Jakarta--Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Ibrahim komitmen melakukan percepatan pengembangan kawasan transmigrasi di Sulbar. Atas dedikasinya tersebut, Ia mendapat penghargaan Lencana Abdi Desa dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Mendes PDTT RI). Penghargaan diserahkan langsung Mendes, PDTT RI, A. Halim Iskandar, pada acara Sinergitas Kebijakan dan Implementasi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi antara Pusat dan Daerah di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa, 10 Oktober 2023. Pada kegiatan itu, Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar diminta menjadi Narasumber Percepatan dan Success Story Keberhasilan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Provinsi Sulbar. Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar Ibrahim menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan oleh Mendes PDTT RI. Ibrahim mengatakan, penghargaan yang diperoleh tentu tidak terlepas dari dukungan semua pihak dalam melaksanakan program pengembangan kawasan transmigrasi di Sulbar. Karenanya, Ia menyampaikan terima kasih kepada Pj. Gubernur Sulbar dan Sekprov Sulbar atas bimbingan dan arahannya. "Juga terima kasih kepada seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar dan kepala dinas yang membidangi Ketransmigrasian kabupaten Se-Sulbar, serta pihak terkait atas kolaborasi yang telah terbangun dengan Dinas Transmigrasi Sulbar",kata Ibrahim via telepon dari Jakarta Ia juga mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan tantangan untuk lebih proaktif dalam menjalankan program pengembangan kawasan transmigrasi di Sulbar. Salah satunya, berupaya menjadikan kawasan transmigrasi di Sulbar berstatus mandiri. (rls)

MAMUJU,- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris melakukan rapat terbatas bersama Bawaslu Provinsi Sulbar membahas terkait kebutuhan anggaran yang akan digunakan Bawaslu pada Pilkada 2024 mendatang. Rapat yang digelar tersebut melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulbar yang dipimpin Sekretaris Daerah Muhammad Idris. Idris mengatakan , meskipun rapat yang digelar sedikit alot, karena komponen yang harus dibiayai Bawaslu terdapat tambahan yang sebelumnya tidak tercover di proposal awal. Namun akhirnya, setelah rapat digelar Pemprov bersama Bawaslu menyepakati secara bersama terkait kebutuhan anggaran yang akan dimasukkan kembali sesuai kebutuhan dan ruang fiskal daerah. "Alhamdulillah akhirnya sudah ada disepakati antara Bawaslu dan Pemda untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan Baswaslu," Kata Idris. Ia mengatakan, dari proposal yang dimasukkan Bawaslu terdapat penambahan dari proposal sebelumnya lantaran terdapat pembiayaan yang dilakukan Bawaslu yang harus dipenuhi. "Yang kita penuhi soal honorarium panwas Kecamatan, karena itu sudah ditentukan sesuai ketentuan yang harus dibiayai," Kata Idris. Hasil rapat tersebut nantinya akan disampaikan Pemprov melalui TAPD ke DPRD Provinsi Sulbar untuk ditetapkan dalam APBD.(rls)

MAMUJU --Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar menggelar sosialisasi Penggunaan Online Singgle Submission (OSS) dan Penerapan Sanitasi Higiene, di Mamuju, Selasa , 10 Oktober 2023 Kegiatan itu bertujuan memberikan edukasi kepada petani maupun kelompok usaha yang memproduksi pangan terkait pentingnya sertifikasi pangan serta proses sertifikasi yang saat ini lebih mudah dari sebelumnya. "Kami berkomitmen memberikan kemudahan untuk melakukan sertifikasi produk pangan," ucap Kepala Distapan Sulbar Abd.Waris Bestari pada Sosialisasi Penggunaan Online Singgle Submission (OSS) dan Penerapan Sanitasi Higiene oleh UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan Distapan Sulbar. Waris menjelaskan, dengan sertifikasi produk pangan telah memberikan kepastian kepada masyarakat akan pangan berkualitas dan aman. Namun ia berharap setelah pemberian sertifikat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai jual sehingga pendapatan dari produk tersebut terus berkembang. "Jangan setelah disertifikatkan tidak hasilnya sama saja. Jangan berhenti pada keluarnya selembar sertifikat, tetapi terus berkembang," tandasnya. Pada kesempatan itu juga dilakukan promosi produk pangan segar yang sudah mendapat sertifikasi. Distapan Sulbar juga menyerahkan sertifikat kepada sejumlah pelaku usaha seperti Mustajami asal Malunda Majene yang memproduksi Nanas, Sukiman asal Pamboang Majene memproduksi Loka Pere, Jeruk dari Pasangkayu dan beberapa produk pangan lainnya. Waris berkomitmen akan mendukung kemudahan akses sertifikasi, ia juga mengajak Distapan di enam kabupaten yang turut hadir pada kegiatan itu agar memfasilitasi dan menjemput proses sertifikasi pangan di daerah. (rls)

Mamuju -- Pemerintah mengimbau masyarakat melengkapi dosis vaksinasi Difteri, Pertusis (Batuk Rejan), dan Tetanus (DPT). Kepala Dinas Kesehatan Sulbar dr Asran menjelaskan, vaksin DPT adalah vaksin kombinasi untuk mencegah penyakit DPT. Penyakit ini sangat mudah menyerang bayi dan anak. Olehnya, masyarakat diminta melengkapi vaksin, dalam hal ini melakukan imunisasi rutin pada anak mulai umur 2 bulan hingga 1 tahun lima bulan. "Empat kali vaksin, inilah kita minta masyarakat memperhatikan dan melakukan imunisasi rutin," ucap Asran, Selasa, 10 Oktober 2023 Khusus Difteri, yang saat ini kembali marak terjadi maka perlu memasifkan edukasi kepada masyarakat. "Untuk saat ini belum ada kasus difteri di Sulbar dan kita harapkan ini tidak terjadi sehingga kita mengharapkan masyarakat melengkapi vaksin DPT ini," ujar Kadinkes, Selasa 10 Oktober 2023. (rls)

MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) melaksanakan kegiatan edukasi rabies di SD Negeri 1 Mamuju beberapa waktu lalu. Edukasi rabies merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September. Hari Rabies Sedunia ditetapkan oleh Global Alliance for Rabies Control (GARC) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebagai media promosi dalam upaya melawan penyakit rabies dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya pencegahan penyakit rabies. Kegiatan edukasi diberikan kepada perwakilan Kelas VI SD Negeri 1 Mamuju. Tujuannya memberikan pemahaman tentang rabies, baik itu hewan yang dapat tertular rabies, gejala rabies, bahaya penyakit rabies serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya rabies. Diharapkan informasi tentang penyakit rabies serta upaya perlawanannya dapat dilakukan bersama, antara pemerintah dan masyarakat umum lainnya, melalui informasi yang disebarkan oleh anak-anak sekolah yang telah mendapatkan edukasi. Pada kegiatan itu, sesi materi diisi oleh drh. Ni Putu Novi Aritayanthi, drh. Syukur Hamdan Ali dan drh. Alpian Dharmawan. Materi yang diberikan, disampaikan dengan metode pertisipatif serta bermain peran dalam penanganan kasus gigitan anjing yang diduga rabies. Dalam sesi tersebut, anak-anak sangat menikmati kegiatan belajar partisipatif yang diberikan. (rls)

Mamuju -- PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh meminta Inspektorat dan BKD terjun langsung melakukan evaluasi terhadap kehadiran ASN, UPT, Kepala Sekolah, pada Webinar via Zoom dan Apel secara daring. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembina apel dalam apel virtual lingkup Pemprov Sulbar yang berlangsung Senin, 9 Oktober 2023 Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan akan menunggu laporan hasil evaluasi tersebut sehingga perlu secepatnya dijalankan. Jika mendapatkan pegawai, UPT, Kepala Sejolah yang tidak hadir tiga kali terhitung sejak 1 Agustus hingga 9 Oktober, maka kepala OPDnya akan diberikan teguran tertulis. Dia menjelaskan, pertemuan seperti apel adalah tuntutan untuk disiplin, baik disiplin waktu, taat asas dan etika. Begitupun pada pertemuan webinar. "Jangan selalu diingatkan berkali-kali. Peserta apel kita minimal 350 sampai 400 oleh karena itu saya minta Inspektorat, BKD Kepala OPD dimulai dari 1 Agustus sampai hari ini, tolong di cek, kalau tiga kali tidak ikut apel lewat zoom, kepala OPD-nya saya berikan teguran tertulis, BKD langsung cek bersama inspektorat," tegas Sestama BNPP ini. (rls)

MAMUJU--Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar acara Employee Gathering, di Halaman Parkir Dinas Kominfopers Sulbar akhir pekan lalu. Mengusung tema"Bergerak Bersama", Employee Gathering digelar dalam rangka merajut kebersamaan dan memperkuat jalinan silaturahim antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN lingkup Dinas Kominfopers Sulbar. Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula, para pejabat eselon III, IV, pejabat fungsional dan staf. Employee Gathering diawali senam bersama, dilanjutkan sambutan pengarahan Kepala Dinas Kominfopers Sulbar. Menyemarakkan kegiatan tersebut, digelar Fun Games seperti suap-suapan pisang, estapet kardus dan tangkap bebek. Bertabur hadiah disiapkan panitia pelaksana. Permainan yang diperlombakan mengandalkan kerjasama tim atau kelompok seperti estapet kardus. Sekretaris Dinas Kominfopers Sulbar Andi Hidayah Arif selaku inisiator kegiatan berterima kasih kepada seluruh ASN dan Non ASN Dinas Kominfopers Sulbar atas kehadirannya pada Employee Gathering tersebut. Menurutnya, kegiatan itu penting untuk merajut kebersamaan dan memperkuat silaturahim antar pegawai baik ASN maupun Non ASN di lingkup Dinas Kominfopers Sulbar. "Ini penting kita lakukan karena selama ini jarang lagi kita kumpul bersama seperti yang dilaksanakan sebelumnya. Maka diinisiasi kembali agar semua ASN dan Non ASN bisa berkumpul kembali, merajut kebersamaan, memperkuat jalinan silaturahim,"kata Andi Hidayah Andi Hidayah berpesan kepada ASN dan Non ASN lingkup Dinas Kominfopers Sulbar untuk terus menjaga kekompakan dalam menjalankan setiap aktivitas di kantor. Dia berharap, kegiatan seperti itu dapat dilaksanakan lagi dan menjadi agenda rutin Dinas Kominfopers Sulbar agar rasa persaudaraan tetap terjalin, kuat dan terpelihara antar satu dengan yang lain. "Kita berharap kedepan kegiatan serupa dapat dilaksanan lagi dengan model yang berbeda, lebih bagusnya sekali dalam sebulan,"tutupnya (rls)

MAMUJU - Badan Penilitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Barat bekerjasama dengan kampus Unsulbar melaksanakan seminar kajian strategi pembangunan Sulbar, Senin 9 Oktober 2023. Seminar ini dihadiri narasumber dari Unsulbar sekaligus merupakan tokoh pejuang Sulbar Rahmat Hasanuddin dan Mujirin. Plt Kepala Balitbangda Sulbar, Muhammad Hamzih mengatakan seminar ini sengaja dilaksanakan agar strategi pembangunan Sulbar ke depan lebih terarah dan betul-betul bisa dirasakan manfaatnya. "Seminar ini terkait strategi pembangunan daerah Sulbar bekerkasama Unsulbar. Ini salah satu mencerahkan adalah bagaimana meningkatkan ekonomi di Sulbar," kata Hamzih. Hamzih menambahkan, pada seminar kali ini ada beberapa rekomendasi lahir untuk pembangunan Sulbar kedepan. "Banyak rekomendasi lahir dalam seminar yang kita laksanakan. Salah satunya membangun pusat-pusat ekonomi daerah, meningkatkan wisata, hingga sektor pendidikan dibangun untuk menopang pembangunan ekonomi Sulbar," beber Hamzih Rekomendasi yang lahir ini diharap bisa menjadi rujukan pemerintah dalam membangun daerah. "Kita lihat data, harus disadari uang beredar sekitar Rp 8 triliun dan belum masuk gaji pegawai. Makanya berangkat dari itu bersama komisi II kita seminar agar bisa melahirkan masukan bagi pemerintah," tambahnya. Selain itu, ke depan sistem pembangunan di Sulbar lebih terarah lagi. "Kita berharap seminar ini bisa mendapatkan rekomendasi dan menjadi rujukan. Jadi ada strategi yang dibangun," tandasnya.(rls)

MAMUJU --Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris bersama seluruh unsur Forkopimda melakukan Peletakan Batu Pertama pembangunan kantor Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Senin 9 Oktober 2023. Peletakan batu pertama yang dilakukan dirangkaikan dengan penancapan tiang pancang sebagai awal pembangunan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat diatas lahan seluas 15 ribu persegi. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengaku bersyukur setelah hampir dua tahun Pengadilan Tinggi Agama Sulbar hadir akhirnya pembangunan bisa dimulai. Ia mengatakan, pembangunan kantor yang dilakukan PTA , dibangun diatas tanah yang telah diserahkan oleh pemerintah Provinsi ke PTA Sulbar seluas 15 ribu meter persegi.Apalagi pembangunan yang dilakukan dinilai telah dirancang untuk tahan terhadap kondisi bencana. "Kita bersyukur karena pembangunan kantor ini sudah mengikuti imbauan pusat dengan memastikan indeks resiko bencana yang tinggi," kata Idris. Hal itu menurutnya, menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pelaksana sebab kantor tersebut berada di dataran rendah dan diatas rawa. "Kebanggaan kami karena hadirnya Pengadilan Tinggi Agama ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah melengkapi institusi di Sulbar untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan," kata Idris . Hal lain yang diapresiasi karena bangunan yang dirancang telah dipersiapkan sebagai bangunan smart office.Itu untuk memberikan kenyamanan Sulbar sekaligus diharap menjadi prototipe Pemerintahan yang baru di Sulbar. "Apresiasi juga karena kantor ini didesain dengan smart office, dengan konsep pelayanan lebih mudah kepada masyarakat. Ini juga semakin menguatkan institusi di Sulbar semakin lengkap," ujar Idris. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulbar Muhammad Alwi, menyampaikan terimakasih atas dukungan Pemerintah Provinsi atas pembangunan Pengadilan Tinggi Agama Sulbar dengan total anggaran 33 miliar bersumber dari APBN. Bangunan tersebut direncanakan dengan memperhatikan kualitas bangunan, dan juga estetika bangunan dimana bangunan yang ada akan menggunakan 460 tiang pancang dengan 154 titik tiang pancang dengan kedalaman 26 Meter. "Dengan terbangunnya PTA Sulbar tersebut diharap dapat membantu dan mendukung berjalan roda pemerintahan di Sulbar," kata Alwi. Ia mengatakan,…

JAKARTA, - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat. Itu setelah Direktur Utama LARS DHP dr.R. Heru Ariyadi menyerahkan penghargaan kepada Direktur RSUD Provinsi Sulbar , dr Merintani Erna Dochri di Jakarta Jumat 6 Oktober 2023. Atas upaya tersebut, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulbar tersebut telah meraih predikat Paripurna dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP). dr Erna mengatakan, akreditasi rumah sakit merupakan proses penilaian kualitas mutu pelayanan RS berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menjamin keselamatan pasien, meningkatkan mutu pelayanan dan melindungi hak-hak pasien. Ia mengatakan, akreditasi Paripurna yang diraih Rumah sakit merupakan pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. "RSUD saat ini dinilai telah memenuhi kriteria standar layanan sesuai penilaian dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. "Alhamdulillah berkat kerja keras dan dukungan seluruh jajaran RSUD Provinsi Sulbar bisa meraih akreditasi Paripurna," kata dr Erna. Ia menjelaskan, dengan akreditasi yang diraih semakin menguatkan komitmen Rumah sakit untuk melakukan reformasi layanan kesehatan. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh , agar Layanan kesehatan di RS dapat bermanfaat dan berjalan maksimal untuk kepada masyarakat. "Kami juga menyampaikan terimakasih atas dukungan dari pemerintah Provinsi, ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah mewujudkan layanan kesehatan yang baik untuk masyarakat," ucap dr Erna. Rumah sakit saat ini terus berbenah itu juga setelah RS melaunching layanan aduan di Rumah sakit, tidak hanya itu Rumah sakit juga kini telah menerapkan pendaftaran pasien secara online. "Sehingga masyarakat tidak perlu lagi antri, dan pembayaran juga dapat dilakukan secara online," ucap dr Erna. Hal tersebut dilakukan, sebagai bentuk mendekatkan diri dan mempermudah layanan di Rumah Sakit. (rls)