayah II Rea Timur Polman beserta seluruh stakeholder bersama-sama melakukan pengendalian OPT penggerek batang padi di dua titik, yaitu di Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali Kelompok Tani Maritangngae seluas 25 Ha pada 24 Februari 2024 dan di Desa Tonroloma, Kecamatan Matakali Kelompok Tani Cinta Damai seluas 25 Ha pada 27 Februari 2024. Sementara di Mateng, LPHP Wilayah I Salugatta Mateng juga Gerdal OPT Penggerek Batang Padi pada 28 Februari 2024 di Kelompok Tani SAMA KARYA II Desa Lara, Kecamatan Karossa. Dalam kegiatan ini didampingi langsung Kepala LPHP Wilayah II Salugatta, Koordinator POPT Mamuju Tengah, POPT Karossa, Kepala Desa Karossa, Koordinator BPP Karossa, dan PPL desa setempat. Berdasarkan hasil pengamatan POPT di lapangan, hama ini ditemukan menyerang pada fase vegetatif. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan bahan pengendali ramah lingkungan, yaitu dengan aplikasi Agens Hayati Beauveria Bassiana dilakukan secara serentak pada pertanaman padi usia 30-50 HST dengan luasan 25 Ha. Kepala DTPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, kegiatan itu melibatkan seluruh anggota kelompok tani dan petani setempat. “Setelah pengendalian diharapkan agar anggota Poktan tetap memantau apabila masih ada serangan penggerek batang pada tanaman padi," kata Syamsul Ma’rif, Senin 4 Maret 2024. Syamsul Ma’rif menuturkan, hasil yang diharapkan dari kegiatan itu adalah berkurangnya populasi hama penggerek batang…

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus berupaya dalam perbaikan mutu genetik ternak di Sulbar melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satunya adalah Program Layanan Optimalisasi Reproduksi melalui kegiatan Insemiansi Buatan (IB) ternak. Langkah ini sebagai upaya untuk mengakselarasi pertumbuhan populasi dan peningkatan produksi ternak sapi di wilayah Sulbar. Inseminasi buatan atau IB merupakan upaya meningkatkan mutu sapi dengan memanfaatkan potensi sapi pejantan unggul. Manfaat IB diantaranya memperbaiki kualitas sapi melalui mutu genetika ternak, dengan adanya IB pada sapi lokal dapat menghasilkan anak sapi unggul. Disamping itu, IB juga meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur; efesiensi biaya dan waktu dengan tidak perlu memelihara pejantan dan mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina (inbreeding). “Program ini merupakan kolaborasi antara dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) provinsi dan kabupaten. IB ini dilakukan 75 orang Inseminator yang tersebar di enam kabupaten di Sulbar. Dinas TPHP Sulbar menyiapkan sarana penunjang IB berupa semen beku, nitrogen (N2) cair, gun, plastic sheet, glove, dan termos IB," kata Nur Kadar, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP, Rabu (06/03/2024). Dihubungi terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyampaikan, pada tahun 2024 ini, untuk kegiatan Layanan Optimalisasi Reproduksi melalui IB dengan target IB sebanyak 8.925 ekor, dan kelahiran sebanyak 4.630. "Target-target tersebut diharapkan dapat tercapai, mengingat keberhasilan capaian realisasi program optimalisasi reproduksi pada kegiatan Sikomandan tahun 2023 melebihi target yaitu layanan IB 7.624 ekor (102%) dan kelahiran 5.079 ekor (107%). Syamsul Ma’rif menambahkan, program IB yang sekaligus berperan dalam program Layanan Optimalisasi Reproduksi ini diharapkan dapat mendorong pembangunan peternakan Sulbar. Ia berharap pembangunan peternakan nasional bisa lebih efektif dan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat. "Semoga dengan adanya program ini dapat mengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harapnya. (rls)

Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menunjuk sejumlah pejabat eselon II Pemprov Sulbar menjadi bagian dalam Forum CSR. Tujuannya untuk memaksimalkan CSR dalam menjalankan berbagai bidang program di Pemprov Sulbar. PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan menyampaikan, APBD yang terbatas maka dibutuhkan kolaborasi dengan sejumlah pihak. "Termasuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Sulbar. Yang kita inginkan antara pelaku usaha di Sulbar dan pemerintah bisa bekerjasama mendorong sumber daya manusia agar daerah ini bisa bersaing dengan daerah lain," ucap Prof. Zudan. Untuk bidang olahraga, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar, Safaruddin mengatakan, melalui Forum tersebut nantinya akan menjadi solusi untuk melakukan pembinaan prestasi olahraga. Menurutnya, untuk pembinaan prestasi olahraga memerlukan pendanaan secara berkelanjutan. Hal ini bisa dijalankan melalui bantuan CSR dengan melibatkan sejumlah perusahaan di Sulbar. "Kemarin kita diundang bersama KONI Provinsi Sulbar, termasuk kepala OPD Kadispora, Kadis PUPR, Sekwan, serta perwakilan perusahaan, bagiamana agar CSR ini bisa membantu kebutuhan bidang olahraga, misalnya untuk keperluan persiapan PON," kata Safaruddin. Terkait PON, kata Safaruddin, saat ini terdapat 16 cabor telah dipersiapkan mengikuti PON. "PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan berusaha agar 16 cabor lolos PON bisa disuport oleh perusahaan yang bekerja di Sulbar," ungkapnya. Safaruddin mengaku, saat ini dukungan Pemprov Sulbar untuk KONI adalah Rp8,3 miliar. Namun ini mendanai operasional dan kebutuhan lainnya. Khusus PON kini sudah ada bantuan dari perusahaan sebesar Rp5 Miliar, hanya saja anggaran ini belum cukup mengakomodir 16 cabor. "Kita masih kurang 7 miliar. Sehingga diminta ada kesiapan dari perusahaan. Dan perusahaan ini bersedia tinggal kita mengajukan proposal," tutur Safaruddin. (Rls)

JAKARTA –Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh bersama Direktur Utama PT. Hadji Kalla Solihin Jusuf Kalla melakukan penandatanganan kerja sama Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan dan Pembangunan Konstruksi Jembatan dari Desa Salubatu Kecamatan Bonehau Sampai dengan Desa Karama Kecamatan Kalumpang. Penandatangan kerjasama turut dihadiri pendiri Kalla Group Jusuf Kalla dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar di Jakarta, Rabu 6 Maret. PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan menjelaskan, kerjasama tersebut untuk menyambut investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Desa Karama Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, yang dijalankan PT Mamuju Tumbuan Energi sebagai anak perusahaan dari PT Hadji Kalla. Untuk melancarkan rencana investasi tersebut dibutuhkan jalan akses untuk mobilisasi komponen berat PLTA seperti transformer, generator dan lain sebagainya yang memiliki bobot + 60 ton. Olehnya pihak Pemprov Sulbar bersama PT Hadji Kalla sepakat melakukan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Dan Pembangunan Konstruksi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, “Sebagai warga Sulbar, saya sangat berterima kasih dengan dukungan dari PT.Hadji Kalla, telah memberikan perhatian untuk berinvestasi di Sulbar. Dan patut kita syukuri karena selain untuk membangun PLTA, kita juga mendapat dukungan untuk pekerjaan jalan dan jembatan, “ ucap Zudan. Menurut Sestama BNPP ini, dengan perbaikan akses jalan Bonehau-Kalumpang ini akan berdampak kepada perekonomian masyarakat khususnya di dua kecamatan, Bonehau dan Kalumpang. Sementara , pemilik PT Kalla Group, Jusuf Kalla mengatakan, khusus di Sulawesi Barat, PT Kalla Group memberikan bantuan sebesar Rp350 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan, bukan hanya untuk kebutuhan akses proyek, tapi dibangun untuk kebutuhan rakyat keseluruhan. Lebih lanjut dikatakan, pembangunan jalan dan jembatan di Sulawesi Barat bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. "Jalan ini nantinya digunakan sebagai jalan bagi kebutuhan konektivitas masyarakat dan akses ke site proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Adapun objek dan ruang lingkup pekerjaan antara lain , Peningkatan Pekerjaan Jalan dan pembangunan konstruksi, terdiri…

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) segera melakukan pengadaan tanah pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) di Sulbar. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin saat menerima kunjungan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar Marasidin di ruang kerjanya, Senin 4 Maret 2024. “Kami akan segera melakukan tahapan pengadaan tanah rencana pembangunan Lapas di Sulbar. Namun terlebih dahulu kami akan melakukan survey lahan bersama tim dari Kanwil Kemenkumham Sulbar, untuk mengetahui apakah lahan yang telah kami siapkan sudah memenuhi syarat dalam pembangunan suatu Lapas,” kata Syaharuddin. Lanjut Syaharuddin mengatakan, ada dua lahan yang sudah disiapkan dan akan disurvey bersama tim Kemenkumham, dan jika sudah memenuhi syarat Dinas Perkim akan segera melakukan tahapan pengadaan tanahnya. “Ada dua lahan yang akan kami tunjukkan kepada Kemenkumham yaitu lahan yang ada di Lingkungan Katapi, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku seluas 8 Hektar dan satu lagi ada di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju seluas 5 Hektar," kata Syaharuddin menjelaskan. Ditanya mengenai anggaran untuk pengadaan tanah tersebut, Kepala Dinas Perkim Sulbar menjawab bahwa semuanya sudah disiapkan di anggaran tahun 2024 ini. “Anggaran sudah ada, sisa deal lahannya saja. Jika pihak Kemenkumham Sulbar sudah menentukan lahan mana yang cocok, segera kami akan lakukan proses pengadaan tanahnya di April ini," tuturnya. (rls)

Mamuju- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Kepala Bidang Ketenagalistrikan Qomaruddin Kamil menghadiri Peresmian Listrik Desa atas pembangunan 70 lokasi energize di Sulbar tahun 2023. Peresmian tersebut dilaksanakan di Dusun Pakkarawang, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Rabu 6 Maret 2024. Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Bupati Mamuju St. Sutinah Suhardi bersama jajarannya, Camat Sampaga Muhammad Yusuf, Kepala Desa Kalonding Bustang. Sedangkan dari PT. PLN dihadiri Manager PT. PLN UP2K Sulbar Ruli Rizaluddin, Manager UP3 Mamuju Maninghar Hutajulu, Para Asisten Manager, Manager ULP se Sulbar beserta jajaranya. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qomaruddin Kamil menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada PT. PLN (Persero) atas komitmen dan dedikasinya pada program pembangunan listrik desa ini. "Dan juga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses ini, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, maupun masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan bersama untuk mewujudkan akses listrik yang merata di seluruh wilayah Sulbar," kata Qomaruddin, saat ditemui usai menghadiri acara itu. Disampaikan, program pembangunan listrik desa yang dilaksanakan PT. PLN (Persero) merupakan upaya nyata pemerintah untuk mengembangkan akses listrik di daerah terpencil, terdepan, dan terluar di Sulbar. "Hari ini, kita semua berkumpul untuk merayakan peresmian 70 lokasi yang telah dienergize oleh PT. PLN di wilayah Sulbar selama tahun 2023. Melalui pengembangan jaringan listrik tegangan menengah dan rendah, PT. PLN telah memberikan akses listrik yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Sulbar, bahkan hingga ke pelosok dusun. Langkah ini menjadi bagian integral dari transformasi PT. PLN dalam mengejar target rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di Indonesia, ” ujar pria yang akrab disapa Rury ini. Dia menjelaskan, pembangunan Listrik Desa merupakan langkah konkret untuk memperluas jangkauan pelayanan listrik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan ratio elektrifikasi tahun 2023 yang telah mencapai…

Mamuju -- Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan konsultasi dan koordinasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa terkait dengan tugas-tugas kedewanan yang dilaksanakan di kantor DPRD Sulawesi Barat. Kamis, 7 maret 2024. Kunjungan itu diterima pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Sulbar, Sahrin Salatuang, bersama dengan staf Sekretariat DPRD Sulbar. DPRD Majene hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Juan Gayang Pongtiku didampingi oleh Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa Dominggus dan Riel. Sahrin Salatung menyampaikan terima kasih atas kunjungan koordinasi dari DPRD Kabupaten Mamasa dan berharap kerja sama yang telah terjalin akan berdampak positif bagi pembangunan daerah. Ia juga berharap bahwa kunjungan tersebut akan memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Kabupaten Mamasa demi kepentingan masyarakat Sulawesi Barat secara keseluruhan. (Rls)