JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Korps Pegawai Republik Indonesia (DPKN) atau Korpri, Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, mengajak seluruh anggota Korpri, yang berjumlah 4,4 juta, untuk bersama-sama menjadi bapak dan ibu asuh bagi bayi stunting di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan pada acara peresmian Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Sulawesi Barat, Selasa, 17 Oktober 2023. Pada kesempatan yang sama, DPKN juga melaksanakan pengukuhan DP Korpri BP2MI, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati Polowari Mandar, Andi Ibrahim Masdar, dan Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Drs. Lasrosimbolon, MA. Dalam sambutannya, Zudan menyoroti permasalahan stunting yang telah menjadi isu nasional yang perlu diatasi oleh semua pihak. "Permasalahan stunting sudah menjadi isu nasional yang harus ditanggung oleh para pemangku kepentingan. Ini harus diatasi melalui sinergitas dan koordinasi dalam membangun kesepahaman untuk mengentaskan stunting, kemiskinan anak, putus sekolah, dan menjaga inflasi," ungkap Zudan dalam sambutannya. Beliau menekankan pentingnya komunikasi intensif dan intens untuk mencapai tujuan tersebut, dan yakin Korpri memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut karena pengurus Korpri adalah para pengambil kebijakan yang berkomitmen. Pesan tersebut sejalan dengan arahan Presiden dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri pada 3 Oktober 2023, di mana Presiden menegaskan perlunya mendukung ekosistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). "Ditangan Korpri lah mesin penggerak birokrasi," ujar Presiden. Dalam rangka memperingati HUT ke-52 Korpri dengan tema "Korpri kan Indonesia," Ketum DPKN mengajak seluruh anggota Korpri untuk bersatu padu dalam berbagai kegiatan. Mulai dari donor darah, bakti sosial untuk penanganan stunting, penunjukkan duta Korpri, seminar, funsport, hingga puncak acara yang diisi dengan doa bersama dan upacara. "Saya mengajak bersama-sama majukan Korpri dan mengingatkan agar rangkaian HUT ke-52 ini membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Korpri harus hadir dan bermanfaat bagi masyarakat," pungkas Zudan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Polowari Mandar, Andi Ibrahim Masdar, juga memberikan apresiasi…

MAMUJU – Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan salah satu daerah yang terletak di sepanjang pesisir pantai Sulawesi, yang berhadapan langsung dengan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjadi lokasi pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) Republik Indonesia. Dengan adanya IKN di Kaltim akan memberikan dampak besar kepada daerah sekitarnya, termasuk Sulbar terutama pada sektor perekonomian. Dengan kondisi tersebut di atas, maka diperlukan suplai bahan pangan seperti beras, buah-buahan, sayur-sayuran, daging dan lain-lain serta bahan konstruksi dengan jumlah memadai. Sulbar yang memiliki sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan tambang pasir batu yang digunakan menjadi bahan konstruksi pembangunan harus menangkap peluang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sarana dan prasarana penunjang transportasi seperti pelabuhan laut yang menjadi prasarana utama untuk menunjang kegiatan tersebut. Namun, dalam melakukan pembangunan pelabuhan dan penentuan lokasi diperlukan studi atau kajian lebih rinci terkait kelayakan baik secara ekonomi, daerah hinterland, sosial budaya, mitigasi, operasional, dan lain-lain. Dengan pertimbangan di atas, Dinas Perhubungan Daerah (Dishubda) Sulbar sukses menggelar ekspose akhir study kelayakan pembangunan pelabuhan laut bekerja sama dengan konsultan PT. Rancang Rencana Indonesia. Untuk lebih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelabuhan, Dishubda Sulbar melakukan kajian study kelayakan pelabuhan sebagai potensi pendapatan yang akan diperoleh. Kegiatan yang dilaksanakan di Mamuju beberapa waktu lalu itu, merupakan seminar akhir yang dilaksanakan dengan menghadirkan stakeholder – stakeholder yang berkompeten terhadap kegiatan tersebut. Salah satu tujuan seminar adalah mendapatkan gambaran komprehensif yang lebih menyeluruh dan obyektif perihal prospek pasar dan potensi usaha dalam persiapan kerja sama investasi dan pengoperasian pelabuhan berdasarkan faktor feasibility (kelayakan). Dalam sambutannya, Kepala Dishubda Sulbar, Maddareski Salatin mengatakan, dengan adanya kajian study kelayakan itu, dapat menjadi dasar dalam pembangunan pelabuhan di Sulbar. “Saya berharap ke depannya agar kegiatan ini menjadi awal dalam pembangunan pelabuhan di Sulbar,”kata Maddareski Di kesempatan terpisah, Plh. Kabid Pelayaran, Irwyin menekankan, dalam penyajian akhir dari dokumen itu…

MAMUJU - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan aplikasi Elitbang yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Plt.Kepala Balitbangda Sulbar Muhammad Hamzih mengatakan, aplikasi ini akan berfungsi bagi intansi maupun kelompok masyarakat untuk memasukkan programnya yang nantinya akan dikaji. "Kalau program yang dimasukkan berkaitan dengan masyarakat maka akan langsung dikaji dan ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat," kata Hamzih, Rabu 18 Oktober 2023. Ini juga untuk memudahkan instansi dan masyarakat dalam mengusulkan programnya yang akan dikaji berkaitan dengan kepentingan masyarakat. "Jadi kita harap usulan-usulan yang masuk di aplikasi berkaitan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat Sulbar," tambahnya. Termasuk, juga jika adanya pokok pikiran DPRD Sulbar yang ingin dikaji tentu bisa juga dimasukkan. "Kita berharap dengan adanya aplikasi ini semua OPD tidak lagi memasukan secara manual, tapi bisa langsung ke aplikasi," ujarnya. Apa yang dilakukan ini, kata Hamzih sejalan dengan program Pj Gubernur Sulbar untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat Sulbar. "Kampus juga bisa memasukkan usulan program penilitian untuk dikaji di Balitbangda. Semoga ini berjalan lancar dan sesuai harapan bersama," tutupnya.(rls)

POLMAN--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendorong upaya penanganan stunting di Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), dengan menggalakkan kegiatan pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu. Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap balita di Desa Duampanua diberikan perhatian khusus terkait pertumbuhan dan perkembangannya. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Makan Mega Rasa, Polman, Selasa 17 Oktober 2023, yang dihadiri oleh beberapa narasumber kunci, termasuk Camat Anreapi Masrullah dan Kepala Puskesmas Anreapi Jamaluddin. Mereka memaparkan materi terkait upaya penanganan stunting di Kecamatan Anreapi dan Desa Duampanua. Desa Duampanua menunjukkan komitmen dalam penanganan stunting dengan menyediakan lima Posyandu sebagai fasilitas kunci yang mendukung program kesehatan balita. Salah satu inovasi terkait penanganan stunting yang diusung oleh Kecamatan Anreapi adalah Program "PELAKOR JAGA TO," yang bertujuan untuk memantau dan mendukung pertumbuhan balita secara intensif. Selain itu, pemanfaatan bahan pangan lokal yang kaya zat besi, seperti "KANDEBA," turut menjadi strategi dalam upaya peningkatan status gizi balita di wilayah ini. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy mengatakan, Program Ma'silambi diharapkan dapat terus mendukung dan memacu upaya-upaya dalam penanganan stunting di wilayah Sulbar. "Dinas Kesehatan Sulbar dan masyarakat setempat berharap melalui kerja keras bersama, setiap balita di Desa Duampanua akan tumbuh sehat dan kuat, mendukung pertumbuhan generasi yang lebih baik di masa depan,"kata Asran Sementara, Camat Anreapi, Masrullah menyampaikan, Desa Duampanua merupakan salah satu Desa di Kecamatan Anreapi dengan angka stunting yang tinggi. "Semoga dengan kerjasama dalam program Ma'silambi, kami dapat menuntaskan masalah stunting di Desa Duampanua yang telah ditetapkan sebagai lokus Ma'silambi."ujarnya (rls) Berdasarkan data Per September 2023, Desa Duampanua yang memiliki jumlah sasaran balita sebanyak 308 telah mencapai pencapaian signifikan dalam upaya ini. Sebanyak 263 balita, atau sekira 87,67 persen dari jumlah total, telah berhasil ditimbang dan belum ditimbang sebanyak 45 balita. Namun, terdapat 73 balita yang masih menghadapi masalah stunting. (rls)

Mateng --Plt Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad meninjau pekerjaan Irigasi D.I Tobadak, di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Senin 17 Oktober 2023. Rachmad mengatakan, proyek yang menggunakan Rp1,11 miliar bersumber dari DAK. DI Tobadak ini. mengaliri area persawahan. "Hari ini kita meninjau hasil dari pekerjaan proyek ini untuk memastikan bisa difungsikan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat," ucap Rachmad. Ia mengatakan, proyek irigasi ini sebagai upaya mengantisipasi kekeringan akibat fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia. Beberapa lahan perkebunan terdampak mengalami kekeringan. "Untuk itu kita meninjau proyek ini dengan harapan kedepan dapat difungsikan dengan baik oleh warga dalam hal mengaliri persawahan masyarakat," ucap Rachmad. Dia juga mengajak seluruh kabupaten bersama sama memperhatikan aliran air untuk lahan perkebunan. Hal ini juga sebagai upaya memastikan ketersediaan pasokan pangan dan menekan inflasi kedepan. (Rls)

Polman - Dinas Kominfopers terus berkoordinasi dengan Telkom untuk menyiapkan internet di area pelabuhan Tanjung Silopo Polewali Mandar. Tidak butuh lama, pihak Telkom merespon baik untuk pelayanan internet di pelabuhan Silopo. "Kita siap membantu suplay fixed line broadband internet temporary. Jadi sudah dilakukan survey dan siap melayani Area Pelabuhan Silopo," kata Branch Manager Daerah Telekomunikasi Mamuju David Victor, Selasa 17 Oktober 2023. Rencananya, kata David pemasangan akan dilakukan pada bulan November 2023 mendatang. Pemasangan ini berkoordinasi dengan Kominfopers sebagai mitra selama ini. Kadis Kominfopers Mustari Mula mengungkapkan telah melakukan koordinasi berbagai instansi terkait pelayanan prima di Pelabuhan Tanjung Silopo Polman. "Kita telah berkoordinasi kepada salah satu instansi pengguna layanan on line di Pelabuhan Tanjung Silopo yang akan banyak menggunakan fasilitas internet yaitu pihak Bea Cukai Pare Pare," paparnya. Hasil koordinasi tersebut, menurut Mustari Mula lebih banyak terkait kepada besaran bandwith yang akan digunakan dan titik pemasangan jaringan internet. "Alhamdulillah kita sudah koordinasi demi pelayanan kepada masyarakat yang akan menggunakan Pelabuhan Tanjung Silopo Polman," imbuhnya. Sementara, Kepala Bidang Layanan E-Government DKIPS Sulbar Muh. Ridwan Djafar menyampaikan, menyambut baik dan berterimakasih atas kerjasama yang dibangun oleh pihak Telkom. "Ini sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar bagaimana adanya pelayanan internet sekitar area pelabuhan Tanjung Silopo Polman dan Alhamdulillah kita sudah koordinasi dengan Telkom," ucapnya Bahkan, tim dari Telkom sudah turun ke lapangan untuk melakukan survey kelayakan pelayanan internet di area pelabuhan. "Semoga tidak ada halangan sampai pemasangan internet di area pelabuhan dan bisa melayani masyarakat yang akan berangkat lewat palabuha Tanjung Silopo," tandasnya. Diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), tengah mempersiapkan pelayaran perdana di pelabuhan Tanjung Silopo, Kabupaten Polewali Mandar, menuju Pelabuhan Lahad Datu, Malaysia. Launching ini menindaklanjuti program pemerintah pusat dengan melibatkan Pemprov dan Pemkab Polman. Rencananya launching pelayaran perdana akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2023 mendatang.(rls)

MAJENE, - Pemerintah Provinsi Sulbar terus berupaya melakukan pengembangan berbagai potensi untuk menopang Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Termasuk mengenai pengembangan tekhnologi Berkelanjutan Untuk Mendukung IKN. Pembangunan ibu kota baru adalah bagian dari Visi Indonesia 2045 guna menciptakan arus ekonomi yang inklusif dan lebih merata sebagai syarat Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi. Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Provinsi Kalimantan Timur, menjadi berkah bagi provinsi Sulbar sehingga hal itu harus dimanfaatkan dengan baik oleh daerah ini. Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris saat menjadi Keynote Speech Seminar Nasional dengan Tema "Sustainable Technology to Support IKN", di ruang Teater Universitas Sulawesi Barat, Selasa, 17 Oktober 2023. Kontribusi Sulbar dalam memberikan dukungan kepada IKN menurutnya telah ditunjang Provinsi Sulbar dengan melakukan perbaikan berbagai infrastruktur seperti pelabuhan, jalan dan bandara. Tidak hanya itu, terdapat lima sektor terbesar di Sulbar yang menjadi input dari Kalimantan Timur adalah Pertambangan dan Penggalian lainnya, Peternakan, Industri makanan dan minuman, perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor, pertanian tanaman pangan. "Sehingga sektor ini dapat dikembangkan dalam mendukung perekonomian di IKN," kata Idris. Sementara, lima sektor terbesar di Sulbar yang merupakan output dari Kalimantan Timur adalah Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri makanan dan minuman, pertambangan , batubara pergudangan dan jasa penunjang angkutan,pos dan kurir, perdagang besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor. Idris mengatakan, potensi Sulbar di sektor pertanian dan peternakan seperti padi, jagung, kedelai, sapi, dan kambing. Sementara di sektor perkebunan terdapat sawit, kakao, kelapa, kopi, cengkeh, lada dan kemiri. "Begitu juga di sektor kelautan dan perikanan, pertambangan kehutanan dan pariwisata merupakan potensi yang sangat besar untuk menopang IKN," kata Idris. Ia juga menyampaikan, yang terpenting harus dihadapi di era tekhnologi saat ini yang mendominasi pekerjaan saat ini, menjadi tantangan yang perlu dihadapi secara serius. (rls)

Mamuju - Pemprov Sulbar kembali meraih penghargaan secara nasional dalam pelayanan kepada masyarakat. Kali ini Pemprov Sulbar mendapat penghargaan dari Kementrian Kominfo sebagai instansi terbaik kedua dalam pemanfaatan Srikandi tingkat Pemerintah Provinsi tahun 2023. Penghargaan diserahkan di Jakarta, 17 Oktober 2023 Kadis Kominfopers , Mustari Mula mengatakan, penghargaan ini merupakan satu langkah maju yang dilakukan pemprov dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. "Ini juga mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diserahkan beberapa waktu yang lalu kepada Pj Gubernur Sulbar di Solo Jawa Tengah," kata Mustari, Selasa 17 Oktober 2023. Makanya, lanjut Mustari Kementerian Kominfo memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai instansi terbaik II Pengguna Aplikasi Srikandi Tingkat Provinsi Tahun 2023. "Prestasi ini tentu atas kerja sama semua pihak terutama dorongan dan motivasi Pak Pj.Gubernur Sulbar beserta Pak Sekda dalam percepatan program Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan," bebernya. Begitupun, kerja keras tim teknis Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagai penanggung jawab pengelola Aplikasi Srikandi Pihak Tim Teknis Kominfo Perss selaku penanggung jawab penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Digital Signature dan fasilitasi infrastruktur jaringan internet. "Atas atensi seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung percepatan penggunaan aplikasi Srikandi kita bisa mendapat penghargaan," bebernya. Sedangkan, Kadis Arsip dan Perpustakaan Sulbar Darmawati menyampaikan penghargaan ini didapatkan karena Sulbar tercepat mengaplikasikan pelayanan tandatangan elektronik. "Alhamdulillah atas penilaian Arsip nasional Sulbar menduduki peringkat pertama mewakil Indonesia bagian Tangah dan Timur," ucapnya. Sementara, secara nasional Sulbar masuk peringkat ketiga dan ini buah hasil kerjakeras bersama termasuk arahan serta motivasi dari Pj Gubernur Sulbar. "Administrasi pemerintahan ini salah satu program prioritas Pj Gubernur Sulbar sejak menjabat. Alhamdulillah bisa tercapai dengan kerja maksimal, kita merasa bersyukur atas arahannya bisa meraih penghargaan," tutupnya.(rls)

Pasangkayu -- Pj.Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar Ny.Ninuk Triyanti Zudan launching Rumah Keluarga Indonesia Bebas Stunting (KIBAS) Stunting, di Kabupaten Pasangkayu, Selasa 17 Oktober 2023. Ini merupakan Rumah Kibas Stunting yang dilaunching setelah dari Majene dan Mamuju Tengah. Khusus di Pasangkayu posyandu yang menjadi pilot project Rumah Kibas adalah Posyandu Desa Letawa Kecamatan Sarjo, ditandai dengan pemukulan gong. PJ Ketua TP PKK Sulbar Ny.Ninuk Triyanti Zudan menjelaskan, melalui rumah Kibas diharapkan dapat memberikan asupan gizi kepada anak usia 0-2 tahun secara rutin "Posyandu tempat paling ideal bagaimana mencegah dan mengatasi stunting," ujar Ninuk Triyanti. Ia berharap seluruh pihak bergerak bersama memonitor penanganan stunting. "Diharapkan kecamatan dan desa terus memantau dan tiga bulan kita optimis bisa tuntaskan stunting bersama sama. Ini bisa kita jalankan dengan sukses dan lancar dengan dukungan berbagai pihak, dan saya harap model di posyandu ini bisa adopsi di posyandu lain," ungkapnya. Asisten I Pasangkayu Yunus Alsam turut mendukung program prioritas provinsi yakni penanganan stunting, kemiskinan l, perkawinan anak, anak tidak sekolah dan inflasi. " Penanganan 4+1 ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dan di launchingnya rumah kibas sebagai bentuk upaya menyukseskan program 4+1 dengan harapan kita dapat melahirkan generasi sehat," tandasnya. (rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar membantah salah satu putra daerah yang mengikuti Putra Putri Pendidikan Indonesia 2023 di Bandung, Jawa Barat. Hal ini, disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Mithar. Dia mengatakan, program yang diikuti Rezky M Eddy bukan dari Kementerian. "Itu program yayasan diikuti bukan dari Kementerian Pendidikan. Kita ini di Diknas tentu beracuan pada Kementerian yang sudah terjadwal semua programnya," kata Mithhar, Selasa 17Oktober 2023. Meskipun, program diikuti bukan dari Kementerian pihak Dinas Pendidikan Sulbar tetap membantu dan mendukung putra daerah yang ikut ajang nasional. "Kita sudah bantu dia Rp 1 juta dan Kadis lainnya juga sudah membantu dia, program yang dia ikuti ini yayasan. Jadi bukan program Kementerian," ungkap Mithhar. Sebelumnya, kata Mithhar dirinya sempat menerima Yayasan tersebut untuk melaksanakan kegiatan di Mamuju. Itupun pihak Pemprov membantu fasilitas yang dibutuhkan. "Kita kasih pinjamlah sound system. Tiba-tiba datang lagi kalau dia mau ikuti lomba di Jawa karena tidak ada suratnya dari Kementerian, maka kita bantu secara pribadi," bebernya. Bahkan, waktu itu Rezky M Eddy juga menyampaikan bahwa sudah ada beberapa Kepala Dinas turut membantu. "Makanya saya juga turut membantu. Jadi kami tidak tahu kapan berangkatnya dan tiba-tiba disampaikan tidak dapat perhatian. Padahal sudah dibantu," tutupnya. (rls)