Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045 pada Kamis (04/01/2023). Acara digelar secara hybrid. Dihadiri Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Sulbar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Sulbar, Akademisi, Organisasi Masyarakat, Perangkat Daerah lingkup Se-Sulbar, Tokoh Masyarakat dan Pejuang Pembentukan Sulbar. Daring melalui aplikasi rapat virtual dan luring di Grha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat. Dalam laporannya, Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana menjelaskan muatan dari dokumen RPJPD. “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk periode 20 tahun”, katanya. Sebagai rangkaian tahapan dalam penyusunan RPJPD, konsultasi publik menjadi forum sosialisasi ranwal RPJPD Sulbar 2025-2045 kepada seluruh instansi, lembaga dan masyarakat di Sulbar. Tak hanya itu, dalam tahapan ini diperlukan masukan dan saran dari berbagai pihak. “Forum konsultasi publik merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait rancangan awal RPJPD Sulbar tahun 2025-2045 kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pembangunan. Fungsinya tidak hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai wadah untuk mendapatkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan”, lanjutnya. Pada kesempatan ini, Kepala Bappeda Sulbar menyampaikan pula Visi yang diusung dalam Ranwal RPJPD 2025-2045. “Adapun Visi Daerah dalam RPJPD 2025 – 2045 adalah Sulawesi Barat yang Malaqbi, Sejahtera dan Berkelanjutan”, sebutnya. Malaqbi dimaknai keinginan untuk mencapai derajat manusia mulia dan bermartabat. Selanjutnya, Sejahtera dimaknakan sebagai pencapaian kondisi kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas. Terakhir, Berkelanjutan dimaknakan pembangunan yang Sulbar mengedepankan prinsip berkelanjutan, dengan mengharmoniskan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola. RPJPD ini disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, baik visi maupun substansi isi dokumen. “Substansi RPJPD harus selaras dengan RPJPN 2025 – 2045. Untuk…

MAMUJU--Bidang Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Rapat Bersama Tim Verifikasi Administrasi Evaluasi KLA Tahun 2024 secara daring, Kamis, 04 Januari 2024. Rapat dipimpin Kepala Bidang PUHA Hartati Zainuddin. Dipusatkan di Ruang Rapat DP3AP2KB Sulbar, rapat ini membahas tentang agenda persiapan evaluasi KLA oleh Tim Verifikasi dan mengatur jadwal pelaksanaan rapat serta bimtek dengan GT KLA Kabupaten. Kepala Bidang PUHA DP3AP2KB Sulbar, Hartati Zainuddin mengatakan, akan mengevaluasi kabupaten yang belum memperoleh penghargaan, agar bisa mewujudkan program Kabupaten/Kota Layak Anak dan akan mendorong kabupaten untuk menuju pada kategori Nindya tahun ini. (rls)

MAMUJU--Sekretaris Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) dr. Muhammad Ihwan melakukan Dialog Interaktif ”Pengaruh Perkawinan Anak Terhadap Bonus Demografi di Sulbar”, di Studio RRI Mamuju, Kamis, 04 Januari 2024. Bonus demografi merupakan potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, dimana proporsi usia kerja lebih besar dari proporsi usia bukan pekerja. Sekretaris DP3AP2KB Sulbar, dr. Muhammad Ihwan menerangkan, bonus demografi di Sulbar tidak dapat diraih jika persoalan kemiskinan, stunting, putus sekolah dan perkawinan anak tidak dapat dituntaskan. “Kalau persoalan kemiskinan, stunting, putus sekolah dan perkawinan anak di Sulbar tidak bisa dituntaskan, maka jangan harap bonus demografi dapat kita raih,” ujar Ihwan. Lebih jauh Ihwan mengutarakan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi syarat mutlak mencapai bonus demografi. Kualitas SDM dapat meningkat bila persoalan perkawinan anak, stunting dan anak putus sekolah dituntaskan. “Untuk meningkatkan kualitas SDM, persoalan perkawinan anak, stunting dan anak putus sekolah harus dituntaskan,” tegas Ihwan (rls)

MAMUJU -- Pemerintah provinsi Sulbar mengusulkan perbaikan jalan daerah melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) 2024. Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad menguraikan, perbaikan jalan diusulkan terdapat 13 titik di sejumlah kabupaten, antara lain; di Mamuju diusulkan ruas Salubatu - Bonehau, Ruas Bonehau –Kalumpang, Ruas Kalumpang – Bts.Luwu Utara 39,23 Km, dan Ruas Bts. Tapalang Barat– Bts Tapalang (Desa Tampalang) Di Majene, Ruas jalan Salutambung -Urekang dan Ruas Lombongan -Petabeang. Sedangkan di Polman diusulkan ruas Lampa (Mapilli) –Matangnga, dan Mapilli - Piriang. Untuk di Mamasa diusulkan ruas jalan Tampak Kurra –Periangan –Tabulahan , Ruas Urekang – Mambi, Ruas Matangnga - Keppe, Ruas Tabone – Nosu, dan Ruas Nosu – Pana (DesaPanura). "Ini masih tahap pengusulan, semoga apa yang kita usulkan ini mendapat persetujuan sehingga bisa mempercepat konektivitas wilayah di Sulbar," kata Rachmad, Jumat (5/1/2024) Rachmad mengutarakan, percepatan konektivitas wilayah termasuk di dalam program prioritas tahun 2024 oleh Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Selain untuk mempercepat konektivitas wilayah, juga untuk mempersiapkan Sulbar sebagai penyangga IKN. "Sehingga beberapa titik yang kita usulkan ini adalah menjangkau kawasan produktif, seperti pertaian perkebunan, peternakan. (Rls)

MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus berupaya secara proaktif mengatasi masalah stunting yang masih menjadi isu serius di Sulbar dengan angka stunting yang masih tinggi. Langkah konkret diambil dengan menggalakkan program 4 plus 1 yang diinisiasi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy bersama tim dari Dinkes provinsi, Dinkes Kabupaten Mamuju, Puskesmas Tampa Padang melaksanakan kunjungan ke Posyandu Gelombang Pantai, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Kamis 04 Januari 2024, serta membagikan paket bantuan kepada keluarga yang memiliki balita stunting. Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya mendukung penurunan angka stunting yang masih cukup tinggi di Sulbar. Sebanyak 140 paket bantuan berupa beras 5 Kg dan telur telah dibagikan secara langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulbar. "Intervensi ini merupakan implementasi nyata dari program prioritas pak pj. gubernur dalam menangani stunting melalui konsep 4 plus 1," ungkap Asran Masdy. Pada kesempatan itu, salah satu hal yang ditekankan Kepala Dinas Kesehatan Sulbar kepada seluruh sasaran yang hadir adalah agar para orang tua, khususnya ibu yang memiliki balita, untuk hadir setiap bulannya ke posyandu, guna meningkatkan D/S di wilayah tersebut. "Kehadiran sasaran ke posyandu sangat penting, karena akan mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang akan datang," pungkasnya. Langkah-langkah seperti pembagian telur ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi gizi balita di Sulbar, serta menjadi langkah awal dalam menurunkan angka stunting di provinsi ke-33 ini. Diharapkan pula, upaya serupa akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak guna menciptakan perubahan yang signifikan dalam penanganan stunting. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar) Amir menghadiri rapat di Dinas Kehutanan Sulbar, Kamis, 4 Januari 2024. Rapat bertujuan menindaklanjuti permohonan PT. PLN terkait perizinan kawasan pembangunan jaringan listrik. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Kerja Kepala Dinas Kehutanan Sulbar. Rapat dipimpin Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Andi Aco Takdir, dan juga dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulbar Zulkifli Manggazali, Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulbar Basri Boy, Senior Technician Pengendalian Listrik Perdesaan PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar Muhammad Djajadi dan Alfian Izza Al Faizin selaku Team Leader Perencanaan Listrik Perdesaan. Kepala Dinas Kehutanan Sulbar Andi Aco Takdir menyampaikan terkait pemohonan PT. PLN UP2K Sulbar untuk mendapatkan fasilitasi penerbitan izin pembangunan jaringan listrik tegangan menengah yang melewati kawasan hutan. Andi Aco Takdir mengatakan, Pemprov Sulbar mendukung pembangunan jaringan listrik di desa-desa yang belum terlayani oleh PLN, sebab merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Olehnya itu, kata Dia, terkait permintaan pemohonan untuk fasilitasi penerbitan dokumen analisis status fungsi kawasan hutan, Dinas Kehutanan Sulbar akan segera berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar. Kepala Dinas ESDM Sulbar Amir menyampaikan, masih terdapat 23 desa di Sulbar yang belum memiliki listrik PLN, dan untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen, desa-desa tersebut dihadapkan pada kendala karena berada dekat kawasan hutan lindung. "Koordinasi seperti ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi di Sulbar, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik di sektor ketenagalistrikan. PT. PLN juga berkomitmen untuk menyelesaikan desa-desa yang masih belum teraliri listrik, sesuai dengan penugasan pemerintah pusat," tambah Amir. Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda DPM-PTSP Sulbar Basri Boy mengatakan, untuk mendapatkan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dari Gubernur Sulbar, pemohon perlu melengkapi persyaratan dokumen analisis status dan fungsi kawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar. "Pemohon…

MAMUJU - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim) melakukan Penandatanganan Pakta Integritas Internal sebagai lahkah awal sebelum melakukan aksi nyata untuk melayani masyarakat. Hadir dalam penandatanganan tersebut adalah Kadis Perkim Syaharuddin, Sekretaris Perkim ,Amrin, Kepala Bidang Perumahan Reski Ridwan, Kepala Bidang Permukiman Rahmad Barawaja. K. para pejabat Pengawas, Fungsional dan seluruh staf pelaksana lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat. Kadis Perkim Sulbar Syaharuddin mengatakan, penandatanganan Pakta Integritas dilakukan hari ini adalah menindaklanjuti arahan bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh "Bagaimana kita senantiasa menyamakan frekuensi antara kepala dinas dan bawahan sebelum melayani masyarakat," kata Syaharuddin, Kamis 4 Januari 2024. Ia menambahkan bahwa Pakta Integritas yang ditandatangani tersebut adalah sebuah komitmen untuk membantu kepala dinas dalam menyelesaikan target kinerja yang akan dicapai di tahun 2024. "Membantu pemerintah dalam menuntaskan 4 + 1, melaksanakan 8 (delapan) program prioritas Provinsi Sulawesi Barat serta hal – hal lain yang akan membuat Sulawesi Barat lebih baik lagi," tambahnya. Sebelumnya Kadis Perkim juga sudah melakukan penandatanganan Pakta Integritas bersama seluruh Pejabat Tinggi Pratama yang disaksikan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat di awal tahun tepatnya di 2 januari 2024. Diakhir Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas, tak lupa dirinya berpesan kepada seluruh pejabat dan staf lingkup Dinas Perkim untuk senantiasa membangun kerjasama yang baik dalam melayani masyarakat. "Senantiasa mengingat pesan bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof Zudan yang sudah seringkali beliau sampaikan disetiap kesempatan yaitu “buatlah masyarakat bahagia," tandasnya.(rls)

MAMUJU--Penandatanganan Pakta Integritas Lingkup Dinas Capil Sulawesi Barat , Rabu, 03 Januari 2024. Penandatanganan berlangsung di Graha Sandeq Pemprov Sulbar dengan dihadiri langsung Pj. Gubenur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Kadis Capil Sulawesi Barat Muhammad Ilham Borahima, yang juga turut melakukan penandatanganan menyampaikan bahwa Penandatanganan Pakta Intregritas dan Perjanjian Kinerja adalah hal yang bersifat wajib dilakukan oleh Pejabat Tinggi Pratama sebagai wujud dari komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing OPD. "Kita siap melaksanakan komitmen yang telah ditandatangani dalam Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dalam Pakta Integritas yang ditandatangani tersebut terdapat salah satu komitmen yang berhubungan langsung salah satu tugas dan fungsi Capil Sulbar," kata Muhammad Ilham, Kamis 4 Januari 2024. Ia menambahkan, Pakta Integritas akan menjadi panduan utama dalam pelaksanaan program prioritas Pj. Gubernur Sulbar, khususnya terkait dengan upaya penurunan angka stunting, miskin ekstrim dan persoalan lainnya. "Kerjasama yang solid dan komitmen bersama menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ini," pungkasnya.(rls)

MAMUJU, - Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2023 telah berhasil menorehkan berbagai program terkait ketenagakerjaan di Sulawesi Barat. Hal itu pun menjadi pelecut jajaran Disnaker untuk terus berbenah melakukan inovasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat Andi Farid Amri mengatakan selama tahun 2023 berbagai kegiatan dinilai telah berhasil dilaksanakan seperti Disnaker Sulbar telah melatih dan melakukan uji kompentesi pada kejuruan Menjahit, Las, Komputer dan Tatarias dengan peserta pelatihan sebanyak 608 Orang dan 555 Orang dinyatakan lulus ujikompetensi dan sebanyak 196 Orang telah bekerja dan berwirausaha. "Selain itu Disnaker juga telah melaksanakan kegiatan pemagangan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada 25 Perusahaan dengan jumlah peserta sebanyak 142 Orang dengan serapan sebanyak 70 Orang Tenaga Kerja di Perusahaan,"kata Andi Farid, Kamis,4 Januari 2024 Tidak hanya itu, pada penerimaan bursa tenaga kerja melalui kegiatan Job Fair yang diikuti 2.600 pendaftar, dan berhasil menempatkan sebanyak 385 orang tenaga kerja pada 22 perusahaan. Kemudian melalui kegiatan Pemberdayaan tenaga kerja yang digelar Disnaker pada 256 lokasi, Disnaker berhasil melakukan serapan tenaga kerja sebanyak 7.380 orang melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja padat kaya infrastruktur dan produktif di seluruh kabupaten diantaranya Kabupaten Pasangkayu sebanyak 728 orang pada 24 lokasi pekerjaan. Kabupaten Mamuju sebanyak 1.981 orang pada 68 lokasi pekerjaan. Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 705 orang pada 16 lokasi pekerjaan. Kabupaten Majene 854 orang pada 35 lokasi pekerjaan. Kabupaten Mamasa sebanyak 860 orang pada 26 lokasi pekerjaan dan yang terbanyak yaitu Polewali Mandar sebanyak 2.252 orang pada 87 lokasi pekerjaan. Menurutnya, seluruh program tersebut merupakan program prioritas yang telah banyak menyerap tenaga kerja di Sulawesi Barat. Kemudian untuk para pekerja Migran Sulawesi Barat Disanaker juga telah melakukan berbagai pelatihan. "Seperti melakukan pelatihan terhadap CPMI sebanyak 25 orang," kata Andi Farid. Dalam penetapan UMP Disnaker juga melakukan intervensi dan berhasil menaikkan UMP Sulbar…

MAMUJU--Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Fasilitasi Penanaman Modal Sektor Pertambangan PT. LTJ Global Jaya. Rapat dilaksanakan pada hari perdana bekerja di Tahun 2024, berlangsung di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar, Selasa 2 Januari 2024. Rapat dipimpin Kepala Dinas ESDM Sulbar Amir, dan dihadiri Kepala Bidang Mineral dan Batubara Ilham bersama jajaran staf, Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A DPM-PTSP Sulbar, Irfan AT, serta Manajemen PT. LTJ Global Jaya. Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas ESDM Sulbar Amir menjelaskan terkait permohonan izin usaha pertambangan PT. LTJ Global Jaya. Ia mengatakan, Pemprov Sulbar senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal tersebut. "Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dimohonkan oleh PT. LTJ Global Jaya didasarkan pada pertimbangan teknis rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM Pusat, yang menyatakan bahwa Desa Takandeang dan sekitarnya di Kecamatan Simboro dan Kecamatan Tapalang merupakan wilayah yang memiliki potensi Logam Tanah Jarang (LTJ), yang potensi ekonominya cukup besar, dan di wilayah ini juga menjadi wilayah penelitian BRIN untuk unsur radioaktif, sehingga perlu dikaji dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat," terang Amir. Kepala Bidang Mineral dan Batubara Ilham menyampaikan, di Kabupaten Mamuju terdapat potensi komoditas tambang LTJ yang sangat luas mencapai 9.252 Ha, tepatnya di Kecamatan Simboro dan Tapalang, yang melingkupi 8 (delapan) desa. "Dinas ESDM Sulbar bersama DPM-PTSP Sulbar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengusulkan rencana wilayah lelang komuditas LTJ," ungkapnya. Terkait permohonan PT. LTJ Global yang belum disetujui, Ilham menjelaskan, hal itu dikarenakan persyaratan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan belum memenuhi syarat untuk masuk dalam rencana wilayah lelang komoditas LTJ. Sementara, Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A DPM-PTSP Sulbar, Irfan AT mengatakan, selain permohonan izin pertambangan perusahaan, pihak PT. LTJ Global Jaya juga meminta kejelasan prosedur pencairan jaminan kesungguhan untuk IUP eksplorasi mineral zirkon PT.…