Mamuju—Pemerintah Prov Sulbar dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang di hadiri oleh Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi mendampingi Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris menerima audiensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat dan Bawaslu Kabupaten Mamasa terkait suksesi Penyelenggaraan Pilkada sekaligus mempererat sinergitas jelang Pilkada Serentak 2024, di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Senin, 29 April 2024 Rombongan Bawaslu Sulbar dan Bawaslu Kabupaten Mamasa ini diterima oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris beserta jajarannya untuk membahas Suksesi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Hadir Ketua Bawalu Sulbar , Nasrun Muhayyang dan Anggota beserta jajaran sekretariat Bawaslu Turut hadir mendampingi Sekprov Sulbar Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Provinsi Sulawesi Barat Muh. Yusuf tahir. Kunjungan tersebut juga membahas permasalahan terkait Penganggaran Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mamasa serta beberapa poin penyelesaian permasalahan dimaksud yakni, Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mamasa tetap harus dilaksanakan dengan rencana penyelesaian , Melakukan review besaran dana hibah Pilkada Kabupaten Mamasa untuk menyesuaikan terhadap kondisi keuangan Kabupaten Mamasa. Selanjutnya Penyaluran dana hibah Pilkada akan dilakukan sesuai tahapan yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara Pilkada dengan mengajukan rincian penggunaan dana yang dibutuhkan. Sekprov Sulbar, Muhammad idris berharap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi fiskal pemerintahan daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan Bawaslu dalam rangka koordinasi, sekaligus konsultasi dengan Pemprov Sulbar terkait dengan dana hibah penyelengggaraan Pilkada 2024. "Ya, terkait dengan dana hibah penyelenggaraan Pilkada 2024, dalam hal ini kami berkomitmen merealisasikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu juga diwujudkan dari penyusunan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan penggunaan yang baik," ungkap Masriadi Terkait dana hibah pemkab mamasa ke bawaslu, cuma pemkab mamasa kapasitas fiskalnya belum bisa menyanggupi surat edaran kementrian dalam negerii tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur…

Mamuju -- Atlet balap sepeda Sulawesi Barat, Muhammad Yahya Usman, menerima bantuan sepeda dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas kepemudaan dan Olahraga Sepeda balap ini diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Idris dan Kepala Dispora Sulbar Safaruddin Sanusi DM, Senin (29/4/24) malam. Sekedar diketahui, Muhammad Yahya Usman merupakan atlet balap sepeda putra yang menyumbangkan medali perak bagi Sulbar di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XVI Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) 2023 lalu. Di Popnas 2023 itu juga, Muhammad Yahya Usman nyaris meraih medali emas kategori IRR 45 Kilometer atau sebanyak 22 lap. Sayangnya, pada lap terakhir, tepat di tikungan sekira 150 meter dari garis finish sebelum sprint, sepeda Muhammad Yahya Usman tergelincir dan akhirnya terjatuh. Dari insiden itu, Muhammad Yahya Usman mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan, paha dan betisnya, dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit. Sepeda balap milik Yahya Usman pun mengalami kerusakan. Pengangan atau stir kanan rusak dan rem belakang patah. Selain Muhammad Yahya Usman, bantuan sepeda juga diberikan kepada atlet balap sepeda putri, Sri Mulyani Samad oleh Sekretaris Daerah Sulbar, Muhammad Idris yang juga Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Sulbar. Muhammad Yahya Usman dan Sri Mulyani Samad juga merupakan pewakilan Sulbar untuk event Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan berlangsung di Aceh-Sumatera Utara 2024. Kepala Dispora Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi DM mengatakan, sepeda balap yang diserahkan kepada Yahya Usman merupakan jawaban atas janji Pemprov Sulbar melalui Diapora sejak tahun 2023 lalu. "Jadi inilah jawaban atas janji Pemprov Sulbar untuk Muhammad Yahya Usman. Karena saat di Popnas, sepedanya rusak parah karena jatuh. Apalagi memang sepeda yang digunakan masih di bawah standar atlet lainnya. Dan bantuan ini sesuai dengan petunjuk dan arahan dari bapak Pj Gubernur bersama bapak Sekda yang juga Ketua ISSI Sulbar," jelas Safaruddin. Menurutnya, cabang…

Mamuju—Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025, Tim Penyusunan Standar Harga Satuan dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melakukan Rapat Pembahasan Standar Harga Satuan Tahun 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Senin , 29 April 2024 Tim Perwakilan Biro Hukum Setdaprov Sulbar hadir memimpin rapat Penyusunan Perubahan Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2025. Pada rapat tersebut dihadiri oleh Kasubid Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Muhammad Rizal, Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi dan undangan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun kerangka dasar yang kuat untuk penganggaran APBD tahun depan. Dalam rapat ini, dibahas berbagai aspek termasuk pembaruan data, penyesuaian dengan kondisi terkini, serta strategi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut terhadap penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yakni sistem informasi yang membantu penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, mulai dari penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara elektronik. SIPD memiliki kekhususan tersendiri jika dibandingkan sistem terdahulu yakni Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), seperti yang dituturkan Kasubid Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Muhammad Rizal. “SIPD ini lebih detail, rinci, rigid. Tidak bisa lagi dalam perencanaan, kita menuliskan paket sebagai satuan, harus lebih detail,” ujar Muhammad Rizal dalam paparannya. Tanpa acuan yang jelas, maka sebuah kegiatan tidak dianjurkan untuk diusulkan karena dapat berpotensi menjadi temuan. Selain itu SIPD ini kendalinya ada di Kementerian Dalam Negeri, bukan lagi di masing-masing satuan kerja atau pun Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Standar harga merupakan komponen sangat penting dalam memerinci sebuah perencanaan kegiatan atau program ke dalam SIPD. Untuk itu, diperlukan sebuah standar harga sebagai acuan bersama yang dapat dipergunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam perencanaannya. Sementara itu, Kepala Badan pengelolaan Keuangan…

Mamuju --Dalam rangka menuju satu data Indonesia, Pemprov Sulbar melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfoperss) terus berbenah. Kepala Dinas Kominfoperss Sulbar Mustari Mula mengatakan, saat ini Pemprov Sulbar telah mengandalkan empat layanan data melalui sejumlah aplikasi terintegrasi, diantaranya, data.sulbarprov.go.id, satu.data.sulbarprov.go.id, opendata.sulbarprov.go.id, peta.data.sulbarprov.go.id, dashboard.data.sulbatprov.go.id, cms.peta.data.sulbarprov.go.id, webapi.satudata.sulbarprov.go.id, api.peta.data.sulbarprov.go.id Delapan aplikasi tersebut terus dikembangkan dan diimplementasikan di setiap kabupaten, seperti di Kabupaten Majene yang sudah merealisasikan delapan aplikasi tersebut. "Ini sebagai upaya mengakselerasi satu data provinsi Sulbar menuju satu data Indonesia," kata Mustari, Rabu 1 Mei 2024. Mustari menyebut, pada 2023 Pemprov hanya memiliki 1 dataset terintegrasi satu data Indonesia. Bahkan untuk belum ada dataset geospasial yang terintegrasi dengan satu peta Sulbar Namun berkat pengaplikasian layanan data yang terintegrasi, saat ini tercatat 281 dataset terstandar dan terintegrasi satu data Indonesia. Selain itu 27 dataset geospasial yang tersaji dalam satu peta Sulawesi Barat. "Untuk kabupaten, tercatat 71 dataset terintegrasi dan terus tumbuh seiring replikasi aplikasi, integrasi dan penginputan," kata Mustari. (Rls)

Majene--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Dinkes Sulbar) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene telah sepakat untuk memperluas lokus program Ma'silambi di wilayah Kabupaten Majene. Keputusan ini diambil setelah pelaksanaan rapat di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene pada Senin 29 April 2024. Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat dan pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Majene Mustamin, Kepala Dinas PMD Majene Sudirman, Kepala Dinas Kesehatan Majene Rahmat Malik, perwakilan Bappeda Majene Rasman, Camat Banggae Timur Najibah B. Fattah, Kepala Puskesmas Lembang Nurdianti LM Noor, dan Lurah Baurung Saddam Husain. Program Ma'silambi adalah singkatan dari "Merdeka Ancaman Stunting Baru dengan Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi," yang dirancang sebagai strategi preventif untuk mengatasi stunting di Sulbar. Selama dua tahun terakhir, program ini berfokus pada Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy menjelaskan bahwa tujuan utama dari program Ma'silambi adalah untuk mencapai penimbangan 100 persen balita. “Program ini telah berjalan dengan sangat baik di Kelurahan Baurung, dengan tingkat penimbangan dan pengukuran balita selalu di atas 95 persen, bahkan mencapai 100 persen kehadiran balita di Posyandu setiap bulannya,” kata Asran Masdy. Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, Mustamin menegaskan bahwa diperlukan strategi baru dalam meningkatkan status kesehatan di Majene, dan program Ma'silambi menjadi salah satu strategi yang telah berhasil dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan di Majene. Dengan kesepakatan untuk memperluas lokus Ma'silambi, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan signifikan dalam upaya mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak di Majene. Dukungan dan kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan program ini di masa mendatang. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muh. Yusuf Tahir mendampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris menerima audience Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu ) Sulbar, Senin, 29 April 2024. Audience Bawaslu Sulbar,terkait suksesi penyelenggaraan Pilkada sekaligus mempererat sinergitas jelang Pilkada Serentak 2024. Hadir Ketua Bawaslu Sulbar Nasrun Muhayyang dan Anggota beserta jajaran Sekretariat Bawaslu Sulbar. Petemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekprov Sulbar. Turut hadir mendampingi Sekprov Sulbar, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo dan JF Analis Kebijakan Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar. Mengawali pertemuan, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menyampaikan ucapan mohon maaf lahir batin karena kunjungan ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Sekprov juga menyampaikan selamat atas suksesnya pelaksanaaan Pemilihan Serentak 2024 yang berjalan dengan lancar, aman dan damai di Sulbar. Dalam pertemuan ini, juga membahas permasalahan terkait penganggaran pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mamasa serta beberapa poin penyelesaian permasalahan dimaksud, yakni pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mamasa tetap harus dilaksanakan dengan rencana penyelesaian, melakukan review besaran dana hibah Pilkada Kabupaten Mamasa untuk menyesuaikan terhadap kondisi keuangan Kabupaten Mamasa. Selanjutnya, penyaluran dana hibah Pilkada akan dilakukan sesuai tahapan yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara Pilkada dengan mengajukan rincian penggunaan dana yang dibutuhkan. Muhammad Idris berharap pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi fiskal pemerintahan daerah. Di tempat yang sama Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muh. Yusuf Tahir juga berharap berbagai bentuk permasalahan menyangkut perencanaan pengawasan Pilkada tidak menghambat proses Pilkada nantinya. Penulis : Badan Kesbangpol Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Dalam langkah penting menuju peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan data investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan rapat asistensi yang bertujuan untuk mempersiapkan peluncuran Aplikasi Penyediaan dan Pengelolaan Data Investasi. Pertemuan ini dilaksanakan di Ruang Rapat DPMPTSP Sulbar, Selasa, 30 April 2024, yang dipimpin Penjabat Fungsional (Pjf) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Astiah mewakili Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis, dan dihadiri para Pjf. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, serta Tim Pengelola Sistem Informasi Data Penanaman Modal (Bidang Dalak). Diskusi yang berlangsung, memfokuskan pada persiapan teknis dan administratif aplikasi, serta strategi implementasi yang efektif untuk memastikan keberhasilan peluncuran dan memaksimalkan pemanfaatan data investasi di wilayah tersebut. Dalam rapat tersebut, Pjf. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Astiah memberikan arahan dan asistensi kepada para peserta terkait persiapan peluncuran aplikasi tersebut. "Dengan adanya aplikasi ini bisa meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data investasi di wilayah Sulbar ini,”kata Astiah. Para peserta rapat secara aktif terlibat dalam mengevaluasi dan merencanakan langkah-langkah mendetail untuk memastikan aplikasi ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan investor di Sulbar. Keberhasilan peluncuran aplikasi ini diharapkan akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar

Polman--Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Hotel Lilianto, Polman, Senin 29 April 2024. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas (Kadis) PMD Sulbar Yakub F. Solon dan 60 peserta dari unsur DPMD Kabupaten, camat dan kepala desa. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Rabu 1 Mei 2024. Kadis PMD Sulbar, Yakub F. Solon, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Posyantek memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan teknologi tepat guna di desa. “Posyantek diharapkan menjadi penunjang pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan berbagai potensi sumber ekonomi di desa,” kata Yakub . Pada kesempatan itu, Kadis PMD Sulbar menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan, dan berharap kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik agar kedepan Posyantek di desa bisa berjalan sesuai perannya. Sementara, Kepala Bidang PKP, PSDA dan TTG Dinas PMD Sulbar Muh. Rus'an AT yang juga selaku Ketua Panitia Kegiatan, mengatakan tujuan pelatihan dilakukan agar Posyantek yang sudah terbentuk bisa diaktifkan kembali. "Dengan kegiatan ini, kita berharap Posyantek yang sudah dibentuk dapat diaktifkan dan digiatkan kembali," ungkap Rus'an saat menyampaikan laporan panitia. Ia menambahkan, pada pelatihan kali ini, pihaknya berusaha menghadirkan sejumlah narasumber hebat seperti dari Kementerian Desa, Kadis PMD Sulbar, praktisi pemberdayaan masyarakat, Balai Penerapan Standar Pertanian, akademisi dan pengajar teknik dari Majene dan Polman. "Kita berupaya menghadirkan pemateri hebat seperti praktisi, akademisi, Kemendes, Kadis PMD dan beberapa pengajar teknik dari Maneje dan Polman,"ungkapnya. Penulis : Dinas PMD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dalam upaya menciptakan data berkualitas dan mudah diakses, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulbar secara resmi memperkenalkan aplikasi Satu Portal Data (SAPOTA) di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Senin, 29 April 2024. Peluncuran ini menjadi sebuah langkah strategis dalam mendukung program Satu Data Nasional, yang berfokus pada percepatan integrasi data di Sulbar. Acara peluncuran tersebut turut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, serta perwakilan dari berbagai instansi pemerintah dan kabupaten di Sulbar. Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama antarinstansi dalam mengembangkan infrastruktur data yang terintegrasi. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya SAPOTA dalam menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pemerintah. "Peluncuran SAPOTA bukan hanya sekadar sebuah langkah menuju transformasi digital, tetapi juga sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan data yang terintegrasi dengan baik," ujarnya. Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sulbar, M. Yamin Saleh menyatakan dukungan penuh terhadap langkah terobosan tersebut. "Kami percaya bahwa SAPOTA akan membawa manfaat besar dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa di Sulbar. Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci kesuksesan dalam implementasi aplikasi ini," pungkasnya. SAPOTA menjadi sebuah momentum penting bagi Sulbar dalam mengoptimalkan pengelolaan data publik. Dengan kolaborasi lintas sektor dan komitmen bersama untuk memperkuat integritas data, diharapkan SAPOTA akan menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun pemerintahan yang responsif, efisien, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Sulbar. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) Habibi Azis, turut hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045, di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Selasa, 30 April 2024. Acara yang juga dihadiri oleh sejumlah Pejabat Lingkup Pemprov Sulbar ini menjadi platform penting bagi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah. Dalam upaya mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing, Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis aktif terlibat dalam pembahasan strategis untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan investasi di Sulbar. Kehadirannya menandai komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. "Partisipasi aktif dalam kegiatan seperti ini sangat penting bagi kita semua. Melalui dialog dan kolaborasi yang baik, kita dapat merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sulbar," kata Habibi. Kegiatan FGD RPJPD 2025 - 2045 menjadi momentum strategis bagi Sulbar dalam menetapkan visi jangka panjang dan merumuskan rencana tindak yang terukur demi kemajuan yang berkelanjutan. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar