Polman -- Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengajak masyarakat Sulbar memanfaatkan pelayaran langsung dari Polman ke Lahad Datu Malaysia (PP). Hal ini disampaikan usai melakukan pelepasan Pelayaran Perdana Tanjung Silopo Polman-Lahad Datu, di Pelabuhan Tanjung Silopo Polman, Senin , 18 Desember 2023 "Saya harap ini terus dibranding, sampaikan ke masyarakat, yang akan ke Sabah, lewat sini saja, tidak perlu lagi lewat Pare-Pare - Nunukan. Ke Lahad Datu bisa langsung melalui Tanjung Silopo," kata Zudan. Prof. Zudan juga meminta dukungan dari seluruh pihak agar mendukung keberlanjutan jalur pelayaran ini. Sestama BNPP ini juga siap mendukung dengan menjadikan jalur pelayaran tersebut untuk angkutan barang dari Sulbar ke Lahad Datu. "Kita siap kembangkan dari pengiriman PMI, Non PMI, nanti melalui bea cukai dan lainnya memfasilitasi, setelah itu pengiriman barang barang," pungkasnya. Dia menyampaikan, Sulbar kaya akan potensi komoditi pangan, hal ini sejalan dengan kebutuhan di Lahad Datu Malaysia. Olehnya ini menjadi kesempatan menuka peluang bisnis dagang untuk pertumbuhan ekonomi Sulbar kedepan. "Saya harap kita bersama-sama kompak menghidupkan pelabuhan Tanjung Silopo untuk membahagiakan masyarakat Sulbar," tutup Zudan. (Rls)

Polman– Gubernur Sulbar Periode 2017-2022 Ali Baal Masdar turut hadir pada pelepasan Pelayaran Perdana Polman-Lahad Datu Malaysia, Senin 18 Desember 2023. Menurut Ali Baal, terwujudnya akses pelayaran langsung ke Lahad Datu telah lama dinantikan masyarakat Sulbar yang bekerja di Lahad Datu Malaysia. “Kita ucapkan selamat, dan terima kasih kepada PJ Gubernur (Prof.Zudan Arif Fakrulloh) akhirnya bisa dilakukan pelepasan Pelayaran perdana,” kata Ali Baal. Dia pun mengaku telah merintis merintis pertama Rute Penyeberangan langsung Polman-Lahad Datu sejak enam tahun lalu. Bersama dengan Bupati Polman hingga dapat diwujudkan tahun ini berkat dukungan PJ Gubernur dan seluruh pihak. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintahan sebelumnya, baik Gubernur periode 2017-2022 Ali Baal Masdar maupun Bupati Polman, bersama sama mendorong akses pelayaran langsung Polman-Lahad Datu. “Saya memberikan apresiasi yang telah dirintis Ali Baal enam tahun. Inii luar biasa, saya bergembira dan berbangga hati ini sudah dimulai pelayaran perdana. ini memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ungkapnya. (Rls)

Polman --Pemerintah Provinsi Sulbar dan Pemerintah Kabupaten Polman melakukan pelepasan Pelayaran Perdana Angkutan Penumpang melalui Polman ke Lahad Datu Malaysia, ditandai dengan penekanan tombol Sirene di Pelabuhan Tanjung Silopo Polman, Senin, 18 Desember 2023 PJ Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan rasa syukur atas terwujudnya pelayaran perdana Tanjung Silopo-Lahad Datu Malaysia. "Hari ini kita mulai memanen apa yang dirancang oleh Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar dan Gubernur Sulbar periode 2017-2022 , Ali Baal Masdar sejak enam tahun lalu. Itu masa yang panjang. Ini Bukti ketangguhan dalam berusaha. Terima kasih atas ketangguhan kawan-kawan semua," ujar Prof.Zudan. Prof. Zudan mengingatkan hasil pertemuan dengan Ketua Menteri Sabah mengenai kebutuhan produk lokal asal Sulbar "Ketua Menteri Sabah sangat mendukung upaya pelayaran menuju Lahad Datu. PP. Permintaanya perlu beras, sayur, telur, buah-buahan dari Indonesia. Saat ditanya begitu saya jawab 'bisa!'. Atas komitmen itu, Sestama BNPP ini mengharapkan kekompakan mulai dari unsur pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat bersama sama mendorong pemenuhan pengiriman barang dan angkutan manusia dari Indonesia ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Silopo Polman. "Saya akan dukung penuh. Kita siap kembangkan dari pengiriman PMI, non PMI, setelah itu pengiriman barang barang," pungkasnya. Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar mengatakan, pembukaan jalur pelayaran Polman-Lahad Datu ini berangkat dari permasalahan yang dialami Pekerja Migran Indonesia yang ada di Lahad Datu, Sabah Malaysia. "Saya sangat senang dan bangga karena hasil kerja keras selama enam tahun untuk bagaimana Tanjung Silopo menjadi pelabuhan yang berguna untuk masyarakat Sulbar," ucap Ibrahim. Disampaikan, ini merupakan langkah awal dan diharapkan dapat lebih berkembang dengan menjadikan pelayanan pelayaran ini untuk akses dagang dan angkutan produk lokal daerah dengan tujuan mendorong perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat Sulbar. Termasuk masyarakat Sulbar yang ada di Lahad-Datu Malaysia. Dalam pelepasan pelayaran tersebut, selain Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan dan Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, juga hadir Gubernur Sulbar…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar terus menggencarkan pasar murah guna menekan harga menjelang natal dan tahun baru. Pasar murah yang digelar berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar. Pasar murah tersebut menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, ikan, ayam, bawang dan cabai dilaksanakan di Taman Karema Mamuju, Senin, 17 Desember 2023 Pj Ketua TP PKK Provinsi Sulbar , Ninuk Triyanti Zudan yang turun langsung meninjau pelaksanaan pasar murah di Taman Karema Mamuju. Menurutnya selain memastikan pasar murah berjalan pasar murah juga digelar bagian dari memperingati hari ibu ke 95 dan HBKN Natal dan tahun baru. "Pasar murah ini untuk menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga, maka Dinas Ketahanan Pangan bersama TP PKK, menggelar pasar murah,"kata Ninuk. Ninuk, mengatakan pasar murah yang dilakukan seluruh harga sudah di bawah rata-rata, DNA jauh lebih murah. "Kita bersyukur masyarakat sangat antusias, bahan pokok seperti gula, beras dan cabai dan ikan dan ayam banyak diminati," kata Ninuk. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan pasar murah yang digelar menyediakan 2 ton beras kemudian 300 kg cabai, bawang. "Kita berkolaborasi dengan DKP untuk menyediakan ikan karena ikan juga menjadi salah satu penyumbang inflasi," kata Waris. Distapan juga pada pasar murah tersebut menyediakan gula pasir, terigu dan ayam. Pelaksanaan pasar murah dipusatkan di Taman Karema dan akan digela selama dua hari. "Kami memang rutin menggelar utamanya dalam rangka hari besar keagamaan, ini untuk menjaga stok pasokan pangan," ucap Waris. Waris mengaku, secara keseluruhan stok ketersediaan pangan sampai enam bulan kedepan terpenuhi. "Harga beberapa komoditas dipasaran juga terpantau stabil, seperti cabai, bawang. Untuk kebutuhan pangan kita berkolaborasi dengan Bulog , dan beras kita masih tercukupi sebanyak 1 juta ton,"Tutupnya. (Rls)

Mamuju--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Mamasa terkait Pendampingan Penyusunan APBD T.A 2024, Jumat 15 Desember 2023. Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala BPKPD Sulbar Amujib didampingi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Murdanil dan Kasubid Bina Kabupaten Amir Hamzah. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Kepala BPKPD Sulbar. Hadir Kepala BPKD Mamasa Herry Kurniawan, Sekretaris BPKD Mamasa Ardi Andi, Kabid Anggaran BPKD Mamasa Donny Yosver, Kabid Pendapatan BPKD Mamasa Harun Nirwandi PB, Kasubid Anggaran Pendapatan dan BTL BPKD Mamasa Daniel S., Analisis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Mamasa Selfanus Idrus Goalangi, Perencana Ahli Muda BPKD Mamasa Yonathan Bosong, serta Staf BPKD Mamasa Yusuf K., Sarira Landilang Thumo dan Pappang Arruan. Sebagaimana arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kepala BPKPD Sulbar Amujib menyampaikan, salah satu supporting Pemprov Sulbar terhadap Pemkab Mamasa dengan memberikan pendampingan dan rekomendasi agar APBD Kabupaten Mamasa yang lebih sehat, penyesuaian keseimbangan pendapatan dan belanja daerah dengan menyesuaikan silpa dan pinjaman daerah, dan sinkronisasi program kegiatan antara pusat, provinsi dan kabupaten. Pada kesempatan itu, Amujib menekankan kepada Pemkab Mamasa agar dapat memperhatikan tunggakan kendaraan dinas yang belum melakukan pembayaran. “Tidak akan diberikan rekomendasi register Ranperda APBD jika belum melakukan pembayaran. Hal ini juga telah disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah yang ada di Sulbar," katanya. Kepala BPKD Mamasa Herry Kurniawan menyampaikan terima kasih atas atensi Pemprov Sulbar dalam hal ini BPKPD, untuk memberikan pendampingan kepada Mamasa dalam menyusun APBD yang lebih baik dan sehat. (rls)

Pasangkayu--Dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) di bawah kepemimpinan Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar melakukan intervensi permasalahan 4+1 di Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan itu bertajuk BPKPD Gedor (Gerakan Donasi Bersama) 4+1. Sebelum tim turun ke lapangan, Kepala BPKPD Sulbar Amujib membentuk 3 (tiga) tim, pertama Tim Maju tugasnya adalah ke lokasi meninjau langsung data yang telah dikonfrontir ke Dinas Pendidikan untuk data anak tidak sekolah, DP3AP2KB untuk data kawin muda, Dinas Sosial untuk data kemiskinan ekstrem dan Dinas Kesehatan untuk data stunting. Tim II tugasnya mempersiapkan paket yang akan dibagikan dan Tim III tugasnya mendistribusikan paket yang telah ada ke masyarakat. Dipimpin langsung Kepala BPKPD Sulbar, bersama kurang lebih 35 orang tim ASN dan PTT BPKPD melakukan perjalanan ke Kabupaten Pasangkayu untuk penanganan permasalahan 4+1 (kemiskinan ekstrem, stunting, anak tidak sekolah, kawin muda dan pengendalian inflasi) di beberapa lokus penanganan stunting di dua kecamatan di kabupaten tersebut, Sabtu 16 Desember 2023. Dua kecamatan dimaksud yaitu Kecamatan Bulutaba dan Kecamatan Lariang. Di Kecamatan Bulutaba aksi penanganan 4+1 dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Bulutaba. Sementara di Kecamatan Lariang dilakukan di Balai Aula Desa Singgani. Sebanyak 104 paket bantuan diberikan, terdiri dari 61 paket untuk masyarakat berdampak kemiskinan ekstrem berupa telur, beras 5 kg, minyak goreng dan gula pasir. 35 paket untuk stunting berupa jenis makanan protein hewani seperti telur, susu SGM anak balita, susu UHT dan biskuit dan 8 paket bagi anak tidak sekolah berupa pakaian seragam sekolah, sepatu dan tas sekolah. Semua tim menginap berbaur bersama-sama di perumahan warga. Hal ini juga mendukung program prioritas Pemprov Sulbar yaitu OPD lebih dekat dengan masyarakat. Kepala BPKPD Sulbar Amujib mengatakan, kegiatan itu adalah merespon harapan Pj. Gubernur Sulbar yakni agar seluruh OPD memberikan kontribusi penanganan…

MAMUJU -- Barang bawaan yang tertinggal, apalagi di tempat keramaian sangat sedikit harapan bahkan sudah bisa dipastikan barang itu tidak kembali atau ditemukan. Tetapi tidak di Mamuju, masyarakat Mamuju memiliki kepribadian yang patut mendapat pujian karena sifat yang jujur dan tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Bisa dipercaya. Pernyataan ini disampaikan Prof Zudan pada saat memberikan sambutan pada Re Opening Matos Mamuju beberapa waktu lalu. Setelah Ia mengetahui barang yang tertinggal selama tiga jam di Pantai Manakarra didapatkan masih utuh. Dari kejadian itu salah seorang tamu dari Solo salut dengan masyarakat Mamuju. "Dua minggu lalu ada kawan saya dari Solo main di Pantai Manakarra. Beliau salut dengan masyarakat Mamuju. Tasnya tinggal di Pantai Manakarra, nanti mereka sadar saat di Rujab. Setelah 3 jam ditinggal mereka kembali, tas itu masih ada. Ini luar biasa. Salut dengan masyarakat Mamuju," ungkapnya. Olehnya itu PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berterima kasih kepada masyarakat, dan baginya suatu kebanggan bisa berdampingan serta bersama sama masyarakat Mamuju dalam mengelola pembangunan daerah. Lanjut Zudan, dari kejadian di Pantai Manakarra itu menjadi pembelajaran bahwa ketika mendapatkan barang yang bukan milik kita maka sebaiknya tidak disentuh, paling tidak dititpkan ke security atau petugas keamanan yang diamanahkan menjaga tempat tersebut. "Ini yang seperti ini dilestarikan. Jujur dan tidak mengambil barang yang bukan miliknya." tutup Zudan. (Rls)

Mamuju -- Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar Mustari Mula mengonfirmasi terkait isu pengganti Penjabat Bupati Mamasa. Mustari menjelaskan penggantian Penjabat Bupati merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri atas dasar evaluasi yang dilakukan secara berkala. "Evaluasinya itu sejak PJ Bupati dilantik, sejak itu dipantau, dan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Evaluasi bagi Pj KDH dilakukan setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, dan konfirmasi hasil evaluasi dilakukan per triwulan di Irjen Kemendagri , seperti yang telah dilakukan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan pada bulan Agustus dan November lalu di Irjen Kemendagri," jelas Mustari Mula. Dari hasil evaluasi , itu kemudian menjadi pertimbangan Kemendagri, termasuk melakukan penggantian penjabat bupati atau tidak. "Status penjabat ini adalah penugasan dan terus dievaluasi Kementerian, sehingga sewaktu-waktu dapat ditarik walaupun belum masa jabatan selama satu tahun, seperti yang telah terjadi pada beberapa PJ KDH yang sudah diganti sebelum tiga bulan. Dalam Keputusan Pengangkatan PJ ditetapkan bahwa masa jabatan PJ paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang. Artinya bisa saja masa jabatannya hanya satu bulan, dua bulan atau tiga bulan" ucap Mustari. Adapun penggantian yang dilakukan terhadap PJ Bupati dan pengusulan nama pengganti tidak lepas dari hasil evaluasi Mendagri. Terkait beredarnya di publik Surat Gubernur Sulbar bersifat rahasia, dan dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2023 itu sangat disayangkan. Surat dimaksud belum dikirimkan ke Kemendagri. Mustari mengatakan, masih menelusuri sumber dari surat tersebut. Surat Gubernur yang dibuat Pemprov Sulbar untuk Usul Nama Pengganti Penjabat Bupati Mamasa dikirim ke Kemendagri dengan surat yang beredar di masyarakat terdapat perbedaan. "Ada perbedaan kalimat didalamnya, termasuk tanggal surat itu dikeluarkan. Dan surat yang beredar di masyarakat ini diketahui belum dikirim ke Kemendagri," sambungnya. Jelasnya, lanjut Mustari, PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh tidak membenarkan jika surat bersifat rahasia beredar ke publik. (Rls)

MAMUJU -- Satu lagi program yang akan dijalankan Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada 2024 mendatang, yaitu Toilet Bersih. Itu disampaikan pada apel virtual yang berlangsung Senin, 11 Desember 2023 Menurutnya, program ini sederhana namun ketika dapat diwujudkan maka akan mengungkit perubahan besar serta mengangkat derajat kesehatan Provinsi Sulbar. Sestama BNPP ini mengaku, setiap saat mengecek toilet di tempat-tempat pelayanan publik, dan menurutnya masih perlu dibenahi. "Saya turun ke berbagai tempat. Saya sering mengecek ke toilet itu sering besih, kita harus banyak berbenah di titik yang sederhana ini," ucap Zudan. Kata Prof Zudan, dengan program Toliet Bersih ini nantinya akan dimasifkan di enam kabupaten. "Bagaimana kita punya program kebersihan toliet, kamar mandi dan WC di tempat-tempat publik seperti tempat pelayanan umum kantor pemerintahan, kantor OPD, pasar, bandara, terminal, ini harus bisa kita buat lebih bersih, kala ini bisa kita lakukan akan mengungkit perubahan dan derajat kesehatan yang sangat tinggi," kata Prof. Zudan. Untuk itu, Ia meminta semua OPD bergerak agar membenahi toliet di tempat pelayanan publik. Ia berharap program ini dapat berjalan mulai 15 Desember 2023 dan terus dilanjutkan, "Mari kita tumbuhkan budaya toliet bersih, mari kita sama sama kerjakan," tutup Prof. Zudan. (Rls)

Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyerahkan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Graha sandeq, kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Jumat ,15 Desember 2023 dihadiri seluruh instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se Sulbar, serta Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dalam sambutannya, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, sebanyak lima fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2024 yang harus menjadi perhatian serius di Sulbar. "Mulai dari perbaikan kualitas SDM, pemberian subsidi dan bantuan sosial, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, percepatan transformasi ekonomi hijau, serta penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Dia juga mengungkapkan, langkah yang harus dilakukan dalam dalam memperbaiki kualitas SDM, yakni mendesain SDM untuk meningkatkan IPM. Menurutnya, SDM dapat ditingkatkan melalui tiga faktor, mulai dari kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. "Jadi, perbaikan kualitas SDM dapat dilakukan jika SDM nya sehat, usianya lebih panjang, serta yang stunting tidak ada, kemiskinan ekstrim dapat ditekan, karena itu merupakan prioritas-prioritas besar yang harus kita lakukan," ujarnya. Lanjut Sestama BNPP ini menjelaskan, pemberian dana alokasi dari pusat sebesar kurang lebih Rp 6,6 triliun merupakan angka yang besar untuk dioptimalkan pengalokasiannya oleh semua instansi vertikal dan daerah otonom (enam kabupaten dan provinsi). "Nah, oleh karena itu saya minta, segera laksanakan eksekusi secara cepat, lakukan lelang pra DIPA, kemudian belanja secara e katalog dan lakukan prioritas-prioritas dan fokus dengan langkah-langkah yang efektif dan efisien," tutur Prof Zudan Arif Fakrulloh. (Rls)