MAMUJU --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjadi tamu dalam podcast RRI Mamuju yang juga disiarkan secara live streaming, Senin 29 April 2024. Acara podcast tersebut mengangkat topik Membangun Kemitraan dan Cabang UMKM. Pada kesempatan ini PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya bagi pelaku usaha di Sulbar terkait pengembangan UMKM. Menurut Prof. Zudan , permasalahan UMKM di Indonesia pada umumnya sama, yakni SDM, Modal, Jaringan dan Pemasaran. Lebih lanjut Sestama BNPP ini menjelaskan, dibutuhkan SDM yang tangguh serta mindset yang bagus, yaitu melihat berbagai peluang atas potensi yang dimiliki daerah. "Harus berpikir ke usaha lainnya. Merintis UMKM yang kuat butuh SDM yang kuat SDM yang tangguh. Pertama mindset diperbaiki, SDM harus memiliki cara pandang yang bagus," kata Prof. Zudan. Terkait modal, itu dapat diperoleh dari bantuan pemerintah, swasta atau perbankan. "Pemda memberikan hibah ke berbagai usaha usaha yang diajukan satu tahun sebelumnya. Untuk melalui perbankan, bisa melalui KUR mikro," tambahnya. Untuk persoalan jaringan, Prof. Zudan meminta kepada OPD seluruh Pemda di Sulbar agar membuka ruang bagi UMKM dalam bekerjasama menawarkan produk UMKM. Produk tersebut dapat disajikan dalam acara-acara rapat. Termasuk produk souvenir agar dibuat lebih beragam. Selain kain tenun juga dapat menyajikan Kopi Mamasa dan produk Sulbar lainnya. "Ini yang perlu kita dukung dan Ini konkrit mengembangkan UMKM," kata Prof. Zudan. Soal pemasaran, dengan 1,4 juta penduduk Sulbar sudah cukup dengan mengembangkan UMKM lokal, tetapi tidak berhenti sampai disitu. Sebab diera sekarang perkembangan teknologi sangat memudahkan UMKM lokal menjangkau pasar internasional. Olehnya dari Pemda sendiri telah merancang platform digital. "Silahkan jual melalui platform itu. Itu yang harus didukung. Ini bisa produk lokal ke internasional . Platform ini menjadi penting. Bikin platform Sulbar pedia. Dan hal ini sangat mudah," ungkapnya. Hal lain, soal kemasan, Prof. Zudan melihat terdapat peluang yang belum disentuh di Sulbar yakni UMKM…

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Dinas Tenaga Kerja melaksanakan program pemagangan tahun 2024. Acara tersebut dibuka langsung Sekprov Muhammad Idris yang dipusatkan di Matos Mamuju, Senin 29 April 2024. Sekprov Muhammad Idris mengatakan Pemprov sangat bersyukur karena antusias masyarakat dalam menyambut program pemagangan ini. "Tentu kita bersyukur karena ada 2.000 lebih pelamar Pemagangan tahun 2024 dalam rangka mengikuti pelatihan dijalur magang," kata Idris. Ia menambahkan adanya keterbatasan kuota yang diterima disebabkan industri maupun perusahaan di Sulbar belum terlalu banyak. "Tapi keterbatasan ini kita bisa dapat memilih mana yang berpeluang untuk diikuti. Magang ini bentuk pelatihan yang terbaik," tambahnya. Sebab, Idris mengungkapkan bahwa kedepan jika perusahaan atau industri mencari karyawan bisa langsung dapat. "Karena lewat magang para peserta bisa menambah wawasan dan keterampilannya di dunia kerja. Yang menarik interaksi saat berkerjanya," ungkapnya. Bahkan, jika selama mengikuti program magang dan berproses secara bagus bisa saja direkrut oleh perusahaan tersebut. "Makanya di industri besar akan mencari orang-orang yang terbaik. Inilah yang kita harapkan, kedepan bukan hanya di Sulbar tetapi meluas ke provinsi lainnya," ujarnya. Sedangkan, Kadisnaker Sulbar Andi Farid Amri menyampaikan kegiatan ini merupakan program Disnaker Sulbar dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. "Semoga lewat program ini angka pengangguran di Sulbar semakin menurun terus menerus. Sehingga banyak yang diterima di perusahaan," tandasnya.(rls)

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS) Prodi Magister Manajemen Bencana (MMB) Tahun 2024, Senin, 29 April 2024. Bertempat di Ruang Pertemuan Kantor BPBD Sulbar, kunjungan Mahasiswa Pasca Sarjana UNHAS yang dipimpin Meni Widiastuti selaku Ketua Angkatan MMB Tahun 2024, diterima Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Arnida, didampingi Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Inaldy L.S. Si'lang, sesuai arahan Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta. Dalam pertemuan tersebut, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnida menyatakan kesiapan BPBD untuk membantu mahasiswa dalam hal informasi dan data kebencanaan yang diperlukan. Sementara itu, Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana BPBD Sulbar, Inaldy L.S. Si'lang memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan kebencanaan dalam rencana penugasan penelitian dan penulisan bagi Mahasiswa Pasca Sarjana UNHAS Prodi MMB. “Dalam pertemuan kami telah memberikan sejumlah data, antara lain Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ( RPB) dan Dokumen Rencana Kontigensi,” ucap Inaldy. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman para mahasiswa dalam mengatasi tantangan kebencanaan, serta mempererat kerja sama antara BPBD Sulbar dengan UNHAS dalam upaya penanggulangan bencana. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) Habibi Azis, memimpin rapat fasilitasi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan dalam penanaman modal. Rapat tersebut fokus pada proses Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. LTJ GLOBAL JAYA. Rapat tersebut dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Astiah, yang turut mendampingi Kepala DPMPTSP Sulbar dalam memimpin proses diskusi. Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Kantor DPMPTSP Sulbar, Senin 29 April 2024, diidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penanaman modal, khususnya terkait dengan proses WIUP PT. LTJ GLOBAL JAYA. Diskusi yang berlangsung sangat intens tersebut membahas berbagai langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis, pada kesempatan itu menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, pemangku kepentingan terkait, dan investor dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam penanaman modal. Dia juga menyampaikan komitmennya untuk terus memberikan dukungan serta fasilitasi kepada para investor yang berinvestasi di Sulbar. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Astiah mengatakan, rapat fasilitasi tersebut menjadi wadah yang efektif untuk saling berbagi informasi dan menemukan solusi bersama. Dia juga menekankan, pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara semua pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Rapat fasilitasi ini mencerminkan komitmen Pemprov Sulbar dalam meningkatkan iklim investasi dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada para investor. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan investasi di Sulbar dapat terus berkembang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) Habibi Azis bersama Tim Pengumpul dan Penginput Data Sektoral DPMPTSP, Helviyanti Pakiding, M.Sofyan Alkadri dan Desi Astuti, menghadiri acara Peluncuran Aplikasi Satu Portal Data (SAPOTA) di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention Mamujul, Senin, 29 April 2024. Kegiatan ini mengusung tema "Pentingnya Kolaborasi Satu Data Sulawesi Barat sebagai Kunci Sukses Menuju Satu Data Indonesia". Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan SAPOTA sebagai wujud komitmen Sulbar dalam mendukung inisiatif Satu Data Indonesia. SAPOTA adalah sebuah aplikasi yang mengintegrasikan data dari berbagai sektor di Sulbar menjadi satu portal yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat, pelaku bisnis dan pemerintah. “Kami sangat bangga dan bersemangat dengan peluncuran Aplikasi SAPOTA ini,” kata Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis. Menurut Habibi , SAPOTA merupakan tonggak penting dalam upaya Pemprov Sulbar untuk memperkuat kolaborasi dan kesinambungan dalam pengelolaan data di Sulbar. “Dengan adanya SAPOTA, kami yakin dapat memberikan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, pelaku bisnis, dan pemerintah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” kata Habibi. Pihaknya berharap SAPOTA dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan visi Satu Data Indonesia dan membawa manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat. Tim Pengumpul dan Penginput Data Sektoral DPMPTSP, yang turut mendampingi dalam acara peluncuran, juga memberikan paparan tentang proses pengumpulan, pengolahan, dan pembaruan data yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga keakuratan dan keandalan informasi yang disajikan melalui SAPOTA. Acara ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan data di Sulbar. Kolaborasi antara berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta, diharapkan dapat semakin menguatkan fondasi Satu Data Indonesia dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah ini. Dengan peluncuran SAPOTA, Sulbar telah menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan solusi teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung transformasi digital dan…

Mamuju--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan senang hati menerima konsultasi bagi ASN yang memerlukan informasi terkait penyesuaian ijazah dan kepangkatan, serta pengurusan Program Tugas Belajar. Bertempat di Ruang Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Senin, 29 April 2024, konsultasi ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan bantuan kepada ASN dalam mengatasi berbagai proses administratif terkait penyesuaian ijazah dan kepangkatan, serta pengurusan Program Tugas Belajar agar dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN di lingkungan pemerintahan daerah. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menyatakan Bidang Pengembangan ASN BKD berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada ASN dalam mengatasi berbagai proses administratif terkait penyesuaian ijazah dan kepangkatan, serta pengurusan Program Tugas Belajar. “Melalui sesi konsultasi ini, kami bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ASN dapat memperoleh informasi dan bantuan yang diperlukan untuk mengembangkan karier dan kompetensi mereka,” ucap Rini. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar), dalam hal ini Kepala Bidang Ketenagalistrikan Qamaruddin Kamil bersama Pejabat Fungsional Perencana Abd. Syukur dan Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Farid Asyhadi, turut serta dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) secara daring, Senin 29 April 2024. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kegiatan yang juga dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait lainnya ini, menjadi wadah penting dalam menyusun prioritas pembangunan daerah. Dalam sesi diskusi, fokus utama Dinas ESDM Sulbar adalah pengembangan sektor ketenagalistrikan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Dalam pernyataannya, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target Ratio Elektrifikasi Sulbar, yang saat ini telah mencapai 98.71 persen. "Partisipasi dalam Musrenbangnas ini untuk merumuskan langkah-langkah strategis berupa program Listrik Gratis bagi masyarakat, yang masih dibutuhkan oleh masyarakat di Sulbar. Kami telah menghimpun lebih dari 8.000 rumah tangga untuk diusulkan memperoleh program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM," ungkapnya. Usulan-usulan prioritas yang dibahas dalam acara tersebut menjadi landasan bagi Pemprov Sulbar dalam merancang kebijakan yang terarah dan berdampak positif bagi masyarakat. Diharapkan, hasil Musrenbangnas ini akan menjadi panduan yang kuat dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program pembangunan energi yang inklusif dan berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang. Penulis : Dinas ESDM Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Guna mendorong ekosistem di bidang tekhnologi untuk menghasilkan data akurat, berkualitas dan terpadu, Provinsi Sulbar melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulbar secara resmi meluncurkan aplikasi Satu Portal Data (SAPOTA). Aplikasi tersebut dilaunching dalam rangka upaya melakukan percepatan satu data Sulbar mendukung program satu data nasional. Hal itu pun mendapat apresiasi dari Kepala Badan Geospasial. Launching Sapota dilakukan langsung Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, dihadiri oleh Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Dr. Ibnu Sofian, Kepala BPS, Tina Wahyufitri dan perwakilan wali data seluruh intansi dan kabupaten di Sulbar. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, jika mencermati perkembangan peradaban yang dibangun di Sulbar merupakan satu tonggak bersejarah dengan launching Sapota. Menurutnya, dalam perkembangan peradaban di seluruh dunia ketika kita tumbuh 1.0 adalah peradaban ketika belajar membaca, kemudian hidup dari tumbuhan maka karakternya nomaden. Dan peradaban 2.0 hidup dari sektor pertanian. Kemudian tumbuh generasi 3.0, disinilah mulai tumbuh spesialisasi industri, lahirlah kota baru, dan di 4.0 kita mulai bergerak dimana kita tergantung pada digital dan tekhnologi. Dan kita akan bergerak ke Save Society. "Ketika bergerak ke digital harus bergerak ke sektor lainnya, terimakasih kepada Pak Kadis, seluruh teman-teman yang melaunching aplikasi ini dan kita sangat didukung oleh Badan Data,"kata Zudan. Sestama BNPP ini juga mengatakan, tujuan aplikasi diharap dapat memudahkan bekerja, kalau sudah mudah bekerja , maka masyarakat akan mudah mewujudkan kesejahteraan rakyat Sulbar , Satu data untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat , " kata Prof Zudan. Selain itu, dengan launching yang dilakukan, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan juga ingin memperkuat siber security sistem yang ada dengan membangun data center. "Setelah itu, kita bergerak ke ISO 27001,"kata Zudan. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Ibnu Sofian mengatakan, data spasial menjadi penting dilakukan sebagai bagian integrasi data. Menurutnya, Industri 4.0 harus didasari data geospasial, jika tidak menggunakan…

MAMUJU, - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulbar menggelar Upacara Hari Bakti Masyarakat ke 60. Bertempat di Tribun Upacara Merah Putih Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 29 Mei 2024. Upacara diikuti oleh seluruh jajaran Pegawai dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh. Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan sambutan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly. "Atas nama pemerintah Provinsi Sulbar dan masyarakat mengucapkan selamat hari bakti pemasyarakatan ke 60," kata Prof Zudan. Ia menyampaikan, bahwa peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke -60 dengan tema Pemasyarakatan PASTI Berdampak, bukanlah kegiatan seremonial semata, tetapi merupakan wujud komitmen untuk menjawab berbagai tantangan kedepan yang selaras dengan arah dan tujuan pemasyarakatan. Melalui momentum tersebut, seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan diminta untuk selalu berpegang dan berkomitmen menjadi insan Pemasyarakatan yang senantiasa berkinerja tinggi. "Tetaplah menjaga integritas dan berbudaya anti korupsi, serta menyumbang berbagai prestasi seraya menghindarkan diri dari perilaku kurang terpuji," ucapnya. Sestama BNPP ini menjelaskan, sejak 27 April 1964 sampai dengan 27 April 2024 bukanlah suatu perjalanan yang singkat. 60 tahun umur pemasyarakatan saat ini merupakan perjalanan panjang yang telah dilewati menjadi landasan untuk mempersiapkan langkah-langkah kedepan dalam menghadapi perkembangan dinamika pidana di Indonesia. Menurutnya, Pemasyarakatan harus memastikan kehadirannya sebagai bagian subsistem peradilan pidana yang mengawal dari tahap pra-ajudikasi, ajudikasi, sampai dengan pasca ajudikasi. Ia berharap, melalui momentum ini bagaimana menjadikan warga binaan yang berhadapan dengan hukum bisa kembali utuh ke masyarakat. "Pemasyarakatan merupakan segala bentuk usaha untuk mengembalikan para pelanggar hukum ke tengah-tengah masyarakat maka dari itu kedudukannya bukanlah terpisah dari masyarakat itu sendiri,"tutupnya. (Rls)

Majene--Dalam rangka pencegahan perkawinan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pemenuhan Hak Anak bekerjasama dengan TP-PKK Sulbar, melakukan Pembinaan Sejak Dini, Pola Asuh Anak Dalam Remaja di Era Digital (PAAREDI) di Aula Pendopo Rujab Bupati Majene, Jum'at, 26 April 2024. Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 orang peserta dari perwakilan OPD, camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi perempuan, kader posyandu, BKR, BKB, Forum Anak, orang tua dan TP-PKK provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa serta unsur lain yang terkait. Dalam acara pembukaan kegiatan, dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Majene Muhammad Ridwan, Kadis P3AP2KB Sulbar Amir A. Dadu, Kadis P3A Majene Riadiah Zakaria, Ketua TP-PKK Majene Najmah A. Sukri, Ketua Pokja I TP-PKK Sulbar Nurwati Junda dan Ketua Pokja I TP-PKK Majene serta diikuti oleh Ketua TP-PKK Sulbar Ny. Ninuk Triyanti Zudan melalui zoom. Dalam sambutannya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Majene, Muhammad Ridwan menekankan pembinaan karakter perlu dilakukan sejak dini dimulai dari keluarga dan peran orang tua baik ibu maupun ayah. “Peran keduanya sangat besar dalam mendidik dan membentuk karakter anak, untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik dan berbudi pekerti yang luhur untuk menjadi generasi yang unggul,” kata Ridwan. Kadis P3AP2KB Sulbar, Amir A. Dadu menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka perkawinan anak, antara lain dengan meningkatkan pengetahuan orang tua dan masyarakat tentang pola asuh yang baik dan benar. “Ini sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak dan sejalan dengan program prioritas Bapak Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk mengentaskan permasalahan 4 + 1 di Sulbar, yang salah satunya adalah masalah angka perkawinan anak yang masih tinggi,” kata Amir. Sementara, Pj. Ketua TP-PKK Sulbar, Ny. Ninuk Triyanti Zudan dalam sambutan dan arahannya menekankan, sangat penting bagi orang tua untuk…