Mamuju-Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyar (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2024, yang dilaksanakan Pemprov Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis 18 April 2024.
Musrenbang dihadiri Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada Sulbar. Acara ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang bertujuan untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pada kesempatan itu menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian masalah 4+1, yang merupakan prioritas utama dalam agenda pemerintahan.
Prof. Zudan juga menekankan beberapa hal diantaranya, pentingnya meningkatkan kedekatan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan masyarakat, dengan harapan memperkuat keterlibatan publik dalam proses pembangunan.
Selain itu, perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan publik agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM di semua tingkatan pemerintahan serta pengembangan sistem pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Hal lain yang ditekankan adalah pentingnya upaya branding dan pemasaran Sulbar untuk meningkatkan citra dan daya tariknya baik di tingkat regional maupun nasional. Ini melibatkan strategi komunikasi yang kuat dan promosi yang efektif untuk menarik investasi, pariwisata, dan kerja sama lainnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto menegaskan komitmennya untuk mendukung arahan yang telah disampaikan oleh Pj. Gubernur Sulbar. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara OPD dan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Sulbar.
Terkait peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik serta upaya branding dan pemasaran, Arianto menyatakan hal itu akan menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan citra dan daya tarik Sulbar. Dia menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Musrenbang ini merupakan wadah bagi berbagai elemen masyarakat Sulbar, termasuk unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, perwakilan dari sektor pendidikan dan kesehatan, pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil. Partisipasi luas ini memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan berjalan secara inklusif, dimana setiap suara didengar dan setiap aspirasi dipertimbangkan.
Hasil dari Musrenbang ini diharapkan akan tercermin dalam dokumen RPJPD dan RKPD yang akhir nantinya. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran untuk dua dekade mendatang. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat diharapkan akan meningkatkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan serta memastikan bahwa kepentingan semua pihak terwakili secara adil.
Dengan demikian, Musrenbang Tahun 2024 di Sulbar menjadi momentum penting dalam membangun konsensus dan kesepahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing untuk masa depan yang lebih baik bagi semua warga Sulbar.
Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar
Editor : humassulbar
