MAMUJU -- Sebagai upaya melakukan percepatan pencegahan korupsi, Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 dan sosialisasi program kerja MCP tahun 2024, di Rujab Sekprov Sulbar Selasa 7 Mei 2024. Rapat MCP dipimpin oleh Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris bersama Kepala Inspektorat Provinsi Sulbar M Natsir dan diikuti sejumlah jajaran pimpinan OPD. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, bersyukur karena bisa melakukan rapat bersama, apalagi saat ini capaian MCP Sulbar saat ini mengalami kemerosotan. "Capaian MCP kita merosot jauh dimana dari 2022 sebesar 83 persen menjadi 58 persen pada tahun 2023 dan jauh dibawah rata-rata nasional sebesar 75 persen," kata Muhammad Idris. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui kompenen yang mempengaruhi hasil capaian MPC Sulbar. Meskipun secara rela seluruh komponen sudah dikerjakan namun karena perubahan indikator menjadi hal ini perlu perbaikan. "Indikator yang masih perlu perbaikan kedepan seperti, perencanaan dan penganggaran APBD, ada juga di perizinan lalu kosong di Manajemen ASN, Paling parah yang membuat kita terjun dari 83 ke angka 58 persen," jelasnya. Sehingga rapat ini menjadi evaluasi bersama untuk melakukan perbaikan menata dan menyusun program dengan baik.8 "Instrumen ini menjadi penting bukan hanya sebagai pencegahan tetapi juga bagaimana manejemen sehingga penyempurnaan internal harus dilakukan yang berdampak pada pencegahan korupsi," jelasnya. Kepala Inspektorat Provinsi Sulbar M Natsir mengatakan pertemuan yang digelar sebagai bagian dari evaluasi capaian MCP 2023. Sekaligus menyusun program untuk tahun 2024. "KPK RI meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention MCP untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah," kata M Natsir. Menurutnya, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi. Natsir menambahkan, perbaikan area intervensi akan terus dioptimalkan, sekaligus melalui pertemuan tersebut menjadi upaya untuk menentukan program strategis kedepan. "Insyaallah di tahun 2024 dengan berbagai masukan dan hasil evaluasi berkomitmen untuk menata lebih baik," ucapnya. Percepatan…

Mamuju—Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Pendapatan dan Keuangan, Faika Kadriana Ishak menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) berlangsung di Hotel Aflah Mamuju, Senin 6 Mei 2024. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di Sulbar. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah serta wacana penataan ulang perangkat daerah mengenai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sekaligus mensinergikan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang penataan perangkat daerah, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak mengungkapkan pada saat kegiatan “Melihat kondisi sekarang perlu dilakukan perampingan kelembagaan terutama pada jumlah UPTD” ujar Faika Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib memberikan sambutan mewakili Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh “Kami percaya bahwa rapat ini tidak hanya menjadi forum untuk mengevaluasi kinerja, tetapi juga untuk merencanakan langkah-langkah strategis ke depan guna memastikan bahwa pelayanan publik yang kami berikan selalu berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Amujib, dalam sambutannya. Amujib menyatakan, Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus bekerja keras demi kepentingan masyarakat Sulbar. “Kami yakin bahwa kerja sama yang solid antara pemerintah dan semua pemangku kepentingan akan membawa kemajuan yang berkelanjutan bagi daerah kita,” ujarnya. Hal senada disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan BPKPD Sulbar sebagai OPD yang melaksanakan fungsi pelayanan publik dimana akan terus berkomitmen dan bekerja keras untuk kepentingan masyarakat" ujar Masriadi. Penulis : BPKPD Editor : humassulbar

MAMUJU - Program toilet bersih yang dicanangkan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh terus dilaksanakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, program ini dijalankan ke semua kabupaten di Sulbar. Sementara, program toilet bersih bulan April 2024 menempatkan Biro Umum Sulbar berada diperingkat pertama, menyusul Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Hal tersebut, disampaikan Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Subuki, dia mengatakan program toilet bersih ini terus berjalan dengan baik. "Perangkat Daerah lingkup Pemprov. Sulbar sebagai penyelenggara pelayanan publik, harus memiliki Sarana Toilet yang bersih dan sehat, untuk itu Pj. Gubernur Sulbar sangat aktif menggerakkan ASN Perangkat Daerah setiap Apel virtual hari Senin, agar memiliki perhatian tinggi terhadap kebersihan Toilet OPD," kata Subuki, Senin 6 Mei 2024. Dia berharap kegiatan toilet bersih ini terus digalakkan, sehingga bisa menjadi budaya untuk menjaga kebersihan. "Begitupun di setiap kabupaten semoga digalakkan terus, sehingga berdampak pada kebersihan lingkungan bekerja," harapnya. Adapun, untuk eriode April 2024 Peringkat 1 - 5 Tolsih opd yaitu: 1. Biro Umum Setda, 2. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 4. Dinas Tenaga Kerja; dan 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PP KB. Sedangkan, untuk wilayah kabupaten yang masuk peringkat 1 sampai 6 diantaranya: 1. Majene : Dinas Perpustakaan 2. Kabupaten Polman : Badan Penelitian, Pembangunan dan Perencanaan 3. Kabupaten Mamasa : Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Kabupaten Mamuju : Sekretariat Daerah 5. Kabupaten Mamuju Tengah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 6. Kabupaten Pasangkayu : Sekretariat Daerah.(rls)

Mamuju--Dalam rangka efektivitas pelaksanaan anggaran evaluasi triwulan I (pertama), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat terkait percepatan realisasi anggaran, Senin 06 Mei 2024. Rapat dipimpin Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta dan dihadiri Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arnida, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Husain Mansyur, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Suhardi, serta Pejabat Fungsional lingkup BPBD Sulbar. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat BPBD Sulbar. Pembahasan dibuka dengan membacakan reviu serapan realisasi anggaran triwulan I Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad, Yasir Fatta Muh pada kesempatan itu meminta masing-masing bidang mempresentasikan langkah-langkah yang akan diambil untuk percepatan realisasi anggaran pada triwulan berikutnya. Dalam pertemuan ini, peserta rapat memberikan tanggapan masing-masing bidang guna percepatan realisasi anggaran. Sebelum mengakhiri rapat, Yasir Fattah kembali mengingatkan agar secepatnya melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan realisasi anggaran dan tetap memperhatikan prosedur yang berlaku. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat internal mingguan usai mengikuti Apel Pagi dan Do’a Bersama secara virtual Lingkup Pemprov Sulbar, Senin, 6 Mei 2024. Rapat ini dipimpin langsung Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif, didampingi Sekretaris dan diikuti oleh semua Pejabat Eselon III, Kelompok Fungsional dan Pelaksana serta seluruh ASN lingkup Dinas TPHP Sulbar. Kegiatan ini sekaligus sebagai tindak lanjut arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada apel zoom pagi ini. Adapun agenda yang dibahas dalam rapat internal mingguan ini, diantaranya persiapan Dinas TPHP Sulbar sebagai petugas Apel dan Do’a Bersama, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, persiapan rapat TPID Sulbar yang akan diadakan di Kantor Dinas TPHP serta rencana penghijauan area Perkantoran Pemprov Sulbar dengan tanaman komoditi hortikultura. Selain pembahasan di atas, juga dibahas persiapan proposal pengembangan pertanian Sulbar yang akan digunakan untuk menghadap Menteri Pertanian RI bersama Pj. Gubernur Sulbar. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif meminta agar Dinas TPHP provinsi menyurat ke enam kabupaten untuk mengusulkan apa yang diinginkan oleh masing-masing kabupaten tersebut. Disamping itu, Syamsul Ma’rif meminta seluruh bidang yang ada untuk mendukung program penanganan masalah 4+1 yang bisa diintervensi oleh Dinas TPHP, diantaranya stunting dan inflasi, dimana ada beberapa komoditas penyumbang inflasi diantaranya beras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, daging ayam maupun telur. Ia juga meminta setiap bidang agar segera meningkatkan realisasi anggaran. "Saya minta kepada seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan capaian realisasi anggaran kita. Gunakan anggaran dengan efektif dan efisien, serta laksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," imbau Syamsul Ma’rif. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan ASN menerima kunjungan para ASN yang ingin berkonsultasi mengenai layanan pendidikan lanjutan melalui jalur pendidikan bagi ASN Sulbar, Senin 6 Mei 2024. BKD Sulbar menilai kunjungan ini sebagai kesempatan yang berharga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menekankan pendidikan lanjutan adalah salah satu instrumen penting dalam pembangunan kapasitas dan profesionalisme ASN. “Dan kami berkomitmen untuk menyediakan dukungan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa para ASN kami memiliki akses ke layanan pendidikan yang berkualitas,” tandasnya. Rini menyampaikan terima kasih kepada para ASN yang telah mengambil waktu untuk datang berkonsultasi, serta kepada tim Bidang Pengembangan ASN atas dedikasi mereka dalam memberikan bimbingan dan informasi yang diperlukan. Sementara, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan juga mengatakan pihaknya yakin bahwa melalui upaya bersama dan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan ASN, dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat Sulbar. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menggelar pemberian makan siang bergizi bagi anak balita stunting di Desa Bonda, Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, Sabtu 4 Mei 2024. Pemberian makanan bergizi ini adalah sebagai bentuk respon cepat Distapang Sulbar atas progrm 4 + 1 yang di canangkan oleh PJ. Gubernur Sulbar Arif Zudan Fakrullah, yaitu penanganan stunting, anak putus sekolah, perkawinan anak, kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi. Komposisi makanan yang diberikan adalah pola makan B2SA yaitu makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dengan makanan ini diharapkan balita stunting dapat terpenuhi kebutuhan seluruh komponen zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya sehingga dapat keluar dari kondisi status balita stunting. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Waris Bestari, mengatakan bahwa pemberian makan siang yang bergizi ini akan berlangsung selama 4 bulan. "Akan diberikan selama 4 bulan dengan durasi pemberian 3 kali seminggu dan diberikan sebanyak 50 kali makan siang”, ungkap Waris. Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Nugroho Hamid menambahkan, kegitan pemberian makan siang yang bergizi ini diberikan kepada 40 orang sasaran dengan prioritas pada anak stunting dibwah 2 tahun dan ibu hamil yang KEK (kekurangan energi kronik). “Prioritas kita adalah bayi dibawah dua tahun dan ibu hamil yang KEK”, kata Nugroho Hamid, . “Segmentasi prioritas pada ibu hamil yang KEK dan Bayi dibawah 2 tahun karena pada segmen inilah kita dapat mengoptimalkan hasil intervensi. Pemberian makan bergizi pada bumil akan mencegah anak bayi lahir stunting sedangkan pada baduta stunting akan berdampak pada kecepatan recovery pertumbuhan dan perkembangan balita stunting tersebut”, sambungnya. Program rumah pangan B2SA ini merupakan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi dari Badan Ketahanan Pangan Nasional (BAPANAS) Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah bantuan yang diberikan sebesar 60 juta rupiah setiap desa. (Rls)

Mamuju--Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) berlangsung di Hotel Aflah Mamuju, Senin 6 Mei 2024. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di Sulbar. Kegiatan ini turut dihadiri Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, dalam hal ini Sekretaris Suhamta, Kabid Pengembangan ASN Rini Lukita Sari dan Kepala Bidang Mutasi Abdillah Umar. Pihaknya menyampaikan apresiasi yang tulus kepada semua pihak atas dedikasi dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas-tugas penting ini. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib memberikan sambutan mewakili Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam kegiatan itu. “Kami percaya bahwa rapat ini tidak hanya menjadi forum untuk mengevaluasi kinerja, tetapi juga untuk merencanakan langkah-langkah strategis ke depan guna memastikan bahwa pelayanan publik yang kami berikan selalu berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Amujib, dalam sambutannya. Amujib menyatakan, Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus bekerja keras demi kepentingan masyarakat Sulbar. “Kami yakin bahwa kerja sama yang solid antara pemerintah dan semua pemangku kepentingan akan membawa kemajuan yang berkelanjutan bagi daerah kita,” ujarnya. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU,- Merespon membaiknya kondisi perekonomian di Sulbar, mendorong penyerapan tenaga kerja di Sulbar sebanyak 749,49 ribu orang. Jumlah pengangguran di Sulbar mengalami penurunan dari Februari 2022 sebesar 3,11 persen dibandingkan Februari 2024 sebesar 3,02 persen. Itu terlihat berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik, Hal itu mendapat respon positif dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andri Farid Amri, menurutnya keadaan tenaga kerja di Sulbar perlahan mulai membaik. "Alhamdulillah berdasarkan rilis BPS TPT kita turun 0,02 persen dibandingkan 2023," kata Andi Farid. Menurutnya, hasil survei yang dilakukan BPS merupakan survei angkatan kerja nasional atau sakernas yang dilakukan pada bulan Februari dan Agustus secara rutin. Jika dilihat dari Penduduk usia kerja berumur 15 tahun ke atas APD Februari 2024 sebanyak 1079,58 ribu orang bertambah 17,71 ribu orang. Sementara untuk Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 749 ribu orang bekerja dan 23,38 ribu orang pengangguran. Penduduk pekerja tumbuh sebanyak 53,75 ribu orang. Sementara itu terdapat 306,30 ribu orang yang dikategorikan bukan angkatan kerja pada Februari 2024. Jumlah ini menurun sebanyak 37,57 ribu orang dibanding Februari 2023. Tingkat pengangguran terbuka di Sulbar, Hasil Sakernas 2024 sebesar 3,02 persen menunjukkan dari 100 orang angkatan kerja terdapat 3 orang yang menganggur. "Hal ini cukup baik karena ini menandakan hampir 97 persen hampir terserap di pasar kerja, angka ini mengalami penurunan 0,02 persen poin dibandingkan Februari 2023. Jika dilihat dari jenis kelamin, TPT laki-laki 2,27 persen lebih rendah dibandingkan TPT Perempuan sebesar 4,17 persen. Pada Februari 2024, Tingkat pengangguran di Perkotaan 3,42 persen lebih tinggi dibanding di desa sebesar 2,91 persen. Pihaknya berkomitmen, untuk berusaha semaksimal mungkin membuka lapangan kerja di Sulbar dengan bermitra dengan perusahaan. Sekaligus mempersiapkan calon tenaga kerja yang lebih baik. Andi Farid mengaku capaian tersebut tak lepas dari kerja sama tim pemerintah, pelaku industri dan perusahaan, masyaraka sehingga berdampak positif pada…

Mamuju --Suatu kebanggaan atas pencapaian dari sisi pertumbuhan ekonomi. Provinsi Sulbar berhasil melampaui rata rata nasional, bahkan menjadi terbaik kelima dari seluruh provinsi di Indonesia. Jubir Pemprov Sulbar Mustari Mula mengatakan, pencapaian ini tentu tidak lepas dari pendampingan oleh PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh kepada OPD terkait serta harmonisasi dan sinergi yang terbangun antara Pemprov dan Forkopimda. Sebab itu sepatutnya Sulbar bersyukur atas capaian Sulbar saat ini. "Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi Sulbar masuk lima besar nasional," ucap Mustari, Senin 6 Mei 2024. Menurutnya, dengan capaian tersebut menjadi optimisme kedepan Sulbar bisa lebih baik lagi. "Hal ini menjadi motivasi kita bersama untuk terus bekerja dan bersinergi memajukan daerah," pungkasnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Perekonomian Sulawesi Barat tumbuh sebesar 6,02 persen YoY pada triwulan I 2024. Pertumbuhan Sulawesi Barat ini tercatat di atas pertumbuhan nasional dan merupakan urutan ke-5 pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan tertinggi pada perekonomian Sulawesi Barat periode ini yaitu Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan yang mampu tumbuh masing-masing sebesar 3,68 persen dan 13,65 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen yang cukup berperan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB yang juga masing-masing tumbuh sebesar 5,58 persen dan 6,55 persen. Di antara komponen pengeluaran yang memberikan kinerja cukup baik adalah konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang meningkat dan inflasi yang terkendali. Sedangkan konsumsi pemerintah, sangat dipengaruhi oleh realisasi APBN dan APBD yang memiliki kinerja cukup baik. Diketahui provinsi yang melampaui nasional juga mendapat apresiasi dari Presiden RI Joko Widodo. (Rls)