Majene--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) bekerjasama dengan TP-PKK Sulbar Launching Pilot Project di tiga lokasi di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yaitu Desa Lembang dan Kelurahan Baurung serta Kelurahan Labuang, Jum'at, 26 April 2024. Di Desa Lembang dan Kelurahan Baurung dilakukan pembinaan lansia sehat dan produktif, sedangkan di Kelurahan Labuang dilakukan pembinaan pencegahan perkawinan anak. Kegiatan ini dihadiri Kadis P3AP2KB Sulbar Amir A. Dadu, Ketua TP-PKK Majene Najmah A. Sukri dan Ketua Pokja I TP-PKK Sulbar Nurwati Junda dan undangan lainnya. Kadis P3AP2KB Sulbar, Amir A. Dadu mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk mempercepat penanganan perkawinan anak dengan sasaran orang tua, sehingga dapat membimbing keluarga dalam meningkatkan peranan orang tua membangun karakter dengan penerapan pola asuh anak yang benar dan tepat, supaya dapat memiliki kualitas kepribadian yang lebih baik, dan berakhlak mulia. “Melalui kegiatan ini diharapkan perkawinan usia anak semakin berkurang di Sulbar khususnya di Majene,” kata Amir. Di hari yang sama, Dinas P3AP2KB Sulbar bekerjasama dengan TP-PKK Sulbar juga melakukan Pembinaan Sejak Dini, Pola Asuh Anak Dalam Remaja di Era Digital (PAAREDI) di Aula Pendopo Rujab Bupati Majene. Penulis: Dinas P3AP2KB Sulbar Editor : humassulbar

Mateng- Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Disbun Sulbar), melaksanakan Sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Perkebunan di Tingkat Pekebun Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng). Kegiatan ini dilaksanakan di dua tempat yaitu Desa Salupangkang dan Desa Kabubu. Sosialisasi STDB tersebut berlangsung selama dua hari yakni Jum’at -Sabtu, (26-27 April 2024). Sambutan Kadisbun Sulbar Herdin Ismail, yang disampaikan Sekretaris Disbun Sulbar Andi Sitti Kamalia menyampaikan pentingnya sosialisasi kepada tim teknis. Sitti Kamalia mengungkapkan, sosialisasi itu bertujuan memberikan pembekalan kepada tim atau petugas kabupaten untuk melaksanakan pendataan, verifikasi, pemetaan, dan penerbitan STDB sehingga terdokumentasikan dan terinventaris data spasial kebun dan luas lahannya. “Hal ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan di perkebunan kelapa sawit. STDB penting jadi syarat petani untuk bisa punya sertifikat ISPO,” pungkasnya. Sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber yang memberikan materi sesuai bidangnya masing-masing. Kedua materi tersebut mewakili semua stakeholder yang terlibat. Narasumber pertama, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Masyarakat Nurfuad Mudjid, dalam paparannya menyampaikan terkait penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Narasumber kedua, Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Karossa Imran Jaya, yang banyak menjelaskan tentang pemetaan dan poligon lahan, pengambilan data lapangan dengan GPS, pembuatan poligon lahan, pemetaan lahan, overlay peta lahan dengan peta kawasan hutan, serta pengenalan aplikasi (Avenza Maps). Sebelum kegiatan diakhiri, Sekretaris Disbun Sulbar berharap semua peserta sosialisasi dapat mengambil manfaat apa yang disampaikan pemateri, sehingga mendapat pembelajaran untuk diaplikasikan dalam lingkungan kerja masing-masing. “Tentunya Disbun dan berbagai stakeholder yang terlibat, mendukung bahkan mendorong agar seluruh masyarakat yang berusaha pada bidang perkebunan sawit memiliki STDB Tanaman Perkebunan,” imbuhnya. Penulis : Disbun Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Plt. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah, turut serta dalam acara Car Free Day (CFD) di Jalan Arteri Mamuju, Minggu 28 April 2024. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menggalakkan gaya hidup sehat melalui olahraga, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Selain memberikan informasi terkait mitigasi bencana, BPBD Sulbar juga menyediakan fasilitas penting dalam acara tersebut, seperti mobil toilet, mobil tangki dan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk memastikan kenyamanan dan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan himbauan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, kegiatan olahraga seperti CFD memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah mengatakan, pihaknya berupaya tidak hanya memberikan informasi terkait bencana, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui olahraga. “Diharapkan, melalui kegiatan semacam ini, kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat Sulbar dalam menghadapi bencana alam dapat terus ditingkatkan sambil menjaga kesehatan dan kebugaran. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat (Kadis Perkim Sulbar) Syaharuddin memberi arahan kepada Bendahara Penerima menghadiri Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Periode Januari-Maret (Triwulan I) Tahun 2024 yang di gelar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar di Aula Penginapan B’Nusabila, Kabupaten Majene, Rabu 24 April 2024. Dinas Perkim Sulbar adalah salah satu dinas yang memiliki penerimaan retribusi yakni pembayaran sewa Rumah Susun (rusun) ASN yang ada di Jalan TVRI Rangas dan pendapatan lain berupa Setoran SP3 bagi penyedia jasa yang ikut dalam kegiatan Dinas Perkim. Ditemui di ruang kerjanya, Jumat 26 April 2024, Kadis Perkim Sulbar Syaharuddin mengatakan, dari hasil laporan Bendahara Penerima yang mengikuti kegiatan tersebut menyampaikan bahwa untuk penerimaan retribusi dihimbau untuk galakkan pembayaran non tunai, tidak boleh lagi ada pembayaran tunai pada penerimaan retribusi daerah agar bagaimana pencatatan bisa lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, Syaharuddin menyampaikan bahwa penerimaan retribusi yang ditangani oleh dinasnya sudah sejak lama tidak menerima pembayaran tunai. “Kami sudah tekankan kepada seluruh penghuni rusun ASN agar melakukan pembayaran sewa tidak melakukan setor tunai kepada Bendahara Penerima tetapi melalui Qris. Begitu pula dengan pembayaran SP3, nanti bukti hasil Qrisnya dikirimkan ke Bendahara Penerima untuk dilakukan penginputan,” kata Syaharuddin. Dia menambahkan, dari hasil laporan Bendahara Penerima yang mengikuti kegiatan tersebut, selain mengikuti Rekon Tim IT BPKPD Sulbar juga melakukan sosialisasi tata cara penginputan SIPD RI terhadap pelaporan PAD kepada Bendahara Penerima dan Kolektor PAD. Penulis : Dinas Perkim Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI drg Widwiono, menilai upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulbar menunjukkan tren positif. Atas kolaborasi seluruh pihak Sulbar dinilai berhasil menurunkan angka stunting ada tahun 2023 dengan angka 4,7 poin. Atas upaya tersebut Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI drg Widwiono, memberikan apresiasi kepada Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh atas atensi dan kerja kerasnya beserta seluruh stakeholder terkait dalam menurunkan stunting di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2023 lalu. Apresiasi tersebut disampaikan saat menyampaikan sambutan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo pada Pembukaan Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan tema Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045 , Mamuju 26 -28 April 2024. "Kami ucapkan terimakasih kepada Pj Gubernur dan seluruh stakeholder untuk tahun 2023 Sulbar sudah bisa turun di 4,7 poin," kata drg Widwiono. Ia mengatakan, meskipun angka prevalensi stunting masih tinggi secara rata-rata Nasional, tetapi capaian prestasi yang dilakukan Sulbar cukup membanggakan pada tahun 2023 itu penurunan bisa mencapai 4,7 poin. "Ini prestasi yang membanggakan dalam rangka percepatan penyelesaian stunting di Sulbar. Saya yakin dengan turunnya 4,7 poin, program Seleksi Dampingi dan Aksi atau (Sidak) ini sudah berjalan terimakasih kepada Pj Gubernur karena penurunan stunting sangat signifikan khusus di Provinsi Sulbar," ujarnya. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar, merupakan kerjasama ekstra, kerja cerdas dan kolaborasi seluruh pihak, penekanan seleksi dan penetapan sasaran seperti Catin dan ibu hamil serta baduta, dilakukan dengan baik sesuai sasaran utama yang menjadi perhatian Presiden. Ia mengingatkan, agar seluruh upaya penanganan dengan lima pasti, seperti pastikan sasaran terindentifikasi, pastikan sasaran terdata, pastikan sasaran menerima program atau terintervensi, pastikan sasaran terintervensi sesuai ketentuan. Namun, menurutnya masih terdapat dua indikator yang…

Mamuju--Waspada potensi banjir beberapa kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar) pada 28 April 2024. Berdasarkan hasil analisis data dari Impact Based Forecast (BMKG), Satgas Banjir (PUPR) dan Inarisk (BNPB), maka perlu diantisipasi potensi banjir (status waspada) pada 28 April 2024 di beberapa wilayah kabupaten di Sulbar. A. Kabupaten Polewali Mandar 1. Kecamatan Campalagian 2. Kecamatan Luyo 3. Kecamatan Bulo 4. Kecamatan Wonomulyo 5. Kecamatan Tubbi Taramanu 6. Kecamatan Mapilli B. Mamuju Tengah 1. Kecamatan Budong-Budong 2. Kecamatan Tobadak 3. Kecamatan Topoyo C. Pasangkayu 1. Kecamatan Bambalamotu 2. Kecamatan Pedongga 3. Kecamatan Pasangkayu Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta, Sabtu 27 April 2024, memberikan himbauan bagi pemerintah kabupaten (pemkab) untuk dapat mengambil langkah-langkah antisipasi dan kesiapsiagaan dengan: 1. Memantau kondisi terkini lapangan dan menyebarkan informasi peringatan (curah hujan, tinggi muka air) dan potensi wilayah terdampak. 2. Koordinasi dengan stakeholder dalam penyiapan tim siaga bencana dan sumberdaya. 3. Mengidentifikasi tempat pengungsian termasuk infrastruktur pengungsian sesuai protokol kesehatan. 4. Mengidentifikasi kebutuhan logistik dan peralatan. 5. Memastikan alat peringatan dini berfungsi dengan baik. 6. Memastikan ketersediaan rambu dan jalur evakuasi. Bagi masyarakat untuk dapat mengambil langkah-langkah antisipasi dan kesiapsiagaan dengan: 1. Menyiagakan tim siaga bencana (memantau kondisi terkini lapangan, melakukan koordinasi dengan aparatur desa, menyiapkan evakuasi). 2. Menyimpan barang penting ke tempat aman. 3. Membatasi aktivitas di luar rumah. 4. Jika berada di luar rumah hindari pohon besar, baliho, dan saluran air/ gorong-gorong. 5. Menyiapkan tas siaga (makanan, minuman, obat, uang, pakaian, dokumen berharga dll). Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh menghadiri Rakerda program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan angka stunting di provinsi Sulbar 2024. Program yang bertemakan optimalisasi bonus demografi dan peningkatan SDM menuju Indonesia emas 2045, berlangsung di ballroom D'Maleo Hotel, Mamuju, Sulbar, 26 hingga 28 April 2024. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, Rakerda program Bangga Kencana dan percepatan penurunan angka stunting sangatlah penting untuk dilakukan di Sulbar. "Saya anggap sangat penting karena subyeknya adalah penduduk. Jadi, yang kita bangun adalah manusianya. Tahun ini kita target 10 persen penurunan angka stunting di Sulbar," kata Prof Zudan Sehingga, kata Sestama BNPP itu, program Bangga Kencana dan percepatan penurunan angka stunting menjadi tugas bersama. Sehingga, hasilnya optimal. "Kita harus sama-sama dalam penanganan stunting karena yang diurusi adalah manusianya. Mulai dari mencegah perkawinan anak, mendorong pasar kerja, setelah itu meningkat pendapatan masyarakat," ujarnya. Kepala BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto menjelaskan, Rakerda yang digelar sejak Jumat, 26 April 2024 kemarin merupakan salah satu wujud keseriusan BKKBN Sulbar dalam mendukung visi dan misi BKKBN berdasarkan peraturan Kepala BKKBN nomor 6 tahun 2020. "Yakni mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong," pungkas Rezky Murwanto. (Rls)

Mamuju-Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2024 telah memasuki hari ke 8 (delapan) dan saat ini para peserta sedang melakukan pembelajaran mandiri di tempat kerja masing-masing. Pembelajaran mandiri dilaksanakan selama 11 (sebelas) hari kerja dan akan berakhir pada tanggal 29 April 2024. Dalam pembelajaran mandiri, peserta PKP akan mempelajari materi PKP melalui modul, selanjutnya peserta akan membuat essay dari modul tersebut. Agenda tersebut diantaranya : 1. Agenda kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasi moral, etika jabatan dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. 2. Agenda kepemimpinan pelayanan. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi mendiagnosis seluruh isu dalam organisasi, menentukan isu strategis unit organisasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat kinerja unit organisasinya melalui penerapan teknik-teknik analisis organisasi dan merumuskan solusi atau upaya mengatasinya untuk mencapai kondisi yang diharapkan. 3. Agenda pengendalian pekerjaan. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan untuk pengendalian pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal. Tujuan MOOC sendiri adalah untuk proses menjadi organisasi pembelajar (learning organization). Kesadaran, awareness terhadap kebutuhan stakeholders dan users berkaitan dengan pelatihan yang dibutuhkan (to balance the demands of stakeholders), sehingga peserta diharapkan mampu secara sadar mengangkat isu-isu aktual yang ada pada Lingkungan kerjanya. Isu-isu inilah yang harusnya menjadi acuan untuk melakukan aksi perubahan di tempat kerja masing-masing para peserta PKP. Kompetensi yang dikembangkan dalam MOOC ini adalah merupakan kompetensi kepemimpinan melayani, yaitu kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas guna mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kepala BPSDMD Sulbar, Farid Wajdi di sela kesibukannya mengikuti Diklatpim I di Jakarta (27/4/2024),…

Mamuju -- Rapat Pra Evaluasi Kinerja Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh Triwulan IV berlangsung di Ruang Rapat Bapperida Sulbar, Jumat, 26 April 2024. Rapat ini dihadiri Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar Arianto, Kabag Pemerintahan Muh. Iksan Mustari, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Sulbar Hasanuddin. Turut hadir unsur Inspektorat, Bapperida, BPKPD, Dinas Kominfopers, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, RSUD, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketapang, Biro Umum, Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Ekbang serta Tim Penyusun Laporan Evaluasi Kinerja Pj. Gubernur Sulbar dan undangan lainnya. Kegiatan ini sebagai salah satu bukti nyata komitmen untuk melakukan peningkatan kinerja. Melalui rapat ini, para peserta tidak hanya memeriksa laporan evaluasi kinerja Pj. Gubernur Sulbar, tetapi juga memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Salah satu poin penting yang ditekankan dalam rapat ini adalah perlunya melakukan perbaikan dan penyempurnaan laporan evaluasi kinerja. Selaku Pemimpin Rapat, Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir, menegaskan komitmen untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut setelah pra evaluasi, dengan memasukkan masukan dari Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kemendagri. “Setelah pra evaluasi , akan dilakukan revisi lanjutan dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kemendagri. Ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja Pj. Gubernur Sulbar,” pungkas M. Natsir. Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Arianto berharap rapat tersebut bukan hanya merupakan forum diskusi, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas Pelaporan Kinerja Pj. Gubernur Sulbar. “Dan langkah-langkah selanjutnya akan diambil untuk memastikan bahwa Laporan Evaluasi Kinerja Pj. Gubernur Sulbar Triwulan IV mencerminkan hasil evaluasi yang komprehensif dan akurat,” ucap Arianto. Hasil dari rapat menegaskan langkah-langkah selanjutnya akan diambil untuk memastikan kualitas laporan evaluasi kinerja. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa Laporan Evaluasi Kinerja Pj. Gubernur Sulbar Triwulan IV yang akan disampaikan di Kantor Inspektorat Jenderal…

Mamuju--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat (Kadis Perkim Sulbar) Syaharuddin dan Sekretaris Dinas Perkim Sulbar Amrin, di Tengah kesibukannya menyempatkan diri mendampingi dan menyaksikan para stafnya yang tergabung dalam Tim Perkim FC mengikuti pertandingan Mini Soccer antar Perangkat Daerah pada Kamis, 25 April 2024 di Lapangan Mini Soccer milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Pertandingan Mini Soccer sore itu mempertemukan antara Tim Dinas Perkim Sulbar melawan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar. Ditemui di lapangan, Kadis Perkim Sulbar Syaharuddin mengatakan, Tim Perkim FC di bawah asuhannya ini sudah lama ada, namun karena kesibukan pekerjaan sudah tidak pernah lagi melakukan latihan. “Tim kami ini sudah jarang sekali latihan, namun dengan adanya lapangan Mini Soccer ini yang sudah diresmikan oleh Pj. Gubernur kita Prof. Zudan Arif Fakrulloh Maret lalu, saya akan jadwalkan kembali latihan rutin untuk mereka,” ucap Syaharuddin. “Kita sangat berterima kasih kepada Pak Pj. Gubernur Prof. Zudan sudah menyiapkan dan meresmikan Lapangan Mini Soccer ini, karena pertandingan seperti ini sangat bagus, selain untuk lebih mengakrabkan sesama ASN Sulbar, dari ajang seperti ini juga kita bisa melihat potensi ASN yang bisa bermain bola sehingga jika ada pertandingan di luar daerah kita tidak bingung lagi mencari pemain terbaik,” sambungnya. Penulis : Dinas Perkim Sulbar Editor : humassulbar