Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana mengajak seluruh stakeholder memberi masukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulbar. Itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Tematik RPJPD Provinsi Sulbar Tahun 2025 – 2045 di Grand Maleo Hotel Mamuju, Selasa (30/4/2024). Dalam laporannya selaku pelaksana kegiatan, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menyebut kondisi pertumbuhan ekonomi Sulbar yang saat ini baik, namun belum inklusif. Menurutnya, hal ini tergambar dari angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,25 persen, tinggi di atas nasional, sementara angka kemiskinan masih di angka 11,49 persen. Untuk itu, Ia mengharapkan masukan dari para narasumber, peserta dan seluruh stakeholder pada FGD tersebut. Disampaikan, dari ketiga jenis lapangan usaha terbesar, yang berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulbar, masih terdapat sektor – sektor unggulan yang potensial untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Kalau melihat kondisi struktur pertumbuhan ekonomi kita ini, maka tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini yang tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” ucap Junda Maulana. “Sektor - sektor unggulan kita yaitu sektor pertanian, khususnya yang belum kita sentuh sama sekali adalah sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup besar dengan panjang pantai sekitar 670 Km dari Selatan sampai ke Utara,” sambungnya. Merespon hal tersebut, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengajak seluruh warga Sulbar membangun Sulbar yang ramah investasi. Caranya, mengundang investor dan memanfaatkan asset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. “Cara berpikir kita harus mampu menarik sebanyak-banyaknya investor datang. Kalau hanya mengandalkan APBN dan PAD tanpa memikirkan investor, PAD-nya tidak akan naik.” kata Prof. Zudan. Menurut Prof. Zudan, masuknya investasi akan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menggerakkan aktivitas perekonomian di Sulbar. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi meningkat dan masyarakat sejahtera. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Makassar--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan koordinasi dengan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar terkait beberapa hal, Kamis 2 Mei 2024. Tiga hal dimaksud adalah Indeks Prestasi (IP) ASN Tahun 2024, teknis penginput data kompetensi pada SIASN dan Angka Kredit Jabatan Fungsional. Untuk IP ASN Tahun 2024, Bidang Pengembangan ASN koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengelolaan Kinerja Kusnaedi. Sedangkan, penginput data kompetensi pada SIASN, koordinasi dengan Analis Data dan Informasi Ramba Surya Triputra Tolongan. Sementara, terkait Angka Kredit Jabatan Fungsional, koordinasi dengan Analis SDM Aparatu Miftahul Jannah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BKD Sulbar untuk meningkatkan kualitas dan kinerja ASN di wilayah Sulbar. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menjelaskan, dalam upaya meningkatkan kualitas ASN di Sulbar, BKD melalui Bidang Pengembangan ASN telah melakukan koordinasi terkait beberapa hal tersebut. “Kami juga telah mengkoordinasikan persiapan kegiatan 'Bincang Santai IP ASN' yang rencananya akan dilaksanakan secara virtual pada Senin, 6 Mei 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada ASN terkait peningkatan kualitas dan kompetensi dalam menjalankan tugas-tugasnya," ucap RIni. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Bogor--Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Ditjenbun Kementan RI) dengan Satuan Kerja (Satker) Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia, membangun kerja sama dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Itu ditandai dengan dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Swakelola Kegiatan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2024 oleh Ketua Sekretariat Tim Sarpras Ditjenbun Kementan RI Romauli Siagaian dengan seluruh perwakilan Satker Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia, termasuk Kadis Perkebunan Sulbar Herdin Ismail, pada acara sosialisasi yang digelar Ditjenbun Kementan RI di Hotel Salak The Heritage Bogor, Jum’at 26 April 2024. Acara ini dihadiri Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ardi Praptono, Direktur Penyaluran Dana BPDPKS Edi Wibowo, serta 141 Perwakilan Satuan Kerja (Satker) Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia. Program pemerintah melalui BPDPKS ditujukan untuk memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan petani sesuai dengan Peraturan Presiden 61 Tahun 2015 Jo. Peraturan Presiden 66 Tahun 2018 tentang Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana dan Prasarana Perkebunan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Promosi, Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Hilirisasi Industri Perkebunan Kelapa Sawit, Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun Kementan RI, Ardi Praptono mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan langkah progresif dalam memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta dalam memajukan industri perkebunan kelapa sawit, salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Dengan pendekatan swakelola, diharapkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana perkebunan dapat ditingkatkan secara signifikan. “Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan infrastruktur di sektor perkebunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat kerja sama yang kuat, Indonesia siap memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri perkebunan kelapa sawit di tingkat global,”ucap Ardi. Kadis Perkebunan Sulbar Herdin Ismail menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kerangka perjanjian…

Majene --Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan apresiasi kepada Posyandu So'bo di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atas inovasi mereka yang disebut "Kombos", singkatan dari Koin Untuk Masyarakat di Posyandu So'bo. Kombos adalah celengan koin yang digunakan untuk mendukung operasional posyandu, sehingga membantu dalam penyediaan kebutuhan dan layanan bagi masyarakat setempat. Posyandu So'bo merupakan salah satu posyandu di Kelurahan Baurung, Kabupaten Majene. Dengan jumlah sasaran sebanyak 55 balita dan didukung oleh lima kader, posyandu ini telah menunjukkan performa yang luar biasa dalam menyediakan layanan kesehatan untuk ibu dan anak. Setiap bulan, posyandu ini melaksanakan kegiatan rutin dengan capaian balita yang ditimbang rata-rata di atas 90 persen. Kadinkes Sulbar, Asran Masdy dalam pernyataannya menyampaikan bahwa inovasi seperti Kombos menunjukkan kreativitas dan komitmen para kader posyandu dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. "Saya sangat bangga dengan inovasi ini. Ini adalah bentuk gotong royong yang nyata, di mana masyarakat ikut serta dalam mendukung operasional posyandu melalui kontribusi mereka. Dengan cara ini, Posyandu So'bo dapat terus menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas," kata Asran Masdy, Senin 29 April 2024. Layanan yang disediakan oleh Posyandu So'bo mencakup pemeriksaan kesehatan, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian vaksinasi, serta edukasi bagi ibu-ibu hamil dan menyusui. Kegiatan ini telah mendapatkan respons positif dari masyarakat sekitar dan menjadi contoh inspiratif bagi posyandu lainnya di wilayah Sulbar. Dengan inovasi Kombos, Posyandu So'bo mampu menjaga keberlanjutan operasional dan terus memberikan layanan yang konsisten. Apresiasi dari Kadinkes Sulbar ini diharapkan dapat mendorong posyandu lainnya untuk berinovasi dan terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU –Dalam rangka mengantisipasi terjadinya penumpukan antrian penyeberangan ternak yang akan keluar wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), khususnya ke wilayah Kaltim, Kalsel dan Kaltara, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulbar melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait isu terkini dan permasalahan yang terjadi dalam melalulintaskan hewan maupun produk asal hewan. Koordinasi dan sinkronisasi berlangsung di Kantor Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar, Selasa, 30 April 2024. Pertemuan ini dihadiri Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Sulbar Nur Kadar, Kepala UPTD Laboratorium Veteriner dan Mutu Pakan DTPHP Sulbar Sahida beserta jajaran serta Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar Umar bersama jajaran. Beberapa hal penting dibahas dalam pertemuan ini, yaitu mengenai persyaratan pengeluaran ternak serta pengujian laboratorium untuk memastikan ternak yang akan dikeluarkan merupakan ternak yang benar-benar sehat. Dalam diskusi yang berkembang, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar Umar berharap, adanya sinkronisasi data Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Sertifikat Veteriner yang telah keluar dari Sulbar, sehingga dapat dipastikan bahwa ternak yang keluar telah melalui proses yang resmi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar menyampaikan, Dinas TPHP bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan terbaik dan tercepat kepada pedagang, sehingga pedagang mendapatkan pelayanan pengujian maksimal, mengingat kini tengah terjadi penumpukan sampel di Balai Besar Veteriner Maros. Oleh karena itu, Balai Karantina juga mengharapkan untuk terus dilakukan koordinasi baik secara langsung maupun via telepon guna percepatan pelayanan dan mencari solusi terbaik untuk kita semua tanpa mengesampingkan aturan yang berlaku. “Kami telah melakukan upaya untuk pengujian sampel di Balai Veteriner Banjarbaru dan Balai Besar Veteriner Denpasar, Bali untuk mencegah penumpukan pengujian sampel,” ungkapnya. Dihubungi terpisah, Kadis DTPHP…

Mamuju--Dalam upaya mendukung pengembangan kawasan perkebunan untuk tahun anggaran 2025, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan tahapan verifikasi usulan bantuan irigasi pada beberapa lokasi kebun kelompok tani calon penerima bantuan. Verifikasi lapangan dilaksanakan, Senin-Selasa (29-30 April 2024), oleh Kepala Bidang PSP dan Kelembagaan Disbun Sulbar Amirulah Rasyid bersama staf pada calon lokasi pengembangan kawasan kakao Kabupaten Mamuju, diantaranya di Desa Salletto Kecamatan Simboro. Sedangkan, verifikasi usulan Kabupaten Majene dan Polewali Mandar akan dilaksanakan minggu depan. Usulan bantuan irigasi perpipaan pada kawasan kakao di Desa Saletto ini diarahkan salah satunya menjadi “window show” kawasan pengembangan kakao yang mudah diakses bagi kelompok tani ataupun petani lain untuk rujukan beberapa praktek teknis budidaya yang baik, termasuk penanganan dampak perubahan iklim seperti kekeringan, sebagaimana arahan dan petunjuk Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail untuk mendorong percepatan pengembangan kakao berkelanjutan, salah satunya dengan penyediaan kebun-kebun yang dapat menjadi rujukan teknis bagi petani, yang memiliki lokasi dan akses yang dekat dengan Kota Mamuju. Menurut Kepala Bidang PSP dan Kelembagaan Disbun Sulbar, Amirulah Rasyid, verifikasi usulan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan pengajuan usulan eproposal bantuan irigasi mendukung pengembangan kawasan perkebunan, meliputi usulan perpompaan, perpipaan dan embung ke Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI. “Sangat diharapkan alokasi pusat untuk tahun anggaran 2025 dapat meningkat jumlah unitnya, apalagi di tahun 2024 seluruh anggarannya masih direfocusing dan di tahun 2023 hanya mendapatkan delapan unit irigasi embung,” kata Amirulah. Verikasi lapangan ini dilaksanakan dengan memastikan data faktual kelompok tani yang diusulkan telah sesuai dan memenuhi syarat teknis, termasuk data spasial yang menjadi salah satu dokumen yang diinput atau dilakukan geo tagging pada aplikasi eProposal Bima Kementerian Pertanian. Adapun verifikasi syarat administrasi dilaksanakan pada apikasi tersebut, karena seluruh berkas administrasi menjadi dokumen pendukung usulan permohonan bantuan. Penulis : Disbun Sulbar Editor : humassulbar

Mateng--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) melakukan ground check ke lapangan terkait Gerakan Tanam (Gertam) Padi, sekaligus meninjau lokasi kegiatan Penangkaran Padi Mandiri Benih Tanaman Pangan (Mantap) di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Kamis (18 April 2024). Gerakan Percepatan Tanam Padi guna mendukung peningkatan komoditas hasil pertanian menuju swasembada pangan nasional. Hal ini tidak akan terwujud jika tidak ada peran dan kerja keras petani, yang juga didukung oleh penyuluh pertanian, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan semua pihak yang berhubungan dengan bidang pertanian. Di tempat berbeda, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, Gertam serentak yang sedang digalakkan saat ini diharapkan dapat merangsang minat masyarakat untuk mengembangkan pertanian tanaman padi di lahan-lahan yang tersedia di setiap wilayah dengan berkoordinasi dan pendampingan dalam hal ini penyuluh pertanian dan petugas POPT. Disampaikan, ground check Gertam Padi dilakukan pada beberapa kecamatan di Kabupaten Mateng. Dimana untuk Kecamatan Pangale terdapat lahan bera atau lahan dalam kondisi istirahat seluas 885 Ha. “Perlu diketahui, kondisi lahan bera di sana disebabkan karena lahan tersebut sedang dalam proses pengolahan lahan dan penyemaian benih. Lambatnya pertanaman juga disebabkan kurangnya ketersediaan air,” kata Syamsul Ma’rif, Jumat (19 April 2024). Sementara itu, lanjutnya, di Kecamatan Topoyo dengan lahan sawah seluas 159 Ha terdapat lahan bera sekitar 60 Ha, namun sekitar 40 Ha telah dilakukan penanaman di awal April 2024. “Berdasarkan hasil koordinasi dengan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kondisi lahan bera di Topoyo disebabkan karena kurangnya debit air,” ungkapnya. Sedangkan, di Kecamatan Karossa dengan lahan sawah seluas 656 Ha. Lahan yang sementara panen sekitar 200 Ha, sementara proses penanaman 90.8 Ha, dan belum melakukan penanaman 75 Ha karena menunggu jadwal tanam MT2. Penanaman akan dilakukan pada bulan Mei-Juni 2024. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Sulbar, Titiek Anas mengatakan, kegiatan Penangkaran Padi Mantap…

Mamuju-- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Persidangan Hybrid Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pada Selasa (29/4/2024) di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta dan secara daring melalui Teleconference Zoom. Pembahasan dalam Musrenbangnas untuk wilayah Sulbar dipimpin oleh Direktur PEPPD Bappenas, Rohmad Supriyadi selaku Pimpinan Sidang 1, dan Koordinator Perdesaan Direktorat Pengembangan Daerah Bappenas, Alfia Oktavalerina selaku Pimpinan Sidang 2. Turut hadir secara daring melalui Teleconference Zoom, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, beserta Perwakilan Kementerian/Lembaga, dan Perangkat Daerah Sulbar. Sementara itu, hadir pula secara luring di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta, Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Hasanuddin, dan Kepala Bidang Infastruktur Bapperida Sulbar Arjanto dengan didampingi Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar. Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menjelaskan, Musrenbangnas merupakan forum sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. “Dalam rangka menyusun RKP Tahun 2025, Musrenbangnas ini merupakan tahap lanjutan dari Rakortekrenbangnas yang telah dilaksanakan pada 28 Februari – 2 Maret lalu di Surabaya. Musrenbangnas ini menjadi forum penting antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mensinkronkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung lima Agenda Pembangunan dan Pencapaian 45 Indikator Indonesia Emas,” jelas Junda, usai mengikuti pembahasan secara virtual di ruang kerjanya. Pada kesempatan itu, Kepala Bapperida Sulbar menyampaikan hasil kesepakatan dalam pembahasan tersebut. “Dari 20 (dua puluh) usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah disampaikan dalam Rakortekrenbangnas, kali ini pembahasan pada desk kewilayahan berfokus pada 8 (delapan) usulan yang ditolak pada rakortek. Namun, setelah pembahasan dalam Musrenbangnas ini, akhirnya usulan tersebut diarahkan untuk diusulkan kembali melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan mempertimbangkan arah kebijakan DAK Tahun Anggaran 2025,” beber Junda. “Sementara usulan lainnya yang diakomodir akan dibawa ke dalam pembahasan Trilateral Meeting antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian…

Mamuju--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Satu Peta Provinsi Sulbar Tahun 2024 di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar. Berlangsung selama 2 (dua) hari, kegiatan mulai dibuka pada Senin (29/4/2024) dengan diikuti sebanyak 60 peserta dari perwakilan perangkat daerah Sulbar dan perwakilan Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bimtek ini menghadirkan Tenaga Ahli Pemetaan dari BIG sebagai narasumber. Bimtek ini berakhir pada Selasa (30/4/2024). Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana mengatakan, bimtek tersebut dalam rangka mengoptimalisasi terselenggaranya dan tersedianya Satu Data Geospasial Daerah Sulbar. Untuk itu, Bapperida Sulbar menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mendukung hal tersebut. Junda menyampaikan, selain menerima materi mengenai data geospasial dalam bimtek itu, peserta juga diajak mempraktekkan pembuatan metadata, mereviu data hingga mengunggah data geospasial di Geoportal. “Nantinya peserta yang mengikuti bimtek ini akan kami masukkan dalam Tim Simpul Jaringan Daerah Sulbar,” terang Junda. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana mengingatkan kembali seluruh jajarannya untuk menjalankan Core Value BerAKHLAK. Itu disampaikan pada Rapat Internal di Ruang RPJMD Bapperida Sulbar, usai mengikuti Apel dan Doa Bersama Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Senin (29/4/2024). “Menindaklanjuti arahan Pak Sekda yang menekankan untuk menjalankan Core Value kita, yang apabila tidak kita laksanakan, maka akan sulit kita mencapai tujuan kita. Dengan adanya Core Value BerAKHLAK, maka itulah yang menjadi core value yang harus dijalankan oleh kita semua sebagai ASN,” tegas Junda. Olehnya itu, Junda pun mengajak seluruh pegawai untuk fokus berorientasi pada pelayanan. “Pelayanan kita di Bapperida Sulbar adalah dalam perencanaan, walaupun pelayanan kita tidak secara langsung ke masyarakat. Tapi perlu kita ingat bahwa perencanaan ini menjadi basic dalam sebuah aktivitas. Untuk itu, ayo kita sama – sama fokus bagaimana berorientasi kepada pelayanan,” ajak Junda. Junda juga menghimbau untuk tidak memaknai nilai akuntabel hanya pada keluaran saja, namun juga mempertimbangkan sejak proses perencanaan. “Teman – teman jangan memaknai akuntabel, hanya sampai melaksanakan saja, tapi kita maknai dengan sebuah proses sampai hasil, dengan bersih dan jujur, dan bertanggung jawab. Fokus menyusun rencana sesuai permasalahan. Jika sudah direncanakan, maka harus dilaksanakan. Untuk itu, dalam proses perencanaan, kita harus sudah bisa mengantisipasi hal – hal yang mungkin menjadi masalah,” ujarnya. Dalam rapat, Kepala Bapperida Sulbar juga mengingatkan seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerjanya yang ada saat ini. Junda berharap jajarannya dapat lebih adaptif dan kolaboratif dalam menjalankan tugas dan fungsi perencanaan, serta cepat melakukan perubahan, jika diperlukan. “Saya merasa masih banyak hal yang perlu kita kejar. Jangan kita merasa puas hanya pada standar aktivitas pelaksanaan kegiatan. Kita harus bisa membaca situasi dan sebagainya. Ayo kita dalami, review rencana yang telah disusun, apakah sudah mendukung pencapaian tugas – tugas kita, jika tidak, segera lakukan perubahan…