Mamuju-- Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk tim khusus untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Implementasi Katalog Elektronik Lokal. Langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya temuan ketidaksesuaian produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dibentuknya Tim Monev ini adalah untuk melakukan pengawasan dan memastikan efektivitas dari Katalog Elektronik Lokal yang diterapkan di Sulbar. Pada praktiknya, Katalog Elektronik Lokal diharapkan dapat mempermudah akses pelaku usaha lokal untuk menawarkan produk-produk mereka kepada instansi pemerintah, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun, dilatarbelakangi oleh temuan banyak ketidaksesuaian, baik dari segi spesifikasi teknis, kesesuaian produk dengan etalase, maupun ketidaksesuaian produk dengan sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), langkah-langkah Monev menjadi sangat penting. Ketidaksesuaian-ketidaksesuaian ini menjadi tantangan yang perlu diatasi agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Biro PBJ Setda Sulbar menegaskan komitmennya untuk menangani masalah ini dengan serius. Tim Monev yang dibentuk akan bekerja secara aktif untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, melakukan pengecekan secara berkala, serta memberikan rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan. Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar Muhtar mengatakan, pihaknya perlu memastikan bahwa Katalog Elektronik Lokal berjalan efektif sesuai dengan tujuan awalnya. “Tim Monev akan bekerja keras untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tim ini akan melakukan pengawasan secara rutin, semacam patroli di semua etalase," kata Muhtar, Kamis 25 April 2024. Langkah ini tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akurasi Katalog Elektronik Lokal, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan pengembangan pelaku usaha lokal di Sulbar. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Katalog Elektronik Lokal tidak hanya akan memberikan manfaat bagi instansi pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat luas di…

Mamuju--Masih dalam suasana lebaran, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menggelar acara Halal Bihalal, Rabu 24 April 2024. Acara ini dihadiri Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar Muhtar, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN Biro PBJ Setda Sulbar. Dalam sambutannya, Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar Muhtar menegaskan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dan memperkuat jalinan silaturahmi di antara semua anggota biro. "Acara Halal Bihalal ini bukan sekadar tradisi, tetapi juga sebagai wujud dari semangat kebersamaan dan persaudaraan di tengah-tengah kita. Mari kita jaga silaturahmi ini agar tetap kokoh, karena dengan bersatunya kita, kita bisa melangkah lebih jauh," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh mengatakan, momentum seperti itu sangat penting untuk saling mengenal dan mempererat tali persaudaraan. “Dengan kebersamaan yang terjalin, kita dapat lebih solid dalam menjalankan tugas-tugas kita demi kemajuan Biro PBJ Setda Sulbar," pungkasnya. Dengan suksesnya acara Halal Bihalal ini, Biro PBJ Setda Sulbar menunjukkan komitmen dalam membangun lingkungan kerja yang harmonis dan penuh kebersamaan. Diharapkan semangat kebersamaan yang terjalin di acara ini akan terus terjaga dan menjadi pendorong bagi pencapaian kinerja yang lebih baik di masa depan. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju— Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Periode Januari-Maret (Triwulan I) Tahun 2024, Jumat 26 April 2024. Rapat yang dilaksanakan di Studio Sandeq TV Dinas Kominfopers Sulbar ini, dipimpin langsung Kepala Bidang IKP Dian Afrianty dan dihadiri para Pejabat Fungsional dan Staf Bidang IKP. Monev Kegiatan Bidang IKP bertujuan untuk mereview kegiatan- kegiatan yang sudah dilaksanakan di Triwulan I Tahun 2024, yang diharapkan pelaksanaan kegiatan ke depan bisa lebih maksimal. Adapun sejumlah kegiatan telah terlaksana di Triwulan I, antara lain literasi digital melalui Senter KIM, pelayanan media dan fungsi mandatori kehumasan. Beberapa hal dibahas dalam pertemuan itu, diantaranya lanjutan pelaksanaan literasi digital melalui Senter KIM, serta terkait mandatori kehumasan. Kepala Bidang IKP Dinas Kominfopers Sulbar Dian Afrianty, pada kesempatan itu menekankan kepada jajarannya untuk lebih meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. “Kegiatan Bidang IKP pada Triwulan I terlaksana dengan baik. Namun ke depan, bagaimana kita bisa lebih meningkatkan kinerja, tentunya sesuai dengan tugas masing-masing. Termasuk kedisiplinan juga lebih ditingkatkan,” kata Dian. Lebih lanjut dikatakan, dari 8 program prioritas Pemprov Sulbar, branding dan marketing adalah salah satu program yang ada dicetuskan oleh Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan menjadi salah satu tupoksi dari Bidang IKP Dinas Kominfopers Sulbar. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bidang IKP Dinas Kominfopers Sulbar membentuk tim rilis yang membantu para OPD dalam mengelola rilis kegiatan sebelum disebarluaskan ke publik. Untuk fungsi mandatori kehumasan, diharapkan hal itu bisa lebih dioptimalkan seperti dalam mempublikasikan kegiatan Pemprov Sulbar pada umumnya, Dinas Kominfopers Sulbar pada khususnya melalui Web dan media sosial (FB, Tiktok, Youtube dan Instagram). “Setiap harinya kita mengeluarkan press release kegiatan Pemprov dan OPD, ini salah satu tugas wajib kita. Untuk itu, saya harap staf kehumasan menjadi tim work yang solid , bersinergi…

Mamuju—Dalam waktu dekat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulawesi Barat (Sulbar) akan melaksanakan Akuisisi Arsip Statis OPD Lingkup Pemprov Sulbar dalam rangka menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka perlu dilakukan penambahan khasanah Arsip Statis pada lembaga kearsipan melalui kegiatan Akuisisi Arsip Statis. Mempersiapkan hal tesebut, DPKD Sulbar melaksanakan rapat koordinasi, Kamis (25/04/2024). Berlangsung di Ruang Rapat DPKD Sulbar, rapat ini dipimpin Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Daniel Tiranda dan dihadiri Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip Masyita Sundarawati, Kasubag TU Lili, Pejabat Fungsional Arsiparis beserta Petugas Pengelola Arsip DPKD Sulbar. ”Kami siap untuk berkolaborasi dengan semua pihak terkait, termasuk OPD dan lembaga terkait lainnya, untuk memastikan bahwa proses Akuisisi Arsip Statis dilakukan secara terencana, efisien, dan berkelanjutan,” ucap Daniel Tiranda , Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan DPKD Sulbar. Dalam rapat persiapan Akuisisi Arsip Statis tersebut, peserta diberikan arahan tentang teknis persiapan dan strategi Akuisisi Arsip Statis yang merupakan koordinasi aktivitas berbagai tahapan dalam pelaksanaan Akuisisi Arsip, dengan tujuan untuk memperoleh Arsip Statis dari pencipta arsip guna menambah khazanah Arsip Statis di lembaga kearsipan. Kegiatan Akuisisi Arsip ini secara teknis rencananya akan dilakukan oleh tim dari DPKD Sulbar yang turun langsung untuk mengakuisisi Arsip Statis OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Penulis : DPKD Sulbar Editor : humassulbar

MAJENE--Sebagai salah satu rangkaian kegiatan dari Pelaksanaan Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Periode Triwulan Pertama T.A. 2024 yang dilaksanakan di Aula Penginapan B’Nusabila Lembang, Kabupaten Majene, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo melakukan kunjungan kerja ke Kantor UPTD PPRD Samsat Majene, Jumat, 26 April 2024. Kedatangannya ke Kantor UPTD PPRD Samsat Majene tersebut merupakan kunjungan kerja perdananya selama dirinya menjabat sebagai Kepala BPKPD Sulbar. Dalam kesempatan ini, Ia didamping Pejabat Eselon III BPKPD Sulbar, yakni Sekertaris Fahri Yusuf, Kepala Bidang Pajak Nuruddin Rachman dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad. Kunjungan kerja yang dilakukan, selain memantau kegiatan pelayanan yang sedang berlangsung di Kantor UPTD PPRD Samsat Majene, juga kesiapan Sarpras UPTD PPRD Samsat Majene diantaranya Ruang Arsip Kendaraan Bermotor . Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Kantor UPTD PPRD Samsat Majene, seperti Pelayanan Samsat Keliling, Samsat Jam Istirahat (Jamis), Samsat Operasi Ketuk Pintu, koordinasi dengan Pemkab Majene terkait tunggakan kendaraan dinas, koordinasi dengan kantor kecamatan terkait tunggakan kendaraan bermotor warga perwilayah dan upaya-upaya lainnya. Dalam kunjungannya, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo juga telah mendapatkan penjelasan langsung dari Kepala UPTD PPRD Samsat Majene A. Fariz Prasetyo Fadly, terkait adanya beberapa sarana dan prasarana yang sudah tidak layak digunakan. Menanggapi hal itu, Kepala BPKPD Sulbar berjanji akan segera mengalokasikan dana untuk kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan di UPTD PPRD Samsat Majene. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo sangat mengapresiasi semua inovasi yang dilakukan UPTD PPRD Samsat Majene. ”Terima kasih dan apresiasi kepada UPTD PPRD Samsat Majene yang melakukan pelayanan di saat istirahat. Ini sangat menarik karena waktu istirahat yang biasanya digunakan untuk istirahat masih dilakukan pelayanan pada wajib pajak,” ujar Masriadi. Penulis : BPKPD Sulbar Editor : humassulbar

Majene--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) , melalui Bidang Pendapatan Daerah melaksanakan Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Periode Januari-Maret (Triwulan I) Tahun 2024, Kamis 25 April 2024, bertempat di Aula Penginapan B’Nusabila Kabupaten Majene, Sulbar. Rapat ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo didampingi Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf, Kepala Bidang, Kasubbid, Bendahara Penerima dan Kolektor PAD seluruh OPD se Provinsi Sulbar. Dalam sambutannya, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menekankan, rapat tersebut seyogyanya bukan hanya menjadi kegiatan rutinitas setiap triwulan, akan tetapi dapat maksimalkan serta menghasilkan sesuatu yang dapat meningkatkan kinerja ke depannya, sehingga lebih mampu berkontribusi dalam peningkatkan penerimaan PAD khususnya pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Melalui kesempatan itu, Masriadi mengajak seluruh OPD agar memaksimalkan realisasi melalui pemanfaatan dan pengelolaan Aset dengan baik, sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah. ”Apabila melihat data, data retribusi daerah itu masih sangat di bawah standar. Masuk Triwulan II tahun 2024, mari kita sama-sama mencari solusi seperti Dinas Perhubungan masih 0 Persen. Kita berharap rapat seperti ini menyamakan persepsi, cara-cara apa saja yang bisa dilakukan agar penerimaan retribusi daerah bisa meningkat” kata Masriadi . “Kita semua yang ada di sini khususnya para Korektor OPD adalah pahlawan pendapatan bagi Pemprov Sulbar,” sambungnya. Masriadi menegaskan, galakkan pembayaran non tunai tidak boleh lagi ada pembayaran tunai pada penerimaan retribusi daerah agar bagaimana pencatatan bisa lebih baik. Dalam rapat ini, Kasubbid Pendapatan Retribusi Daerah Andi Nursyadana dan Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Syamsul memaparkan materi rekon, serta memandu rekonsiliasi dan sinkronisasi data penerimaan retribusi daerah bersama OPD, dan Tim Rekonsiliasi PAD BPKPD Sulbar. Adapun capaian Realisasi Retribusi Daerah dengan target Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 4.049.705.500,- realisasi Rp. 476.654.424 atau 11.77 Persen dan Lain – lain Pendapatan Daerah Triwulan…

Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Kepala Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah A. Kustia Hatta dan Kasubid Perencanaan dan Penanggaran Barang Milik Daerah Rizal, mengikuti Rakor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK bersama dengan Tim Direktorat Korsup Wil. IV KPK, di Kantor Inspektorat Sulbar Lt. II, Jumat 26 April 2024. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Penyerahan Buku Pedoman Penilaian MCP Tahun 2024 dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pengelolaan MCP Tahun 2024. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir, yang menyampaikan terima kasih atas kerja sama pemenuhan bukti dukung MCP KPK Tahun 2023 dan arahan mengenai pemenuhan bukti dukung MCP KPK Tahun 2024. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen dari kepala-kepala OPD yang bersangkut paut dengan pemenuhan bukti-bukti penilaian MCP yang disaksikan langsung oleh tim dari KPK serta penyerahan dokumen pedoman penilaian MCP Tahun 2024 dan dokumen Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam kegiatan itu, Iwan Lesmana, PIC KPK untuk Sulbar menyampaikan aspek-aspek indikator dan sub-indikator MCP KPK Tahun 2024, khususnya perubahan atas pedoman penilaian di delapan area MCP Tahun 2024 dan fokus KPK pada pengawasan pengadaan barang dan jasa, pokir-pokir DPRD, dan pengawasan hibah Pemprov. Sementara, Anggota Tim MCP KPK, Eva menyampaikan fokus MCP KPK pada tahun 2024 khususnya pada bidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Manajemen ASN. “Fokus pada pengelolaan BMD cukup banyak, misalnya pada persertifikatan aset tanah. Sedangkan pada Manajemen ASN, misalnya pencegahan jual beli jabatan,” ucap Eva. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo memberikan apresiasi atas kerja sama untuk pemenuhan bukti dukung MCP Tahun 2023 dan Ia menyampaikan dukungan berupa komitmen untuk memenuhi bukti dukung MCP Tahun 2024. “Untuk pemenuhan bukti dukung MCP Tahun 2024, BPKPD Sulbar tentunya komitmen dan memberi dukungan penuh, “ ucap Masriadi. Penulis : BPKPD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Rapat Pra Validasi Pemeriksaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS – RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025 – 2045. Rapat dilaksanakan Kamis, 25 April 2024, bertempat di Ruang Rapat Kantor DLH Sulbar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar Wing 6 Lt. 2, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju. Rapat dibuka oleh Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, didamping Kepala DLH Mamuju Alwinuddin dan rapat ini dipimpin oleh Kabid Penataan dan Penaatan PPLH, Andi Alffianti. Dalam sambutnnya, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali menyampaikan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dinyatakan bahwa salah satu Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang wajib disusun KLHSnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah. “Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Mamuju merupakan amanah dari Surat Kementerian Dalam Negeri, yang memerintahkan kepada seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun KLHS sebagai pedoman bagi para calon kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi,”kata Zulkifli . Zulkifli juga mengatakan, terhadap KLHS RPJPD Kabupaten Mamuju 2025 – 2045 yang telah diajukan oleh Kabupaten Mamuju, diharapkan sudah disusun sesuai dengan tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam PP 46 Tahun 2016, Permen LHK Nomor P.69 Tahun 2017, dan Permendagri 7 Tahun 2018, sehingga layak untuk dilakukan validasi. “Dan dari hasil pertemuan ini, akan menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan apakah KLHS RPJPD Kabupaten Mamuju yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju sudah layak untuk divalidasi atau masih perlu dilakukan penyempurnaan,” ujarnya. Tujuan dari pelaksanaan Pra Validasi ini yaitu tersusunnya Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Mamuju 2025-2045 yang sistematis, tepat sasaran dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat bermanfaat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut, Tim Validasi KLHS RPJPD Provinsi Sulbar, Tim Pokja Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun…

Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berpartisipasi dalam Penanaman Mangrove Serentak di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Kamis 25 April 2024. Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL) Alexander Bontong, mewakili Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Karema (BPDAS KRM) ini dimulai Pukul 08.00 Wita. Turut hadir, Kepala Bidang BPDAS PS Nugroho Santoso mewakili Kepala Dinas Kehutanan Sulbar A. Aco Takdir, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Green Leathership Indonesia Sulbar, Green Ambasador Provinsi Sulawesi Barat, Ketua KTH Ecotourism Green Tadui, dan Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Sulbar serta undangan lainnya. Penanaman Mangrove Serentak dibuka dengan pembacaan sambutan seragam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Helmi Basalamah, dilanjutkan penyampaian sambutan Kepala Dinas Kehutanan Sulbar yang diwakili oleh Kepala Bidang BPDAS PS Nugroho Santoso, dan di akhiri dengan Penanaman Mangrove oleh seluruh tamu undangan di lokasi yang telah disiapkan. Pada kesempatan itu, Kepala Bidang PPKL DLH Sulbar, Alexander Bontong mengatakan, Tanaman Mangrove sangat berperan dalam Penurunan Gas Rumah Kaca karena dalam menyerap Carbon empat kali lebih banyak dari tanaman pohon lainnya. “Setelah penanaman ini perlu ada pemeliharaan dengan melibatkan masyarakat, pemerhati lingkungan karena tingkat pertumbuhan Tanaman Mangrove sangat lambat. Disamping itu gangguan alam seperti ombak dan tiram sangat manggangu pertumbuhan Mangrove. Kegiatan monitoring dan evaluasi dari dinas terkait perlu dilakukan untuk menjadi masukan di masa datang,” ucap Alexander. Penanaman Mangrove Serentak ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.315/MENLHK/PDASRH/DAS.4.7/B/12/2023, Perihal Rencana Kerja Penanaman Pohon Musim Hujan 2023-2024, maka penanaman serentak pada April ini dilaksanakan dengan agenda Penanaman Mangrove Serentak. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Majene--Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Desa Tande Allo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Kamis, 25 April 2024. Kunjungan ini bertujuan melaksanakan Rembuk Padat Karya bersama dengan para Kelompok Tani penerima bantuan Padat Karya Tunai, diantaranya Kelompok Tani Bura Cengkeh, Cahaya Paku, Sinar Kaalloang, Sipaturui, dan Satu Hati (Panggalo). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Tande Allo. Pada Rembuk tersebut, membahas terkait Program Padat Karya sekaligus penyerahan Desain Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ruslan Jabbar, bersama Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Muhammad Ramli, kepada Kelompok Tani penerima bantuan Padat Karya Tunai disaksikan Plt. Kepala Desa Tande Allo, Budiamin. Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi Sulbar, Ruslan Jabbar mengatakan, Rembuk Padat Karya dapat menjadi wadah bagi berbagai pihak di desa untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam pelaksanaan program Padat Karya. ”Hal ini dapat meningkatkan efektivitas program dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia,” kata Ruslan. Menurutnya, program Padat Karya dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang menganggur atau memiliki penghasilan rendah. ”Hal ini dapat berimplikasi meningkatnya pendapatan masyarakat dan membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” pungkasnya. Ruslan menegaskan, program Padat Karya bukanlah proyek tetapi ini adalah murni program Pemberdayaan Masyarakat Desa. “Dalam hal ini, saya mohon, dengan adanya program ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam arti kata ‘pecoai re lao jamatta’ (kerjakan dengan baik) karena siapa lagi yang perbaiki wilayah kalau bukan bapak ibu sekalian,” imbau Ruslan. Sementara itu, Plt. Kepala Desa Tande Allo, Budiamin bersyukur dan berterima kasih kepada Dinas Transmigrasi Sulbar dan mengajak masyarakat di desanya untuk menjalankan program itu dengan bersungguh-sungguh. “Kita patut berterima kasih kepada Dinas Transmigrasi yang memberikan program pada kita semua. Olehnya itu, program ini kita harus…