MAMUJU--Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar di Ruang Paripurna Sementara DPRD Sulbar, Selasa 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua, Abdul Rahim. Hadir Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana mewakili Ketua TAPD Sulbar, para Anggota Banggar diantaranya Sudirman, Muslim Fattah, Marigun Rasyid, Sukri, Samsul Samad, Bonggalangi, Hatta Kainang, Ahmad Iksan Syarif, Hasan Bado serta Anggota TAPD dan para Staf Sekretariat DPRD Sulbar. Dalam rapat, TAPD Sulbar menyampaikan RAPBD Tahun Anggaran 2024 di depan Pimpinan serta Anggota Banggar DPRD Sulbar. Hal yang menjadi perhatian dan mendapat tanggapan dari beberapa Anggota Banggar yaitu alokasi anggaran untuk Pilkada Tahun 2024 serta adanya defisit anggaran pada RAPBD 2024. Olehnya itu, Banggar memberikan beberapa masukan untuk kemudian dilakukan komunikasi ke pimpinan dalam hal ini Ketua TAPD serta Pj. Gubernur Sulbar sebagai pengambil kebijakan, agar anggaran belanja serta pendapatan di RAPBD 2024 bisa seimbang (balance) sehingga tidak terjadi defisit. (rls) #dprdsulbar #pemprovsulbar #sulbarjaya #sulbarmaju #sulbarmalaqbi #sulbar @kominfosulbar @ikp #mamuju #majene #polewali #mamasa #pasangkayu #mateng YouTube : Pemprov Sulbar Instagram: @pemprov_sulbar Facebook /Fanpage : Pemprov Sulawesi Barat/ Pemprov Sulbar Website : https://berita.sulbarprov.go.id/ Tik tok : @pemprov.sulawesibarat

JAKARTA—Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mengadakan Sosialisasi Rencana Pengembangan Perencanaan dan Tata Kelola Hutan Alam Berbasis Tata Ruang Ekosistem Tangguh (SPARE) di Hotel Century, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi salah satu Kandidat Proyek SPARE bersama 4 (empat) provinsi lainnya yaitu Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Barat. Dalam sosialisasi ini, Dinas Kehutanan Sulbar yang diwakili Sekretaris Dinas Kehutanan Sulbar, Suharnani Kahir berkesempatan menjadi narasumber untuk menyampaikan Kondisi dan Pengelolaan Hutan di Sulbar. Salah satu hal yang disampaikan dalam paparannya, yaitu mengenai permasalahan dalam pengelolaan hutan di Sulbar antara lain, masih banyak kawasan hutan yang diintervensi dan dikelola tanpa perizinan, degradasi yang tinggi, dukungan anggaran dan SDM yang sangat terbatas, peranan daerah sesuai kewenangan masih kurang dan perlindungan terhadap keanekaragaman dan spesies endemic belum secara khusus dilaksanakan. Proyek SPARE ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan dan informasi berbasis geospasial kehutanan untuk meningkatkan tata kelola hutan produksi, hutan lindung, dan APL melalui optimalisasi pengelolaan (konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan), restorasi, dan pemantauan ekosistem alami dengan keanekaragaman hayati tinggi guna menghasilkan beragam manfaat terhadap mata pencaharian masyarakat. (rls)

MAMUJU--DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda tentang Penyampaian Keputusan Penyempurnaan Ranperda Perubahan TA 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2023, Kemudian Pembacaan Surat Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Sulbar Sisa Masa Jabatan 2019-2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Senin, 30 Oktober 2023. Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, Siti Suraidah Suhardi, dan dihadiri Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar, Herdin Ismail mewakili Pj. Gubernur Sulbar, Anggota DPRD diantaranya, Sudirman, Marigun Rasyid, Bonggalangi, Itol Syaiful Tonra, Abidin Abdullah, A. Muslim Fattah, Mulyadi Bintaha, Sukri, Hasan Bado, Kalma Katta, Ebsan, Fitriani, Akhmad Iksan Syarif, Megawati, Arif Daeng Mattemmu, dan para Kepala OPD Pemprov Sulbar serta undangan lainnya. Ketua DPRD Sulbar Siti Suraidah Suhardi menyampaikan, dalam pembahasan APBD Perubahan 2023 memerlukan proses yang panjang, namun berkat kerjasama antara DPRD Sulbar dan TAPD maka APBD Perubahan dapat diselesaikan. "Ini tentu membutuhkan proses yang panjang dan berkat pengertian Bapak/ibu dewan sekalian maka hal itu dapat kita lalui bersama," ucap Suraidah. Suraidah mengingatkan, waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa beberapa bulan lagi benar-benar dimanfaatkan oleh OPD. "Saya berharap OPD melakukan percepatan serapan anggaran, serta kinerja di Tahun Anggaran 2023 lebih baik dari pencapaian tahun sebelumnya," pungkasnya. Sementara, Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar Herdin Ismail, juga mengingatkan setiap OPD harus lebih serius mengejar ketertinggalan realisasi APBD 2023. "Itu yang menjadi tanggungjawab semua kepala OPD untuk lebih serius, lebih sungguh-sungguh agar daya serapnya bisa lebih cepat dan anggaran ini bisa lebih termanfaatkan oleh masyarakat," ucap Herdin. Setelah menyelesaikan sidang paripurna pengesahan APBD Perubahan 2023, Ketua DPRD Sulbar menyampaikan Surat Masuk perihal Pengunduran Diri dan Usulan PAW Anggota DPRD Sulbar. Pertama, Surat Pengunduran Diri dari Ismiwati Ramlan sebagai Anggota DPRD Sulbar Masa Jabatan 2019-2024. Disertai Surat dari Pimpinan DPW Partai NasDem Sulbar Nomor 038-SE/DPW-NasDem/Sulbar/X/2023 tanggal…

MAMUJU--Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Perikanan Tangkap dan TRL bekerjasama Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar menggelar kegiatan Penyuluhan Tentang Keselamatan Berlayar, Dokumen Kelaikan dan Bernavigasi Kepada Nelayan, Selasa 31 Oktober 2023. Kegiatan itu merupakan salah satu bentuk kerjasama antara DKP Sulbar dengan lembaga teknis. Tujuannya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman nelayan. Bertempat di Aula DKP Sulbar, kegiatan menghadirkan pemateri dari PIP Makassar, Tim PIP diketuai Jamaluddin. Peserta didominasi oleh nelayan lokal. Kegiatan itu direncanakan berlangsung selama dua hari. Mewakili Kepala DKP Sulbar, Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan, Wawan Jurwanto menyampaikan terima kasih kepada Tim PIP Makassar yang telah bersedia hadir di Sulbar guna memberikan pengetahuan kepada nelayan di provinsi ke 33 ini. "Selain pengalaman di laut, pengetahuan dalam bernavigasi secara teori pula diperlukan dalam rangka melaksanakan pengelolaan sumberdaya laut,"kata Wawan. Di tempat terpisah, Kapada DKP Sulbar, Khaeruddin Anas menyampaikan harapan terbaiknya dengan adanya kegiatan tersebut. Khaeruddin Anas sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Olehnya itu, Ia menyatakan pihaknya akan terus menggalakkan kegiatan serupa. "Insya Allah kegiatan serupa akan terus kami galakkan guna memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi nelayan kita yang ada di Sulbar,"kata Khaeruddin Anas via whatsapp. Berikut beberapa pengertian keselamatan berlayar. Pertama, keselamatan berlayar adalah sejumlah tindakan dan praktik yang harus diikuti oleh kapal, awak kapal, dan pemilik kapal untuk memastikan bahwa perjalanan laut berlangsung dengan aman dan bebas dari risiko. Kedua, keselamatan berlayar adalah aspek kunci dalam industri maritim, dan berbagai aturan, peraturan, dan prosedur telah ditetapkan untuk mengatur aspek-aspek keselamatan ini. Beberapa komponen penting dari keselamatan berlayar meliputi: 1. Peralatan Keselamatan: Kapal harus dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang sesuai, seperti pelampung, jaket pelampung, alat pemadam kebakaran, senter darurat, dan peralatan komunikasi darurat. 2. Pemeliharaan Kapal: Kapal harus dijaga dan dirawat dengan baik agar tetap dalam kondisi kerja yang baik. Ini mencakup…

MAMUJU—Air tanah merupakan cadangan investasi suatu daerah dan memiliki peran penting dalam penyediaan air baku, pertanian, industri, energi, pariwisata dan perdagangan serta sektor jasa lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdasar pada pembangunan berkelanjutan. Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, sebagai dasar penarikan pajak/retribusi sektor air tanah. Poin penting lainnya dengan adanya regulasi tersebut, dapat mengoptimalkan penerimaan pajak sektor air tanah yang berorientasi kepada penyediaan jasa ekosistem. Kegiatan penetapan nilai perolehan air tanah diawali dengan pengambilan data primer dan sekunder kualitas air tanah di kabupaten, dianalisis yang selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi website “SIPAKAINGA” (Sistem Informasi Penyebaran Kualitas Air Tanah Hasil Pengambilan Data Lapangan). Hasil analisis data lapangan tersebut disusun sebagai rancangan awal yang dirapatkan bersama tim teknis, pemerintah kabupaten, OPD terkait beserta perwakilan Badan Geologi Kementerian ESDM oleh Pusat Air Tanah, Geologi dan Tata Lingkungan yang dilaksanakan di Hotel Grand Putra Mamuju beberapa waktu lalu. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Amir menyambut baik dan apresiasi terhadap pelaksanaan rapat teknis tersebut yang dihadiri hampir seluruh Kepala Dispenda dan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten se-Sulbar, dengan fokus pembahasan isi rancangan peraturan dan percepatan revisi regulasi sebagai bentuk akselerasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penarikan pajak/retribusi sektor air tanah di kabupaten. (rls)

Mamuju - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar menindaklanjuti imbauan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) soal potensi angin kencang di wilayah Sulbar. Hal itu disampaikan Kepala BPBD Sulbar, Amir Maricar, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 31 Oktober 2023. Dia mengungkapkan, Sulbar saat ini masih dalam status siaga darurat hidrometeorologi. "Kita sekarang di posko itu untuk penanganan dampak El Nino, sekaligus kita sudah sampaikan ke kabupaten semua, utamanya daerah-daerah pesisir supaya diimbau nelayannya yang mau melaut, harus lihat dulu kondisi cuaca, agar tidak ada terjadi kecelakaan yang diakibatkan cuaca ekstrim," kata Amir Maricar. Dia juga mengungkapkan, pihaknya sudah memerintahkan BPBD di setiap kabupaten se -Sulbar untuk melakukan pemetaan wilayah rawan bencana akibat angin kencang. Hal itu merupakan langkah antisipatif yang dilakukan BPBD Sulbar. "Kita sudah sampaikan ke masing-masing kalaksa kabupaten untuk mengimbau dan sekaligus mengantisipasi dimana kira-kira daerah-daerah yang kemungkinan besar terjadi bencana kalau ada angin kencang. Itu yang kita sudah lakukan," ungkapnya. Lanjut Amir Maricar menjelaskan, belum ada imbauan ke masyarakat untuk meminimalisir aktivitas di luar ruangan. Hal itu belum dilakukan, kata Amir, lantaran pihaknya masih menelaah kondisi cuaca yang terjadi akhir-akhir ini. "Jangan sampai kita mengimbau masyarakat mengurangi atau meminimalisir aktivitas di luar ruangan, ternyata tidak ada bencana. Ini yang kita lagi telaah saat ini. Sampai saat ini belum ada (bencana angin kencang) yang baru-baru terjadi kan sekira satu bulan lalu kalau tidak salah di Mamasa," ujar Amir Maricar. Dia pun mendorong seluruh BPBD kabupaten se Sulbar untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana akibat cuaca ekstrim. "Jadi, sekarang ini semua kabupaten masih status siaga darurat El Nino. Apapun dampaknya yang biasanya angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, itu semua," tutupnya. (Rls)

Mamuju --Salah satu upaya PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh dalam membangkitkan semangat kerja ASN lingkup Pemprov Sulbar adalah kelancaran pembayaran gaji dan TPP. Hal itu diimplementasikan sebulan setelah Sestama BNPP itu dilantik sebagai PJ Gubernur Sulbar 12 Mei 2023. Ia pun meminta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar agar memastikan kelancaran gaji dan TPP bagi ASN. "Bayar gaji setiap tanggal 1 dan tanggal 5 TPP," ucap Zudan. Penerapan itu sebagai upaya meningkatkan kinerja ASN. Dia berharap dengan membahagiakan para ASN maka seluruh ASN bekerja lebih semangat dalam membahagiakan masyarakat. Tentunya dengan komitmen Prof.Zudan tak menginginkan ASN Pemprov bermalas-malaasan, termasuk dalam mengikuti Apel. Olehnya pada pelaksanaan Apel Virtual Senin , 30 Oktober 2023, Prof Zudan kembali menekankan soal kehadiran ASN. "Saya minta BKD dan Inspektorat cek kehadiran dalam Apel Virtual," tegas Zudan. Selain itu, PJ Gubernur Sulbar berpesan kepada ASN agar dalam bekerja senantiasa mengecek hasil pekerjaan memastikan program yang dijalankan sesuai dengan target perencanaan. Dia pun meminta ASN, khususnya bagi eselon III, dalam rangka pekan inovasi, maka setiap pegawai eselon III Pemprov Sulbar menghadirkan sebuah gagasan yang inovatif. Gagasan tersebut sebagai tolak ukur kehadiran ASN sebagai abdi negara dan mengutamakan pelayanan kepada publik. Kepada Satgas Bencana BPBD, segera membuat pelatihan mitigasi lingkup Pemprov Sulbar demi mengantisipasi fenomena kebencanaan kedepan. (Rls)

POLMAN–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Subdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Sulbar, AKBP. Andi Ikhsan Tahir, dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melakukan pengawasan pemotongan ternak ruminansia betina produktif di Rumah Potong Hewan (RPH) Wonomulyo, Kabupaten Polman, pekan lalu. Pengawasan yang dilakukan dini hari tersebut untuk melihat kegiatan pemotongan di RPH Wonomulyo terkait dengan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif. Dasar hukum kegiatan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 jo UU Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya pasal 18 ayat 4 disebutkan setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar produktif. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan, tujuan pengawasan pemotongan ternak ruminansia betina produktif itu diantaranya untuk meningkatkan populasi sapi, sehingga tercipta swasembada pangan. Dampak apabila masyarakat tidak terkendalikan melakukan pemotongan ternak betina akan mengurangi jumlah populasi yang berakibat ternak menjadi langka atau punah. "Apabila ternak betina yang masih produktif dipertahankan untuk dipelihara, maka akan menghasilkan keturunan sehingga meningkat jumlah populasinya,"kata Nur Kadar. Dalam pengawasan tersebut, lanjutnya, dilakukan juga koordinasi dengan Polsek Wonomulyo. Dari hasil koordinasi terkait kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif, diupayakan agar Pemerintah Kabupaten Polman dapat menekan jumlah pemotongan hewan ruminansia betina produktif di kabupaten itu yang tingkat pemotongannya masih tergolong tinggi. Selain itu, pemerintah kabupaten harus tegas melarang pemotongan sapi betina produktif serta melakukan tindakan dengan sanksi sesuai dengan UU 41/2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan pada pasal 18 ayat 4 yang disebutkan setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar produktif. Namun masih ditemukan sapi betina dipotong untuk keperluan konsumsi, karena di lapangan masih terjadi pelanggaran/pengabaian peraturan pemotongan sapi/ternak betina umur produktif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dia menambahkan, dinas…

MAMUJU--Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Barat (Sulbar) bekerjasama Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar melakukan kegiatan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu Stunting Kementerian/Lembaga pada 25 - 26 Oktober 2023 di Kabupaten Mamuju. Selama dua hari berbagai kegiatan dilakukan. Hari pertama Rabu 25 Oktober 2023 kunjungan ke 3 (tiga) lokasi dimulai Pukul 08.00 Wita yaitu pertama di SMAN 1 Mamuju dan SMPN 1 Mamuju. Kunjungan rombongan pusat yang berjumlah 18 orang beserta rombongan lokal yang terdiri dari OPD terkait stunting di sekolah tersebut, untuk melihat pelaksanaan pemberian tablet tambah darah dan sekolah pendudukan di sekolah. Dalam kunjungan, selain dilakukan tanya jawab oleh Tim Monev Pusat kepada siswa, juga dilaksanakan sarapan bersama siswa SMPN 1 Mamuju. Lokasi kedua, Tim Monev Terpadu Kementerian beserta Tim Monev TPPS Provinsi bergerak ke Posyadu Desa Bonda, Kecamatan Papalang. Tujuannya meninjau pelaksanaan Posyandu di Desa Bonda. Di lokasi tersebut, Tim Monev melihat pelaksanaan pelayanan 5 (lima) meja dan pemberian makanan tambahan kepada balita dan ibu hamil. Setelah melakukan peninjauan Posyandu, TIM Monev melakukan dialog dengan Kepala Desa, TPG, Kader Posyandu, Puskesmas dan pemerintah kabupaten di Mesjid Desa Bonda untuk mendengarkan secara langsung permasalahan/kendala dalam pelaksanaan penurunan stunting yang dihadapi oleh Kepala Desa Bonda. Lokasi ketiga, di lokus sanitasi di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku. Di lokasi itu dilakukan diskusi antara Tim Monev Stunting Kementerian dengan aparat kelurahan selaku penerima manfaat, dipandu oleh Dinas PU Sulbar didampingi Dinas PU Mamuju. Pada kegiatan pendampingan tersebut, dihadiri Staf Ahli SDGS Agus Suprapto bersama Direktur Bangda Kemendagri RI, Erliani Budi dan Kepala BKKBN, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten, Bappeda seluruh kabupaten, Dinas PU provinsi dan kabupaten, Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Satgas Stunting, Polisi, Kodim dan stakeholder terkait lainnya. Hari kedua Kamis 26 Oktober 2023, dilaksanakan FGD Monev Percepatan Penurunan Stunting Sulbar di Graha Sandeq. FGD dihadiri pemerintah pusat…

POLMAN--Sub Sektor tanaman pangan selain berfokus pada aspek onfarm (budidaya) dalam hal mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan, juga berfokus pada aspek offarm. Arah pengembangannya berupa produk tanaman pangan yang dihasilkan dapat memberi nilai tambah bagi pelaku budidaya tersebut. Terkait upaya peningkatan nilai tambah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus mendorong pengembangan variasi produk olahan berbasis sumberdaya komoditi tanaman pangan melalui fasilitasi Unit Pengolah Hasil (UPH) agar produk yang dihasilkan dapat berdaya saing. Sehubungan hal tersebut, DTPHP Provinsi Sulbar tahun 2023 mengalokasikan bantuan UPH kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) Taramanu Lestari Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar (Polman) dari dana Tugas Pembantuan TA 2023 berupa Bangunan UPH dan 1 paket Sarana Pengolahan (alat pengolahan dan alat kemas). Kepala DTPHP Sulbar Muhtar beserta Kabid Tanaman Pangan, Masnawi Malik, Koordinator PPHTP beserta Staf menyerahkan sekaligus meresmikan Bangunan UPH dan Sarana Pengolahan kepada KWT Taramanu Lestari, baru-baru ini. “Diharapkan kepada ibu-ibu baik yang tergabung dalam KWT maupun ibu-ibu sekitarnya dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk lebih meningkatkan daya produknya, meningkatkan nilai jual dan akan meningkatkan pendapatan keluarga yang berujung peningkatan kesejahteraan keluarga tani,’kata Muhtar. (rls) #pemprovsulbar #sulbarjaya #sulbarmaju #sulbarmalaqbi #sulbar @kominfosulbar @ikp #mamuju #majene #polewali #mamasa #pasangkayu #mateng YouTube : Pemprov Sulbar Instagram: @pemprov_sulbar Facebook /Fanpage : Pemprov Sulawesi Barat/ Pemprov Sulbar Website : https://berita.sulbarprov.go.id/ Tik tok : @pemprov.sulawesibarat