Mamuju--Hari pertama masuk kerja pasca libur tahun baru 2024, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulawesi Barat (Sulbar) mengawalinya dengan mengikuti Apel Pagi dan Doa Bersama Lingkup Pemprov Sulbar melalui virtual, Selasa 2 Januari 2024. Apel dan Doa bersama dihadiri Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin, para Pejabat dan seluruh Staf Lingkup Dinas Perkim Sulbar. Setelah Apel dan Doa Bersama dilanjutkan dengan Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2023 dan Pelaksanaan Target Kinerja Tahun 2024. Dalam rapat, Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin menyampaikan kepada seluruh pejabat dan staf untuk kembali mengoreksi capaian – capaian tahun 2023 yang dianggap kurang, untuk lebih ditingkatkan lagi di tahun 2024. "Saya berharap di tahun 2024 ini kita dapat membangun kerja sama yang lebih baik untuk mencapai hasil yang lebih baik,” ujarnya. Tak kalah penting, dihari yang sama Kepala Dinas Perkim Sulbar juga melakukan Rapat Internal khusus Bidang Pertanahan membahas percepatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bandara Tampa Padang menjadi topik utama pada rapat tersebut, sebagai tindaklanjut arahan Pj. Gubernur Sulbar untuk segera menyelesaikan hutang kepada masyarakat yang tanahnya belum dilunasi mulai tahun 2017 sampai saat ini. Olehnya itu, Syaharuddin menyampaikan kepada seluruh Staf Bidang Pertanahan untuk bergerak cepat menyelesaikan tahapan yang belum selesai dilakukan, khususnya tahapan penilaian tanah. Selain Bandara Tampa Padang, ada juga Arteri, BLK, Sport Center Ulumanda, Rumah Sakit Jiwa, Mapolresta, Lapas dan Pekuburan Petoosang di Kabupaten Polman yang akan diselesaikan pembayarannya. Kepala Dinas Perkim Sulbar optimis pembayaran tanah tersebut akan terselesaikan selama anggarannya disiapkan oleh pemerintah. (rls)

Mamuju--Jajaran Dinas Perhubungan Sulawesi Barat (Dishub Sulbar) melaksanakan Rapat Perdana Tahun 2024 pada hari pertama masuk kerja, Selasa 2 Januari 2024. Hal ini sebagai langkah awal untuk melaksanakan dan mewujudkan target perencanaan dan kinerja yang telah disusun. Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dishub Sulbar itu dipimpin langsung Kepala Dishub Sulbar Maddareski Salatin dan dihadiri seluruh Kepala Bidang dan Staf Dishub Sulbar. Pada kesempatan itu, Kepala Dishub Sulbar Maddareski Salatin melakukan evaluasi terhadap beberapa indikator capaian kinerja tahun 2023 dan menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk bekerja lebih baik lagi di tahun 2024. "Tingkat realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 98,89 persen sudah memenuhi target yang direncanakan di tahun 2023. Namun, saya berharap hal ini bisa ditingkatkan lagi di tahun 2024 ini,"kata Maddareski. Tidak hanya realisasi, Maddareski juga menyampaikan kepada jajarannya bahwa impact dari pengeluaran belanja OPD ini harus dipastikan memberikan dampak yang langsung menyentuh kepada masyarakat, utamanya pelayanan sektor transportasi sebagaimana tugas dan fungsi OPD. Selain itu, fokus kepada 8 (delapan) program prioritas provinsi yang dicanangkan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Kepada seluruh jajarannya, Maddareski berharap agar terus meningkatkan disiplin dan komitmen untuk bekerja secara profesional serta tulus melayani masyarakat Sulbar. (rls)

MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar acara penandatangan pakta integritas dan perjanjian kinerja pejabat tinggi pratama tahun 2024, tyang dihadiri langsung oleh Pj Gubenur Sualwesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh, di Graha Sandeq Pemprov Sulbar, 2/1/2024 Kepala Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Barat, Darmawati Ansar, yang juga turut hadir dalam penandatanganan tersebut menyampaikan bahwa penandatangan pakta intregrita dan perjanjian kinerja adalah hal yang bersifat wajib dilakukan oleh Pejabat Tinggi Pratama sebagai wujud dari komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing OPD. “Jadi kalau kita perhatikan redaksi dari setiap point yang ada dalam Pakta integritas maka dapat dikatakan bahwa hal ini menyangkut dengan komitmen personal dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” ujarnya Sebagai tambahan, kepala Dinas yang bersuara merdu ini juga menyampaikan bahwa pada dasarnya poin utama dari pakta integritas juga menyangkit dengan kesanggupan setiap pejabat untuk untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme “Target kami adalah melaksanakan program yang telah direncanakan. Mengurai setiap program dalam outcome dan dampak yang lebih tertuju pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga berharap bisa mencapai target realisasi program dan anggaran yang terstandar dan sesuai dengan domain kinerja. Initinya di tahun 2024, kami bisa menjalankan kinerja kami lebih baik dari tahun sebelumnya dan pariwisata menjadi lebih kuat dan membuat setiap hati terpesona pada Pariwisata Sulawesi Barat’, pungkasnya.(rls)

MAMUJU -- Biro Hukum Provinsi Sulbar bersama seluruh OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2024, di Graha Sandeq Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 2 Januari 2024. Penandatanganan tersebut dilakukan langsung PJ. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dengan masing-masing kepala OPD yang disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, Kepala Biro Hukum Provinsi Sulbar Suyuti Marzuki menyampaikan, pihaknya bersama seluruh jajaran Biro Hukum siap bekerja keras sesuai apa yang tertuang dalam Pakta integritas yang telah ditandatangani. Dilakukannya kegiatan ini sesuai arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar untuk mengawali Tahun 2024 dengan kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya. "Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh customer dengan pemanfaatan teknologi informasi, keputusan gubernur saat ini telah dapat diproses dengan cepat melalui Aplikasi SRIKANDI, ke depan, layanan akan kami tingkatkan” kata Suyuti. Itu juga sejalan dengan keinginan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, menurutnya dengan ditandatanganinya Pakta Integritas (PI) dan Perjanjian Kinerja (PK) ini, menjadi kesepakatan bersama untuk program yang akan dikerjakan selama 365 hari. yaitu merawat dan mengurus rakyat dengan tujuan agar masyarakat sejahtera, senang dan berbahagia. “Itulah esensi pemerintahan. Untuk mengurus masyarakat agar sejahtera senang dan berbahagia, kita atur organisasi kita dulu, internal organisasi,” kata Prof. Zudan. Diharapkan setelah PI dan PK yang ditandatangi oleh seluruh pimpinan perangakat daerah ini, dapat menguatkan konsolidasi internal dengan tujuan menyamakan frekuensi sehingga kedepan dalam lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan. (Rls)

MAMUJU - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat melakukan penandatanganan Pakta Integritas bersama seluruh pejabat pratama Pemprov Sulbar yang dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, bapak DR. Muh. Idris DP, bertempat di Gedung Graha Sandeq Kompleks Rujab Gubernur Sulawesi Barat pada hari Selasa 2 Januari 2024. Usai menandatangani Pakta Integritas, Kadis DLH Prov. Sulbar, Zulkifli Manggazali, menyampaikan siap memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkembangkan keterbukaan, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel terutama untuk pelayanan kepada masyarakat. “Kami siap bekerja ekstra dan mendukung efesiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi terciptanya pelayanan masyarakat yang akuntabel," ungkapnya. Pakta integritas dibuat bersama oleh pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat yang berfungsi untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dimana pelaksanaannya merupakan wujud dari pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(rls)

Mamuju--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas-Tugas Kedinasan Tahun 2023, Selasa 2 Januari 2024. Kegiatan ini dilaksanakan setelah sebelumnya mengikuti apel pagi secara daring. Berlangsung di Ruang Rapat DLH Sulbar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar Wing 6 Lt. 2, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju, rapat ini dipimpin langsung Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, didampingi para Kabid dan dihadiri para ASN DLH Sulbar. Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali mengatakan, rapat evaluasi tersebut bertujuan agar kedepannya ASN dan PTT dapat lebih meningkatkan kinerjanya. "Kami tidak bosan menyampaikan kepada ASN, yang pertama untuk tingkatkan disiplin dan kualitas dalam bekerja. Jadi pada intinya, mengajak seluruh ASN dan PTT untuk kedepannya dapat meningkatkan kinerjanya, apakah selama ini sudah diperbuat, lebih baik, dan untuk ditingkatkan lebih baik lagi,” kata Zulkifli. Kedepan, lanjut Zulkifli, juga diharapkan semua bidang untuk lebih menggalakkan lagi publikasi kepada masyarakat, baik melalui media online OPD dalam hal ini wesbsite dan sosial media DLH maupun media luar sebagai media patner dalam menyampaikan berita yang bermanfaat untuk masyarakat terkait DLH. Dalam pertemuan itu, Kepala DLH Sulbar menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sekretaris, Kabid, ASN dan PTT atas kinerja dan prestasi yang telah diraih selama tahun 2023. (rls)

Mamuju --Inflasi Sulbar Desember 2023 diangka 1,82 persen jauh lebih rendah dibandingkan Desember 2022 yang berada diangka 4,85 persen. Bahkan, secara bulanan laju inflasi Desember 2023 diangka 0,14 persen, juga lebih rendah dibandingkam Desember 2022 diangka 0,52 persen Dengan angka inflasi 1,82 persen menjadikan provinsi Sulbar sebagai provinsi dengan inflasi terendah ke tiga nasional. Ditingkat regional, melihat dari sisi IHK, Mamuju dengan IHK 115,96 terendah di Pulau Sulawesi. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, penyumbang inflasi didorong oleh komoditas cabai rawit, cabai merah dan bawang merah. Tetapi penyumbang inflasi ini dapat dikendalikan dengan adanya sejumlah komoditi yang mengalami deflasi seperti Ikan Bandeng, Ikan Cakalang dan Ikan Layang. Kata Sestama BNPP ini, pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sulbar pada 2024. Olehnya, Pemprov Sulbar mendorong program Gerakan Tanam Sejuta Cabai dengan menggunakan tambahan anggaran yang bersumber dari Insentif Fiskal pengendalian inflasi yang didapatkan dari Kemenkeu atas suksesnya kinerja pengendalian inflasi di Sulbar pada tahun 2023. Program Tanam Sejuta Cabai ini sebagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemprov Sulbar, sebab komoditas Cabai adalah salah satu penyumbang inflasi Sulbar. Komoditas ini mengalami kenaikan dikarenakan tingginya permintaan yang kian meningkat. Untuk itu, lanjut Zudan berharap dinas terkait membuat neraca untuk memantau pergerakan pangan di Sulbar "Dengan neraca pangan kita bisa bicara kedaulatan pangan," ungkapnya. (Rls)

Mamuju--Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, salah satu syarat untuk diangkat menjadi PPPK adalah sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah. Sehubungan hal tersebut, RSUD Sulawesi Barat (Sulbar) mendapatkan mandat langsung dari BKD Sulbar dalam memfasilitasi pemberian surat keterangan sehat bagi para Calon PPPK Guru Formasi tahun 2023, Selasa, 27 Desember 2023. Direktur RSUD Sulbar dr. Marintani Erna Dochri sangat menyambut baik hal itu dan berupaya memberikan pelayanan prima. Adapun pemeriksaan kesehatan yang dilakukan yaitu pemeriksaan bebas Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif ( Napza), pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, dan Tes kesehatan jiwa yang dilakukan mulai Rabu, 27 Desember sampai Jumat 5 Januari 2024. Jumlah peserta 705 orang. (rls)

MAMUJU - Dinas Ketapang Sulbar siap menindaklanjuti program prioritas Pemprov Sulbar Tahun 2024. Hal itu ditandai dengan penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 oleh Kepala Balitbangda Sulbar disaksikan PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 02 Januari 2024. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan beberapa program prioritas yang menjadi fokus kedepan mulai dari penanganan 4+1 Sulbar, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, anak putus sekolah, perkawinan anak, program lainnya konektivitas wilayah, penanganan bencana dan lainnya. “Pakta Integritas ini sebagai komitmen Dinas Ketapang Sulbar siap menjalankan prioritas provinsi tahun 2024,” kata Hamzih, Rabu 3 Januari 2024. Ia menambahkan sebagaimana arahan PJ Gubernur pada penandatangan Pakta Intergritas kemarin adalah mengoptimalkan program kerja di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Kuncinya adalah terbangunnya kolaborasi, baik kolaborasi internal dalam organisasi, antar OPD maupun antar Pemda di enam kabupaten. “Inilah yang menjadi arahan PJ Gubernur, dan kami siap melakukan kolaborasi di setiap tingkatan sehingga dapat mencapai target-target pembangunan pada 2024 ini,” ungkapnya.(rls)

Mamuju--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulawesi Barat (Sulbar) Syaharuddin turut hadir dan melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2024 lingkup Pemprov Sulbar di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 2 Januari 2024. Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja dilakukan dihadap Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Sebelum penandatanganan dilakukan, Pj. Gubernur Sulbar pada kesempatan itu memberikan arahan tentang hal – hal yang wajib dilakukan setelah penandatanganan tersebut. “Penandatanganan ini untuk mengawali pekerjaan besar kita selama 365 hari," kata Prof. Zudan dalam arahannya. Prof. Zudan meminta agar seluruh Pejabat Tinggi Pratama dapat mengurus atau melayani masyarakat, memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik – baiknya, melakukan koordinasi dengan kabupaten terkait pekerjaan yang akan dilakukan serta selalu menyamakan frekuensi antara kepala OPD dan stafnya. Ditemui setelah penandatanganan, Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin menyatakan segera akan menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar untuk melakukan penandatanganan Pakta Integritas Internal Perkim, sebelum melakukan aksi nyata dalam melayani masyarakat. Syaharuddin optimis akan menyelesaikan target kinerja, target realisasi dan membantu pemerintah menuntaskan program 4 + 1, responsif terhadap pengaduan masyarakat serta hal – hal lain yang akan membuat Sulbar lebih baik. (rls)