Mamuju -- Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Barat menggelar pelatihan pelatih untuk cabang olahraga (Cabor) menembak tingkat Provinsi Sulawesi Barat, Senin ,27 Nopember 2023 di Hotel Tomborang Mamuju. Sekira 30 an lebih peserta yang berasal dari 6 Kabupaten se Sulawesi Barat ikut dalam kegiatan ini. Hadir langsung Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Safaruddin Sanusi DM seklaigus membuka acara tersebut. Turut hadir Ketua Bidang Diklat dan Penataran Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (PB Perbakin), Purwadi Santoso, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Dr. Marigun Rasyid, Sekum serta Pengrov Perbakin Sulbar, Kepapa Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Sulbar, Agus dan undangan lainnya Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Sulbar, Agus, menyebut kegiatan pelatihan pelatih ini akan berlangsung selama 4 hari, dimulai Senin hingga Kamis, 27 - 30 November 2023. "Dispora Sulbar memberikan support kepada cabang olahraga menembak dengan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan pelatih cabang olahraga menembak sekaligus bekerja sama dengan Perbakin Sulbar dan PB Perbakin pusat," sebut Agus. Sementara, Menurut Kepala Dispora Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi DM, peserta dalam pelatihan pelatih Cabor menembak ini nantinya akan mendapatkan sertifikat dari Dispora dan sertifikat berlisensi C Nasional dari PB Perbakin Pusat. "Jadi dalam mengembangkan cabor Perbakin ini kita fokus dan sangat serius. Dengan demikian maka kita akan dapat hasil yang maksimal juga ke depannya," ucap Kadispora. Safaruddin menjelaskan, sejauh ini para atlet Perbakin di Sulbar memiliki potensi yang cukup besar dan mumpuni. Hal itu dapat dilihat saat mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2023 di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). "Sudah kelihatan dengan potensi yang dimiliki, terlihat pada saat mengikuti event yang pertama kali pada POPNAS 2023. Atlet kita masuk empat besar mengalahkan Provinsi yang lain, termasuk tuan rumah. Juga terlihat saat mengikuti kejuaraan di Sulsel baru-baru ini, dan telah meraih medali perak," jelas Safaruddin. Karena itu, menurutnya, Pelatihan pelatih ini sangat penting dilaksanakan…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar bersama BPJS Kesehatan menggelar pertemuan Forum Komunikasi pemangku kepentingan lingkup Pemprov Sulbar. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka peningkatan koordinasi dan optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya terkait cakupan kepesertaan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan pertemuan yang dilakukan terkait layanan BPJS dan program data "Oleh karenanya , Deputi telah menyampaikan progres di Sulbar semakin hari semakin baik dan menggembirakan," kata Idris. Dari pertemuan itu juga Pemprov mencatat beberapa poin yang menjadi perhatian dan harus ditindaklanjuti seperti kepesertaan yang dinilai presentasinya harus ditingkatkan. "Termasuk memberikan perhatian untuk meningkatkan mutu layanan dan sekaligus memastikan daerah harus memiliki tanggungjawab yang kuat agar seluruh warga tercover," ucap Idris. Deputi Direksi wilayah IX Sulselbar BPJS kesehatan Yessi Kumalasari mengatakan Forum komunikasi yang digelar merupakan agenda rutin digelar dua kali dalam setahun. Selain itu, BPJS juga melaporkan kepada pemerintah provinsi Sulbar atas seluruh sinergi dan kolaborasi antara BPJS dan pemangku terkait dari aspek kepesertaan, iuran, dan terutama layanan kesehatan. "Kami menyampaikan terimakasih atas dukungan pemerintah provinsi sepanjang 2023 harapan kami tentu di 2024 yang sudah baik dipertahankan," kata Yessi. Sementara yang belum baik yang dinilai perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan terutama dibeberapa kabupaten. "Harapan kami 2024 Pemprov dapat mengejar ketertinggalan dari sisi kepesertaan, dan yang belum 100 persen cakupannya yaitu kabupaten Pasangkayu," tutupnya. (Rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulbar kembali melaksanakan gerakan pangan murah di Taman Karema, Kabupaten Mamuju, Senin 27 November 2023. Gerakan pangan murah ini atau pasar murah dilaksanakan dalam rangka mengendalikan inflasi agar tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, bahwa pasar murah ini sebagai upaya untuk menyediakan bahan pangan dengan jumlah yang cukup dan harga lebih murah dari pasar. Kadis Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan, pasar murah yang dilaksanakan ke-29 kali kurun waktu Maret- November bertujuan mengendalikan inflasi agar tidak naik. "Puluhan ibu-ibu menyerbu pasar murah yang kita laksanakan, kita memberikan discon sembako dari 10 sampai 20 persen," kata Waris. Sementara itu, selama pelaksanaan pasar murah puluhan ibu-ibu langsung melakukan pembelilan, seperti beras, gula, daging ayam, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng dan sejumlah bumbu dapur lainya. "Pasar murah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat dan menekan tingginya inflasi," ungkapnya. Apalagi, kata Waris ini merupakan arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh agar memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat terutama pada sektor pangan. "Harga yang kita tawarkan mulai dari 10 persen sampai 20 persen setiap bahan jenis sembako. Kita harap dengan pasar murah ini, daya beli masyarakat bisa meningkat sehingga perputaran ekonomi di Sulbar bisa lancar," harapnya. Di Pasar Murah Ini, Pemerintah menggandeng sejumlah distributor sembako dalam kota Mamuju serta menggandeng Perum Bulog Divre Mamuju untuk memenuhi keinginan masyarakat di pasar Murah.(rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar terus berupaya melakukan Penguatan tata kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Sehingga Dinas Kominfopers bersama Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gajah Mada (UGM) melakukan monev Evaluasi penerapan SPBE di lingkup Pemprov Sulbar. Melalui sosialisai penguatan SPBE, yang melibatkan seluruh pengelola Website di Masing-masing OPD, pengelola SPBE didorong dapat mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai Birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. . Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan SPBE menjadi penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Meskipun saat ini SPBE mengalami stagnasi, namun Pemprov tetap optimis melakukan peningkatan SPBE di seluruh OPD. "Hari ini kita melakukan reviu untuk mendapatkan cermin capaian SPBE di Sulbar, dan cfds dari UGM untuk melihat sampai dimana capaian SPBE kita," kata Idris saat membuka Sosialisasi Dari laporan yang ada SPBE yang ada tidak mengalami kemajuan yang signifikan, penyebabnya karena OPD belum memiliki kesamaan visi terkait SPBE. "Sehingga ada kepala OPD yang sedikit maju dan ada juga stagnan dan ada juga sama sekali tidak memberikan perhatian, nah ini menjadi indikator rotasi kepemimpinan OPD," kata Idris. SPBE menjadi jalan terbaik, untuk membangun ekosistem terkait keterpaduan layanan semakin baik. "Yang paling penting adalah SDMnya di perkuat, kalau mau memperkuat SPBE maka harus di dukung oleh SDM san SPBE harus connect dengan layanan," kata Idris. Kepala Dinas Kominfopers Mustari Mula mengatakan reviu yang digelar nantinya menjadi acuan untuk perbaikan kedepan. "Ini akan menjadi bahan kajian apa indikator yang menjadi kajian untuk perbaikan SPBE di lingkup Pemprov Sulbar," kata Mustari. Ia mengatakan, dalam SPBE beberapa indikator yang menjadi penilaian seperti terkait kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan. "Dalam sisi layanan, alhamdulillah nilai SPBE kita tinggi dibandingkan domain yang lain dan dari sisi kebijakan saat ini sudah melakukan penyusunan Pergub menjadi pedoman penyelenggaraan SPBE," ucapnya. Pelibatan, seluruh admin domain…

Mamuju -- Netralitas ASN mengacu pada prinsip bahwa pegawai negeri sipil harus netral dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ASN bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan tertentu. Olehnyaz Pemprov Sulbar bersama Pemkab se-Sulbar melakukan ikrar netralitas ASN sebagai komitmen pemerintah menyuksesian pemilu 2024. Penandatanganan dilakukan dalam apel virtual yang dilaksanakan Senin, 27 November 2024 PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh dalam Apel pagi secara virtual, Senin 27 November 2023 menegaskan larangan bagi ASN menampilkan bentuk dukungan terhadap atribut kampanye pada ruang-ruang digital. " Jangan memberikan like, subscribe, share terhadap atribut kampanye di grup WhatsApp, media sosial, jangan juga berkomentar kalau ada kiriman," tegas Sestama BNPP ini. Apalagi jika ditemukan ASN bergabung atau menjadi anggota salah satu partai politik, maka dipastikan urusannya ke KASN. Sanksinya bisa dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Olehnya, Ia menyarankan jika bergabung dengan anggota politik sebaiknya mundur dari ASN. "Jadi bapak-bapak, ibu -ibu kita berhati hati, kita bertindak cermat," tutup Zudan. Apel virtual tersebut hadir Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, para pimpinan tinggi pratama, pejabat admisitrator, eselon IV, fungsional, kepala sekolah, kepala puskesmas , pemda se- Sulbar dan para ASN lingkup Pemprov Sulbar (Rls)

MAJENE --Dalam rangka meningkatkan kewirausahaan masyarakat desa berbasis komoditas unggulan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat (Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar) menjalin kerjasama dengan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat (Fapertahut Unsulbar). Kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kepala Dinas Dagperinkop-UKM Bau Akram Dai, dan Dekan Fapertahut Unsulbar Prof Kaimuddin. Turut disaksikan Rektor Unsulbar Prof. Muhammad Abdy, di Pelataran Gedung Kembar Kampus Paraparang Unsulbar, dirangkaikan dengan acara Diesnatalis ke 15 Unsulbar , Minggu, 26 November 2023 Kepala Bidang Perindustrian Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar Muh Akbar Atjo, selaku inovator program KKN kolaborasi kewirausahaan desa ini menjelaskan program meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM. Salah satu bentuk kerjasama ini adalah pelaksanaan program KKN tematik kewirausahaan desa yang akan melibatkan mahasiswa Fapertahut Unsulbar untuk membina masyarakat desa dalam mengembangkan usaha berbasis komoditi lokal khususnya Aren. "Ini merupakan program inovasi yang saya lakukan sesuai dengan arah Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat yang mewajibkan setiap pejabat eselon III tiga membuat inovasi sesuai dengan tupoksi.” Jelas Akbar. Lebih lanjut Akbar menjelaskan, Aren merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti gula aren, sirup aren, minyak aren, dan lain-lain. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat desa dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang ada. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mencetak wirausaha-wirausaha baru di bidang pengolahan hasil pertanian dan kehutanan khususnya aren, yang dapat mendukung program prioritas pemerintah provinsi Sulawesi Barat, yakni 4+1, utamanya dalam mengatasi kemiskinan ekstrim. Rektor Unsulbar Prof. Muhammad Abdy, Ph.D mengapresiasi inovasi dan PKS ini sebagai upaya penciptaan lapangan kerja baru di desa dan menumbuhkan jiwa enterprenur bagi mahasiswa yang terlibat dalam program KKN ini. Demikian Dagperinkop-UKM Sulbar Kadis Bau Akram Dai mengapresiasi program KKN kolaborasi…

MAMUJU -- Wujud nyata program Ayo ke Posyandu yang digagas Pemerintah Provinsi Sulbar terus digencarkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar drg Asran Masdy mengatakan, beberapa hari berturut-turut Dinas Kesehatan telah menyalurkan bantuan berupa pemenuhan gizi dan pemeriksaan kesehatan bagi keluarga dan kader Posyandu. "Ini dalam rangka inplementasi dan menggalakkan program ayo datang ke Posyandu. Hari ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Puskesmas Bambu Kab Mamuju, melakukan aksi kolaborasi bersama di Posyandu baik penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita, pemeriksaan Ibu Hamil," kata drg. Asran. Ia mengatakan, selain menyerahkan bantuan Dinkes juga melakukan penyuluhan terhadap anak-anak remaja tentang usia perkawinan yang ideal. "Dalam kesempatan yang sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melalui Dinas kesehatan, menyerahkan 750 kg Beras dan 1500 butir telur sebagai suporting dan intervensi terhadap 108 balita yg terdaftar sementara capaian D/s sebesar 78 persen dimana balita yang mengunjungi Posyandu sebesar 85 org," ucap Asran. Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata implementasi yang dilakukan pemerintah Provinsi sesuai dengan arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh. Pemerintah berkomitmen agar anak stunting dan yang berpotensi stunting dapat di intervensi dan diberikan perhatian serius. drg Asran berharap, melalui program ayo ke Posyandu, pemerintah berkeinginan agar masalah stunting dapat ditekan sesuai target pemerintah. (Rls)

MAMUJU - Para ulama dan muballigh memiliki peran utama dalam menjaga kerukunan beragama ditengah masyarakat Sulawesi Barat. Mengingat, memasuki tahun politik tentunya perannya sangat dibutuhkan untuk turut andil menyukseskan agenda demokrasi yang sedang terjadi. Sehingga, Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Sulbar melaksanakan rapat koordinasi menghadirkan sejumlah narasumber di Hotel Lestari Mamuju, Sabtu 25 November 2023. Narasumber yang hadir diantaranya Dr Syamsuri jal Adhan, Kakanwil Kemenag Sulbar Syafruddin Baderung, Plt Kaban Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Thahir, Komisioner KPU Sulbar, Budiman Imran dan dipandu oleh Sekretaris FKUB Sulbar Nur Salim Ismail. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulbar , Sahabuddin Kasim mengatakan rakor ini dilaksanakan tujuannya untuk koordinasi menyatukan persepsi dalam menyukseskan Pemilu 2024. "Paling tidak kita sebagai pemuka agama melakukan doa-doa, karena itu satu kekuatan spiritual yang ampuh dalam menangkal cobaan dan ancaman dalam kehidupan manusia," kata Sahabuddin. Persepsi ini disatukan agar peran semua pihak bisa menyukseskan pesta demokrasi yang sedang berjalan saat ini. Kakanwil Kemenag Sulbar Syafruddin Baderung menyampaikan pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran nomor 9 tahun 2023 pedoman bagi semua penceramah agama dilingkup Kemenag dalam menyampaikan ceramah keagamaan. "Ini diterbitkan karena kita memasuki tahun politik yang bisa saja agama dijadikan bagian aspirasi. Makanya kita tidak inginkan agama dijadikan aspirasi," ucap Syafruddin. Jika agama dijadikan aspirasi, kata Syafruddin agama akan menjadi mimbar-mimbar jalanan yang akan mengisi ruang jalan dan tidak akan mengisi ruang rumah ibadah. Sedangkan agama tetap harus ada dalam fungsinya. "Jadi bukan berarti melarang ummat bicara politik, tetapi harus menempatkan mana saat kita bicara agama dan kapan kita harus bicara politik. Ketika di rumah ibadah maka harus bicara keagamaan kalau bahas politik kita harus keluar sebagai konteks pemuka agama," tegasnya. Plt Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Thahir menuturkan Pemilu adalah sarana integrasi bangsa dan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi. "Kita berharap kepada para tokoh agama memberi edukasi…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar upacara peringatan Hari Guru Nasional ke-78 bersama seluruh jajaran Forkopimda lingkup Pemerintah Provinsi, Sabtu 25 November 2023. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar, Mithhar mengatakan , peringatan HGN merupakan kegiatan rutin yang digelar namun tahun ini dilaksanakan berbeda lantaran dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada keluarga tidak mampu sebagai komitmen penanganan empat plus satu masalah Sulbar. "Diknas juga sangat prihatin dan sangat peduli terhadap banyaknya anak putus sekolah maka hari ini kita memberikan bantuan pendidikan, memberikan bantuan berupa peralatan sekolah kemudian juga kami memberikan sembako terhadap keluarga miskin," kata Mithhar. Ia menjelaskan, kegiatan peringatan HKG digelar serentak dan seluruh guru ikut melakukan intervensi penanganan anak putus sekolah di Sulbar. "Untuk data sementara ada sekira 1300 pada peringatan hari guru hari ini, dan ini akan terus bergerak untuk mencari anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah," kata Mithar. Menurutnya, pemerintah bersama seluruh komponen pendidikan di Sulawesi Barat akan bergerak memastikan anak putus sekolah di Sulbar seluruhnya dapat kembali ke bangku sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. "Kita ingin pastikan tidak boleh ada anak di Sulbar yang tidak bersekolah," ucap Mithar. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan empat plus satu masalah Sulbar khususnya masalah anak putus sekolah dan pernikahan anak. Rekonfirmasi data terus dilakukan Diknas untuk memastikan dimana titik anak tidak sekolah agar dapat kembali bersekolah. "Sudah ada 20 ribu anak yang telah di rekonfirmasi dan Ats yang nyata itu ada tersisa 5 ribu dan salah satunya hari ini kita intervensi dengan memasukkan kembali bersekolah," ucap Mithar. (Rls)

Majene - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sulbar terus berupaya menangkal informasi bohong (hoaks) jelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Salah satu langkah yang dilakukan, yakni dengan Sekolah Internet (Senter) Komunikasi Informasi Masyarakat (KIM) yang digelar secara bertahap. Kali ini, sudah memasuki tahap kedua setelah tahap pertama berlangsung pada bulan lalu. Kadis Kominfopers Sulbar, Mustari Mula mengungkapkan, Senter KIM bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga lebih cakap dalam menggunakan internet. "Nah, ini yang kita prioritaskan cakapnya karena menjelang Pemilu 2024 itu, penyebaran hoaks itu tinggi sekali. Oleh karena itu, salah satu materi yang dipaparkan adalah bagaimana menangkal hoaks atau berita-berita negatif menjelang Pemilu 2024," kata Mustari Mula, Jumat,24 November 2023 Selain itu, kata Dia, kegiata yang berlangsung di Aula Wisma Yumari Majene tersebut memberikan materi teknis antara lain materi terkait sosialisasi KIM dan materi-materi umum terkait dengan informasi kebencanaan, serta informasi-informasi publik lainnya, juga dipaparkan dalam kegiatan itu. "Jadi, di Kominfo khususnya di kementerian itu kan sudah ada aplikasi namanya drone9 memang bertugas untuk memelototi platform berbasis media sosial, telah bekerjasama misalnya khusus untuk Facebook di meta, kemudian di Instagram, kemudian di tik tok," ungkapnya. Di Sulbar sendiri, kata Mustari Mula, pihaknya berupaya menangkal hoaks dari hulu ke hilir. Menurutnya, masyarakat di Sulbar harus diajari untuk mampu memilah antara informasi hoaks dan informasi benar. "Ada empat tahapan yang sering kita sampaikan ke masyarakat untuk mengetahui apakah berita itu hoaks atau tidak. Pertama, kenali sumbernya, kemudian yang kedua lihat model penyebarannya pastikan gambar atau video belum diedit, ketiga cek waktu penyebaran informasi itu dan yang keempat pastikan siapa yang menyebarkan, cari lembaga-lembaga resmi," ujar Mustari Mula. Dia pun berharap, ditengah persaingan ketat para kandidat peserta Pemilu dan Pilkada serentak 2024, masyarakat tidak menjadi penyebar hoaks setelah program ini berjalan secara berkelanjutan. "Senter KIM ini menjadi program kerja Diskominfopers Sulbar…