humassulbar
Kominfo Sulbar -- Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar, menggelar pertemuan dengan Dinas Kominfo se-Sulbar, Selasa, 25 Februari 2020 Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Satatistik Sulbar tersebut, membahas tentang kebijakan pembangunan 2021. Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi, mengatakan, kegiatan itu baru pertama kali dilakukan di 2020 dalam rangka tercipta sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten se-Sulbar, sehingga dapat menemukan pemecahan dari berbagai masalah yang dihadapi, salah satunya terkait dana dekon yang tidak dimiliki Dinas Kominfo. "Bersama enam Pemerintah Kabupaten untuk dapat saling bahu membahu, apa yang bisa dijalankan provinsi tidak bisa dijalankan kabupaten begitu juga sebaliknya, sehingga terjadi sinkronisasi dan konektivitas yang baik antara satu dengan yang lain, " pungkas Safaruddin Selanjutnya, kata Safaruddin, hasil dari agenda rapat tersebut perlu segera dibenahi dan dirampunkan mengingat Sulbar merupakan salah satu kota pendukung bagi Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Kalimantan, "Maka dari itu, Isu strategis RKPD 2021 harus mampu terpenuhi dan hal tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh stakeholder terkait,"tandas Safaruddin Adapun susunan rancangan Isu Strategis RKPD 2021, lanjut Safaruddin, dimulai dari tingkat nasional tentang pemindahan Ibu Kota Negara dan penyederhanaan birokrasi, disusul tingkat regional melalui konektivitas antar wilayah pulau Sulawesi, kemudian ditingkat provinsi dengan peningkatan kualitas SDM, digitalisasi tata kelola pemerintahan , penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ekonomi inklusif, penanganan pengangguran dan kemiskinan serta penanganan bencana alam. Pada kesempatan itu, Safaruddin juga menyinggung terkait program internet masuk desa, dimana menurutnya hal tersebut akan terus digalakkan. "Pada Tahun 2019 sebanyak 32 desa telah terkoneksi jaringan internet dan ditahun 2020 bertambah sebanyak 20 Desa. Hal itu akan terus ditingkatkan tentunya dengan menyesuaikan kondisi anggaran yang ada. Kita berharap kepada Dinas Kominfo di kabupaten kiranya kita tidak main-main dengan hal itu, karena kita punya target untuk mendapat penghargaan…
Yogyakarta -- Pemprov Sulbar berhasil meraih prestasi pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah III Tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin, 24 Februari 2020. Pada ajang penganugerahan tersebut, Sulbar berhasil meraih predikat B. Predikat tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya bisa berada pada posisi nilai "CC" "Alhamdulillah, Sulbar telah sukses meraih predikat Evaluasi SAKIP dgn Nilai “B” setelah sekian tahun berada di Nilai “CC”. Dari seluruh kabupaten yang ada di Sulbar, alhamdulillah sudah tidak ada yang nilai D," kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris yang hadir di Yogyakarta bersama Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar Untuk dua daerah di Sulbar yakni Mamasa dan Mateng masih berada pada nilai C , sedangkan untuk Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju masih berada pada nilai CC. Sedangkan Kabupaten Majene meraih nilai B , dan Kabupaten Polman dengan nilai BB. "Pencapaian SAKIP terbaik untuk tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Polman dengan nilai BB , sementara untuk tingkat provinsi diraih oleh Provinsi Yogyakarta. Selamat atas pencapaian ini dan kita berkomitmen untuk terus melaju ke nilai tertinggi,"sebut mantan Deputi Diklat LAN RI Itu. Menpan RB, Tjahjo Kumolo hadir langsung menyerahkan penghargaan kepada provinsi/kabupaten/kota yang meraih predikat pada acara tersebut. Mendagri menyampaikan, pemerintah dituntut untuk mengelola anggarannya secara efektif dan efisien sebagaimana prinsip akuntabilitas kinerja berorientasi hasil. Untuk mendorong akuntabilitas kinerja berorientasi hasil tersebut, setiap tahun Kemenpan RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah.(rls)
“Sulbar harus sistematis merencanakan pengembangan kompetensi. Sulbar harus punya komitmen untuk membangun standar birokrasi dari dimensi Sumber Daya Manusia agar bisa lebih maju” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dr. Muhammad Idris,M.Si, selepas memberikan kuliah perdana kepada mahasiswa semester 2 pascasajana Universitas Hasanauddin di kampus Merah Tamalanrea, Sabtu (20/02/2020) Menuju Indonesia yang unggul ataupun mewujudkan Sulawesi Barat yag maju dan malaqbi maka pembangunan Sumber Daya Manusia wajib menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan. Ada urgensi yang sangat besar dengan peningkatan SDM sebab hal ini akan menjadi kunci utama dalam memenangkan berbagai persaingan antar daerah, Provinsi bahkan global serta mewujudkan profesionalitas dalam memberikan pelayannan publik yang optimal. “Sulbar masih jauh dari kualifikasi minimum terutama sisi kompetensi teknis fungsional. Pegawai kita ada sekitar 5 ribu lebih dan 50 % nya adalah tanaga fungsional guru, kesehatan serta penyuluh. Pendidikan pada level ahli atau strata 2 perlu ditingkatkan agar bisa berdaya saing. Pemprov sudah bekerjasama sejak lama dengan Universitas Hasanuddin. 2019 kerjasama tersebut telah diperpanjang dan ditindaklanjuti oleh Pemprov dengan memberikan tugas belajar kepada 9 ASN,” jelas mantan Deputi LAN itu Kesembilan ASN lingkup Pemprov Sulbar yang mengikuti Prodi Otonomi Daerah tersebut adalah 3 orang berasal dari Bappeda, 2 orang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2 orang merupakan ASN dari dinas PU, sedangkan Badan Kesbangpol dan Dikbud masing-masing 1 orang. Program magister Otonomi Daerah Universitas Hasanuddin tak lain program pertama di Indonesia yang multidisiplin. Menurut sosok pria kelahiran Majene ini bahwa Otonomi Daerah adalah contoh Prodi di Unhas yang dibutuhkan untuk membangun penguatan otonomi seperti hubungan pusat dan daerah, aspek keuangan daerah, kedudukan level pemerintahan dalam pengelolaan urusan dan yang terpenting adalah capacity building. “saya berharap akan banyak pegawai kita yang akan bergabung dalam prodi ini. Untuk kompetensi lain kita akan cari Prodi terakreditasi A di sejumlah universitas. Kenapa harus akreditasi A, ya.. karena…
Kominfo Sulbar -- Anggota DPR RI, Andi Ruskati Ali Baal melakukan ramah tamah dan makan malam bersama rombongan Fakultas Kedokteran Unhas angkatan 1975 di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat, Sabtu 22 Februari 2020. Andi Ruskati Ali Baal yang menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Sulawesi Barat yang tidak bisa menjamu secara langsung di tempat ini karena sesuatu dan lain hal, yang mengharuskan Bapak Gubernur berada di Jakarta " Hal itu tidak mengurangi suasana yang sederhana dan penuh rasa kekeluargaan kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat," kata anggota DPR Rai itu. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para tamu yang berasal dari beberapa daerah di Pulau Sulawesi, antara lain Provinsi Sulawesi barat, Sulawesi Selatan Sulawesi tenggara, dan Sulawesi Utara " Sebagai tuan rumah saya menyampaikan selamat datang di Provinsi Sulawesi barat, khususnya di Kota Mamuju. Harapan kami , kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu membawa semangat untuk bisa berinvestasi disini dan membangun Sulawesi Barat yang kurang lebih baru berusia 15 tahun ini bersama-sama. Dihadapan para alumni kedokteran yang akan melakukan reuni di Provinsi Sulbar ini, Ruskati juga menyinggung terkait angka stunting di Sulawesi Barat menempati urutan nomor dua di Indonesia. Ia pun meminta kepada alumni kedokteran tersebut di Sulawesi Barat ini turut berperan dalam menurunkan angka stunting, termasuk daerah tertinggal pada sektor kesehatan, karena masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham terhadap pola hidup sehat yang baik termasuk kepada anak-anak mereka. Ketua Rombongan Unhas angkatan 1975, dr. Nani mengatakan, dengan mereka melihat Sulawesi Barat ini, konsep yang muncul barangkali tidak lagi berpikir ada apa di Sulawesi Barat, tetapi mereka mungkin akan berpikir yang lebih jauh ke depan, didukung lagi oleh pemindahan Ibukota Indonesia di Kalimantan sudah jelas Mamuju ini menjadi satu pusat persinggahan, dan menjadi penyangga utama daripada Indonesia ini. "Jadi saya informasikan kepada teman-teman 75, bahwa Sulawesi Barat kedepannya…
Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terindikasi virus corona di RSUD Regional Sulbar. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika terdapat pasien yang terpapar oleh virus yang sangat berbaya itu. Memastikan hal tersebut, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, didampingi Direktur RSUD Regional Sulbar, dr. Indahwati Nursyamsi, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Muhammad Alief Satria Lahmuddin, Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, beserta Wakapolda Sulbar, Kombes Pol. Endi Sutendi, Wakajati Sulbar Yulianto, Danlanal Mamuju Letkol Marinir La Ode Jimmy H.R dan Kabinda Sulbar Bagus Suryo Nugroho, melakukan peninjauan secara langsung di RSUD Regional Sulbar, Jumat 14 Februari 2020. Dalam kunjungannya, Wakil Gubernur Sulbar beserta rombongan diperlihatkan ruang isolasi untuk pasien terindikasi virus corona yang berada di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang isolasi penyakit menular lainnya, sekaligus menyaksikan demonstrasi penggunaan pakaian pelindung diri bagi tenaga medis yang akan menangani pasien terpapar virus corona. " Kunjungan bersama rombongan di RSUD Regional Sulbar ini untuk memastikan kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi pencegahan virus corona masuk di Sulbar. Bagaimana kita saksikan bersama, alhamdulillah persiapan cukup baik, fasilitas kita sudah punya semua baik ruang isolasi maupun dokter, semuanya sudah siapsiaga. Saya kira satu-satunya yang ada di Sulbar baru RSUD Regional ini,"ucap Enny Enny merasa bersyukur sebab hingga saat ini Sulbar masih aman dari penyebaran virus corona dan berharap mudah-mudahan tidak akan ada. Mengenai adanya informasi yang menyebutkan, bahwa ada warga Sulbar yang terpapar virus corona di Cina, Enny menegaskan, hal tersebut tidaklah benar. "Kita memang ada dua orang, namun mereka bukan menderita atau sakit, tetapi hanya peserta observasi dari natuna yang sudah selasai masa observasinya selama 14 hari dan dinyatakan sudah sehat. Kalau mereka tiba di Sulbar, akan kembali kemasyarakat dan tidak perlu lagi diobservasi di sini," tandas Enny Sehubungan hal tersebut, melalui kesempatan itu, Enny berharap kepada insan…
