MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Lingkungan Hidup meminta agar pemerintah kabupaten melakukan antisipasi pengendalian sampah jelang Idul Fitri. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulbar Zulkifli Manggasali mengatakan , imbauan tersebut dikeluarkan sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan imbauan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar pemerintah daerah (pemda) dapat mengantisipasi timbulan sampah tambahan dampak aktivitas mudik dan Lebaran 2024. "Mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah jelang lebaran dan mudik telah berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten seperti kabupaten Mamuju, agar melakukan pengendalian," kata Zulkifli. Ia menjelaskan, penumpukan sampah biasa terjadi akibat sampah makanan dan setalah shalat id. Sehingga pihaknya telah meminta untuk mempersiapkan personil melakukan pembersihan di tempat ibadah. Petugas yang ada pun nantinya akan bekerja maksimal. "Selain itu, diimbau kepada masyarakat agar ketika melaksanakan shalat id dapat memperhatikan sampah, Jangan menggunakan barang habis pakai, warga bisa mengunakan karpet atau bahan lainnya ketika melaksanakan shalat id," ucapnya. Ia menekankan, agar momentum ramadhan ini dapat menjadi momentum untuk semakin sadar terhadap kondisi lingkungan. Sekaligus kesadaran agar pentingnya menjaga kebersihan. (Rls)

Mamuju -- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya meningkatkan pemahaman dan peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) mengadakan webinar Astama Talk Series #7 dengan topik "Single Salary System: Lessons Learned from Japan for Indonesian Government". Webinar yang diselenggarakan ini menampilkan Laode Buzyali Fajman Sanbigs, lulusan Magister dari GRIPS, Tokyo, sebagai pembicara utama. Kabid Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai sistem gaji tunggal yang diterapkan di Jepang, serta pelajaran yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sistem serupa. Diskusi tersebut memberikan wawasan yang bernilai bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam merancang kebijakan yang lebih efektif terkait manajemen kepegawaian. Hinrawati salah satu Staf Fungsional (Asesor) mengatakan, partisipasi dalam webinar ini merupakan langkah penting dalam upaya kami untuk terus meningkatkan pemahaman dan kualitas ASN di Sulbar. "Kami berharap dapat mengambil manfaat maksimal dari pembahasan ini untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik di daerah kami,"kata Rini. Ia juga menyampaikan harapan, dengan diselenggarakannya webinar ini, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat menggali lebih dalam tentang implementasi sistem gaji tunggal yang efektif dan berkelanjutan. "Harapan kami adalah dapat mengadopsi praktik terbaik yang sesuai dengan konteks Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ASN serta efisiensi dalam pengelolaan kepegawaian," kata Rini. Hadir dalam webinar ini, Kepala Bidang Pengembangan ASN Hj. Rini Lukita Sari beserta seluruh staf Fungsional Bidang Pengembangan ASN, yang antusias mengikuti pembahasan yang relevan dan bermanfaat ini. Penulis : BKD Editor : humassulbar

Mamuju -- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulbar menerima audiensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Alarm dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (Ipmapus) pada Senin 1 April 2024. Audiensi yang dilakukan oleh LSM dan Ipmapus tersebut untuk menanyakan perihal upah kerja pembangunan paving blok di Pulau Karampuang tahun anggaran 2023 yang disinyalir belum dibayarkan sampai sekarang , dan permintaan data pembebasan lahan pembangunan Bandar Udara Tampa Padang Mamuju. Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin menyampaikan, bahwa perihal upah kerja yang belum dibayarkan silahkan menghubungi penyedia yang mengerjakan paving blok tersebut. "Silahkan menghubungi penyedianya, karena dikontrak yang kami tandatangani bersama penyedia, semua sudah jelas analisa harga satuan pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang salah satu itemnya terdapat upah tenaga pekerja, jadi jika ada pekerja yang belum dibayarkan kami tidak tahu tentang hal tersebut karena kami sudah membayarkan 100 persen kepada penyedia" kata Syahar Terkait data pembebasan lahan Bandara Tampa Padang Mamuju yang diminta oleh Ipmapus, Syaharuddin menyampaikan untuk menyurat ke Dinas Kominfo sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). "Silahkan adik - adik mahasiswa untuk menyurat secara resmi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID yang ada di Dinas Kominfo terkait permintaan data tersebut, dan jika memang data itu dapat diberikan kami menunggu saja penyampaian dari pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi," tandas Syaharuddin. Penulis : Dinas Perkim Editor : humassulbar

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar mengimbau kepada seluruh pengguna jalan yang hendak mudik agar selalu mengutamakan keselamatan sekaligus mewaspadai bahaya aquaplaning. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar, Maddareski Salatin mengatakan waspada aquaplaning harus menjadi perhatian apalagi saat hujan deras terjadi. "Sekarang kan musim hujan, sehingga kita meminta agar para pengendara berhati-hati dan menurunkan kecepatan jika hujan deras terjadi, " kata Maddareski. Ia mengatakan, jalan yang basah dan tergenang akibat hujan berpotensi memicu terjadinya aquaplaning. Aquaplaning sendiri merupakan situasi berbahaya di mana ban kendaraan gagal menapak pada aspal karena adanya lapisan air di atas jalan Pihaknya meminta, agar warga yang hendak mudik menggunakan mobil ataupun motor saat kondisi hujan, jangan lupa agar selalu menekankan keselamatan. Imbauan ini diharapkan dapat diperhatikan dengan baik, sekaligus memastikan agar seluruh kendaraan sebelum mudik diperiksa dengan baik , para pengendara juga diminta agar mematuhi seluruh rambu lalulintas yang ada. (Rls)

Mamuju, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar sebuah kegiatan bertajuk "Safari Ramadhan" di Masjid Babul Jannah Pasar Baru, Karema, Mamuju, Sulbar, Rabu 3 April 2024 malam. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat setempat serta meningkatkan kesejahteraan umat di bulan suci Ramadhan. Dalam rangka mendukung kegiatan keagamaan dan pembangunan infrastruktur keagamaan, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Arianto mewakili Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyerahkan bantuan hibah keagamaan sebesar Rp. 1 Miliar. Bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki dan memperluas fasilitas keagamaan, seperti pembangunan masjid, pesantren, dan sarana ibadah lainnya. Dalam sambutannya, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Arianto mengatakan, itu dilakukan sebagai wujud nyata kebersamaan serta kekompakan seluruh lapisan masyarakat Sulbar. "Ini sebagai bentuk mempererat silaturrahim, kebersamaan dan semangat dalam melaksanakan bulan yang penuh berkah ini. Mewakili Penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Zudan dan jajaran Pemprov Sulbar, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pemkab Mamuju, Forkopimda, Kepala OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju serta seluruh masyarakat Mamuju, atas kehadiran dan kebersamaan pada malam ini, ini menjadi bukti nyata bahwa semangat kekeluargaan dan gotong royong masih sangat kental di tengah-tengah kita, menguatkan pondasi kemajuan dan harmoni khususnya di Kabupaten Mamuju dan secara umum di Sulbar," ujarnya. Arianto juga menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat dan Pemkab Mamuju atas sinergitas yang sudah terjalin sangat baik khususnya dalam pelaksanaan penanganan masalah 4+1 terkait dengan intervensi stunting, perkawinan anak usia dini, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah dan Inflasi. "Mari kita bersama-sama menjadikan Ramadhan ini sebagai momentum untuk meningkatkan ibadah kita, mempererat tali persaudaraan, dan berbuat kebaikan kepada sesama," tutup Arianto. Kegiatan Safari Ramadhan dan penyerahan bantuan hibah keagamaan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan serta memajukan kesejahteraan umat. Penulis : Biro Pemkesra Setda…

Mateng-Pasangkayu--Dinas Perkebunan (Disbun) Sulawesi Barat (Sulbar) menurunkan tim monitoring dan evaluasi ke lima perusahaan sawit yang berada di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dan Kabupaten Pasangkayu, pada 27-28 Maret 2024. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Disbun Sulbar, Hermanto mengatakan, kelima perusahaan itu masing - masing PT. Surya Raya Lestari 2, PT. Trinity, PT. Unggul, PT. Pasangkayu dan PT. Letawa. "Tujuan tim turun ke lapangan sehubungan dengan monitoring dan evaluasi tim penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit milik pekebun yang dijual kepada kelima perusahaan tersebut," ungkapnya. Saat peninjauan hari pertama ke lapangan tim mengadakan pertemuan di lokasi PT. Surya Raya Lestari 2, PT. Trinity, PT Unggul. Kemudian kegiatan monitoring dilanjutkan hari kedua di PT. Pasangkayu dan PT. Letawa. Dari hasil monitoring dan evaluasi diperoleh data : • PT. Surya Raya Lestari 2, harga TBS sebesar Rp. 2.350, diketahui dengan rendemen 17 persen, kapasitas pabrik sebesar 60 ton dengan olah kapasitas 1.500 ton/hari. • PT. Trinity, dengan harga TBS Rp. 2.380, dengan rendemen 16.85 persen. Kapasitas pabrik 45 ton/hari dengan olah kapasitas 500 ton/hari. • PT. Unggul dengan harga TBS sebesar Rp. 2.400, rendemen sebesar 18 persen. Kapasitas pabrik yang dimuat sebanyak 45 ton dengan olah kapasitas 500 ton/hari. • PT. Pasangkayu dengan harga TBS Rp. 2.250, dengan rendemen 17 persen. Kapasitas pabrik yang dimuat sebanyak 60 ton dengan olah kapasitas 250 ton/hari. • PT. Letawa dengan harga TBS Rp. 2.250, dengan rendemen sebesar 17 persen. Kapasitas pabrik yang dimuat sebanyak 60 ton dengan olah kapasitas 250 ton/hari. Seperti diketahui bahwa CPO sangat mempengaruhi harga beli TBS oleh pabrik, semakin tinggi kualitas CPO yang dihasilkan maka Indeks "K" semakin menurun sehingga harga beli TBS oleh Pabrik juga menurun. Penulis : Disbun Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Biro Pemkesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menggelar Rapat Inventarisasi dan Monitoring Kerja Sama Daerah di Hotel Aflah Mamuju, Senin 01 April 2024. Rapat bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya strategis dalam mengoptimalkan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Ini juga sebagai tindak lanjut arahan Pj.Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Muhammad Idris. Rapat yang dihadiri berbagai stakeholders, termasuk perwakilan dari berbagai kabupaten/kota di Sulbar serta pihak terkait lainnya, membahas berbagai hal terkait dengan kerja sama antar daerah dalam peningkatan pembangunan daerah. Agenda utama rapat meliputi evaluasi capaian program-program yang telah dilaksanakan, pembahasan kendala-kendala yang dihadapi, serta penyusunan strategi untuk memperkuat kolaborasi di masa mendatang. Dalam rapat tersebut, dibahas pula mengenai pemetaan kerja sama yang akan dilaksanakan oleh setiap daerah dan penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai langkah-langkah penting dalam meningkatkan efektivitas kerjasama antar daerah. Disamping itu, pihak-pihak terkait juga membahas upaya-upaya untuk memperkuat pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang telah disepakati. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto mengatakan, letak Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur adalah peluang sekaligus tantangan bagi daerah provinsi di Pulau Sulawesi sebagai penyangga terhadap kebutuhan, baik sandang maupun pangan ibukota negara yang baru. "Olehnya itu, kita harapkan rapat inventarisasi kerja sama ini kita dapat menentukan langkah-langkah startegis memetakan potensi sumberdaya kedua provinsi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ucap Arianto. Rapat inventarisasi dan monitoring kerja sama daerah ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, diharapkan dapat terwujud pelayanan publik yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Sulbar secara keseluruhan. Penulis : Biro…

Mamuju – Polda Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Marano 2024 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 yang dilakukan di Jalan Yos Soedarso, Mamuju, Rabu 03/04/2024. Sebanyak 1 Peleton Satpol PP Sulbar mengikuti apel tersebut bersama personel dari TNI/Polri, Basarnas, Dinas Perhubungan dan lainnya. 1 orang personel Satpol PP juga ikut dalam penyematan pita yang dilakukan oleh Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adang Ginanjar setelah melakukan pengecekan seluruh peserta apel. Hadir pada kegiatan tersebut, Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar Muh. Jaun, yang juga Plt. Kasatpol PP Sulbar, Kapolda dan Wakapolda, unsur Forkopimda Sulbar, Danlanal Mamuju, Kapolresta Mamuju, Jasa Raharja dan undangan lainnya. Kapolda Sulbar Irjen Pol. Adang Ginanjar, saat membacakan sambutan seragam Kapolri mengatakan bahwa apel gelar pasukan ini digelar secara serentak diseluruh Indonesia dan merupakan bentuk pengecekan akhir pelaksanaan operasi ketupat 2024 sebagai wujud nyata sinergitas TNI/Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan hari raya Idul Fitri 1445 H. “Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan RI, tahun 2024 diperkirakan terdapat potensi pergerakan masyarakat (mudik) sebesar 190 juta orang atau meningkat 56 persen dibandingkan tahun 2023, untuk itu dihimbau kepada masyarakat untuk mudik lebih awal,” katanya. Untuk menjawab tantangan ini, lanjutnya, TNI/Polri bersama stakeholder terkait melaksanakan operasi terpusat dengan sandi ketupat 2024 yang melibatkan 155.165 personel selama 13 hari dari tanggal 4 sampai 16 April 2024. Di akhir sambutannya, Kapolda berterima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam operasi tersebut. Usai Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Marano 2024 dilanjutkan sesi foto bersama. Penulis: Satpol PP Sulbar Editor: humassulbar

Mamuju--Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2025 – 2045, Bapperida Sulbar mengundang sejumlah perangkat daerah dalam Rapat Pembahasan Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana di Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar, Rabu (3/4/2024). Dalam undangan tertulisnya, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyebut perlunya analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga terkait. Ini sesuai yang termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025 – 2045. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, Hasanuddin, serta dihadiri oleh perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulbar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sulbar, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulbar, Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Dinas Kesehatan Sulbar, Dinas Pendidikan Sulbar, bersama Tim Kerja Penyusunan RPJPD 2025 – 2045 di lingkup Bapperida Sulbar. Pada kesempatan ini, Kepala Bidang PPEPD, Hasanuddin menjelaskan kebutuhan data yang diperlukan kepada perwakilan perangkat daerah yang hadir. “Salah satu yang harus tergambarkan dalam dokumen RPJPD ini adalah trend demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, yang ditampilkan berdasarkan analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana hingga tahun 2045, sesuai NSPK dari masing – masing kementerian atau lembaga,” jelas Hasanuddin saat membuka rapat. Menurutnya, beberapa kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang akan dianalisis proyeksinya, yaitu rumah atau tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan. Hasanuddin juga meminta proyeksi kebutuhan tersebut dibagi secara per periode lima tahunan, dari masing – masing kabupaten Se-Sulbar. Diketahui dari hasil rapat, beberapa perangkat daerah masih belum dapat memenuhi kebutuhan data proyeksi tersebut, sehingga disepakati pengumpulan data masing – masing perangkat daerah paling lambat Jumat (5/4/2024). Penulis: Bapperida Sulbar Editor: humassulbar

Mamuju – Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyalurkan Zakat Profesi, Infaq dan Zakat Fitrah ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulbar, Rabu 03 April 2024. Sebanyak lima ASN membayar zakat profesi yang sudah memenuhi kriteria untuk membayar, 19 ASN berinfaq dan satu ASN membayar zakat fitrah. Plh. Kepala Disdukcapil Sulbar, Muhammad Rusdi dan Sekretaris Disdukcapil Sulbar mewakili ASN dalam penyerahan tersebut. ”Pembayaran zakat profesi atau zakat penghasilan adalah bagian dari zakat mall yang rutin di bayar oleh ASN Disdukcapil Sulbar setiap bulannya,” kata Muhammad Rusdi. Wakil Ketua I Pengumpulan Zis DSKL dan CSR Baznas Sulbar Amran HB, sebagai Amil Zakat mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kesadaran ASN Disdukcapil Sulbar dalam memenuhi kewajibannya membayar zakat dan berinfaq, dan harapannya kedepannya pembayaran zakat dan infaq tetap kontinyu. Penulis: Disdukcapil Sulbar Editor : humassulbar