Mamuju -- Pelaksanaan safari Ramadhan yang ke 1445 H tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melanjutkan safari ramadan di Masjid Babul Jannah, Mamuju. Mewakili Pj Gubernur Sulbar Prpf Zudan dan Pemerintah Provinsi Sulbar, Kepala Biro Tapemkesra Arianto menyerahkan bantuan dana hibah senilai Rp 1 miliar kepada Pemkab Mamuju yang secara simbolis diserahkan kepada pengurus Masjid Babul Jannah kompleks Pasar Baru, Rabu 3 April 2024. Bantuan dana hibah keagamaan tersebut diberikan kepada sebanyak 46 lembaga keagamaan dan kegiatan keagamaan , terdiri dari, masjid, mushallah, gereja, pura, Forum Organisasi Keagamaan, Dan Sekolah Keagamaan Kari Tapemkesra, Arianto mengatakan, itu dilakukan sebagai bentuk wujud nyata kebersamaan serta kekompakan seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat. " Ini sebagai bentuk mempererat silaturrahim , kebersamaan dan semangat dalam melaksanakan bulan yang penuh berkah ini. Mewakili Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan dan jajaran Pemprov Sulbar, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah kabupaten Mamuju, Forkopimda, Kepala OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju serta seluruh masyarakat Mamuju, atas kehadiran dan kebersamaan pada malam ini, menjadi bukti nyata bahwa semangat kekeluargaan dan gotong royong masih sangat kental di tengah-tengah kita, menguatkan pondasi kemajuan dan harmoni khususnya di kabupaten Mamuju dan secara umum di Provinsi Sulbar," tuturnya Arianto juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat dan Pemkab Mamuju atas sinergitas yang terjalin sangat baik khususnya dalam pelaksanaan penanganan masalah 4+1 terkait dengan intervensi stunting, perkawinan anak usia dini, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah dan Inflasi. "Tingkatkan persatuan dan kesatuan serta rasa kebersamaan dalam membangun daerah ini." tutup Arianto. Terkait bantuan hibah lanjut Arianto, seperti yang disampaikan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan pada lima kabupaten sebelumnya yang telah diberikan bantuan dana hibah keagamaan, bantuan tersebut diharapkan juga dimanfaatkan untuk pembinaan keagamaan. Hal ini sebagai upaya mendorong indeks pembangunan manusia. Selain itu Prof. Zudan juga menitipkan agar bantuan tersebut digunakan untkk peningkatan kualitas…

Mamuju - Dorong Literasi Keuangan dan Permudah Birokrasi, Bank Sulselbar Gelar Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja PPPK di Kantor BKD Sulbar, Rabu, 3 April 2024. Bank Sulselbar mengadakan sosialisasi tabungadihadiri oleh 32 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) fungsional tenaga kesehatan dan teknis. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada PPPK tentang produk dan layanan tabungan dan kredit yang ditawarkan oleh Bank Sulselbar. Selain itu, sosialisasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan PPPK. Benny, perwakilan dari Bank Sulselbar, menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada PPPK tentang produk dan layanan tabungan dan kredit yang ditawarkan oleh Bank Sulselbar. Selain itu, sosialisasi itu juga bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan PPPK. Benny menjelaskan , Bank Sulselbar memiliki berbagai produk tabungan dan kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan PPPK. Bank Sulselbar juga memberikan layanan keuangan yang mudah dan nyaman bagi PPPK. Setelah sosialisasi tabungan dan kredit, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja bagi 32 PPPK fungsional tenaga kesehatan dan teknis yang baru saja lulus tahun 2023. Penandatanganan ini dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Sign It Peruri. Aplikasi Sign It Peruri merupakan platform digital yang aman dan terpercaya untuk melakukan tanda tangan elektronik. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses penandatanganan perjanjian kerja PPPK Analis Sumber Daya Manusia BKD Sulbar, Ridha Rimbawa, mengatakan, bahwa penggunaan aplikasi Sign It Peruri diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses penandatanganan perjanjian kerja, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam birokrasi. Kepala BKD Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Sulselbar atas penyelenggaraan sosialisasi tabungan dan kredit serta penandatanganan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar. "Kegiatan ini sangat penting dalam mendorong literasi keuangan dan mempermudah birokrasi bagi para PPPK. Sosialisasi yang diberikan oleh Bank Sulselbar telah memberikan informasi yang…

Mamuju--Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengimbau masyarakat Sulbar agar tidak perlu khawatir terkait ketersediaan BBM dan LPG, khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah/2024 Masehi. Persediaan di Sulbar sudah cukup sampai nanti hari lebaran, sehingga Dia berharap kepada masyarakat supaya nanti beli secukupnya, karena stok tersedia. Untuk mengatasi hal tersebut, Pj. Gubernur Sulbar telah mengajukan surat ke pihak PT. Pertamina Patra Niaga, Nomor B-500.10.8/74/III/2024 perihal permohonan Penyediaan BBM dan LPG Tabung 3 Kg pada Hari Raya Idul Fitrri 1445 H. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, Hamdani Hamdi mengatakan, untuk persediaan masih banyak dan untuk proses supply berjalan dengan lancar, bahkan telah dilakukan penambahan kuota LPG 3 Kg sebanyak 16.800 Tabung di Wilayah Sulbar, sehingga stok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam menggunakan BBM maupun LPG untuk keperluan rumah tangga dan lebaran nanti sudah lebih dari cukup. Memastikan stok BBM dan LPG 3 Kg tercukupi hingga lebaran, Pemprov Sulbar bersama Pemkab Mamuju melakukan pemantauan Rabu 3 April 2024, meliputi agen-agen dan pangkalan yang tersebar di wilayah Kabupaten Mamuju. Dari hasil pemantauan, diketahui stok BBM dan LPG di Sulbar masih tercukupi hingga lebaran. Selain terkait ketersediaan dan harga, Hamdani juga menjelaskan, dalam pemantauan tersebut, pihaknya ingin memastikan penjualan gas LPG 3 Kg yang merupakan gas bersubsidi ini tepat sasaran dan merata untuk masyarakat. Hal tersebut dalam rangka antisipasi kelangkaan LPG 3 Kg di Sulbar. “Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina terkait ketersediaan gas LPG 3 Kg di wilayah Sulbar dan stok dinilai aman dan relatif stabil," ungkap Hamdani. Olehnya, Hamdani juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir terkait kesediaan gas LPG 3 Kg sampai dengan Hari Raya Idul Fitri 2024. Penulis: Biro Ekbang Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengimbau masyarakat Sulbar agar tidak perlu khawatir terkait ketersediaan BBM dan LPG, khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah/2024 Masehi. Persediaan di Sulbar sudah cukup sampai nanti hari lebaran, sehingga Dia berharap kepada masyarakat supaya nanti beli secukupnya, karena stok tersedia. Untuk mengatasi hal tersebut, Pj. Gubernur Sulbar telah mengajukan surat ke pihak PT. Pertamina Patra Niaga, Nomor B-500.10.8/74/III/2024 perihal permohonan Penyediaan BBM dan LPG Tabung 3 Kg pada Hari Raya Idul Fitrri 1445 H. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, Hamdani Hamdi mengatakan, untuk persediaan masih banyak dan untuk proses supply berjalan dengan lancar, bahkan telah dilakukan penambahan kuota LPG 3 Kg sebanyak 16.800 Tabung di Wilayah Sulbar, sehingga stok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam menggunakan BBM maupun LPG untuk keperluan rumah tangga dan lebaran nanti sudah lebih dari cukup. Memastikan stok BBM dan LPG 3 Kg tercukupi hingga lebaran, Pemprov Sulbar bersama Pemkab Mamuju melakukan pemantauan Rabu 3 April 2024, meliputi agen-agen dan pangkalan yang tersebar di wilayah Kabupaten Mamuju. Dari hasil pemantauan, diketahui stok BBM dan LPG di Sulbar masih tercukupi hingga lebaran. Selain terkait ketersediaan dan harga, Hamdani juga menjelaskan, dalam pemantauan tersebut, pihaknya ingin memastikan penjualan gas LPG 3 Kg yang merupakan gas bersubsidi ini tepat sasaran dan merata untuk masyarakat. Hal tersebut dalam rangka antisipasi kelangkaan LPG 3 Kg di Sulbar. “Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina terkait ketersediaan gas LPG 3 Kg di wilayah Sulbar dan stok dinilai aman dan relatif stabil," ungkap Hamdani. Olehnya, Hamdani juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir terkait kesediaan gas LPG 3 Kg sampai dengan Hari Raya Idul Fitri 2024. Penulis: Biro Ekbang Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Dinas Perkebunan Sulbar berbagi rezeki bagi non ASN lingkup Disbun Sulbar, Selasa 2 April 2024 Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Herdin Ismail, menyampaikan, silaturrahim dan pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR) kepada seluruh tenaga non ASN yang terdiri dari Cleaning Service, Security dan Tenaga Administrasi yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat "Alhamdulillah, adik-adik non ASN sudah menerima sedekah ramadhan dari kawan-kawan ASN Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berupa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)," kata Herdin. Ia juga menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian dan rasa syukur selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat berkah dan rezeki di bulan Ramadhan . "Olehnya itu, berkah yang kita terima ini patut kita syukuri dengan cara membagi rasa syukur dan bahagia itu kepada adik- adik non ASN yang ada di Dinas Perkebunan Sulawesi Barat ini.Silaturahmi itu membawa kebaikan diantaranya memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Jadi tentunya ini merupakan keberkahan tersendiri di Ramadhan pada tahun ini," kata Herdin. Aswad salah satu tenaga Administrasi pada Dinas Perkebunan Sulawesi Barat mengatakan sangat berterima kasih dan bersyukur dengan kepedulian Kepala Dinas Perkebunan dan Jajaran ASN Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat "Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besar nya kepada Kepala Dinas Perkebunan dan ASN Disbun yang mau berbagi rezeki dan berkah di Bulan mulia ini . Kami juga sangat bersyukur di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh yang selalu peduli dan memperhatikan kesejahteraan kami PTT Non ASN di lingkup Pemprov Sulbar telah memberikan kesejahteraan kita semua, kami berharap sekaligus Mendoakan agar Pak Pj. Gub Zudan tetap bisa melanjutkan Masa Tugas nya sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat." imbuhnya. Diakhir sambutan nya Herdin Ismail mengucapkan mewakili Keluarga Besar Dinas Perkebunan Daerah Sulawesi Barat menyampaikan permohonan Maaf lahir dan Bathin serta , semoga semua mendapat kebahagiaan, kesehatan dan selalu diberi kekuatan untuk menjalankan tugas…

MAMUJU—Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh melakukan Rapat Internal Bersama Biro Hukum Sekretriat Daerah (Setda) Sulbar di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 26 Maret 2024. Rapat tersebut dihadiri Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Djamila, Kabag. Perundang-Undangan Kab/Kota Afrisal, Kabag. Bantuan Hukum dan HAM Nuryani, Ketua Tim Perundang-Undangan Provinsi Safruddin, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Ariani dan Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama Darmawangsa serta Analis Hukum Ahli Pertama Rina. Dalam rapat tersebut, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Djamila menyampaikan laporan progres Ranperda dan Ranperkada yang telah selesai dan sementara dalam proses serta surat permohonan persetujuan perubahan subtansi terkait Ranpergub tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Selain progres Ranperda dan Ranperbup, juga dipaparkan beberapa Ranpergub antara lain: Ranpergub tentang Pemberian Beasiswa, Ranpergub tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, Ranpergub tentang Pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha, Ranpergub tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi Yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan Ranpergub tentang Sistem Kerja. "Ada beberapa Ranpergub yang masih dalam proses penyusunan, ada juga Ranpergub yang menunggu jadwal harmonisasi pada Kanwil Kemeterian Hukum dan HAM, juga Ranpergub yang masih membutuhkan penjelasan dari perangkat daerah terkait," ungkap Djamila. Menanggapi terkait surat permohonan persetujuan di atas, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyarankan kepada Biro Hukum agar berkomunikasi langsung dengan Itjen Otda Kemendagri. “Sebaiknya dilakukan komunikasi langsung dengan pihak Itjen otda, terkait surat permohonan persetujuan, yang telah disampaikan, agar dapat dilakukan proses percepatan tindak lanjut,” kata Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam arahannya. Sedangkan, mengenai Ranpergub tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur…

Mamuju -- Satgas PPA DP3AP2KB Provinsi Sulbar bekerjasama dengan Tim Dokkes RS.Bhayangkara Mamuju melakukan Penanganan / pendampingan sekaligus penyerahan bantuan kebutuhan spesifik perempuan terhadap penyintas/korban pelecehan (disabilitas) di RS.Bhayangkara Mamuju. Satgas PPA DP3AP2KB Provinsi Sulbar, Yurlin Tamba menyampaikan, sebelumnya telah dilakukan penjangkauan atas adanya aduan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak oleh seorang warga terkait dengan adanya seorang perempuan dalam kondisi khusus (disabilitas) yang hamil. Setelah dikonfirmasi oleh pihak keluarga ternyata korban telah dilecehkan oleh seseorang yang ada disekitar lingkungan tersebut. Namun, oleh pihak keluarga belum bisa memastikan siapa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Dari pengakuan korban sendiri setelah diperlihatkan beberapa foto pelaku, satu diantaranya ditunjuk oleh korban. Sehingga pihak keluarga melakukan pertemuan keluarga dan mereka menyepakati untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Saat ini kasus telah dilaporkan dan diproses oleh pihak Polresta Mamuju. Ia juga menyampaikan, Penyintas/Korban pelecehan (Disabilitas) saat ini dalam penanganan Tim Dokkes dalam mempersiapkan rencana tindakan medis (operasi cecar). Yurlin Tamba selaku Satgas PPA DP3AP2KB mengharapkan agar proses hukum terkait laporan pihak keluarga dapat segera diproses dan pelaku segera ditetapkan sesuai dengan undang-undang . Penulis : DP3AP2KB Editor : humassulbar

Mamuju - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar melakukan Sosialisasi Taspen Life di Ruang Rapat BKD Sulbar, Rabu, 3 April 2024 bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Acara ini dihadiri oleh 32 PPPK, terdiri dari 14 Tenaga Kesehatan dan 18 Teknis. Di ruang rapat BKD Sulbar. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, didampingi oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Mirwan, dan dari PT. Taspen (Persero), Feny. Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, mengatakan, bahwa Sosialisasi tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Pemprov Sulbar untuk mengimplementasikan pemenuhan hak bagi PPPK, dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan di masa tua. " Kita berharap bagi PPPK dapat memahami manfaat dari produk taspenlife , yang disampaikan langsung oleh PT. Taspen (Persero) ," kata Suhamta. Ia menyampaikan rasa terimakasih kepada PT. Taspen (Persero) yang telah berkenan mengadakan Sosialisasi ini sebagai salah satu bentuk pelayanan yang proaktif bagi para ASN. PT Taspen Mamuju, Feni, mengatakan bahwa Taspen hadir untuk memberikan kepastian dan nilai tambah bagi ASN dan PPPK dalam melaksanakan tugas sehari-hari hingga masa pensiun. "Program Taspen memberikan perlindungan ganda, dengan nilai premi yang dapat ditentukan sendiri oleh peserta," jelas Feni. Program Taspen juga menawarkan produk kesehatan dan tabungan yang dapat memberikan tambahan penghasilan di masa pensiun. Peserta program Taspen Life juga memiliki pilihan untuk mengambil uang pensiun secara tunai atau mendapatkan nilai pensiun berikutnya. "Setiap bulannya, peserta jaminan yang mengikuti program Taspen Life akan mendapatkan uang pensiun sama dengan PNS, dengan pengelolaan yang berbeda," ujar Feni. Terpisah, Kepala BKD Prov. Sulbar, Bujaeramy Hassan mengatakan bahwa PPPK memiliki hak yang sama dengan PNS dalam hal jaminan pensiun. "Sosialisasi ini penting untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang program Taspenlife kepada PPPK, sehingga mereka dapat memilih program pensiun yang sesuai dengan kebutuhan mereka," jelas Bujaeramy. Sosialisasi Taspenlife bagi PPPK Lingkup…

Mamuju – Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Dalam konteks ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang strategis dalam mempromosikan, mengembangkan, dan mengelola potensi pariwisata di wilayahnya masing-masing. Hal ini selaras dengan arahan Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrullah agar memaksimalkan penggunaan media sosial untuk membangkitkan branding wisata di Sulawesi Barat. Maka dari itu, BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat baru saja selesai menyelenggarakan kegiatan Webinar ASN Kreatif Seri-44 dengan tema “ASN, Dari Berwisata Hingga Kelola Wisata”, Rabu, 03 April 2024. “ASN sadar wisata harus memiliki sikap memahami, menyadari dan secara tulus membantu menciptakan suasana yang menunjang pengembangan pariwisata”, ujar Amriadi, S.Pd., Ketua DPC HPI Mamuju sebagai Narasumber dalam kegiatan ini. Abdul Jalil Mattewakkang, pendamping dan pemandu salah satu desa wisata Sulawesi Selatan menjelaskan “Keterilibatan ASN dalam mengelola wisata adalah tergabung dalam kelompok sadar wisata di desa wisata tempat tinggal, sharing dan berbagi praktik pengelolaan desa wisata, promosi desa di media sosial”, jelasnya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Majene, Drs. H. Ahmad Djamaan, M.Si menambahkan, “Saya ingin menumbuhkan kembali destinasi kota tua Majene dengan menampilkan eksotisme bangunan-bangunan Eropa yang masih tersisa, berikut dengan kearifan lokal masyarakat. Selanjutnya ingin mengupayakan hadirnya wisatawan mancangera agar dapat berkunjung ke Majene”. Webinar ini sangat menarik antusiasme peserta, hal ini dapat terlihat dari berjalannya diskusi dengan sangat aktif antara peserta dan narasumber. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 365 peserta melalui virtual zoom meeting dan 67 melalui YouTube. Drs. H. Farid Wajdi, M.Pd, selaku Kepala BPSDMD Sulbar, menyatakan webinar ini merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan peran ASN dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata di Sulawesi Barat. “ASN memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata daerah, baik melalui promosi, pengelolaan, maupun penciptaan kebijakan yang…

JAKARTA - Sebanyak 2 Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida. Pelantikan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Gedung Ditjen AHU baru -baru ini. Pada pelantikan ini adalah pertama kalinya Ditjen AHU melantik PPNS Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dari Kementerian Pertanian sebanyak 30 orang, dimana dua orang dari PPNS yang dilantik adalah Muh. Taufiq Hidayat T dan Bahrun S, Staf Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. PPNS yang dilantik ini adalah PNS yang sebelumnya dipilih oleh pimpinan di tempat tugas masing – masing, dan telah dilatih serta dididik di Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Polri – Megamendung, Cipayung kabupaten Bogor selama 2 bulan (400 JP), dengan harapan agar setelah dilantik menjadi Pejabat Penyidik Negeri Sipil oleh Kemenkumham dapat menjadi Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas, serta berkompeten melaksanakan kewenangannya sebagai penyidik dalam menegakkan Undang-undang yang akan dikawal nantinya. Kepala Dinas TPHP Syamsul Ma’rif membenarkan bahwa dua orang staf Dinas TPHP telah dilantik sebagai PPNS Pupuk dan Pestisida. "Pesan saya kepada PPNS Dinas TPHP yang telah dilantik, saudara telah memperoleh legitimasi yang sah dan memiliki kewenangan resmi untuk melakukan penyidikan dalam rangka penegakan hukum," jelas Syamsul Ma’rif. Masih menurut Syamsul Ma’rif, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat memiliki peran yang penting dan strategis dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani. “Dimana dalam hal ini tidak hanya diperlukan pembangunan sarana dan prasarana namun harus didukung pula dengan sumber daya manusia yang kompeten dan handal, " kata Syamsul Maarif Syamsul Ma’arif juga menyampaikan apresiasinya terhadap kedua ASN yang telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PPNS. Penulis : DTPHP Editor : humassulbar