MAMUJU, - Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan rekrutmen tenaga terampil se Sulawesi Barat, 13 program keterampilan disipakan untuk 416 orang calon tenaga terampil dipersiapkan selama 2024. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat Andi Farid Amri mengatakan pihaknya telah melakukan rapat internal bersama Balai Latihan Kerja di beberapa Kabupaten. Membahas terkait rencana digelarnya pelatihan untuk calon tenaga terampil se Sulbar. "Ada 13 program yang kita siapkan dan masing-masing program akan menerima 16 calon tenaga terampil yang telah dinyatakan lolos sesuai syarat yang telah ditetapkan,"kata Andi Farid. Rekrutmen calon tenaga terampil tersebut akan digelar di seluruh Balai Latihan Kerja di Sulawesi Barat, dibagi berdasarkan angkatan seperti angkatan pertama akan digelar di BLK Polewali Mandar , kemudian Angkatan kedua di BLK Majene, dan angkatan ketiga di SMK 1 Topoyo Mamuju Tengah, dan angkatan ke IV di BLK Sulbar Mamuju dan angkatan IX di SMK 1 Mamasa. Untuk program pelatihan yang akan dibuka yaitu Tata Busana, Barista, Tata rias dan kecantikan, cumputer operator asistant (coa) Desan Grafis, Teknisi AC Residental, Teknik pengelasan, Tata rias kecantikan rambut/pangkas rambut/barber, Administrasi perkantoran, akuntansi junior, Processing pengelolaan hasil perikanan, Tata boga dan conten creator. "Ini kesempatan untuk seluruh masyarakat khusunya para muda-mudi di Sulbar memanfaatkan kesempatan ini. Apalagi ini gratis tanpa dipungut biaya," kata Andi Farid. Ia mengatakan, bagi seluruh masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran agar memperhatikan dengan baik syarat dan jadwal penerimaan yang akan dilakukan. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi yaitu Pria wanita berusia 18-40 tahun, tidak sedang bekerja, tidak menempuh pendidikan formal, Minimal lulusan SMA se derajat untuk jurusan conten creator, computer perator asistent, administrasi perkantoran, akuntansi junior dan desain grafis, sementara untuk lulusan SD diperuntukan untuk lainya. Seluruh peserta juga bersedia mengikuti pelatihan sampai selesai, para peserta juga diminta untuk melampirkan foto copy KTP dan ijasah 1 lembar, kemudian melampirkan pas…

MAMUJU--Menindaklanjuti hasil Penandatanganan Pakta Integritas pada 2 Januari 2024 dan arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Masriadi Nadi Atjo langsung tancap gas dengan memaksimalkan tugas dan fungsi (Tusi) Biro Ekbang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Diawali dengan melakukan Rapat Konsolidasi Intenal awal tahun 2024 pada Rabu 03 Januari 2024. Selanjutnya di hari yang sama, Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar memberi petunjuk dan arahan kepada Tim Kerja Pengendalian Administrasi Pembangunan memaksimalkan pelaksanaan salah satu tugas/wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yaitu Pengendalian Administrasi Pelaksanan APBN yang ada di Pemprov Sulbar. Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, dirinya melakukan gerak cepat sebagaimana arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh agar setiap perangkat daerah harus segera bergerak cepat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Terkait Dana Dekon dan TP yang ada di Pemprov Sulbar, Ia menyampaikan, hal itu berkontribusi positif dalam peningkatan sarana dan prasarana di Sulbar yang dapat membantu peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian di Sulbar. Untuk Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Ia menyampaikan, itu bertujuan untuk memastikan tujuan dan sasarannya dapat terealisasi dengan baik. (rls)

MAMUJU--Dalam rangka memonitor langsung pelaksanaan di Bidang Pelayanan Kesehatan, Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dr. Marintani Erna Dochri bersama Kepala Sub Bidang Penunjang Medik Sunar, melakukan pemantauan di Poli Rawat Jalan, Kamis 04 Januari 2024. Kegiatan ini mulai dilakukan di ruang pendaftaran. Di tempat ini terlihat sangat ramai karena masih banyak peserta PPPK yang mengurus surat keterangan berbadan sehat. Dilanjutkan dengan menelusuri Poli Rawat Jalan. Direktur RSUD Sulbar dr. Marintani Erna Dochri mengatakan, kegiatan itu dilakukan untuk monitor langsung kinerja dari pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan berupaya melakukan perbaikan kualitas layanan di setiap unit pelayanan. "Ini juga sebagai bahan evaluasi terhadap perbaikan yang telah dilakukan," katanya. Untuk mempertahankan Akreditasi sebagai Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan Paripurna, RSUD Sulbar lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan agar dapat menjamin pelayanan yang terbaik sampai pasien sembuh. Pihak RSUD sangat terbuka menerima kritik dan saran terhadap pelayanan. (rls)

MAMUJU -- Penghargaan dari berbagai bidang diterima Pemprov Sulbar dalam kurung waktu Mei-Desember 2023. Di Awal Tahun 2024 Pemprov kembali mendapatkan penghargaan sebagai provinsi dengan inflasi terbaik ketiga di Indonesia. PJ Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, prestasi dan perolehan penghargaan tersebut berkat kolaborasi dari semua OPD Pemprov Sulbar. Di Desember tahun 2023, Pemprov Sulbar menduduki inflasi terbaik ketiga nasional pada angka 1,82 YoY. 22 penghargaan Pemprov Sulbar lainnya dari berbagai bidang yaitu Penghargaan Transformatif Pembelajaran, Penerapan SPBE Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik II Wilayah Sulawesi, pemenuhan Standar Layanan Kesehatan, Penghargaan atas Percepatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terbaik kedua dalam pemanfaatan Srikandi, Penghargaan Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional Tahun 2023, Selanjutnya, Penghargaan dari Kementerian Kominfo RI kepada KIM Allewuang Tinambung Sulbar sebagai KIM Inspiratif dan Juara 1 Cerdas Cermat Pada Festival KIM Nasional 2023, Untuk bidang olahraga, 12 cabor antara lain Pertina, Futsal dan Dayung untuk pertama kali mendapatkan tiket menuju PON Aceh-Sumatera Pemprov Sulbar meraih penghargaan Insentif fiskal pengendalian inflasi daerah di Jakarta, 6 Nopember 2023, Pemerintah Provinsi Sulbar sebagai salah satu provinsi dengan kinerja penurunan kemiskinan ekstrem tercepat di Pulau Sulawesi, sesuai data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 9 November 2023 lalu. Penghargaan dari Kementrian Kesehatan dengan capaian indikator pemetaan risiko penyakit infeksi emerging dan dokumen rekomendasi ketiga terbaik, Penghargaan dari Kementrian Kesehatan sebagai Provinsi Terbaik Dalam Rangka Kewaspadaan Dini Respon Terhadap Penyakit yang Menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah, Penghargaan dari kementrian Hukum dan HAM RI atas Kontribusinya melakukan Sinergitas Dalam Rangka Layanan Kesehatan dan Pengendalian Penyakit Menular Bagi WBP di Lapas, Rutan, dan LPKA di Lingkungan Kemenkumham Sulbar Penghargaan Pemerintah dari Asosiasi Big Data dan Al (AI) kepada Pemerintah Provinsi Sulbar atas Prestasinya mendorong SDM dan SDA menuju era digitalisasi di Jakarta, 22 Nopember 2023 Penghargaan Pemerintah dari Asosiasi…

MAMUJU--Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh tentang Gerakan Toilet Bersih, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Sulbar Maddareski Salatin beserta Kepala Bidang LLAJ Muhammad Faizal Thamrin dan jajaran melakukan koordinasi sekaligus pemantauan Terminal Tipe A Simbuang, Kabupaten Mamuju, Rabu 3 Januari 2024. Hal itu untuk persiapan rencana pelaksanaan Pencanangan Gerakan Toilet Bersih di Terminal Tipe A Simbuang pada 12 Januari 2024 pekan depan. Gerakan Toilte Bersih yang akan dilaksanakan di Terminal Tipe A Simbuang merupakan kolaborasi antara Dinas Perhubungan Daerah Sulbar dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulbar dan Satpel Terminal Tipe A Simbuang. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Sulbar, Maddareski Salatin mengatakan, kegiatan itu nantinya diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik terutama di sektor transportasi. "Dan kepada masyarakat diharapkan dapat mendukung dengan senantiasa berperilaku hidup bersih, salah satunya ketika menggunakan toilet pada fasilitas umum seperti terminal ini. Karena dengan perilaku hidup yang bersih akan menjadikan hidup lebih sehat dan lingkungan menjadi nyaman dan sehat juga tentunya," ucapnya (rls)

Mamuju -- Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemprov Sulbar 2024 dalam tahap penyusunan. Menurut PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh, RPJPD 2025-2045 menjadi peluang memaksimalkan Bonus Demografi, yaitu peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi yang terjadi ketika jumlah penduduk usia kerja lebih tinggi daripada jumlah penduduk non-produktif, seperti anak-anak dan lansia. "100 tahun Indonesia merdeka artinya lahir Indonesia emas. 2035, bonus demografi akan besar. Ini harus dikelola dengan baik , demografi itu banyak bekerja sedikit ditanggung , harapannya dalam satu keluarga lebih banyak bekerja daripada yang ditanggung. Ketika gagal mengelola itu menjadi bencana demografi." kata Sestama BNPP ini saat memberikan arahan pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 Pemprov Sulbar, di Graha Sandeq, Kamis (4/1/2024) Tantangannya adalah membuka lapangan kerja. Olehnya perlunya memunculkan profesi profesi yang bisa bekerja mandiri, seperti dokter, psikolog, dan lainnya. Dengan begitu masyarakat memiliki pendapatan tambahan, ASN misalnya bisa mendapatkan pendapatan yang dikerjakan secara mandiri, atau disebut 'passive income'. Untuk memaksimalkan bonus demografi, penting untuk fokus pada beberapa hal, salah satu diantaranya menumbuhkan literasi, atau sektor pendidikan sebagai kesiapan populasi muda untuk menjadi angkatan kerja yang terampil dan produktif. Sebab itu, Prof. Zudan berharap dalam menyusun RPJPD ini penting melakukan pendekatan sosiologi dan spritual religiutas. Pendekatan sosialisasi diharapkan RPJPD Sulbar 2025-2045 bisa menjadi wadah untuk kelompok-kelompok peradaban dari 1.0-5.0. Sementara Pendekatan Spritual Religius, perlunya menuangkan nilai nilai kebenaran, tujuan mensejahterakan masyarakat dan membuat masyarakat bahagia. Selain itu diharapkan masyarakat juga mengimplementasikan nilai-nilai spritualitas/religiutas dalam rencana pembangunan. "Nilait religius tercermin dalam rencana pembangunan dan masyarakatnya bisa mengimplementasikan sebagaimana mellete diatonganan, berjalan di atas kebenaran, dan begitu juga malaqbi," tutup Zudan. (Rls)

MAMUJU--Tim Pengendalian Administrasi Pembangunan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Kanwil Perbendaharaan Negara Sulbar terkait penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Pemprov Sulbar dan Kabupaten Se-Sulbar, Rabu 03 Januari 2024. Hal itu sebagai langkah cepat menindaklanjuti arahan Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Masriadi Nadi Atjo dalam Rapat Konsolidasi Internal Biro Ekbang Setda Sulbar yang dilaksanakan sebelumnya. Tim Pengendalian Administrasi Pembangunan Biro Ekbang Setda Sulbar Aco Aswad, yang juga Pejabat Fungsional Ahli Muda Analis Kebijakan Pengendalian Adm. Pembangunan mengatakan, Koordinasi dan Konsultasi ke Kanwil Perbendaharaan Negara Sulbar dilakukan untuk memperoleh data awal yang akan dijadikan dasar Pelaksanaan Tugas tersebut dan pembuatan SK KPA masing-masing Satker yang medapatkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. "Ini juga merupakan bagian dari kerja kolaborasi dengan Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan tugas sebagai perpanjangan tangan dari Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah," ucapnya. Hal tersebut juga sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Disampaikan, dalam melaksanakan tugas tersebut, Tahun 2024 Biro Ekbang Setda Sulbar fokus pada penyusunan laporan bulanan serta pemetaan Satker dengan kategori realisasi tertinggi/sedang/terendah dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur Sulbar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain hal tersebut di atas, Biro Ekbang Setda Sulbar juga memastikan agar kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2024 dapat segera dilaksanakan agar dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah, sehingga manfaat dan kegunaannya dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat Sulbar. (rls)

MAMUJU--Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat (Sulbar) Amir Maricar bersama seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sulbar melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 2 Januari 2024. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Amir Maricar menegaskan siap mewujudkan target kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati bersama, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. "Tahun 2024 BPBD Sulbar fokus kepada penurunan Indeks Resiko Bencana melalui peningkatan kapasitas dan mitigasi menuju Sulbar Tangguh Bencana," kata Amir Maricar Adapun perjanjian kinerja BPBD Sulbar Tahun 2024 sebagai berikut: Sasaran Strategis: A. Menurunnya Indeks Resiko Bencana Sulbar Indikator Kinerja : - Persentase penurunan skor risiko bencana. Target 153,85 - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal. Target 100 persen. - Tingkat ketersediaan dokumen strategi pengurangan Risiko Bencana (RPB) tingkat provinsi. Target 80 persen. - Persentase penanganan pra bencana. Target 90 persen. - Persentase penanganan tanggap darurat bencana. Target 90 persen. - Persentase penanganan pasca bencana. Target 90 persen. B. Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah. Indikator kinerja : - Persentase ASN dengan deskripsi pekerjaan yang sesuai. Target 85 persen. - Nilai SAKIP lingkup OPD. Target B. - Tingkat capaian kinerja anggaran lingkup SKPD. Target 90 persen.

Mamuju --Pemprov Sulbar menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 Pemprov Sulbar, di Graha Sandeq, Kamis , 4 Januari 2024 Turut hadir Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Sulbar,Bupati, sejumlah pimpinan Forkopimda Sulbar, baik hadir secara langsung maupun secara virtual. Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dalam menyusun RKPD harus memperhatikan perubahan-perubahan nyata di suatu wilayah. Tujuannya agar dapat mengelola indeks demografi dengan baik. Perubahan nyata tersebut dapat diukur dengan pendekatan sosialologis dan spritual-religiuitas. Pendekatan sosialogis untuk melihat perubahan perdaban dari peradaban 1.0 yang masih bergantung pada alam hingga peradaban 5.0. dengan komunitas masyarakat yang dikenal dengan teknologi informasi yang semakin canggih. " Perkembangan ini masukkan dalam RPJPD. Yang sulit bagi kita adalah ketika masih ada masyarakat 1.0 dan susah ada masyarakat yang masuk 5.0," ucap Zudan Kedua di dalam RPJPD memuat nilai Spritual Religius, mencakup bagaimana Sulbar berjalan di atas kebenaran atau "Mellete diatonganan" dan Malaqbi. "Jadi di RPJPD ini masukan pendekatan sosiologi, nilai spirutal religius, dan bagaimana, Infrastruktur, ekonomi, teknologi dan sinergi," ungkapnya. Jelasnya, kata Zudan, RPJPD diharapkan membuat masyarakat sejahtera dan bahagia. Tolak ukurnya masyarakat mengucapkan terima kasih setelah disurvei setiap lima tahun. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menambahkan, RPJPD nantinya menjadi rujukan kedepan sehingga penting menghadirkan berbagai komponen. Terkait forum konsultasi yang sedang dilaksankan harus memperhatikan tiga poin. Pertama adanya dialog atau tukar menukar informasi antara pihak-pihak berkepentingan. Kedua adanya perumusan yang disepakati, "saya melihat dengan 7 misi, ini harus dikritisi secara konstruktif. Jangan cuma mencegah namun tidak menyiapkan alternatif yang kira kira bisa menjadi sampelmentasi," ucap Idris. Selain itu, Dokumen RPJPD juga harus terkait dengan dokumen sebelumnya dan aktor aktor masa depan. Ketiga adanya kesinambungan kebijakan makro nasional. "Pastikan jangan sampai kita berdiskusi tpaintidak mengenai apakah sudah sesuai dengan kebijakan nasional termasuk RPJMN dan isu isu nasional wajib dijalankan pemerintah di tingkat provinsi,"…

MAMUJU -- Menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekda Provinsi Sulbar Muhammad Idris Biro Umum Sekretariat Daerah Sulbar melakukan evaluasi kinerja perorangan ASN dan Non ASN lingkup Biro Umum. Kegiatan ini berlangsung di Aula Marasa Corner selama 3 hari mulai tanggal 03 - 05 Januari 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat struktural dan pejabat fungsional, ASN dan non ASN Biro Umum yang berjumlah 379 personil. Kepala Biro Umum Setda Sulbar , Ansar Malle menyampaikan, salah satu penggerak utama suatu organisasi adalah manusianya agar pemahaman akan tugas pokok dari organisasi adalah hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh lapisan perangkat organisasi. Untuk itu, Anshar Malle selaku Kepala ini dilakukan dalam rangka membangun konsolidasi internal organisasi dan pembekalan kepada seluruh jajarannya. "Ini agar terciptanya kesamaan frekuensi dan bisa bergerak lebih cepat lagi dalam pelaksanaan tugas tugas Organisasi nantinya," kata Ansar, Kamis 4 Januari 2024. Ia menambahkan ini juga sebagai penjabaran dari penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja yang telah dilakukan dihadapan Pj Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris "PK dan PI yang telah ditandatangani harus tersampaikan dan dipahami oleh seluruh jajarannya karena itu merupakan bekal mereka nantinya," tambahnya. Apalagi, diperlukan tim kerja yang kompak dan disiplin dalam menjalankan tugas masing-masing. "Termasuk kebersamaan dan koloborasi merupakan hal yang harus terjaga dengan baik dalam pencapaian tujuan organisasi. Kita semua harus bergerak cepat dan terukur sehingga pencapaian kinerja Organisasi Biro Umum akan semakin baik untuk tahun 2024," tutupnya.(rls)