Mamuju--Dalam upaya menjawab tantangan stunting di Sulawesi Barat (Sulbar), Pemerintah Provinsi Sulbar meluncurkan inisiatif terbaru penanganan stunting bertajuk "Si Data Ceting." Peluncuran ini menjadi bagian dari Aksi Perubahan Reformer dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan V Tahun 2023 PPSDM Kemendagri Regional Makassar yang berlangsung di Graha Sandeq Kompleks Rujab Gubernur Sulbar pada Rabu, 29 November 2023. Hadir dalam acara tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Kepala Pusat PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sugiarto, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, Kabid TIK Polda Sulbar, Darwis Rincing, serta sejumlah tamu undangan yang turut menyemarakkan peluncuran ini. Sekprov Sulbar Muhammad Idris pada kesempatan itu menekankan urgensi dari aksi perubahan reformer itu. "Aksi perubahan ini harus mampu mengatasi permasalahan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan keberlanjutan, serta memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat," kata Idris saat menyampaikan arahannya. Aksi perubahan reformer tersebut diharapkan mampu menjawab isu-isu prioritas, termasuk peningkatan upaya dalam menghadapi masalah stunting di Sulbar. Sementara, Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Darmawiyah selaku Reformer Si Data Ceting mengatakan, penggunaan "Si Data Ceting" sebagai langkah digitalisasi data diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam menangani masalah stunting. "Kami berharap inisiatif 'Si Data Ceting' ini mampu menghadirkan solusi yang lebih baik dengan mengoptimalkan pemanfaatan data guna mencegah stunting dengan pelibatan kader secara optimal di Sulbar," ucap dr. Darmawiyah Dia juga mengatakan, langkah-langkah konkret dalam digitalisasi data diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi stunting di Sulbar, serta membantu dalam mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang lebih tepat dan efektif. "Langkah-langkah konkret dan solutif diharapkan mampu menciptakan dampak positif yang signifikan dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar," ujarnya. Kehadiran "Si Data Ceting" sebagai bagian dari upaya besar dalam reformasi pemerintahan di Sulbar. Hal ini semakin menggarisbawahi komitmen pemerintah provinsi untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. (rls)

JAKARTA --Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh berkunjung ke Kementerian PUPR. Ia disambut langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Jakarta , Selasa, 28 Nopember 2023 Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan mengatakan, telah mengajukan sejumlah program peningkatan infrastruktur di Sulbar untuk tahun 2024, khususnya sejumlah ruas jalan untuk mendukung akses perekonomian masyarakat. Hal ini telah mendapat respon Menteri PUPR Basuki. "Kita usulkan sejumlah ruas jalan, kita ingin dukungan pembangunan infrastruktur di Sulbar lebih banyak lagi," kata Zudan. Melalui pertemuan itu, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan juga berterima kasih atas sejumlah pekerjaan jalan di Sulbar, berkat dukungan Menteri PUPR dan Presiden Ri Joko Widodo, sangat membantu akses perekonomian masyarakat dan mempercepat arus distribusi barang dan orang. "Atas nama masyarakat Sulbar menyampaikan ucapan terima kasih kepada pak menteri dan Presiden Jokowi karena telah memberikan bantuan pembangunan jalan di Sulbar," ucap Prof. Zudan. (Rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar melakukan launching aplikasi Satu Data Administrasi Agenda Pimpinan (SADAAP) di Graha Sandeq Kompleks Rujab Gubernur Sulbar, Rabu, 29 November 2023. Dirangkaikan juga Aksi Perubahan Reformer Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan V Tahun 2023 PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Turut hadir Kepala Pusat PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sugiarto, Kabid TIK Polda Sulbar, Darus Rincing, para peserta Reformer Pelatihan Angkatan V dan undangan lainnya. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, peserta diklat tekun dalam mengikuti pelatihan dan semoga saja semuanya lulus agar bisa memberikan kontribusi kepada daerah. "Prestasi yang didapatkan di diklat tidak boleh berbanding terbalik dengan prestasi kerja. Begitupun sebaliknya agar kemajuan daerah maju," kata Idris. Peserta diklat harus menunjukkan kemampuan masing-masing agar bisa diterapkan ditempat kerjanya jika selesai pelatihan. "Kita berharap para peserta diklat betul-betul memahami dan menjalankan tugas-tuga pelatihannya. Sehingga bisa menjadi acuan untuk diterapkan di dinasnya," harapnya. Sedangkan, Kepala Pusat PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sugiarto mengungkapkan launching pelatihan kepemimpinan angkatan ke lima di lingkup Provinsi. "Jadi kita latih kepemimpinan ASN untuk meningkatkan kinerjanya di OPDnya. Kita inginkan setelah lulus ada peningkatan kinerja ditempat kerjanya," ucap Sugiarto. Ia membeberkan pendidikan atau pelatihan akan dilaksanakan selama empat bulan lamanya. Dibagi dua ada online selama tiga bulan dan offline selama satu bulan. "Penguatan digitalisasi menjadi fokus utama pelatihan termasuk memberikan pehamanan penyelesaian masalah stunting maupun yang lainnya," ujarnya. Selain itu, pelayanan digitalisasi sangat perlu karena mengikuti zaman. Karena daerah tidak bisa berkembang kalau tidak melek digitalisasi. "Ini yang kita harapkan agar peserta paham digitalisasi. Itu intinya agar ASN bisa meningkat kinerjanya," tutupnya.(rls)

MAMUJU -- Jajaran Pemerintah Provinsi Sulbar melaksanakan Upacara Peringatan Hari Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) ke-52 di lapangan upacara merah putih Pemprov Sulbar Rabu 29 November 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris kesempatan itu bertindak sebagai Pembina upacara. Upacara peringatan HUT KORPRI ke -52 tahun ini mengusung Tema Korprikan Indonesia. Tema tersebut dipilih dengan harapan para anggota KORPRI semakin bersemangat dalam bekerja dan berkontribusi melayani kepentingan masyarakat serta mewujudkan fungsinya sebagai perekat persatuan bangsa. Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris menyampaikan selamat kepada seluruh anggota Korpri. Peringatan HUT KORPRI tahun ini menjadi momentum istimewa yang membangkitkan semangat persatuan, dedikasi, dan pengabdian ASN sebagai bagian dari KORPRI. "Perkembangan teknologi saat ini dapat dilakukan melalui daring dan hibrid sehingga dapat memberi solusi model komunikasi dengan cepat dan jitu maka Korpri dapat dijadikan modal dalam rangka menangani kerja yang baru," kata Idris. Apalagi saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat karena dua hal besar yaitu karena perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan Masyarakat yang terus meningkat. Peringatan HUT Korpri ini semakin meneguhkan Korpri sebagai penguat NKRI sekaligus menguatkan program yang bermanfaat untuk masyarakat. Korpri diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dengan pelayanan yang lebih adaptif dan inovatif. Ia mengingatkan kepada seluruh ASN bahwa tahun 2024 akan berlangsung Pemilu serentak, Korpri pun diharap dapat bertindak netral selama proses pemilu nanti. "Mengajak anggota KORPRI di seluruh Indonesia untuk meneguhkan netralitas dan profesionalisme serta meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan publik dan kepedulian seluruh anggota KORPRI terhadap masyarakat," ucap Idris. Seluruh ASN juga diminta untuk ikut berkontribusi dan terlihat aktif melakukan penanganan Empat plus satu masalah Sulbar. Harapannya , Korpri kedepan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih menarik, atraktif, kreatif, untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan pada masyarakat. "Selamat Hari KORPRI dan saya ucapkan selamat bekerja dan selalu memberikan…

MAMUJU, BPKPD Sulbar melakukan Sosialisisi tertib pajak di sejumlah titik di Mamuju, Selasa ,28 Nopember 2023 Kepala BPKPD Sulbar Amujib menyatakan, kehadiran mereka di tengah masyarakat bertujuan mempercepat masuknya tunggakan pajak kendaraan bermotor dari sejumlah wajib pajak di Sulbar. "Ini bentuk pendekatan yang kita lakukan kepada masyarakat bahwa kita yang memiliki kendaraan punya kewajiban membayar membayar pajak kendaraan," terang Amujib. Lanjut Amujib, sosialisasi itu sudah dilakukan beberapa kali, namun hingga saat ini tunggakan pajak masih tinggi. Olehnya, dengan kekompakan para pegawai BPKPD bergerak bersama menyasar tunggakan pajak. "Kita memikul bersama dengan cara memberikan target ke semua pegawai untuk bisa mendapatkan tunggakan pajak itu," ungkapnya. Apalagi, kata Amujib, kondisi fiskal daerah yang sangat kecil sehingga dibutuhkan kontribusi dari sektor pajak agar kondisi fiskal bisa seimbang dengan kebutuhan pembangunan daerah. "Kita ingin memperlihatkan ke masyarakat atas keprihatinan fiskal yang kecil sementara kebutuhan pembangunan sangat besar," kata Amujib. Selain menyasar tunggakan pajak, Amujib juga mengingatkan terkait aturan perpanjangan STNK kendaraan bermotor 5+2 Tahun. Artinya Masa berlaku STNK adalah selama lima tahun setelah itu Pemilik akan punya kesempatan mengurus perpanjangan selama dua tahun. Sebab itu, Amujib mengajak masyarakat agar memanfaatkan kesempatan melakukan perpajangan sebelum melewati batas yang ditentukan agar tidak dilakukan proses penghapusan data kendaraan tersebut. (Rls)

Mamuju -- Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan sidang tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak (PIPA) Tahun 2023. Sidang Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) ini yang berlangsung di Kantor Dinas Sosial Sulawesi Barat, Selasa 28 November 2023 merupakan sidang perdana selana Tahun 2023. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Muhammad Rahmat Sanusi mengatakan, Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) merupakan salah satu wadah pertemuan koordinasi lintas instansi, guna memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk pemberian izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yang dilaksanakan secara komprehensip. Rahmat menjelaskan, pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. "Pengangkatan Anak antar warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan," jelasnya Karena itu, menurut Rahmat, Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dengan Tim PIPA. Tim PIPA, lanjut Rahmat, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat, nomor; 188.4/234/SulBar/IV/2023, tanggal 26 April 2023, dimana anggota Tim berjumlah 13 (tiga belas) orang. Mereka, sebut mantan Kepala Badan Kesbangpol Sulbar itu, adalah Tim yang memberikan pertimbangan kepada Gubernur c.q. kepala instansi sosial dalam memberikan izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antar Warga Negara Indonesia, dan orang tua Tunggal (singgal parent) dengan sejumlah tugas. "Pertama, mengadakan penelitian dan penelaahan serta memberikan pertimbangan atas permohonan izin pengangkatan anak. Kedua, memberikan saran sesuai ketentuan, tugas pokok dan fungsi tiap-tiap anggota berdasarkan pensyaratan yang telah ditetapkan. Ketiga, melakukanan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan pengangkatan anak sesuai bidang tugasnya. Keempat, membuat laporan pelaksanaan kegiatan," urainya. Oleh karena itu, Rahmat mengaku, pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan…

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Balitbangda Sulbar kembali melaksanakan sosialisasi inovasi daerah bagi guru dan siswa di SMK Rangas Mamuju, Selasa 28 November 2023. Sosialisasi ini bertujuan agar sekolah lebih meningkatkan kapasitas baik dari sektor pengajar maupun mutu pendidikannya. Kepala Balitbangda Sulbar Muhammad Hamzih mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan agar sekolah bisa terus berinovasi demi memajuan kedepannya. "Kita memberikan edukasi kepada guru dan siswa dalam rangka meningkatkan inovasi serta mutu pendidikan," kata Muhammad Hamzih. Ia menambahkan, diberikan juga pengarahan kepada guru maupun siswa yang ada di SMK Rangas Mamuju terkait inovasi daerah. "Meskipun mereka ini sudah paham betul, tapi tetap kita berikan pemahaman kembali sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar bagaimana cara membuat inovasi dalam rangka kepentingan daerah," ungkapnya. Selain itu, dirinya juga menekankan bagaimana sekolah memperhatikan mutu pendidikan agar bisa berkembang terus menerus. "Kita harap ini bisa diterapkan dan menjadi wadah pengembangan mutu pendidikan setiap sekolah. Sebagai pengingat bahwa pentingnya terus berinovasi demi kemajuan sekolah," harapnya. Khususnya untuk guru, perlu terus melakukan inovasi agar apa yang diterapkan disekolah terutama kepada siswanya bisa diterapkan, sehingga memberikan kontribusi konkrit bagi daerah.(rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar deklarasi Pemilu dan Pilkada damai 2024 dalam rangka mewujudkan Pemilu yang aman, tertib dan berintegritas di Sulbar, Selasa, 28 Nopember 2023 Deklarasi yang berlangsung di Gedung PKK Sulbar itu, ditandai dengan penandatanganan komitmen antara Pemprov Sulbar, partai politik peserta Pemilu, KPU Sulbar, Bawaslu Sulbar dan instansi vertikal di Sulbar. Dalam sambutannya via zoom, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi atas terlaksananya deklarasi itu. Dia pun berharap, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 menjadi momentum untuk menjaga kerukunan dan persatuan di Sulbar dan Indonesia pada umumnya. "Kita harapkan bisa berjalan dengan aman, lancar, harmonis dan tidak terjadi apapun yang tidak diinginkan. Kita berupaya supaya Sulbar terus berjalan diatas kebenaran karena ini adalah langkah menuju Sulbar yang lebih sejahtera," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Prof Zudan menjelaskan, ada tujuh unsur utama yang berperan penting dalam proses Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Ketujuh unsur itu, harus bekerjasama demi suksesnya pesta demokrasi lima tahunan itu. "Tujuh unsur itu, yakni yang pertama KPU, kedua Bawaslu, DKPP dan lembaga non Bawaslu, ketiga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keempat aparat keamanan, kelima Parpol, Paslon dan Caleg, keenam media atau pers, serta yang ketujuh masyarakat," ungkapnya. KPU, Bawaslu, DKPP dan lembaga non Bawaslu, kata Prof Zudan, harus on the track pada tugas, fungsi dan kewenangan. Selain itu, ketiganya harus bertindak netral dan berintegritas, serta menjamin hak pilih setiap warga negara. "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan penyelenggaraan, menjamin ketersediaan anggaran dan memberikan fasilitas bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk TNI dan Polri, memberikan keamanan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak," ujar Prof Zudan. Selain itu, kata Dia, Parpol, Paslon dan Caleg harus mendeklarasikan taat prosedur dan mekanisme pemilihan, mengikuti proses pemilihan dengan baik, siap menang dan siap kalah, menjauhi politik uang, black campaign, hoaks dan…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi telah melakukan Rapat Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dihadiri seluruh anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sulbar di Kantor DPTPH, Selasa, 28 November 2023 Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar , Muhammad Idris mengatakan, pertemuan yang dilakukan membahas mengenai efektivitas pelaksanaan pemberian pupuk kepada masyarakat. "Kita berkumpul bersama semua pengurus dari semua kabupaten membahas mengenai fungsi dan tugas pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida di provinsi Sulbar," kata Idris. Ia mengatakan, dari pertemuan yang dilakukan masih ditemukan sejumlah kendala berdasarkan hasil evaluasi bahwa pengawasan pupuk dan pestisida masih belum optimal. Sehingga pihaknya akan lebih mengoptimalkan tugas tim gugus tugas. "Kita ingin bagaimana caranya membuat lebih efektif kerjanya di daerah, Kita sudah ada gugus tugas dari Polda dan Kejaksaan yang menjadi mitra untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan di lapangan,"tutupnya. (Rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar melaksanakan rapat teknis pelaksanaan desk Pemilukada serentak dan tahapan Pemilihan umum di Hotel Berkah, Selasa 28 November 2023. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan Pemilu bisa menjadi pemersatu karena tanpa Indonesia bisa tercerai berai disebabkan pandangan politik berbeda-beda. "Makanya dengan adanya pemilu perbedaan politik bisa menyatu dalam bingkai negara republik Indonesia," kata Idris. Adapun, desk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah mempunyai tugas seperti mengoordinasikan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 6 (Enam) Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada bulan September 2024. "Kedua, melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun2023-2024, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, hingga memberikan saran dalam penyelesaian Permasalahan permasalahan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah," tambahnya. Termasuk, melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan serta pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Barat. "Tujuannya untuk mempermudah kelancaran komunikasi antara Desk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan Desk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten dibentuk Sekretariat Desk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyajikan berbagai data terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak 6 (enam) Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat," ujarnya. Sedangkan, Plt kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Tahir mengungkapkan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dari semua instansi terkait dalam pelaksanaan Pemilu 2024. "Bagaimana tim desk bekerja memberikan dukungan terhadap penyelenggara baik itu KPU, Bawaslu hingga aparat keamanan," ucapnya. Dia berharap dengan adanya tim desk pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu 2024 berjalan lancar dan aman. "Komitmen kita bangun agar semua tim di dalam desk ini bekerja maksimal.…