Jakarta – Pj.Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrullah mengikuti evaluasi kinerja Triwulanan masa jabatan Penjabat Gubernur di Kantor Itjen Kemendagri Jakarta, Kamis 2 Mei 2024 PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan sejumlah OPD. Tim Evaluator Kinerja Pj Gubernur Sulbar dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir. PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan mengatakan, Tim evaluator Itjen Kemendagri telah mengevaluasi upaya penurunan stunting dan pengendalian inflasi di Sulbar. Untuk penanganan stunting, Sulbar saat ini tercatat sebagai provinsi terbaik ketiga nasional. Angka prevalensi stunting Sulbar menurun 4,7 persen dari angka 35 persen pada 2023 menjadi 30,3 persen. Sementara pada pengendalian inflasi, Sulbar juga menunjukkan tren positif. Bahkan Sulbar dalam satu tahun terakhir menjadi provinsi yang satu-satunya konsisten dengan angka inflasi secara tahun ke tahun dibawah 3 persen. Terakhir inflasi April Sulbar 2,02 persen. Terbaik ketiga nasional. “Soal inflasi juga menjadi perhatian tim evaluator apalagi beberapa waktu lalu Presiden RI Joko Widodo bertandang langsung ke pasar tradisional di Sulbar, Tepatnya di Kabupaten Mamasa,” kata Prof. Zudan . Pada kunjungan itu, Presiden juga menyambut pemikiran PJ Gubernur Prof. Zudan Arif Fakrulloh terkait program pengendalian inflasi, seperti intensif melakukan pasar murah dan pemberian subsidi distribusi pangan. (Rls)

Mamuju --Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat melaunching program Rumah Pangan B2SA untuk pencegahan dan penanganan stunting di Sulbar. Kegiatan pertama di mulai di Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro Kabupeten Polman 2/5/2024. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Distapang Sulbar Nugroho Hamid mengatakan, Rumah Pangan B2SA ini untuk memaksimalkan penanganan stunting di daerah. Diketahui prevalensi stunting di Sulbar tahun 2023 masih berada pada angka 30,03 persen, dan masih berada pada kategori zona merah. Olehnya PJ. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrullah telah mencanangkan 4 + 1 sebagai salah satu program prioritas untuk menangani masalah mendasar di Sulbar, salah satunya adalah stunting. "Kegiatan rumah pangan B2SA ini bertujuan sebagai tempat untuk sosialisasi, edukasi dan implementasi konsep pola pangan B2SA, kata Nugroho Hamid. “B2SA adalah konsep pola makan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dengan mengimplementasikn pola makan ini diharapkan masyarakat mendapatkan asupan zat gizi yang cukup dan berimbang untuk kebutuhan beraktifitas dan mempertahankan kesehatannya," ungkapnya. Sebagaimana dijelaskan Kadis Ketapang Sulbar, Waris Bestari, menyebut program rumah pangan B2SA ini menyasar sejumlah desa di empat kabupaten di Sulbar untuk di Kabupaten Polman, Majene, Mamuju dan Mamasa bersumber dari dana dekonsentrasi Badan Ketahanan Pangan Nasional (BAPANAS) tahun anggaran 2024. Untuk sumber APBD menyasar satu desa di Mamuju Tengah “Setiap desa mendapatkan bantuan sebesar 60 juta Rupiah yang digunakan untuk aktifitas sosialisasi dan eduksi pola pangan B2SA serta pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang KEK (Kekurangan Energi Kronik) dan balita stunting. Jumlah sasaran yang diberikan makanan tambahan adalah 40 orang dan akan diberikan sebanyak 50 kali pemberian, dengan durasi 3 kali seminggu. Jadi kegiatan ini akan berlangsung selma 4 bulan,” pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (Kadis TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif menghadiri kegiatan Rilis Indeks Harga dan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Kamis 2 Mei 2024. Hadir secara virtual, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar. Kegiatan itu dipimpin langsung Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri. Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri menyampaikan, NTP April 2024 sebesar 147,80 atau naik 6,81 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP ini dikarenakan indeks harga yang diterima petani sebesar 7,23 persen lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,39 persen. “Kenaikan NTP ini menunjukkan tingkat kemampuan/daya beli petani terus membaik,” kata Tina. Lanjut Tina, adapun perkembangan NTP per sub sektor berdasarkan data BPS yaitu NTP Pangan 104,44, NTP Hortikultura 109,32, NTP Peternakan 93,59 dan NTP Perikanan 100,69. Menanggapi peningkatan NTP di Sulbar pada April 2024 tersebut, Kadis TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif menyampaikan rasa syukur, sebab NTP merupakan tolok ukur dari kemakmuran petani. NTP sendiri adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). "Karena itu kesejahteraan petani sangat berpengaruh terhadap banyak bidang, seperti tingkat kemiskinan, produksi pangan, dan pertumbuhan pedesaan. Semoga dengan kerja sama dari berbagai pihak, angka ini bisa senantiasa kita pertahankan bahkan kita tingkatkan,” harapnya. Syamsul Ma’rif menjelaskan, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju- Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan dan mengurangi hambatan birokrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Harmonisasi Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Se-Sulbar Tahun Anggaran 2024, Kamis, 2 Mei 2024. Bertempat di Hotel Aflah Mamuju, rapat ini dibuka Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Sulbar Sudarso Din mewakili Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis. Kegiatan ini dihadiri para Kepala DPMPTSP dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten se-Sulbar, serta penyelenggara DPMPTSP Sulbar. Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai peraturan terkait dengan PTSP. Hal ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa keseluruhan sistem kerja berjalan secara efisien dan konsisten, sehingga perusahaan dan masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat, tanpa terjebak dalam birokrasi yang berbelit-belit. Kegiatan ini juga menjadi forum untuk mendiskusikan pentingnya meningkatkan kejelasan dan konsistensi aturan dengan menyelesaikan berbagai aturan, prosedur, dan kebijakan. Selain itu, dengan mengurangi tumpang tindih dan perbedaan antar regulasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memperkuat kepastian hukum di wilayah Sulbar. Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Sudarso Din pada kesempatan itu menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sulbar. Menurutnya, harmonisasi regulasi adalah langkah strategis untuk menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. “Dengan terciptanya lingkungan yang kondusif, kami berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah ini," ujar Sudarso. Dalam rapat tersebut, dua narasumber terkemuka turut memberikan wawasan dan pengalaman mereka, yakni Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum Kementerian Dalam Negeri, Halomoan Pakpahan dan Perancang Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Sulbar, Munawir Baharuddin. Harmonisasi regulasi PTSP tidak hanya bertujuan untuk mengurangi hambatan administratif, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menyederhanakan proses perizinan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sulbar. DPMPTSP Sulbar berkomitmen untuk terus memperjuangkan…

Mamuju--Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Yasir Fattah, telah melakukan koordinasi dengan BPBD Mamasa terkait longsor yang terjadi di Kecamatan Pana’, Kabupaten Mamasa, Sulbar. Informasi dari Pusdatin BPBD Mamasa, Pj. Bupati Mamasa Muhammad Zain meninjau sejumlah titik bencana longsor yang terjadi di wilayah tersebut. Peninjauan dilakukan, beberapa saat setelah Pj. Bupati Mamasa tiba dari Jakarta, Rabu 1 Mei 2024. Pada kesempatan itu, Muhammad Zain menekankan pentingnya tindakan cepat penanganan longsor di beberapa titik di wilayah tersebut, demi melancarkan arus lalu lintas bagi masyarakat. Di sepanjang jalan, sedikitnya terdapat 70 titik yang mesti dibersihkan menggunakan alat berat dalam waktu dekat. “Diupayakan dalam dua atau tiga hari ke depan, sejumlah titik longsor yang ada sudah dibersihkan dengan cepat. Sehingga, pergerakan masyarakat di wilayah tersebut kembali normal seperti biasanya,” kata Muhammad Zain. "Mulai dari Kecamatan Nosu hingga Kecamatan Pana' agar aksesnya segera terbuka,” sambungnya. Sementara, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta mengatakan, dalam situasi darurat seperti itu, kerja sama antara BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten menjadi kunci dalam upaya penanganan dan mitigasi dampak bencana. Selain mengkoordinasikan upaya pembersihan, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor susulan, terutama saat cuaca ekstrem seperti hujan lebat. “Langkah preventif ini diambil guna mengurangi risiko kecelakaan dan kerugian akibat bencana alam,” kata Yasir Fatta, Kamis 02 Mei 2024. Dalam situasi ini, kerja sama antara lembaga penanggulangan bencana daerah menjadi kunci dalam upaya penanggulangan dan mitigasi dampak bencana. Diharapkan dengan langkah-langkah yang diambil, risiko dan kerugian akibat bencana longsor dapat diminimalkan, serta keselamatan dan keamanan masyarakat dapat terjaga dengan baik. "Dengan langkah-langkah yang diambil bersama-sama, kami berharap dapat meminimalkan risiko dan kerugian akibat bencana longsor, serta menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dengan baik," tambah Yasir Fattah. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima informasi dari Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Mamuju Tengah (Mateng), melakukan evakuasi terhadap pohon tumbang yang menutupi sebagian Jalan Trans Sulawesi di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mateng, Sulbar. Koordinator Pusdalops BPBD Sulbar, Inaldy L.S Silang mengatakan, sumber informasi tersebut dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBD Mateng, kejadian itu menimbulkan potensi bahaya bagi pengguna jalan dan aktivitas transportasi di daerah tersebut. “Tim TRC BPBD Mateng telah bergerak cepat untuk melakukan evakuasi guna memastikan kelancaran arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi akibat pohon tumbang tersebut,” kata Inaldy, Kamis 02 Mei 2024. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan berhati-hati saat melintas di area yang terdampak, serta memperhatikan arahan dari petugas yang bertugas. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2023 masuk kategori sangat baik dengan nilai 93,33 peringkat 10 dari 38 provinsi se Indonesia berdasarkan raport yang dikeluarkan Kementerian KLHK RI. Data ini diperoleh dari hasil pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler dari 32 titik yang tersebar di wilayah Sulbar. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Nilai IKU dihitung berdasarkan dua parameter, yaitu: 1. NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin. 2. SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulbar, Zulkifli Manggazali mengatakan, status itu meningkat dari tahun lalu diperoleh dari upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan, diantaranya dengan penanaman mangrove yang secara kontinyu dilaksanakan oleh DLH Sulbar. Disamping itu, dilaksanakan monitoring kondisi udara khususnya di Kota Mamuju secara kontinyu dan real time melalui stasiun AQMS. “Agar informasi tentang mutu udara mudah dipahami oleh masyarakat, hasil pemantauan mutu udara dari stasiun pemantauan otomatis kontinyu disampaikan dalam bentuk Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU),” kata Zulkifli, Kamis 2 Mei 2024. Upaya lain adalah juga dilakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaku usaha yang ada di wilayah Sulbar. ISPU merupakan angka tanpa satuan, digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) hari ini (Kamis, 2 Mei 2024), Sulbar berhasil mempertahankan angka inflasi tahunan sebesar 2,02%. Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, bahwa Sulbar secara konsisten menjaga angka inflasi di bawah 3% sejak bulan Mei 2023 hingga April 2024. Dalam rilis tersebut, Sulbar menempati posisi ketiga terendah di Indonesia dalam hal angka inflasi pada bulan April. Salah satu sektor yang menjadi penyumbang deflasi utama adalah sektor perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Suyuti Marzuki menyampaikan bahwa secara M to M komoditas layang menjadi penyumbang inflasi, sementara secara Y on Y, cakalang, layang, dan bandeng menjadi penyumbang deflasi yang signifikan. (M to M = month to month (bulan ke bulan) untuk Y on Y = year on year (tahun ke tahun). “ Hal ini, menjadi kebanggaan bagi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan, atas prestasi yang ditorehkan provinsi ini dalam menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi yang rendah,” kata Suyuti. Suyuti menyampaikan, langkah-langkah intervensi harga ikan yang dilakukan oleh DKP Sulbar terbukti efektif dalam mengendalikan inflasi. "Kami akan terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga ikan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Sulbar," ucap Suyuti. Kerja sama epik antar semua pihak, menjadi faktor penting agar Sulbar dapat terus mempertahankan kondisi ekonomi yang stabil dan menghadapi tantangan inflasi dengan baik. Penulis : humasDKP Editor : humassulbar

Mamuju-- Sebagai bagian dari rangkaian Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berkolaborasi dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mamuju menggelar kegiatan literasi yang menjangkau pelosok-pelosok daerah, Kamis 2 Mei 2024 . Salah satunya yaitu SDN Samak, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Hal ini sebagai upaya mewujudkan visi pendidikan yang inklusif dan merata. Kegiatan literasi ini menjadi sorotan utama di tengah semangat memperingati Hardiknas, yang merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan di semua lapisan masyarakat. Kepala DPKD Sulbar, Khaeruddin Anas mengatakan, DPKD Sulbar bersama IMM Mamuju menyebarkan literasi di daerah-daerah terpencil, sebagai upaya untuk menyediakan akses pendidikan yang merata. "Kami percaya bahwa pendidikan adalah hak bagi semua orang, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kami berupaya keras untuk menyediakan akses pendidikan yang merata, termasuk di daerah-daerah yang sulit terjangkau," kata Khaeruddin Anas, dalam sambutannya. Kegiatan literasi tersebut melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari pembacaan buku bersama anak-anak, tanya jawab literasi anak, hingga lomba mewarnai bersama peserta didik yang ada di sana, yang di sambut gembira oleh mereka . Para Mahasiswa dari IMM Mamuju turut berperan aktif dalam menyampaikan materi-materi pendidikan dan memfasilitasi berbagai kegiatan. "Saya merasa sangat bangga bisa turut serta dalam kegiatan ini. Memberikan kontribusi positif untuk pendidikan di daerah-daerah terpencil merupakan tanggung jawab kita bersama," ujar Nur Ihsan Wanandi, Ketua IMM Mamuju. Melalui kolaborasi ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses dan pemahaman yang lebih baik akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan masa depan yang lebih cerah. Semangat untuk terus mendukung pendidikan di Indonesia terus berkobar, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok desa yang membutuhkan perhatian lebih. Penulis : DPKD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU-- Inflasi Sulbar bulan April Tahun 2024 diangka 2,02 yoy. Hal ini menunjukkan tren positif dibandingkan Inflasi Maret 2024 diangka 2,76 %. Melalui Rilis Berita Resmi Statistik, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri menyampaikan, Inflasi tahun ke tahun pada April 2,02 % utamanya didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan,minuman dan tembakau sebesar 1,45 %, Kelompok penyediaanan makanan dan restoran 0,53 %, dan Kelompok peralatan pribadi dan jasa lainnya 0,09 % dan kelompok transportasi 0,08 %. "Kelompok pengeluaran yang dominan meredam laju inflasi adalah kelompok pakaian dan alas kaki yang mengalami deflasi 2,3 persen," jelas Tina. Atas posisi inflasi saat ini, Sulbar tercatat sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik bulan April 2024. PJ. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi dan berterima kasih atas kinerja seluruh pihak dalam melakukan pengendalian inflasi di Sulbar. Apalagi jika melihat perkembangan inflasi selama satu satunya terakhir, sejak Mei 2023 hingga April 2024, inflasi Sulbar konsisten dibawah 3 %. "Saya berterima kasih kepada TPID Setinggi-tingginya. Saya sudah membuka data statistik 38 provinsi selama satu tahun ini, Inflasi yoy Sulbar satu satunya konsisten dibawah 3 %. Hanya Sulbar, tentu ini kerja sama yang bagus antara kabupaten, provinsi dan seluruh TPID dan teman teman semua disemua titik yang bergerak bersama untuk mengendalikan harga ini," ucap PJ Gubernur. Sestama BNPP juga mengingatkan kepada OPD terkait agar tetap memantau perkembangan harga, utamanya harga yang terlihat menjadi penyumbang inflasi April, yakni Cabe, Bawang Ayam dan Ikan. Sestama BNPP ini berharap pendekatan yang dilakukan selama satu terakhir dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah terus berlanjut. "Dengan pendekatan yang sudah kita uji coba selama 2023-2024 ini sangat efektif. Subsidi dan melakukan gerakan pasar murah," ungkapnya. "Saya cek sejak Mei 2023 hingga April 2024 selalu bawah tiga persen. Jadi harga di Sulbar jauh lebih baik dibandingkan harga harga di daerah lain," pungkasnya.(rls)