Mamuju--Sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan tugas sesuai prinsip transparansi dan akuntabel dan untuk meningkat kinerja sesuai Tusi, Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sulbar melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 2 Januari 2024. Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana menegaskan akan komitmen menjalankan kesepakatan dalam memori pakta integritas demi terlaksananya tugas secara transparan dan profesional. ”Kami komitmen laksanakan Pakta Integritas ini dalam menjalankan Tusi secara transparan, akuntabel, terutama dalam upaya pencegahan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Juga pelayanan publik yang terus ditingkatkan,” kata Junda, usai menandatangani Pakta Integritas. Sementara, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berharap setiap OPD bekerja lebih maksimal dengan manfaatkan waktu yang ada untuk membuahkan karya besar demi masyarakat. “Tolong dioptimalkan waktu yang ada. Mari kita berkarya lebih besar di 2024, keterbatasan fiskal banyak peluang yang bisa kita maksimal dengan berbagai instrumen yang kita miliki,” pungkasnya. (rls)

Mamuju-Hari pertama kerja tahun 2024, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar) Amir bersama seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sulbar melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Selasa 2 Januari 2024. Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dilakukan dihadapan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Ditemui usai penandatanganan, Kepala Dinas ESDM Sulbar Amir mengatakan, dirinya akan fokus pada poin penting yang wajib ditunaikan di tahun 2024 yang merupakan kewajiban dan kewenangannya pada Dinas ESDM, termasuk akan berusaha untuk mengerjakan 8 (delapan) program prioritas Pj. Gubernur Sulbar. “Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja ini untuk menegaskan komitmen kuat Kami melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan integritas. Saya dan seluruh kepala OPD Pemprov Sulbar berjanji untuk memastikan keberlanjutan program-program prioritas Pj. Gubernur demi kemajuan Sulbar,” kata Amir. Amir menambahkan, dengan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja ini menjadi langkah konkret dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan transparan. Amir dan rekan-rekannya di Dinas ESDM Sulbar menyatakan tekad untuk bekerja keras guna mencapai tujuan pembangunan daerah, terutama dalam sektor ESDM. Dengan demikian, harapannya adalah Sulbar dapat terus berkembang dan masyarakatnya merasakan dampak positif dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan. Adapun poin Pakta Integritas yang ditandatangani antara lain; 1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela: 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku: 3. Bersikap transparan, jujur, obyekif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas, 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten, 6.…

Mamuju--Hari pertama kerja tahun 2024, Bappeda Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan Pelaksanaan Target Kinerja Tahun Anggaran 2024, Selasa 2 Januari 2024. Kegiatan ini dilaksanakan setelah melakukan Apel Pagi dan Doa Bersama seluruh ASN Lingkup Bappeda Sulbar. Bertempat di Kantor Bappeda Sulbar, rapat dipimpin langsung Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana. Dalam arahannya, Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana menyampaikan beberapa poin penting untuk perbaikan kinerja bagi pegawai, diantaranya melakukan koreksi dan instropeksi atau muhasabah atas capaian di tahun 2023 dan resolusi diri untuk tahun 2024. (rls)

MAMUJU - BPSDM Provinsi Sulawesi Barat kembali menyelenggarakan Webinar seri 31 dengan tema “Digitalisasi layanan; Optimalisasi Pengelolaan Layanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!” yang terselenggara secara virtual pada tanggal 3 januari 2024. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayananan publik merupakan wujud dari upaya negara hadir menjamin hak masyarakat untuk diberikan pelayanan, penyelenggaraan pelayanan di Indonesia berdasarkan UU tersebut berasaskan pada aspek aspek kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pemerintah terus melakukan langkah konkret dengan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat untuk mendapat pelayanan yang tidak diskriminatif, memberikan rasa keadilan, kecepatan dan kemudahan, salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), dengan aplikasi ini masyarakat dapat melaporkan keluhan pelayanan yang diberikan oleh negara apabila terdapat oknum atau instansi tertentu tidak meberikan rasa keadilan pada proses pelayanan. SP4N-LAPOR adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat , Muhammad Idris bahwa SP4N-LAPOR ini merupakan pengejewantahan niat baik pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel, cepat, tepat dan memberikan kebahagian kepada masyarakat. "Setidaknya ada 5 elemen penting inovasi pelayanan mulai bermanfaat, artinya dapat menjadi solusi bagi permasalahan urusan publik, efektifitas, berkaitan capaian yang terukur, kebaruan, artinya inovasi pelayanan yang betul-betul memiliki ciri khas yang membedakan dengan hasil inovasi di tempat lain, transferable, dapat menjadi rujukan untuk diterapkan di tempat lain, dan terakbir berkelanjutan, maksudnya dapat dipertahankan sesuai dengan konteks dan zaman, dan tentunya didukung dengan anggaran dan produk hukum," kata Idris. Ia menambahkan keberadaan…

MAMUJU, - Setelah melakukan rapat internal bersama seluruh jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar Safaruddin Sanusi kembali melakukan penandatanganan komitmen Pakta Integritas bersama Para Kepala Bidang Dispora. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar Safaruddin Sanusi mengatakan sebagai tindak lanjut penandatanganan Pakta Integritas bersama Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh pihaknya langsung mengintruksikan kepada para kepala Bidang untuk bekerja lebih baik dan profesional sesuai tugas masing-masing. "Itu dilakukan melalui penandatanganan Pakta Integritas dan komitmen kinerja di tahun 2024," kata Safaruddin Sanusi. Ia mengharapkan, agar seluruh jajarannya dapat bekerja lebih giat terutama evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2023. Dengan Penandatanganan tersebut kedepannya para Kepala Bidang dapat lebih fokus melakukan penyelesaian masalah dan capaian target di tahun 2024 bisa tercapai sesuai harapan. Dan itu semua dilakukan jika terjadi peningkatan Budaya Kerja, dengan Kolaborasi, menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Safaruddin menyampaikan, kepada seluruh jajarannya agar target realisasi bisa sampai diangka 95 persen. Kemudian program prioritas yang berdampak kepada masyarakat dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran. Ia berharap, Dispora di tahun 2024 dapat menyelesaikan seluruh program yang ada dan target yang diharapkan dapat tercapai dengan sesuai harapan. (Rls)

Mamuju--Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat (Sulbar), Muh. Yusuf Tahir melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bersama seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sulbar di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 2 Januari 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muh. Yusuf Tahir mengatakan, Badan Kesbangpol Sulbar siap melaksanakan komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkembangkan keterbukaan, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel terutama untuk pelayanan kepada masyarakat sesuai yang tertuang dalam Pakta Integritas. “Kesbangpol Sulbar siap melaksanakan komitmen, perbaikan dan peningkatan kinerja untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024, utamanya agenda nasional pelaksanaan Pemilu Serentak 2024," kata Muh. Yusuf Tahir, usai penandatanganan Disampaikan, fokus Badan Kesbangpol di awal tahun ini adalah bagaimana mempercepat fasilitasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, utamanya yang berhubungan dengan mitra kerja yakni, KPU, Bawaslu,TNI/Polri. "Tentunya tujuan yang ingin kita capai yakni pelaksanaan Pemilu serentak yang aman dan kondusif, juga tak kalah pentingnya peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia di Sulbar,’’ ungkapnya. Dia menambahkan, sebagaimana arahan Pj. Gubernur Sulbar pada Penandatanganan Pakta Intergritas adalah bagaimana mengoptimalkan program kerja di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Kuncinya adalah terbangunnya kolaborasi, baik kolaborasi internal dalam organisasi, antar OPD maupun antar Pemda di enam kabupaten. Pakta integritas dibuat bersama pejabat di lingkup Pemprov Sulbar yang berfungsi untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mana pelaksanaannya merupakan wujud dari pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (rls)

MAMUJU–Awal Tahun 2024, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amujib melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Selasa 2 Januari 2024. Ini jadi bukti nyata komitmen Kepala BPKPD Sulbar mewujudkan pengelolaan keuangan dan pendapatan lebih profesional. Berlangsung di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, juga dilakukan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sulbar. Kegiatan ini dihadiri langsung Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Penerapan Penandatanganan Pakta Integritas dalam penyelengaraan program kerja Pemprov Sulbar merupakan langkah untuk memastikan bahwa seluruh personil sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, serta peran dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dokumen tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik. Kepala BPKPD Sulbar Amujib menegaskan, penandatanganan ini merupakan bukti nyata komitmen BPKPD Sulbar mewujudkan pengelolaan keuangan dan pendapatan lebih profesional. Amujib mengingatkan kembali seluruh ASN BPKPD Sulbar, di Tahun 2024 ini melaksanakan komitmen tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan untuk tidak melakukan penyimpangan sebagaimana yang termuat dalam point-point pakta integritas yang telah ditandatangani. Dia menyampaikan, BPKPD memiliki sumbangsih besar terhadap hasil pembangunan yang ada di Sulbar. Oleh sebab itu, BPKPD harus bekerja dan memberikan pelayanan yang optimal, untuk memberikan hasil yang terbaik. Sebagaimana diketahui, kegiatan ini merupakan penyampaian pernyataan komitmen dan kesiapan pribadi setiap aparatur sipil maupun pejabat negara yang diberi amanah sesuai jabatan masing-masing untuk selalu mematuhi dan menjalankan setiap point yang tercantum dalam pakta integritas. Terutama menjaga citra dan kredibilitas lembaga tempat bertugas dengan pelaksanaan kerja yang jujur, transparan dan akuntabel sesuai kode etik dan pedoman perilaku sesuai jabatan masing-masing. Menjauhkan diri dari sifat tercela, membantu dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, tidak meminta dan atau menerima gratifikasi, tidak terlibat dalam…

Mamuju–Kasatpol PP Sulawesi Barat (Sulbar), Bujaeramy Hassan, melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja dihadapan Pj. Gubernur Sulbar dan Sekprov Sulbar di Graha Sandeq, Selasa 2/1/2024. Penandatanganan tersebut juga diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sulbar. Ditemui usai penandatanganan, Bujaeramy mengatakan dirinya ingin fokus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam hal penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan hal lain yang menjadi kewenangannya. “Terdapat beberapa poin penting yang wajib saya tunaikan di tahun 2024 dan saya optimis akan berusaha untuk menuntaskan apa yang menjadi kewajiban dan kewenangan saya, termasuk 8 (delapan) program prioritas Pj. Gubernur. Besok (hari ini) akan saya kumpulkan para Eselon III dan IV serta staf untuk mengatur strategi terbaik dalam melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Pj. Gubernur, langkah-langkah strategis apa yang patut kita laksanakan serta mitigasi apa yang harus kita siapkan dalam mengantisipasi jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya” ucapnya. Ia juga menyampaikan bahwa beberapa poin penting dalam Pakta Integritas yang harus dilaksanakan seperti komitmen pada pencegahan dan pemberantasan KKN, pencegahan gartifikasi dan benturan kepentingan, membangun budaya kerja yang jujur serta komitmen untuk mencapai target kinerja minimal 95 persen, realisasi keuangan minimal 95 persen, menuntaskan program 4+1, merespon setiap pengaduan masyarakat, melaksanakan 8 (delapan) program prioritas provinsi, publikasi kinerja, dan membangun budaya audiensi dengan masyarakat. Pada aspek penegakan perda dan menciptakan situasi ketenteraman umum yang kondusif di masyarakat, Bujaeramy komitmen akan melakukan kolaborasi. “Apalagi kita tahu, kita sebentar lagi akan menghadapi Pemilu, upaya kita bagaimana kita dapat memelihara keamanan, tentunya bekerjasama dengan instansi terkait, TNI, Polri dan yang lainnya,” jelas Bujaeramy. Di akhir perbincangan, Bujaeramy mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya. “Oh ya, besok (Kamis, 4 Januari) kita agendakan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja antara saya selaku Kasat dengan semua eselon III dan IV serta Staf. Sebenarnya kita rencanakan penandatanganan hari ini, namun karena sesuatu…

Mamuju–Kasatpol PP dan Damkar Sulawesi Barat (Sulbar), Bujaeramy Hassan, mengadakan pertemuan dan mengumpulkan jajaran dan para stafnya di Ruang Rapat Kantor Satpol PP dan Damkar Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, Rabu, 3/1/2024. Pertemuan tersebut bukan tanpa sebab, Bujaeramy ingin ada perbaikan kinerja yang lebih baik dan cepat dari pada tahun sebelumnya, mengevaluasi kekurangan dan mencari solusi pemecahan masalah. Dalam rapat, Ia menekankan agar jajarannya lebih terpacu dalam bekerja dan melaksanakan tugas serta menggenjot progres kinerja dan tidak lupa program prioritas Pj. Gubernur, termasuk permasalahan 4 + 1 yang sedang digalakkan Pemprov Sulbar. “Kita harus gesit, bergerak cepat dan jeli melihat situasi, jika pada tahun lalu kita bergerak pada kisaran speed 2, 3 dan 4, maka tahun ini pergerakan kita harus lebih cepat lagi sehingga masyarakat lebih cepat bisa merasakan pelayanan yang kita berikan. Selain cepat, kualitas pelayanan juga harus semakin membaik, program prioritas Pj. Gubernur dalam melayani masyarakat harus kita aktualisasikan dengan baik” ucap Bujaeramy memberi motivasi kepada jajarannya. Bujaeramy juga menyinggung soal Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas para ASN. Ia menginginkan agar ASN jangan melupakan adat ketimuran, budaya Malaqbi dalam menjalankan tugas. “Pakta integritas adalah pengejawantahan dari tanggungjawab moril dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kita pada suatu jabatan tertentu, sehingga harus dilaksanakan sesuai jalur tetap inovatif, kreatif, fleksibel tetapi tidak melanggar norma dan hukum yang ada. Secara khusus yang berkaitan dengan tugas-tugas kita selaku Pol PP, semua itu kita laksanakan secara humanis, menjunjung tinggi hak seluruh warga negara, tidak arogan, dan terpenting untuk selalu menjaga citra positif di tengah masyarakat,” pesan Bujaeramy. Hal terakhir yang disampaikan dalam rapat adalah soal publikasi kegiatan setiap bidang. Ia berharap agar semua bidang menyampaikan laporan kinerjanya ke publik secara berkala setiap minggu melalui bentuk rilis pemberitaan baik melalui media sosial OPD, website OPD, website Pemprov, media online, maupun media…

MAMUJU - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar langsung menindaklanjuti program kerja prioritas Pemprov Sulbar Tahun 2024. Hal itu ditandai dengan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithhar Thala Ali disaksikan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 02 Januari 2024. Setelah itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithhar Thala Ali langsung tancap gas dengan turun kelapangan mengunjungi sekolah-sekolah. "Ini memastikan mencapai penanganan ATS, makanya kita menemui Kadis Pendidikan Kabupaten Mamuju," kata Mithhar, Rabu 3 Januari 2024. Ia menambahkan agar penanganan ATS ini betul-betul diintervensi, sehingga dilakukan kordinasi dengan baik. "Bagaimana pengoperasian bus sekolah di Mamuju. Tadi disampaikan dalam waktu dekat bus dioperasikan setelah dilakukan branding mobilnya," tambahnya. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar juga akan membuka kelas SMA jauh di pulau Bala-balakang Mamuju. "Kita juga memastikan anak-anak di usia sekolah bisa mendapatkan layanan pendidikan," ujarnya. Termasuk, mengintervensi program prioritas yang menjadi fokus kedepan mulai dari penanganan 4+1 Sulbar, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, anak putus sekolah, perkawinan anak, program lainnya konektivitas wilayah, penanganan bencana dan lainnya.(rls)