Mamuju – Dalam menghadapi potensi dampak buruk yang mungkin timbul akibat kondisi cuaca ekstrem, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama BPBD Kabupaten telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Upaya ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, dengan tujuan untuk mengurangi risiko dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyatakan keputusan ini sebagai respons terhadap peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi cuaca ekstrem di wilayah Sulbar. "Kami telah melakukan koordinasi yang erat dengan BPBD Kabupaten untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan telah diambil dalam meningkatkan kesiapsiagaan," kata Muhammad Yasir Fattah, Rabu 24 April 2024. Sementara itu, Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten sedang bekerja keras untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia untuk menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi akibat cuaca ekstrem. Dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh BPBD, disebutkan bahwa langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan telah diambil secara bersama-sama. Ini termasuk penyediaan sarana evakuasi, peningkatan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kepolisian, TNI, dan organisasi relawan. BPBD juga mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi terbaru dari BMKG dan BPBD mengenai perkembangan cuaca, serta untuk mengikuti petunjuk evakuasi dan tindakan pencegahan yang telah disarankan. Upaya penyuluhan dan sosialisasi juga telah dilakukan melalui berbagai media, termasuk media massa dan media sosial, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persiapan dan tanggap darurat dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama yang kuat antara BPBD Sulbar, BPBD Kabupaten, serta dukungan penuh dari Pj. Gubernur Sulbar, diharapkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi dampak bencana cuaca ekstrem dapat meningkat secara signifikan, menjaga keselamatan dan kesejahteraan bersama. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Banten--Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Kadinkes Sulbar) Asran Masdy menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) di International Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Banten, Rabu-Kamis (24-25 April 2024). Rakerkesnas tahun ini mengusung tema "Transformasi Kesehatan: Melesat Menuju Indonesia Emas". Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Dinkes dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Rakerkesnas menjadi forum penting yang mengundang berbagai pihak terkait, termasuk Dinkes, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kemenkes RI, perwakilan kementerian dan lembaga, serta mitra pembangunan kesehatan lainnya. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka acara ini pada Rabu pagi (24 April 2024). Setelah itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, selaku ketua panitia, menyampaikan laporan pembuka. Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju juga menghadiri acara ini. Kadinkes Sulbar, Asran Masdy berharap rakerkesnas tersebut dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai target kinerja kesehatan yang telah ditetapkan, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Kesehatan No. 17/2023. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju—Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Syamsul Ma’rif, didampingi Kepala UPTD BPHMT dan IB, Nurdin beserta jajaran menerima kunjungan kerja Dinas Transmigrasi Sulbar, Bank Sulselbar, Dinas Transmigrasi Polewali Mandar (Polman) dan Kepala Desa serta Pengurus Bumdes Desa Taramanu Tua, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman di IPTU Kalukku, Kabupaten Mamuju, Rabu (24/04/2024). Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sulbar serta pengembangan lini bisnis Bumdes ternak kambing 1.500 ekor di Kawasan Transmigrasi Desa Taramanu Tua, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman. Desa Taramanu Tua merupakan salah satu wilayah yang telah ditetapkan sebagai daerah pengembangan transmigrasi di Sulbar. Pola pengembangan kawasan transmigrasi di desa tersebut akan dilaksanakan dengan basis Peternakan. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’arif, pada kesempatan itu menyampaikan, pelaksanaan program itu diharapkan dapat membawa perubahan pada sistem pembinaan dan pengawasan kepada desa maupun pemerintah daerah melalui inovasi pendampingan tekhnis, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok peternak penerima bantuan kegiatan Peningkatan Populasi Ternak Kambing nantinya. Selain instansi pemerintah, Bank Sulselbar sebagai pihak Perbankan juga akan dilibatkan dalam kegiatan pengembangan lini bisnis Bumdes ternak kambing ini. Diharapakan dengan dilibatkannya pihak Perbankan, Bumdes akan mendapatkan kemudahan pembiayaan dalam pelaksaan lini usahanya. Bank Sulselbar yang diwakili Mutmainnah mengatakan, pihaknya sangat merespon baik kegiatan usaha yang dapat membangun ekonomi pedesaan. "Bumdes berperan besar dalam mendorong kemajuan usaha masyarakat desa hingga menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan serta dapat membantu meningkatkan pendapatan desa. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, hal ini bisa bergerak menjadi sumber kemajuan ekonomi desa” tuturnya. Sementara itu, Kepala UPTD BPHMT dan IB Nurdin mengatakan, pihaknya siap untuk menjadi pendamping teknis dalam kegiatan pengembangan lini bisnis Bumdes tersebut. “Kami akan membentuk tim teknis yang nantinya akan mendampingi pengurus Bumdes Desa Taramanu Tua dalam pengembangan lini usaha peternakan ini. Pendampingan dapat kita mulai dari pembuatan perencanaan,…

Mamuju--Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) kembali melakukan Rapat Koordinasi Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Banjir di Desa Sondoang Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kadis Perkim Sulbar Syaharuddin di Ruang Rapat Dinas Perkim Sulbar pada Jumat 19 April 2024 menghadirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Mamuju, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamuju, Camat Kalukku dan Kepala Desa Sondoang serta TP-PKK Sulbar Pokja 4. Ditemui di ruang kerjanya, Senin 22 April 2024, Kadis Perkim Sulbar Syaharuddin menyampaikan bahwa rapat tersebut adalah rapat untuk kedua kalinya setelah sebelumnya telah dilakukan rapat yang sama, namun rapat kali ini menitik beratkan pada pembahasan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Sondoang. “Pada rapat sebelumnya kita sudah memasuki pembahasan jadwal kegiatan rehab rumah, untuk Minggu ke III di bulan April ini akan dibuat berita acara penetapan calon penerima bantuan dan seterusnya akan dilanjutkan sesuai mekanisme dan petunjuk teknis yang ada,” ucap Syaharuddin. Disampaikan, penerima bantuan adalah masyarakat yang benar – benar terdampak bencana banjir yang terjadi pada 11 Oktober 2022 silam di Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku sesuai yang tercantum dalam usulan Bupati Mamuju disertai dengan proposal yang telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Lanjut Syaharuddin, ada 21 rumah yang akan direhabilitasi yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Perkim Sulbar bersifat stimulan rehabilitasi sedang. “Ada 21 rumah akan kami rehabilitasi yang mekanismenya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan itu sendiri, dimana mereka harus bertanggugjawab terhadap pemanfaatan bantuan yang kami berikan mulai dari pembelian bahan bangunan sampai pada upah tenaga kerja,” ungkapnya. Lebih lanjut Kadis Perkim menyampaikan, dalam rapat yang digelarnya sengaja mengundang Pemkab Mamuju sebab dalam waktu dua atau tiga hari kedepan tim yang sudah dibentuk akan segera mensosialisasikan atau melakukan…

Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD Laboratorium DLH Sulbar melaksanakan Sosialisasi Pengujian Parameter Lingkungan Laboratorium di PT. Mitra Andalan Sawit (MAS) yang berlokasi di Desa Barakkang, Kecamatan Budong – Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, baru-baru ini. Sosialisasi ini dalam rangka mengenalkan kepada PT. MAS tentang pelayanan yang dapat diberikan oleh UPTD Laboratorium DLH Sulbar. Kedatangan Tim yang dipimpin Kepala Seksi Pengujian Usman di lokasi tersebut, disambut hangat pihak PT. MAS yang dipimpin Kepala Tata Usaha, Fitrah . Pada kesempatan tersebut, banyak terungkap pertanyaan dari rekan-rekan PT. MAS, terutama terkait dengan ruang lingkup pengujian parameter kualitas air dan udara yang ada di lokasi kegiatan dan/atau usaha mereka. Pertemuan yang singkat ini menghasilkan keinginan oleh pihak PT. MAS untuk melakukan pengujian kualitas air dan udara di UPTD Laboratorium DLH Sulbar. Dan UPTD sebagai pihak penyedia jasa pengujian sangat menyambut baik keinginan tersebut. Di tempat terpisah, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali berharap kerja sama dalam pengujian parameter kualitas air dan udara dapat terjalin dengan baik. “Dan secara tidak langsung PT. MAS telah membantu meningkatkan PAD,” ucap Zulkifli. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pemprov Sulbar memperingati Hari Otonomi Daerah ke XXVIII di halaman kantor Gubernur Sulbar, Kamis 25 April 2024. Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar Jaun , dalam sambutan seragamnya mengatakan, perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar berdampak ke masyarakat. "Memanfaatkan program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan IPM, menurunkan stunting, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan poin infrastruktur yang baik," kata Jaun, saat memimpin upacara. Ia menambahkan daerah yang memiliki PAD tinggi, kemudian angka kemiskinan cukup tinggi maka diminta mengevaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program kegiatan di APBD agar tepat sasaran. "Saya juga menghimbau daerah yang masih rendah PADnya agar melakukan terebosan untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan PAD," himbaunya. Diketahui, puncak peringatan hari otonomi daerah ke XXVIII (27) tahun 2024 dipusatkan di kota Surabaya. Peringatan Hari Otonomi Daerah dijadwalkan akan dihadiri langsung Presiden RI Joko Widodo dan termasuk hadir juga Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh.(rls)

Mamuju--Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mitigasi dan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sulbar untuk mempublikasikan informasi penting terkait Penanggulangan Bencana khususnya gempa bumi. Kemitraan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi situasi darurat tersebut. Melalui media massa, media sosial, dan website resmi, BPBD dan Diskominfo akan menyajikan informasi yang terkini dan relevan tentang gempa bumi. Ini termasuk strategi mitigasi sebelum terjadinya gempa, petunjuk evakuasi selama gempa, serta langkah-langkah penyelamatan dan pemulihan pasca-gempa. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, pada Rabu 24 April 2024 mengatakan, dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi seperti media massa, media sosial, dan website, pihaknya dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan edukasi yang lebih luas tentang tindakan yang harus diambil saat terjadi gempa bumi. Sementara itu, Kepala Diskominfo Sulbar, Mustari Mula menyatakan, kolaborasi antara BPBD dan Diskominfo sangat penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat. “Melalui upaya ini, kami berharap dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi," kata Mustari Mula. Publikasi bersama ini juga akan melibatkan kampanye-kampanye edukasi, termasuk penyuluhan di sekolah-sekolah dan pusat-pusat masyarakat, serta pelatihan kepada relawan dan petugas penanggulangan bencana. Dengan demikian, diharapkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi dapat terus ditingkatkan. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Kadis Perkim Sulbar) Syaharuddin menghadiri Peresmian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Sulbar dan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Sulbar yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, Selasa 23 April 2024. Ditemui di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rangas tempat acara berlangsung, Kadis Perkim Sulbar Syaharuddin merasa sangat senang dirinya salah satu Kepala Organisasi Daerah (OPD) yang mendapat undangan peresmian tersebut. “Alhamdulillah kami Dinas Perkim Sulbar adalah salah satu dinas yang mendapat undangan untuk acara hari ini (peresmian red.). Saya dan beberapa kepala OPD dari Pukul 06.00 pagi Wita sudah ada di sini (SMK Rangas red.), karena merupakan kehormatan bagi kami dan kebanggan bagi masyarakat Sulbar pada umumnya mendapatkan kunjungan dari orang nomor satu di republik ini,” kata Syaharuddin dengan sumringah. Dalam peresmian tersebut, Presiden RI Joko Widodo didampingi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan Bupati Mamuju Sutina Suhardi. Kadis Perkim Sulbar menyampaikan, Presiden RI merasa bersyukur kedatangannya di Sulbar dapat meresmikan bangunan yang telah direhabilitasi dan telah direkonstruksi di Sulbar pasca bencana gempa bumi yang melanda tahun 2021 silam dan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Sulbar. “Pak Jokowi mengatakan bahwa hari ini (Selasa 23 April red.) sangat bersyukur berkat kerja keras kita bersama hari ini 147 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Sulbar dan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Sulbar sudah selesai, sisa Kantor DPRD dan satu masjid yang ada di Kabupaten Mamuju yang belum selesai, sebanyak Rp. 1,31 Triliun anggaran negara yang digunakan,” kata Syaharuddin, mengutip menyampaian Presiden Jokowi. Presiden RI Joko Widodo berada di Sulbar dari tanggal 22 dan 23 April 2024, yang mengunjungi Mall Matos Mamuju, Kantor Gubernur Sulbar, SMK Rangas dan terakhir akan bertolak ke Kabupaten Mamasa. Penuis : Dinas Perkim Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju—Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (BPKPD) melalui Bidang Barang Milik Daerah (BMD) yang diwakili Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindatanganan dan Pengamanan, Armina mengikuti kegiatan rapat Lelang Kendaraan Dinas Lingkup Sekretariat Daerah Pemprov Sulbar yang dilaksanakan di Aula Marasa Corner, Selasa 23 April 2024 Kegiatan diikuti oleh perwakilan dari KPKNL Mamuju, Pejabat Biro Umum dan para peserta rapat dengan tujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan lelang yang akan diselenggarakan oleh Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Barat yang dimulai pada tanggal 23 s.d 25 April 2024 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo menjelaskan, pelaksanaan lelang tentunya memberikan manfaat penerimaan pendapatan bagi Pemprov Sulbar dan tetap mengingatkan untuk menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan yang selesai di lelang. “Kami berharap semua kendaraan dinas operasional Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar ini bisa terjual seluruhnya dan seluruh kendaraan yang masuk dalam daftar lelang agar terlebih dulu diselesaikan tunggakan pajak kendaraannya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan kita” ujar Kepala BPKPD Sulbar Adapun lelang kendaraan operasional dinas lingkup Sekretariat Daerah Pemprov Sulbar yang akan dilelang berupa kendaraan roda empat sebanyak 13 unit, kendaraan roda dua sebanyak 20 unit dan kendaraan roda roda tiga sebanyak 1 unit dengan total nilai wajar Rp453.063.000. "Yang sekarang ini yang kita lelang ada 44 unit. Kendaraan roda empat 13, roda dua 20 dan roda 3 ada 1 unit," sambung Masriadi. Lebi lanjut dijelaskan harga limit kendaraan dinas yang dilelang bervariasi. Nilai itu sudah ditentukan bersama tim penilai yang melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penulis : BPKPD Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, bersinergi dengan Bank Indonesia, Perum Bulog Cabang Mamuju, dan distributor bahan pangan pokok, menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Taman Baca Karema Mamuju pada tanggal 24-25 April 2024. GPM ini digagas sebagai upaya konkret dalam membantu masyarakat menjangkau kebutuhan pangan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Sulawesi Barat. Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Abdul Waris Bestari mengatakan GPM kali ini, tersedia berbagai komoditas pangan pokok seperti beras medium, beras premium, gula pasir, terigu, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah. "Menariknya, harga yang ditawarkan di GPM jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran, dengan selisih mencapai 10-20 persen,"kata Waris. Bahkan, lanjut Waris beberapa contoh perbandingan harga Beras Premium kemasan 5 Kg: Harga di Pasar: Hingga Rp 72.000,- (Rp 14.400 per kg) Harga di GPM: Rp 60.000,- untuk kemasan 5 Kg (Rp 12.000 per kg). Selanjutnya, Beras Medium kemasan 10 Kg: Harga di Pasar: Hingga Rp 134.000,- (Rp 13.400 per kg) Harga di GPM: Rp 100.000,- untuk kemasan 10 Kg (Rp 10.000 per kg) Bawang Merah: Harga di Pasar: Hingga Rp 60.000,- per kg Harga di GPM: Rp 40.000,- per kg “GPM ini merupakan wujud komitmen bersama dalam membantu masyarakat menghadapi dampak inflasi yang saat ini terjadi,” tambahnya. Ia berharap melalui GPM kebutuhan pangan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang lebih ekonomis, sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga. "Masyarakat di Mamuju diimbau untuk memanfaatkan GPM ini sebaik-baiknya," tandasnya. Kegiatan ini akan berlangsung di Taman Baca Karema Mamuju pada tanggal 24-25 April 2024, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WITA.(rls)