MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MoU bersama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk pengembangan SDM di Sulawesi Barat. Penandatanganan dilakukan di Waterpark Maleo Mamuju, Jumat,24 November 2023. Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, penandatanganan kerjasama yang dilakukan bersama UNS, merupakan upaya untuk mendorong peningkatan kualifikasi pendidikan para guru dan siswa untuk pengembangan SDM di Provinsi Sulawesi Barat. "Saya punya keinginan agar masyarakat Sulawesi Barat lebih banyak lagi yang mengambil program magister dan doktor di perguruan tinggi yang masuk lima besar atau paling tidak yang masuk 10 besar terbaik nasional," kata Prof Zudan pada kegiatan Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru bersama Universitas Sebelas Maret. Menurutnya, dengan kerjasama yang dilakukan membuka peluang kepada seluruh putra putri Sulawesi Barat baik itu ASN, siswa, guru dan tenaga kesehatan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. "Juga untuk anak SMA dan SMK bisa masuk di perguruan tinggi terbaik di Indonesia salah satunya di UNS, maka saya undang di UNS untuk melakukan perjanjian kerjasama sehingga bisa lebih banyak putra putri di Sulbar diterima di UNS, khusunya S1 dan S2 begitu juga untuk dokter spesialis dan guru serta kepala sekolah dan masyarakat umum," kata Zudan. Dengan begitu lanjut Sestama BNPP ini, di tahun 2024 mendatang banyak putra putri Sulbar mengeyam pendidikan di perguruan tinggi ternama seperti UNS. Apalagi saat ini Pemprov Sulbar memiliki program pengembangan beasiswa bagi seluruh ASN dan masyarakat umum. Berbagai dukungan juga diharapkan untuk mendukung pengembangan SDM di Sulbar, salah satunya Ia meminta dukungan kepada DPRD. Ia berharap program pokir DPRD bisa dimanfaatkan untuk pengembangan SDM dengan menyediakan program untuk beasiswa. "Sehingga guru-guru bisa S2 syukur-syukur bisa S3 sehingga kualitas pendidikan bisa cepat meningkat tinggi," kata Zudan. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof.…

JAKARTA -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh bertemu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di kantor7 Kemenkominfo Jakarta, Kamis 23 November 2023. Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh didampingi anggota DPRD Sulbar Risbar Berlian dan Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula. Pertemuan yang dilakukan bersama Menkominfo merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia terkait akselerasi peningkatan layanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, untuk mendukung terwujudnya transformasi digital dan Satu Data terpadu diperlukan langkah strategis semua pihak memberi perhatian pada percepatan penyediaan akses jaringan internet di semua titik blankspot area khususnya di wilayah pedesaan yang berada di pedalaman dan terpencil dan pemenuhan sarana teknologi informasi dan komunikasi mutakhir yang dibutuhkan pemerintah daerah seperti Sulawesi Barat. Untuk itu, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan meminta dukungan kepada Menteri untuk pemenuhan pembangunan infrastruktur layanan internet di seluruh wilayah desa blankspot Provinsi Sulawesi Barat dan pembangunan fasilitas Command Center Pemprov. Dalam pertemuan itu, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terkait kondisi existing Sulawesi Barat bahwa masih ada 89 Desa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami blankspot dari jaringan internet seluler 4G. "Kita berharap kementerian Kominfo dapat menfasilitasi percepatan pengentasan daerah blankspot melalui kebijakan pembangunan BTS seluler daerah Non 3T," kata Zudan. Sestama BNPP itu juga menyampaikan , bahwa saat ini Pemerintah Sulawesi Barat giat giatnya melakukan transformasi digital di sektor pemeritahan dan pelayanan publik serta percepatan Satu Data Sulbar menuju Satu Data Indonesia. "Pemerintah Provinsi juga berharap Kementerian Kominfo dapat mendukung pembangunan data center termasuk fasilitasi penyediaan wifi diruang ruang publik," tutup Zudan. (Rls)

MAMUJU -- Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal perizinan, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulbar menggelar sosialisasi standar operasional prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perizinan, Perizinan berusaha dan non perizinan. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi Asisten I Pemerintah Provinsi Sulbar Herdin Ismail bersama Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sulbar Habibi Azis dan diikuti seluruh pelaku usaha. Herdin Ismail mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulbar terus melakukan inovasi bersama DPMPTSP, Proses perizinan di Provinsi Sulbar mulai saat ini akan dilayani secara cepat. Masyarakat dalam membuat pemohon izin, cukup mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu maka segalanya sudah diurus dalam waktu singkat. Bahkan jika masyarakat tidak dapat ke kantor DPMPTSP makan masyarakat dapat memanfaatkan layanan aplikasi secara online dengan mengakses aplikasi Sapo dan "Salah satu upaya agar pad bertambah maka harus ditetapkan standar layanan minimal kepada semua Pelaku usaha. Kalau ini variatif dan tidak ditentukan standarnya maka PAD sulit bertambah," kata Herdin. Sehingga menurutnya, standar pelayanan itu merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam memberikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. "Sekaligus standard ini menjadi acuan untuk menentukan kualitas layanan kepada masyarakat Peran kita terkait layanan minimal harus sampai pada pengertian yang sama, yaitu harus cepat, efisien dan tanpa biaya," ujar Herdin. Itu juga sejalan dengan arahan Pj Gubernur Sulbar bahwa dalam hal proses perizinan harus dilakukan secara cepat demi mempermudah investasi di Sulbar. Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Habibi Azis mengatakan sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP sejalan dengan arahan presiden agar perizinan itu bisa berjalan mudah kepada seluruh masyarakat. "Sesuai arahan Bapak Pj Gubernur Sulbar bahwa standar operasional itu bagaimana kita memangkas hari sesuai fakta dilapangan, kalau bisa mudah, cepat harus segera dilakukan," ucap Habibi. Itu juga sejalan dengan tagline DPMPTSP yaitu Smart, mengedepankan senyum ramah dengan memberikan kenyamanan kepada masyarakat. "Kalau ada investor yang…

JAKARTA -- PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama sejumlah pejabat kementerian menerima Apresiasi dan penghargaan DataGovAi Awards 2023 kategori Best Data dan AI Technology Untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai pemimpin yang sukses mendorong dan mengispirasi Digital Transformasi. Penerimaan penghargaan berlangsung pada acara E Summit DataGovAI Awards 2023 di Jakarta Convention Center, Rabu, 22 November 2023. Mengenai pengembangan digitalisasi, Prof Zudan sejak dilantik sebagai PJ Gubernur Sulbar telah fokus melakukan pembenahan internal dengan mendorong digitalisasi di lingkup Pemprov Sulbar dan 6 Kabupaten di Sulbar, salah satunya dengan pengimplementasian Tanda Tangan Elektronik, kemudian diiimplementasikan di seluruh OPD dan dilanjutkan di Kabupaten se -Sulbar. Atas penerapan TTE ini , Pemprov Sulbar meraih penghargaan dari MNC Group dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Termasuk penghargaan dari Menkominfo sebagai daerah terbaik kedua pemanfaatan aplikasi Srikandi. Komitmen mendorong digitalisasi terus dijalankan oleh PJ Gubernur Sulbar kepada OPD. Upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan digital tidak berhenti dengan tanda tangan elektronik, tetapi juga merubah mindset ASN di OPD untuk merubah layanan publik menjadi online, sharing komunikasi dan informasi online dengan webinar, apel pagi online dan rapat rapat secara online. "Proses digitalisasi punya peran penting dalam komunikasi dan sharing informasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)," ucap Zudan Sestama BNPP ini menjelaskan transformasi menuju digitalisasi bertujuan mempercepat pelayanan publik karena dengan bekerja digital, maka ASN Pemprov Sulbar bisa bekerja darimanapun. "Dengan digitalisasi ini akan berdampak positif yaitu pelayanan jadi lebih cepat karena bisa bekerja dari manapun, surat bisa dikirim secara digital dan ini akan ada penghematan karena semua arsip disimpan secara digital," tutup Zudan. (rls)

MAMUJU--Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Dagperinkop-UKM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum (LBPH) bagi Pelaku UMK Provinsi Sulbar Angkatan Ke-II di Hotel Meganita Mamuju, Rabu 22 November 2023. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang literasi hukum kepada Koperasi dan pelaku UKM. Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut, yaitu Asisten Deputi Fasilitas Hukum dan Konsultasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Alhamadi, Penyuluh Hukum Ahli Pertama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulbar, Muhammad Aldi Wiratama, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulbar A. Toba, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dagperinkop-UKM Sulbar Rini Lukita Sari. Peserta kegiatan berjumlah 100 orang. Kepala Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar, Bau Akram Da'i mengatakan, lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk meningkatkan Access to Justice bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi. Menurutnya, ketentuan itu memperluas akses bantuan hukum bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi. "Ini menjadi dasar pijakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi," kata Bau Akram dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan itu Disampaikan, banyak permasalahan yang sering dihadapi para pelaku usaha saat ini, seperti permodalan, penurunan volume usaha, kemampuan membayar pinjaman melemah yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan usaha, bahkan dapat berujung dengan permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata. Sementara disisi lain, pelaku usaha dan koperasi agak sulit untuk mendapatkan bantuan hukum dari konsultan, baik hukum maupun usaha. Olehnya itu, Bau Akram berharap kedepan sosialisasi dan penyuluhan tersebut dapat meningkatkan pelayanan bantuan hukum kepada para pelaku UKM dan Koperasi, dengan mengedepankan kualitas, profesionalisme, akuntabilitas dan…

MAMUJU, --Dinas Ketahanan Pangan (Distapan) Sulbar mulai menjalankan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dalam rangka stabilisasi harga beras di Sulbar. Program ini merupakan gagasan PJ Gubernur Sulbar yang sedang dijalankan di sejumlah pedagang di pasar tradisional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Waris Bestari menjelaskan program FDP yakni pemberian subsidi untuk distribusi beras ke sejumlah pedangang. Dia menjelaskan, beras di sejumlah pedagang di Mamuju banyak disuplai dari Polman. Olehnya melalui pemberian subsidi maka harga yang berlaku di Mamuju sama dengan harga di Polman. "Jadi yang disubsidi ini bukan berasnya tetapi distribusinya," kata Waris, Rabu (22/11/2023) Sebab itu, Waris mengajak masyarakat agar memanfaatka program tersebut dengan berbelanja di pedagang yang menjadi mitra dalam program FDP. Terdapat 11 pedagang tersebar di Pasar lama dan pasar baru Mamuju. "Kami memasang sapanduk di pedagang ini program FDP, harganya lebih terjangkau karena sudah mendapat subsidi distribusi," ucap Waris. Waris mengaku, baru memberikan subsidi untuk distribusi beras, sebab beras menjadi penyumbang inflasi di Sulbar. "Sebagaimana arahan Pj Gubernur nantinya ini juga bisa dilakukan untuk jenis komoditas lain," tutup Waris. (Rls)

MAMUJU, --Dinas Ketahanan Pangan (Distapan) Pemprov Sulbar mulai menjalankan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dalam rangka stabilisasi harga beras di Sulbar. Program ini dilakukan oleh Pemprov Sulbar agar masyarakat mendapat bahan pangan pokok dengan harga murah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Waris Bestari menjelaskan program FDP yakni pemberian subsidi untuk distribusi beras ke sejumlah pedangang. Dia menjelaskan, beras di sejumlah pedagang di Mamuju banyak disuplai dari Polman. Olehnya melalui pemberian subsidi maka harga yang berlaku di Mamuju sama dengan harga di Polman. "Jadi yang disubsidi ini bukan berasnya tetapi distribusinya," kata Waris, Rabu ,22 Nopember 2023 Sebab itu, Waris mengajak masyarakat agar memanfaatka program tersebut dengan berbelanja di pedagang yang menjadi mitra dalam program FDP. Terdapat 11 pedagang tersebar di Pasar lama dan pasar baru Mamuju. "Kami memasang spanduk di pedagang ini program FDP, harganya lebih terjangkau karena sudah mendapat subsidi distribusi," ucap Waris. Waris mengaku, baru memberikan subsidi untuk distribusi beras, sebab beras menjadi penyumbang inflasi di Sulbar. "Sebagaimana arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan nantinya ini juga bisa dilakukan untuk jenis komoditas lain," tutup Waris. (Rls)

Mamuju -- Pemprov Sulbar mendapat piagam penghargaan dari Asosiasi Big Data Dan AI (ABDI), penyerahan sertifikat penghargaan dalam acara Web summit Data Gov Ai Anugerah Apresiasi Awards dan Peluncuran Buku ABDI 2023 ke 6 di Jakarta Convention Center, Rabu, 22 November 2023. Penghargaan itu diberikan atas kesuksesan Pemprov Sulbar mendorong Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia menuju era digitalisasi. Selain penghargaan terhadap Pemerintah Provinsi, PJ Gubenrur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh juga menerima Award dari ABDI Kategori Pemimpin yang berhasil melakukan tranformasi digital dalam organisasi publik bersama Bapak Ketua MPR, Wakil Menteri Pariwisata,Kepala BSSN,Gubernur Lemhanas, Kepala Badan Geospasial, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Prof. Zudan berharap penghargaan ini sebagai motivasi bagi OPD untuk terus mendorong digitalisasi di lingkup Pemprov Sulbar, dengan niat membahagiakan masyarakat dan memberikan kepastian kepada masyarakat melalui pelayanan terbaik. Lanjut Prof Zudan, beberapa program dalam rangka tranformasi digital seperti tanda tangan elektronik terus dikembangkan. Selain itu mengajak para ASN lingkup Pemprov untuk terus aktif secara digital baik dalam memberikan pelayanan maupun dalam mempromosikan potensi SDA yang dimiliki Sulbar. Dalam hal pelayanan, hemat Sestama BNPP ini diperlukan kebijakan afirmatif, artinya memberikan pelayanan yang menyeber ke setiap kelompok masyarakat. "Sekarang peradaban 4.0, betapa kebergantungan terhadap teknologi. Namun perlu diketahui masyarakat di Sulbar 50-60 persen masyarakat agraris yakni 2.0. dikelompok ini masih ada yang tidak tahu membaca dan tidak mau sekolah. Maka butuh afirmatif eksen," kata Zudan. (Rls)

MAMUJU -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi barat menegelar evaluasi rencana umum penanaman modan dan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sampai dengan 2028. " Sejak awal pelaksanaan rencana umum penanaman modal tahun 2017 sampai sekerang tentunnya telah mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi yang tumbuh positif," kata Asisten II Pemprov Sulbar, Herdin Ismail, di Maleo,Rabu ,22 November 2023 Dia mengatakan, evaluasi rencana umum penanaman modal langkah penting dalam mengukur kinerja dan efektivitas pelaksaan investasi di Sulawesi barat. " Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian bersama mulai dari target investasi, pertumbuhan ekonomi dan juga pembukaan lapangan pekerjaan," katanya Kepala DPMPTSP Sulawesi Barat, Habibi Azis mengatakan, evaluasi penyusunan rencana umum penanaman modal agar Sulbar ramah investasi, kemudian bagaimana pesebaran penanaman modal di seluruh kabupaten di Sulbar. " Tujuannya , sebagaimana arahan bapak Pj Gubernur Sulbae, bagaimana Sulbar ini ramah investasi sehingga perlu untuk memperbaiki iklim penanaman modal semua investor ke Sulawesi Barat," katanya Dia juga menyampaikan, bahwa Penyusunan RUPM ini juga untuk melakukan penyebaran penanaman modal keseluruh kabupaten, begitupun dengan sektor sektor pertambangan, serta sektor industri makanan. termasuk tetap mendorng usaha mikro dan hirilisasi. " Kemudian bagaimana kita mendorong agar berwawasan lingkungan, tentunya kita menjaga agar kawasan lingkungan tetap hijau, serta bagaimana memberikan kemudahan dan insentif kepada semua investor,"katanya Habisi Azis juga memaparkan, terkait investasi di Sulawesi Barat hingga bulan november 2023 telah mencapai 65 persen atau 1.8 terilliun dari target 3.36 T. " Target kita ditahun 2023 sebesar 3.36 T dan sudam mencapai 60 persen atau 1.8 T dan kami optimis untuk mencapai target investasi ini," tutupnya. (Rls)

MAMUJU--UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan dan Kesmavet) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan Pelatihan Validasi Metode dan Uji Banding Dokumen Akreditasi di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Kamis-Jumat (16-17 November 2023). Pelatihan itu merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka persiapan akreditasi laboratorium. Kegiatan sebelumnya dilaksanakan pada 25 September 2023. Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris DTPHP Provinsi Sulbar, drh. Agus Rauf. Pelatihan bertujuan mempersiapkan laboratorium agar dapat memenuhi standar nasional dalam melakukan pengujian, sehingga mendapatkan akreditasi. drh. Agus Rauf mengatakan, dengan adanya pelatihan itu, diharapkan bahwa laboratorium dapat meningkatkan kualitas layanan dan hasil pengujian yang akurat, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung sektor pertanian dan peternakan di wilayah Sulbar. “Adanya pelatihan ini diharapkan laboratorium diagnostik hewan di wilayah Sulbar dapat meningkatkan kualitas layanan dan hasil pengujian yang akurat sesuai dengan standar nasional,” kata drh. Agus Rauf. Dia menuturkan, hal itu akan memberikan manfaat besar bagi sektor pertanian dan peternakan di wilayah Sulbar, serta memberikan kepercayaan bagi masyarakat terhadap hasil pengujian laboratorium diagnostik hewan. Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber yaitu drh. Wahyuni, dan Sukmawaty dari Balai Besar Veteriner Maros. Narasumber memberikan materi tentang proses validasi metode dan uji banding dokumen akreditasi laboratorium diagnostik. Mereka juga berbagi pengalaman dan best practice dalam mengimplementasikan standar nasional di laboratorium diagnostik hewan. Para peserta pelatihan juga diajak untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang proses akreditasi laboratorium diagnostik. (rls)